Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwasecara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal laindiluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana

Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal diatas terhadap para terdakwa, sehingga para terdakwa secarayuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtsvaardingungs gronden)adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal lain diluarbathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur

dipertimbangkan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahterhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidanabaik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang bahwa alasan pemaaf (schuld uitsluitings gronden) adalah bersifatsubjektif dan melekat pada diri terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathinsebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49

DALAMPERKARA A QUO ADA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUANYANG NYATA dan tentu saja hal tersebut sangat merugikanPemohon Peninjauan Kembali/semula Pembanding Il/Tergugat IlIntervensi selaku pemilik obyek sengketa yang telah dikuasai dandirawat oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun orang tuanyasejak tahun 1942 dengan didukung bukti T.II.Int 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 44, 45, 46, 47, 48,49

Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal diatas terhadap para terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridisdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtsvaardingungs gronden)adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal lain diluarbathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur

Terorisme sebagaimana telahditetapbkan menjadi Undangundang dalam UndangUndang Nomor. 15Tahun 2003, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukantindak pidana terorisme ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalan dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaafmaupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yangtelah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48,49

Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwasecara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardingungsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal laindiluar batin pembuat/ pelaku sebagaimana

Larasita .BahwaPenuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :1. 1 (satu) bendel Data Print tanggal 19 Februari 2014 (barang buktiNo.42).2. 1 (satu) bendel Data Print dan slip setoran (barang bukti No.51 dan52)1 (satu) bendel Data Print dan slip setoran (barang bukti No.48).1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang (barang bukti No.49).1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pengembalian HonorDukuh (barang bukti No.50).Terhadap barang bukti tersebut saksi kenal dengan barang bukti No.48,49

Yyk.5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pengembalian HonorDukuh (barang bukti No.50).Terhadap barang bukti tersebut saksi kenal dengan barang bukti No.48,49, 50 dan pada barang bukti No.42, 51, 52 saksi tidak kenal. Bahwa saksi sudah melakukan tupoksinya. Bahwa sikap saksi terhadap barang bukti No.30, uang yang saksi terimatidak sebesar yang tercantum dalam lampiran tersebut, saksi maumenandatangani, saksi tidak jadi masalah. Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemohon yang complain .

Yyk.Terhadap barabg bukti tersebut saksi kenal dengan barang bukti No.48,49, 50 dan pada barang bukti No.42, 51, 52 saksi tidak kenal. Bahwa saksi sudah melakukan tupoksinya . Bahwa sikap saksi terhadap barang bukti No.30, uang yang saksi terimatidak sebesar yang tercantum dalam lampiran tersebut, saksi maumenandatangani, saksi tidak jadi masalah. Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemohon yang complain. Bahwa saksi tidak tahu asal uang operasinal tersebut .

pegangan saksi adalah hasil rapat.Bahwa barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel Data Print tanggal 19 Februari 2014 (barang buktiNo.42).2. 1 (satu) bendel Data Print dan slip setoran (barang bukti No.51 dan52)3. 1 (satu) bendel Data Print dan slip setoran (barang bukti No.48).4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang (barang bukti No.49).5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pengembalian HonorDukuh (barang bukti No.50).Terhadap barang bukti tersebut saksi kenal dengan barang bukti No.48,49

., M.H. untuk mengajukan gugatan perkara Perdata terhadap pembatalan Askta Kuasa No. 47 dan Pembantalan Akta Pengikatan Jual Beli No : 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 semuanya tertanggal 28 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Diah Anggraini S.H Notaris di Jakarta dengan tergugat Hakim Setiadi dkk,

4) Fotokopi legalisir Surat Chairul Aman Pane & Partners Law Office, tanggal 26 Juni 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, perihal

Barang siapa adalah merupakan orang dalamarti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yangapabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakanpertanggungjawabannya, karena pertama keadaan jiwa orang itusedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perouatan dan akibatnya.Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukankehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang.Ketiga tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48,49

dalamsurat dakwaan penuntut umum dan di persidangan, ketika Majelis hakimmenanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwasehinggatidak ada salah orang (error in persona);Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hakdan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohanisehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya,karena dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasanpemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48,49

Bahwa Termohon Keberatan yang mendapat Fasilitas tersebut telah menikmatipula dengan baik seluruh fasilitas yang diberikan oleh Pemohon Keberatan, dandalam Perjanjian Kredit yang disepakati telah jelas diatur hak dan kewajibanPemohon Keberatan danTermohon Keberatan, maka Perjanjian Kredit yangdibuat adalah merupakan Undangundang yang harus ditaati oleh PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan (Vide Pasal 1338 KUHPerdata);Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 48,49

Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal diatas terhadap para terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridisdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtsvaardingungs gronden)adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal lain diluarbathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur

tembusan Surat Jalan Tanggal 19 Juli 2017,selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 45,46.Fotocopi sesuai dengan tembusan Surat Jalan Tanggal 19 Juli 2017,selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 46,47.Fotocopi sesuai dengan tembusan Surat Jalan Tanggal 20 Juli 2017,selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 47,48.Fotocopi sesuai dengan tembusan Surat Jalan Tanggal 20 Juli 2017,selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P. 48,49

Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya keadaankeadaan sebagaimana ketentuanpasalpasal diatas terhadap para terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridisdapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtsvaardingungs gronden)adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau halhal lain diluarbathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam

melaluiPenasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknyasebagai berikut :Terdakwa memberikan sabusabu keapda saksi3 Mastangbukan untuk diperjual belikan melainkan hanya diberikan saja secaragratis kepada saksi3 Mastang , dengan harapan Terdakwamendapatkan informasi jaringan narkoba lintas negara melaluiinformasi dari saksi3 Mastang dan menangkap bandar tersebut,sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah kategori tindakpidana karena memiliki alasan pembenar sebagaimana terdapat padapasal 48,49

., M.H. untuk mengajukan gugatan perkara Perdata terhadap pembatalan Askta Kuasa No. 47 dan Pembantalan Akta Pengikatan Jual Beli No : 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 semuanya tertanggal 28 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Diah Anggraini S.H Notaris di Jakarta dengan tergugat Hakim Setiadi dkk,

4) Fotokopi legalisir Surat Chairul Aman Pane & Partners Law Office, tanggal 26 Juni 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

menyatakan bahwa Berkas Perkara pidana An.tersangkaMOH.SENI IRSANDI yang disangka melakukan tindak pidana Penipuansebagaimana pasal 378 KUHP dan tersangka telah dilakukan penahananselama 2 (dua) bulan akhirnya dikeluarkan tanpa kepastian hukum karenamenurut JPU/Termohon Il tidak memenuhi Unsur Melawan Hukumdikarenakan siperempuan yang merasa ditipu telah dikawini secara sirih,padahal hilangnya sifat melawan hukum dikarenakan adanya alasanpemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan pasal 44, 48,49

Judex Juris mengambilkesimpulan tidakdidasarkan Pasal 2, 48,49, 142 dan PenjelasanUmum UndangUndangNomor 5 Tahun 1986Juncto UndangUndangNomor 9 Tahun 2004Juncto UndangUndangNomor 51 Tahun 2009tentang PerubahanKedua UndangUndangtentang Peradilan TataUsaha Negara, yangmerupakan definisiKeputusan Tata UsahaNegara secara materiil;Dengan demikian Kesimpulan Judex Juris yang dikuatkan olehJudex Juris tentang objek sengketa a quo bukan merupakanKeputusan Tata Usaha Negara secara material, didasarkanpertimbangan

Belimis Bio Oil Sejahtera (BEBOSA) yang dalammelakukan pembuatan badan jalan Perkebunan Penduduk di KM. 47, 48,49, 51, 53 dan Pembuatan Embongembong (chek dam) serta terhadapsemua honor/gaji petugas jaga tidak pernah ada laporan ke PemerintahDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kutai Kartanegara yang dulunya Dinas PerindustrianPerdagangan dan Koperasi tentang kegiatan tersebut;Bahwa Penggugat dalam menentukan dan/atau membuat tagihan keTergugat Il hanyalah spekulatif