Ditemukan 3584 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
113 — 29
113 — 29
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang bahwa pengertian pegawai negeri berdasarkan UU No 43 th1999 tentang Perubahan atas UU No 8 th 1974 tentang pokokpokokkepegawaian, disebutkan pegawai negeri adalah setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahitugas negara lainnya dan digaji
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
842 — 2399
842 — 2399
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal1 butir 1 Undangundang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah Setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
78 — 28
78 — 28
Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I Yogyakarta,mengetahui dan memahami sebagai Pejabat Negara, yang diserahi tugas PengelolaanSistim Pelayanan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum WilayahPerkotaan Dengan Sistim Buy The Services Tahun 2008 di D.I Yogyakarta,menggunakan dana APBN, dalam pelaksanaanya terikat dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku, diantaranya Keppres No. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah No.
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
178 — 50
178 — 50
.> Bahwasaksi mengetahui tentang Koperasi Bina Usaha Sukabumisetelah berada di BJB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itudiberitahu oleh saksi DANIS HATMAudI bahwa KBU Sukabumi akanmengajukan pinjaman kredit kepada BUB Cabang Sukabumi, namunpada saat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuan kreditnya.> Bahwapada saat pengajuan kredit (pengajuan awal) KBU, tanpadilampiri dengan dokumen apapun, kecuali hanya suratpermohonan, yang kemudian selanjutnya dokumen pengajuandilengkapi persyaratannya, dan
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
119 — 32
119 — 32
.> Bahwabenarsaksi mengetahui tentang KBU Sukabumi setelahberada di BJUB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itu diberitah uoleh saksiDanis Hatmaji bahwa KBU Sukabumi akan mengajukanpinjaman kredit kepada BUB Cabang Sukabumi, namun padasaat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuan kreditnya.> Bahwabenarpada saat pengajuan kredit (pbengajuan awal) KBU,dokumen pengajuan tanpa dilampiri dengan dokumen apapun,kecuali hanya surat permohonan, dan di pengajuan tahap keduaditambahkan persyaratan akta kredit
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1820 — 1722
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1820 — 1722
mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan PegawaiNegeri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah "setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang diserahi
Putus : 12-07-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 09/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA Tanggal 12 Juli 2016 — Drs. RAMLI RASYID, M.si, Mpd
123 — 30
123 — 30
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).8) Keputusan walikota banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010tentang Penunjukan pejabat yang diserahi tugas, wewenang dan tanggungjawab untukpengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahkota Bnada Aceh tahun anggaran 2011.
Register : 24-02-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 4/PDT.G/2014/PN.LLG Tanggal 11 September 2014 — Penggugat:
Darnawati binti (alm) Nazir Ganie
Tergugat:
alpian Bin (Alm) Mustap, Dkk
70 — 11
Darnawati binti (alm) Nazir Ganie
Tergugat:
alpian Bin (Alm) Mustap, Dkk
70 — 11
Muntap yang dulunya tanah tersebut diserahi oleh alm. Nazir Ganie untuk menggarapnya, Ketua RT tersebut berjanji untuk menindaklanjuti permintaan desman tersebut ;
VIII.
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
134 — 21
134 — 21
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana dibah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, dalamPasal 1 angka 1 Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
148 — 43
148 — 43
Alpindo Mitra Baja sebanyak 56 (lima puluh enam)orang, pencairan telah direalisasikan pada tanggal 20 Juli 2012.Bahwabenarsaksi mengetahui tentang Koperasi Bina Usaha Sukabumi setelahberada di BUB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itu diberitahu oleh saksi DANISHATMAJI bahwa KBU Sukabumi akan mengajukan pinjaman kredit kepada BJBCabang Sukabumi, namun pada saat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuankreditnya.Bahwabenarpada saat pengajuan kredit (pengajuan awal) KBU, tanpa dilampiridengan dokumen
Register : 05-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35./Pid.Sus-TPK/2015./PN.Bdg.. Tanggal 24 Juni 2015 — H. ANNAS MAAMUN
641 — 331
641 — 331
bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurterbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang , bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut ketentuanUndangUndang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian , dalamketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :397 Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi
Register : 04-07-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 20-08-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Nopember 2017 — -Pidana khusus
MUSA ZAINUDDIN
263 — 100
263 — 100
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yang dimaksud PegawaiNegeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
443 — 144
443 — 144
BdgPengertian Pegawai Negeri yang diatur dalam Undangundang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarattertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) secaraTetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki pemerintahan.Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan diserahi
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK. Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
132 — 30
132 — 30
SUTARNOsedangkan mengenai benih kedelai tidak pernah mengetahui dan hanyamenandatangani saja yang diserahi oleh Sdr. DANANG, HENDRI,SUTARNO, dan cuma akan di kasih komisi dari hasil penjualan tetapisampai sekarang tidak pernah di kasih, dan tidaknya ada penjualan tidakmengetahui.e Bahwa dokumen penjualan benih padi dan kedelai tahun 2011 yangdiperlihatkan penyidik, yaitu :Putusan No. 15/PID/TPK/2014/PN.Tjk Halaman 251 dari491a.
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Taryudi
243 — 66
243 — 66
DaerahPengertian Pegawai Negeri yang diatur dalam Undangundang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarattertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) secaraTetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki pemerintahan.Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan diserahi
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
356 — 106
TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
ABDUL ROZAQ MUSLIM
356 — 106
Pasal 1 angka 1 UU no.8 tahun 1974 jo UU no.43 tahun 1999 tentangpokokpokok kepegawaian : yang dimaksud dengan Pegawai NegeriHalaman 452 dari 529 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgadalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentutkandalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri ataudiserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1599 — 1230
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1599 — 1230
Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa dalam pasal 1 Undangundang No. 43 tahun 1999,Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelan memenuhi syarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku diangkat olehPejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang belaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri berdasarkanPasal 1 angka 3 Undangundang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara
Putus : 16-05-2011 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 16 Mei 2011 — WIYANTI (TERDAKWA)
71 — 26
71 — 26
Saat itu KMW buka stand di DPUKlaten;381Bahwa yang dibicarakan oleh saksi dan Respati kami sampaikan juga ke Fasrum, karnasaksi adalah Fasrum yang berkecimpung di Desa Jambu Kidul ;Bahwa saat pencairan dana BLMP RR Susulan itu warga didampingi oleh Fasrum, karenamemang harus didampingi ;Bahwa saat penyerahan potongan di rumah pak Respati saat itu Fasrum yang menerimacuma bertiga, yang lainnya tidak diikutkan, karena ada pembagian tugas dari Fasrum,yang lakilaki dilapangan sedangkan yang perempuan diserahi
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
475 — 341
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
475 — 341
kerugian ;b Ayat (2) mengatur bahwa kepala gudang atau pengusaha gudangwajid melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatanpenerimaan / pemasukan, penyimpanan, perawatan, penyerahan /pengeluaran dan penimbangan ;Hal. 456 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.c Keputusan Direksi Perum BULOG No KD 576/ DS300/12/2008tentang pembebanan Ganti rugi di lingkungan Perum Bulog ;3 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Tuntutan ganti rugi pergudangan adalahganti rugi yang ditujukan kepada pegawai yang diserahi
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007 Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
105 — 146
105 — 146
Jika areal yang dimohon IPK di luar kKawasan hutan menurut PetaPenunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi yang telahditetapkan Menteri Kehutanan dan trdak dibebani izin / hak dibidang kehutanan, maka permohonan dapat diproses lebih lanjutdan menjadi kKewenangan daerah di bawah koordinasi Gubernurcq Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dlbidang kehutanan setelah mendapat verifikasi dari DirektoratJenderal Bina Produksi Kehutanan dan Badan PlanologiKehutanan."