Ditemukan 3598 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disertai disersi dicerai diserang disarah derahi dirahi diserahã diserah diketahi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
243 — 122
  • Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundangtentang Kepegawaian (mereka yang setelah memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri ataudiserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkansesuatu. peraturan perundangundangan dan digaji menurutperaturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 1 huruf a UUNo. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian)b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — SUYOTO, ST bin NGUSMAN KASTOREJO ( TERDAKWA )
165 — 305
  • Muzadi, terakhir saksi terima uang di kantor Desa Jatirunggosebanyak Rp.5.485.000, dari Pak Zubaedi ( Bayan Dusun LegaranGunung) jadi seluruhnya saksi telah menerima pembayaran penjualantanah seluas 3.064 m2 sebanyak Rp.60.985.000, tapi tidak dibuatkantanda terima karena saling percaya saja;Bahwa pada bulan April 2010 saksi diundang pak lurah untuk hadir dikantor Desa Jatirunggo dan disana saksi bertemu dengan pegawai BankMandiri diserahi Buku Tabungan yang ada dananya sebanyakRp.137.880.000, saksi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
322 — 124
  • Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat (ASN) adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat olehpejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatanpemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkanperaturan perundangundangan;3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
412 — 220
  • Pegawai Negeri yang diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai NegeriSipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) secaraTetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki pemerintahan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS danPegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan diserahi
    tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugasNegara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa Pengertian Penyelenggara Negara Menurut UndangundangRepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersihHIm 550 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.Bdgdan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pasal 1 angka (1) adalah PejabatNegara yang menjalankan Fungsi eksekutif, Legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
438 — 187
  • dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur yang pertama ini ;Menimbang , bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian , dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri , atau diserahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
379 — 167
  • seseorang yangmenyandang status Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dengandemikian maka haruslah dicari dalam peraturan perundangundangan, siapakahyang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut,sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undangundang No. 43 tahun 1999,Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku diangkat olehPejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg
Tanggal 4 Februari 2016 — drg. INDRA LUKMANA Bin LUKMANA
170 — 59
  • merugikan keuangan negara ;Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwayang akan ditetapkan dalam amar putusan ini tidaklah bermaksud sematamatauntuk memberikan hukuman kepada Terdakwa atas perbuatan pidana yangdilakukan Terdakwa yang menyalahgunakan wewenang dalam jabatannyaselaku Direktur RSUD dr.Adjidarmo dalam perkara ini tetapi juga bertujuanuntuk mencegah supaya perbuatan serupa tidak terjadi lagi dimasa yang akandatang baik bagi Terdakwa maupun bagi pejabat lainnya yang diserahi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
1916 — 3764
  • keuangan negara atau daerah;e.Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menurut Undangundang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 43 tahun1999, yang dimaksud Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 UndangundangNo. 43 Tahun 1999 adalah:setiap warga negara Republik Indonesia yang telahmemenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang diserahi
    tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negeraHalaman 532 dari 656, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2018/PN.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
92 — 13
  • bagian Umum danPerlengkapan;Bahwa Terdakwa telah meng acc 29 proposal diantaranya dari saksi Alikhandan saksi Muslimin yang diajukan kepada Terdakwa bersama suratsurat yanglain;Halaman 137 dari 280Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg138Bahwa proposal diajukan tidak bersamasama dengan kartu kendali danTerdakwa tidak menanyakan karena yang meminta persetujuan adalah saksiSugeng, S.Sos;Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kegiatankegiatan pertemuan karena yangmenyusun adalah protokol;Bahwa Terdakwa diserahi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Rony Tedy
765 — 467
  • pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasHalaman 325 dari 379 halaman Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/PN.Bdg.Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian , dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut : Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri , atau diserahi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
242 — 135
  • 4, saksi yang menunjukdari Bank Syariah, bu Rotua supaya melanjuti Saksi akan mengadakan pengarahan,selanjutnya bu Rotua/terdakwa melakukan pemeriksaan, setelah itu jam 11.30 wib diatergopohgopoh keruangan pengarahan Saksi menginformasikan : pak masalah, baikSaksi selesaikan dahulu ;Bahwa lalu Saksi ijin ke forum dan keluar sampai disitu disampaikan secara detailoleh pak Hadi dan pak Agus ternyata barang itu tidak sama timbangannya denganyang ditulis, kami semua kaget, apalagi saudara Agus yang diserahi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
190 — 189
  • H.Ahmad Fauzan Saleh dan bendahara pengeluaran Mahliana.Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan pelaksanaanbansos, namun berhubung satu ruangan dengan PPTK Sadr.Amberi.Bahwa kebetulan saat itu masyarakat yang datang sangatbanyak sampai malam.Bahwasaksi beberapa kali membantu secara Administrasi, yaitu ;saksi diserahi oleh Bpk.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
321 — 182
  • luas dan jangkawaktu tertentu serta kelestarian lingkungan;Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwabentukbentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatansebagaimana dimaksudkan diatas telah terlebih dahulu diberikan izin oleh menteri.Bahwa menteri yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 15UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah menteri adalahmenteri yang diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
102 — 29
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang bahwa pengertian pegawai negeri berdasarkan UU No 43 th1999 tentang Perubahan atas UU No 8 th 1974 tentang pokokpokokkepegawaian, disebutkan pegawai negeri adalah setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahitugas negara lainnya dan digaji
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
799 — 2399
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal1 butir 1 Undangundang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah Setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
444 — 1216
  • apakahterdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini ;Menimbang , bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian , dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut : Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri , atau diserahi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
69 — 28
  • Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I Yogyakarta,mengetahui dan memahami sebagai Pejabat Negara, yang diserahi tugas PengelolaanSistim Pelayanan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum WilayahPerkotaan Dengan Sistim Buy The Services Tahun 2008 di D.I Yogyakarta,menggunakan dana APBN, dalam pelaksanaanya terikat dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku, diantaranya Keppres No. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
112 — 32
  • .> Bahwabenarsaksi mengetahui tentang KBU Sukabumi setelahberada di BJUB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itu diberitah uoleh saksiDanis Hatmaji bahwa KBU Sukabumi akan mengajukanpinjaman kredit kepada BUB Cabang Sukabumi, namun padasaat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuan kreditnya.> Bahwabenarpada saat pengajuan kredit (pbengajuan awal) KBU,dokumen pengajuan tanpa dilampiri dengan dokumen apapun,kecuali hanya surat permohonan, dan di pengajuan tahap keduaditambahkan persyaratan akta kredit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1732 — 1722
  • mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan PegawaiNegeri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah "setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang diserahi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
166 — 50
  • .> Bahwasaksi mengetahui tentang Koperasi Bina Usaha Sukabumisetelah berada di BJB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itudiberitahu oleh saksi DANIS HATMAudI bahwa KBU Sukabumi akanmengajukan pinjaman kredit kepada BUB Cabang Sukabumi, namunpada saat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuan kreditnya.> Bahwapada saat pengajuan kredit (pengajuan awal) KBU, tanpadilampiri dengan dokumen apapun, kecuali hanya suratpermohonan, yang kemudian selanjutnya dokumen pengajuandilengkapi persyaratannya, dan