Pemohon ; Bahwa saksi mengetahui adanya Penunjukan dan persetujuan dari keluargaPemohon yaitu Ayah dan saudarasaudara kandung Pemohon untuk menunjukPemohon sebagai wali pengampu untuk Ibu Kandungnya dalam hal melakukanHalaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.P/2019/PN.Bdgtindakan hukum dan tindakan lain yang berhubungan dengan kepentingan IbuKandungnya ; Bahwa saksi mengetahui Ibu Kandung Pemohon mempunyai harta berupa bidangtanah bersertifikat atas nama Pemegang Hak ETTY HERAWATI LASMANA incasu

IbuKandung Pemohon ; Bahwa saksi mengetahui adanya rencana pihak keluarga untuk mengalihkan dengancara menjual atau menggadaikan harta berupa bidang tanah bersertifikat atas namaPemegang Hak ETTY HERAWATI LASMANA incasu Ibu Kandung Pemohon untukkepentingan biaya Perawatan dan biaya kehidupan Ibu Kandung Pemohon tersebut ; Bahwa saksi mengetahui bidangbidang tanah milik ETTY HERAWATI LASMANAincasu Ibu Kandung Pemohon, diantaranya :1. 2 (dua) bidang Tanah diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 201 dan202

Pemohon dirawat dan dibiayi hidupnya oleh anakanaknya termasuk Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui adanya Penunjukan dan persetujuan dari keluargaPemohon yaitu Ayah dan saudarasaudara kandung Pemohon untuk menunjukPemohon sebagai wali pengampu untuk Ibu Kandungnya dalam hal melakukantindakan hukum dan tindakan lain yang berhubungan dengan kepentingan IbuKandungnya ;Bahwa saksi mengetahui Ibu Kandung Pemohon mempunyai harta berupa bidangtanah bersertifikat atas nama Pemegang Hak ETTY HERAWATI LASMANA incasu

IbuKandung Pemohon ;Bahwa saksi mengetahui adanya rencana pihak keluarga untuk mengalihkan dengancara menjual atau menggadaikan harta berupa bidang tanah bersertifikat atas namaPemegang Hak ETTY HERAWATI LASMANA incasu Ibu Kandung Pemohon untukkepentingan biaya Perawatan dan biaya kehidupan Ibu Kandung Pemohon tersebut ;Bahwa saksi mengetahui bidangbidang tanah milik ETTY HERAWATI LASMANAincasu Ibu Kandung Pemohon, diantaranya :Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.P/2019/PN.Bdg1.

Pemegang Hak JUSUP JAHJA SAPUTRA, seluas 668 m2 (enam ratusenam puluh delapan meter persegi), dikenal sebagai Jalan Muarasari Raya No.3.Bahwa untuk maksud mendapatkan uang untuk biaya perawatan dan biaya hidup IbuKandung Pemohon tersebut, pihak keluarga baik Ayah dan saudarasaudara kandungPemohon bermaksud mengalihkan dengan cara menjual atau menggadaikan hartaberupa bidang tanah bersertifikat atas nama Pemegang Hak ETTY HERAWATIHalaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1057/Pdt.P/2019/PN.BdgLASMANA incasu

DALAM EKSEPSI:Bahwa pada prinsipnya kami Termohon membantah dan menolak dengantegas semua uraianuraian serta dalildalil yang dikemukakan dalampermohonan Pemohon incasu perkara a quo, kecuali secara tegas dan jelasdiakui kebenarannya;Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yangmulia lagi bijaksana untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapatditerima (Niet ontvankelijke verklaard), dengan alasan antara lain yaitu:A.

Dasar Hukum Permohonan Pemohon Salah dan keliru.Bahwa selain subjek permohonan Pemohon yang salah dan keliru,sebagaimana uraian pada huruf A di atas, Pemohon dalam dalil positapermohonannya angka 1 halamn 1 dan 2, juga telah salah dan kelirudalam menyebutkan dasar hukum dalil permohonannya incasu perkara aquo, dengan mendasarkan pada:1.

Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen: Pasal 7 ayat 2;3.

Undangundang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 70;Bahwa sesuai dengan azas hukum yaitu lex specialis derogat lex generalismaka terhadap dasar hukum yang dikemukakan Pemohon dalam positapermohonannya, tidaklah bisa dijadikan dasar atau acuan dalammengajukan permohonan Pemohon incasu perkara a quo, karena telahdiatur khusus dalam ketentuan baru yang notabenenya mengeyampingkanketentuan lama atau ketentuan umum;Bahwa dengan telah salah dan kelirunya penyebutan dasar hukumpermohonan yang diajukan

Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013huruf C) pada pokoknya adalah tentang perumusan surat permohonankeberatan yang diajukan oleh TUK in casu perkara a quo, yang tidakmemenuhi syarat formil, yaitu memuat formulasi fundamentum Petendi yangberjudul atau memuat tentang Eksepsi dalam posita permohonan PUK incasu perkara a quo halaman 2 angka 4, karena formulasi yang berisikantentang Eksepsi dimaksud, hanya ada dan dapat diajukan dalam jawabanyang diajukan oleh Termohon ataupun Tergugat, serta tidak memenuhiketentuan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Hasil Tes Tertulis danWawancara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Pilangsari,Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2018 di tandatangani olehJafar Sodiq sebagai Ketua Panitia incasu TERGUGAT Ill dan diketahuioleh Minarti sebagai Kepala Desa Pilangsari incasu TERGUGAT Il.Adapun materi berita acara antara lain dapat diuraikan sebagai berikut.b.

, maka sejak tanggal 10 Maret 2018,menurut pasal 21 ayat (4) Perda Demak No. 1 Tahun 2018, Kepala Desasudah harus membuat Penetapan tertulis (beschiking) berupa : KeputusanKepala Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak TentangPengangkatan Saudari ANIK ZAHROTUS SAJIDA, S.Pd., sebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Pilangsari.14.Bahwa namun demikian sampai dengan batas waktu seperti yang tersebutpada point13 dan sampai dengan dilayangkan gugatan aquo, Kepala DesaPilangsari incasu

Tanggal 21 Mei 2018, namun isi surat somasi juga tidak mendapattanggapan dan jawaban apapun dari TERGUGAT 16.Bahwa ternyata pada tanggal 14 Maret 2018, Kepala Desa Pilangsari incasuTERGUGATI, telah pernah mengirimkan surat kepada Ketua PanitiaPengangkatan Perangkat Desa Pilangsari incasu TERGUGATIII, perihalTanggapan atas Penyampaian Usulan Panitia Pengangkatan PerangkatDesa. Dalam surat aquo, Kepala Desa Pilangsari memberi tanggapan yangpada intinya menyebutkan dan dikutip sebagai berikut :a.

,tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehinggatidak beralasan lagi dijadikan dasar untuk tindakan hukum apapun juga.22.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala Desa tanggal 14 Maret 2018oleh TERGUGATI, perihal Tanggapan Atas Penyampaian Usulan PanitiaPengangkatan Perangkat Desa Desa Pilangsari incasu TERGUGAT Ill,dapat dikartegorikan bahwa Tergugat , telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)23.Demikian pula tindakan dari TERGUGATI

telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)24.Demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Ill yang telahmenerbitkan surat Nomor : 008/PAN/PILPERADES/DS.PLGS/II/2018 tanggal28 Februari 2018, Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan UjianSeleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2018 yang kemudian tidakditindaklanjuti oleh Kepala Desa Pilangsari, namun TERGUGATIII tidakmelakukan tindakan apapun dan cenderung menyetujui tindakan KepalaDesa Pilangsari incasu

Hamdy O Delikhan dalam gugatan ini error in personaBahwa, dari surat gugatan Para Penggugat ditemukan fakta T.Hamdy ODelikhan mengaku telah digantikan posisinya sebagai ketua pembina olehTergugat (incasu : Dr (HC).

Pertimbangan hukum yangdemikian ini jelasjelas pertimbangan yang keliru, salah, dan bentukkorupsi hukum, karena secara formal Para Terbanding dalam suratgugatannya yang didaftar pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei2019 menyatakan dengan tegas dan terang benderang' padaidentitas Para Penggugat bertindak dalam kedudukannya sebagaiKetua Pembina (incasu: H.T.Hamdy Delikhan), anggota Pembina(incasu: Ir Rizal Fahmi Nasution dan Dr. Drs.

H.Syahwin, MS)i),menggugat Tergugat I, Il, III, IV, V dan VI dalam kedudukannya sebagaianggota Pembina Yayasan UISU; dan diperkuat oleh dalil ParaPenggugat yang menyatakan rapat tidak ada karena undangan tidakdibuat oleh Ketua Pembina (incasu: H.T.Hamdy O Delikhan).

Pertimbangan hukum angka 1 dan 2 Majelisberpendapat Para Penggugat sebagai pribadi bertentangan denganpertimbangan ini memandang Para Penggugat sebagai anggotaPembina (incasu: organ yayasan).

Dari sana terbuktisecara sah dan meyakinkan bahwa Para Penggugat (incasu: ParaPembanding) dengan sengaja tidak mau melakukan rapat, perbuatantersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta beriktikad buruk.Dari perbuatan para Penggugat (incasu: Para Terbanding) tersebutsesungguhnya telah terhalang menjadi Pembina Yayasan UISU (vide: PasalHalaman 32 dari 53 hal Perkara Nomor 247/Pdt/2020/PT Mdn8 huruf d Anggaran Dasar Yayasan UISU).

Segeri terbit tahun 1989 pemegang hak an.Baharuddin Sakka incasu Tergugat I. jika dihitung luas yangdikuasai oleh Tergugat maka berselisih jauh sampai 226 M? dariluas tanah yang dituntut kepada Tergugat yakni 144 M?

Dalam perkara ini disebut sebagaiobjek sengketa 1.2;Tanah yang dikuasai oleh Abdullah Manda Incasu TergugatIll seluas 105 M? berdasarkan sertifikat hak milik Nomor233/Desa Segeri terbit tahun 1987. Dalam perkara inidisebut sebagai objek sengketa 1.5;Tanah yang dikuasai oleh Abdulla Manda Incasu Tergugat IIIseluas 51 M? berdasarkan sertifikat hak milik Nomor00552/Kel. Segeri terbit tahun 2015.

Baharuddin latif Incasu Tergugat II, Sertifikat Hak MilikNomor 354/kel Segeri an. Baharuddin Sakka incasu Tergugat dan sertifikat hak milik Nomor 327 dan SHM 328 an. Penggugatternyata pada faktanya terbit bersamaan pada tahun 1987 danpada saat dimohonkan pada tahun yang sama penggugatsama sekali tidak keberatan terhadap permohonan penerbitansertifikat tersebut;Demikian pula tanah objek sengketa 1.5 dan 1.6 yang dikuasaioleh Abdullah Manda incasu Tergugat III.

Baharuddin latif Incasu Tergugat II, Sertifikat Hak MilikNomor 354/kel Segeri an. Baharuddin Sakka incasu Tergugat dan sertifikat hak milik Nomor 327 dan SHM 328 an. Penggugatternyata pada faktanya terbit bersamaan pada tahun 1987 danpada saat dimohonkan pada tahun yang sama penggugatsama sekali tidak keberatan terhadap permohonan penerbitansertifikat tersebut; Demikian pula tanah objek sengketa 1.5 dan 1.6 yang dikuasaioleh Abdullah Manda incasu Tergugat III.

Segeri terbit tahun 1989 pemegang hak an.Baharuddin Sakka incasu Tergugat I. jika dihitung luas yang dikuasai olehTergugat maka berselisih jauh sampai 226 M?

Bahwa sebelumnya Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut berada di tanganTergugat (HASAN K) karena sebelumnya Penggugat Ill (EMIL) pernahmenawarkan tanah yang menjadi objek dari Sertifikat tersebut kepada Tergugat untuk dibeli, akan tetapi karena ada informasi yang tidak benar atau tidak sesuaiantara yang disampaikan oleh Penggugat Ill (EMIL) kepada Tergugat (HASAN K)dengan fakta yang sesungguhnya, yakni bahwa tanah yang akan dijual kepadaTergugat tersebut (incasu: tanah objek sengketa) luasnya

, sedangkan sebagiannya lagi tetap dalam keadaan kosong danalmarhumah TINCE KROMELIN tinggal di rumahnya di atas tanah tersebutbersama dengan keponakannya yakni salah seorang anak dari almarhumah TATIyang bernama EMIL (Penggugat Ill), dimana pada saat itu tanah berikut rumahmilik almarhumah TINCE KROMELIN tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa)kebetulan salah satu sisinya (sebelah UTARA) berbatasan dengan tanah milikorang tua Tergugat Il atau mertua dari almarhum HERMAN LEDA (suamiTergugat Il) yang

: Tanah Objek Sengketa) tercantum atasnama almarhumah TATI, maka kelak almarhumah TATI sudah bisa mencaripinjaman uang sendiri secara langsung kepada pihak/orang lain dengan caramenjaminkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik almarhumah TINCE KROMELINtersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) yang sudah tercantum atas namaalmarhumah TATI.

TINCE KROMELIN) Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.BauSETENGAH DARI KESELURUHAN LUAS TANAH YAKNI 86,5 M2, sehingga dengan demikian maka meskipun yang tercantum sebagai PEMILIKTANAHdalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 90/Desa Batulo, diuraikan dalam GambarSituasi tanggal 6 Desember 1983 No. 918/1983 adalah TATI (orang tua/ibu ParaPenggugat), akan tetapi terhitung sejak tanggal 12 JUNI 1992, maka tanah seluas175 m2 tersebut (incasu: Tanah Objek Sengketa) telah dibagi dua olehalmarhumah

SERTIFIKAT HAK MILIKNOMOR: 90/DESA BATULO, DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUSI TANGGAL 6 DESEMBER 1983,NOMOR: 918/1983 YANG TERCANTUM ATAS NAMA TATI (INCASU: TANAHOBJEKSENGKETA) ATAU SETENGAH DARI LUAS TANAH 173 M2 YAKNISELUAS 86,5 M2, TELAH SAH MENJADI MILIKSUAMITERGUGAT II(ALMARHUM HERMAN LEDA) BERSAMA DENGAN TERGUGAT I;Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Bau9.

No. 3580 K/Pid.Sus/2019Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang membatalkanputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tenggarong dan menyatakanTerdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan primair Penuntut UmumPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa incasu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat danbenar, karena dalam

Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkankarena sekalipun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidaksedang menggunakan shabushabu (tidak tertangkap tangan sedangmengkonsumsi shabushabu) namun berdasarkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis ternyata shabushabu yang ditemukan pada diriTerdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan,shabushabu dengan berat bersih/netto 0,20 (nol koma dua nol) gram incasu

No. 3580 K/Pid.Sus/2019demikian pertimbangan hukum Judex Facti atas terbuktinya dakwaanprimair Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undangundang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar; Bahwa alasan Judex Facti menjatuhkan pidana kepada Terdakwa incasu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat danbenar dalam pertimbangannya karena telah dengan cermatmempertimbangkan aspekaspek pemidanaan yaitu aspek kepastianhukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan pemidanaan a quo

sengketa tersebut bukan aset/milik Terbanding semulaTergugat tetapi adalah tanah negara bebas yang dikuasai oleh Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T126 tanah tersebut adalahmilik Pak Nagteno sebagaimana tercatat di Buku Letter C1 Nomor:621 tahun1901 .Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, maka dengandemikian yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah apakah benarobyek tanah tersebut sudah beralin haknya dari Pak Ngateno kepadaTerbanding semula Tergugat incasu

Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP.24/1997 dan juga bukan merupakanpembuktian adanya peralihan hak dari pemilik asal incasu Pak Ngatenokepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat yaitu: saksi Dwi Cahyono,S.T., Kepala Kelurahan Bareng, denganmerujuk pada T127 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan BukuKerawangan buku Letter C1 Nomor:621 tahun 1901 tanah sengketa semulaadalah tanah yasan milik Pak Ngateno

Menibang apakah benar pada tahun 1901 terjadi peralihanhak dari Pak.Ngateno selaku pemegang hak yasan atas tanah yang sekarangjadi obyek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat ;Menimbang, bahwa menurut dalil dari Terbanding semula Tergugat perolehan hak dengan ganti rugi tersebut dilakukan pada tahun 1901, makamajelis hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada tahun 1901tersebut Terbanding semula Tergugat incasu Pemerintahan Kota Malangsudah berdiri atau belum.Halaman 16 Putusan Nomor 101/PDT

Maka timbul pertanyaanapakah mungkin suatu badan hukum publik incasu Pemerintah Kota Malangyang pada tahun 1901 belum berdiri dapat melakukan perbuatan hukum untukmemperoleh suatu benda dan/atau barang incasu hak atas tanah dengan carapemberian ganti rugi kepada pemilik tanah incasu Pak Ngateno sebagaipemilik tanah yasan?

SBY.dari ganti rugi pada tahun 1901, oleh karena pada tahun 1901 tersebutPemerintahan Kota Malang dibawah kekuasaan Kolonial Belanda masih belumterbentuk/berdiri, dan baru didirikan oleh Kolonial Belanda pada tanggal 1 April1914 dengan nama Stadsgmeente Malang;Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, tanahyang menjadi obyek sengketa incasu tanah seluas 1.498 m2 yang terletak diJalan Raya Langsep No.3, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malangtersebut adalah tanah negara bebas yang

Bahwa keseluruhan jumlah hutang Tergugat incasu debitur pada Penggugatincasu kreditur, sebagaimana tertuang pada Perjanjian tanggal 27 Juli 2004,adalah sebesar Rp 468.000.000, (empat ratus enam puluh delapan jutarupiah) dengan perincian sebagai berikut :Hutang Pokok sebesar : Rp 360.000.000, (tiga ratus enampuluh juta rupiah)Bunga 10% flat p.a. sebesar : Rp 108.000.000, (seratus delapanjuta rupiah)Sesuai Perjanjian tanggal 27 Juli 2004, maka Tergugat incasu debiturmemiliki kewajiban membayar hutangnya

pada Penggugat incasu kreditur,dengan cara mengangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali selama 36(tiga puluh enam) bulan, yang dilakukan setiap tanggal 26 setiap bulannyadengan angsuran sebesar Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) setiapbulan;5.

Sesuai dengan tanda terima pembayaran tanggal10 Februari 2006, diketahui harga jual unit adalah sebesar Rp 220.000.000, (dua ratus dua puluh juta rupiah);10.Bahwa sesuai dengan Pasal 10 huruf g perjanjian tanggal 27 Juli 2005,maka hasil penjualan unit tersebut diperhitungkan guna mengurangi hutangTergugat incasu debitur dan apabila hasil penjualan tidak mencukupi, makaTergugat incasu debitur berkewajiban membayar kekurangan tersebut padaPenggugat.

untuk membelitanah tersebut berasal uang hasil penjualan tanah Terbanding dengan isteripertama yang terletak di Tangsari Araya;Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding yang berupabangunan rumah permanen yang dibangun diatas tanah obyek sengketatersebut ternyata Terbanding dalam jawabannya tidak membantahnya,sehingga dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Pembanding tersebutberdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22Maret 1972 yang abstrak hukumnya bahwa Tergugat (incasu

, Terbanding)tidak membantah dalil Penggugat (incasu, Pembanding) berarti Tergugat samadengan mengakui dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Pembandingmengenai bangunan rumah permanen berukuran lebar 6 m x panjang 17 myang terletak di Polowijen Il Gg.

Nomor986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bahwa Tergugat (incasu, Terbanding) tidak membantah dalil Penggugat (incasu, Pembanding)berarti Teroanding sama dengan mengakui dalil Pembanding;Menimbang, bahwa Pasal 3 (8) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 menyatakan bahwaSepanjang penjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) masih berlaku, hak milikalas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada padaPerusahaan Sewa Guna Usaha;Menimbang, bahwa

pembiayaan dalam bentukpenyediaan barang modal baik secara Finence Lease maupun Operating Leaseuntuk digunakan oleh penyewa Sewa Guna Usaha selama jangka waktutertentu berdasarkan pembayaran secara berkala,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 2 Pasal dalam KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988tersebut, majelis tingkat banding berpendapat bahwa selama pembayaranangsuran dalam perjanjian hak Sewa Guna Usaha (leasing) belumselesai/lunas, maka obyek Sewa Guna Usaha (incasu

Bahwa Penggugat berdasarkan posita gugatan seharusnyamengajukan gugatan hanya ke pihak penjual yaitu Sugiyo dan atauSugiyo Siswo Hartono dan atau para ahli warisnya termasuk Istri(Sumirah) dari Sugiyo dan atau Sugiyo Siswo Hartono yang jelasHalaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 448/Pdt/2021/PT SMGdisebut atas persetujuan Surat Kuasa dalam Akta Surat Kuasa in casudari Pemilik Objek Sengketa incasu dalam Jual Beli incasu terlebihdahulu;b.

Smg, Penggugat perkara incasu yang dahulu samasebagai Penggugat juga mempermasalahkan mengenai jual beli danhak atas tanah sengketa, sehingga yang disengketakan dalam perkarayang sekarang dan perkara terdahulu adalah perkara yang sama, yaitumengenai sengketa kepemilikan terhadap Objek sengketa;5.

Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak di dalilkan Penggugatmenerima pembayaran uang tunai, Tergugat IV tidak pernah menerimapembayaran atas jual belli incasu, Tergugat IV juga tidak pernah menerimasejumlan uang atas jual bell incasu dan tidak pernah pula menerimahonor/komisi atau apapun namanya atas transaksi jual beli incasu sebagaimediator atau makelar atau apapun namanya terkait transaksi jual bellincasu;6.

Bahwa Tergugat IV tegas menolak tidak pernah membantu Penggugatterkait jual beli incasu ataupun didalilkan pernah menerima uang pembeliansebagaimana dalil gugatan incasu, Tergugat IV tidak pernah melihat adanyapenyerahan uang secara tunai diserahkan dalam jumlah besar hinggamilyaran rupiah;7.

Tidak pernah menerima pembayaran uang tunai atas penjualanObjek Sengketa maupun tidak pernah menerima honor/komisi dan/ataukeuntungan apapun namanya atas transaksi jual beli incasu;8.

Nomor 4507 K/Pid.Sus/20192 (dua) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya judexfacti telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benarsesuai faktafakta di persidangan;Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum atas terbuktinyadakwaan in casu, dengan alasan judex facti telah salah dalammenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, karena berdasarkan fakta bahwa ketika Terdakwa ditangkappetugas kepolisian terbukti Terdakwa memiliki/menguasai narkotika incasu

Ludia Rini Hartatie disimpulkanurine Terdakwa didapatkan unsur sabu (methamphetamine).Berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa incasu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Hal. 5 dari 7 hal.

Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana putusan judex facti inCasu; Bahwa alasan judex facti memperbaiki pidana penjara yang dijatunkankepada Terdakwa in casu menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun,sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telahdengan cermat mempertimbangkan aspekaspek hukumpemidanaannya yaitu. aspek kepastian hukum, keadilan dankemanfaatan pemidanaan aquo bagi Terdakwa dan terhadapmasyarakat.

Bahwa sebelum antara Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan sebagaimana dikemukakan padaposita gugatan angka (1) diatas, Tergugat telah membuatSurat Pernyataan tertanggal 15 November 2015, apabilaselama pernikahan kami (Penggugat dan Tergugat), Tergugat incasu berselingkuh dan dibuktikan oleh isteri Tergugat(Penggugat in casu) maka isteri Tergugat (Penggugat in casu)berhak menuntut cerai dan aku (Tergugat in casu) Siapmenceraikannya dan keluar dari rumah dengan selembar bajudi badan tanpa

sangatwajar secara hukum kepada Penggugat untuk bercerai dariTergugat melalui Pengadilan Agama Kelas A Banjarmasintersebut diatas, dan Penggugat mohonkan kepada Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas A Banjarmasinberkenan untuk mengabulkan gugatan perceraian tersebut.Berdasarkan duduknya permasalahan dan alasanalasan yangdikemukakan tersebut diatas dan mengacu / mendasarkan padaSurat Pernyataan tanggal 15 November 2015, dimana apabilaselama pernikahan kami (Penggugat dan Tergugat), Tergugat incasu

berselingkuh dan dibuktikan oleh isteri Tergugat (Penggugat incasu) maka isteri Tergugat (Penggugat in casu) berhak menuntutcerai dan aku (Tergugat in casu) Siap menceraikannya dan keluardari rumah dengan selembar baju di badan tanpa membawaapapun dari rumah dan tidak akan menuntut pembagian hartaapapun dari isteri saya (Penggugat in casu), mohon kepada yangterhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas A Banjarmasin Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin yangmemeriksa dan mengadili perkara

, tempatkediaman di Dusun Walad RT.04 RW. 06 Desa Juntikebon KecamatanJuntinyuat Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Paman penggugat; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangganyamulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Halaman 3 dari 8Bahwa penyebabnya prilaku Tergugat yang ternyata tega telah menikahlagi (incasu

USWATUN BIN TAMAD, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tetanggapenggugat;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangganyamulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa penyebabnya prilaku Tergugat yang ternyata tega telah menikahlagi (incasu

saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyainilaipembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat yangdikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam dudukperkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan faktafakta dipersidangan sebagai berikut;Halaman 5 dari 8 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadiketidak harmonisan; Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena prilaku Tergugat yangternyata tega telah menikah lagi (incasu

akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkanTERLAWAN merupakan Kreditur atas Perjanjian Pembiayaan ModalKerja dengan jaminan objek perkara a quo berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 143/Pdt.G/2017/PN.Tjk JoPutusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 36/Pdt/2018/PT.TjkJo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 404K/Pdt/2019 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Bewisj) menyatakanPELAWAN bersamasama dengan Suaminya Edwin Bunyamin Pohar(incasu : Termohon

Bahwa selain Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri TanjungKarang Kelas IA Nomor : 24/Pdt.Eks.PTS/2019/PN.Tjk tanggal 25November 2020 PELAWAN beserta suaminya Edwin Bunyamin Pohar(incasu: Termohon Eksekusi I) pada saat pelaksanaan Aamaning dihadapanKetua Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menyampaikan pengakuanutang dan penawaran Pembayaran kepada TERLAWAN sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Miliar Rupiah) kepada Ketua Pengadilan NegeriTanjung Karang yang memimpin pertemuan Aanmaning) fakta

hukum daripelaksanaan Aanmaning tersebut telah membuktikan pengakuanPELAWAN dan suaminya Edwin Bunyamin Pohar (incasu: TermohonEksekusi I) terhadap bukti utang yang telah gagal bayar sebagaimanauraian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 404K/Pdt/2019 yang telahdilaksanakan Sita Eksekusi, maka oleh karena itu fakta hukum ini telahmembuktikan gugatan PELAWAN hanya bertujuan menggelabui HAKIMdan PENGADILAN dan tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telahmemberi kepastian hukum ;6.

Emir Noer, Gg KaryaMuda No. 25, LK Il, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk BetungUtara, Kota Bandar Lampung atas nama Edwin Bunyamin Pohar selakuTermohon Eksekusi (Suami Termohon Eksekusi II) incasu : PELAWAN ;11. Bahwa tindakan PELAWAN dengan suaminya sdr.

EdwinBunyamin Pohar (incasu : Termohon Eksekusi 1) telah terbukti hanyabertujuan menggelabui HAKIM dan PENGADILAN serta tidak PATUH PADAPUTUSAN PENGADILAN oleh karena itu seluruh gugatan bantahanPELAWAN sangat beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya sertamenyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak beretikad baik ;12.

.; Bahwa amar putusan tersebut di dasarkan dengan pembuktian Penggugat incasu Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti SPPT atas nama H Kamunridan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama H. A. Muh. Nawir dan Tajuddinbin H.

Hal ini menunjukkan fakta hukum yangterungkap dipersidangan bahwa baik pembuktian Penggugat asalTerlawan in casuPemohon Peninjauan Kembali maupun Pembuktian Tergugat asalPelawan incasu Termohon Peninjauan Kembali, ternyata saling bersesuaian, maka benar H.Kamunri/Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak "pengelolaan" sehinggamenurut hukum H.

Sedangkan pertimbangan hukum Judex Factie dan JudexJuris terkait penbayaran ganti rugi tidak diperkenankan terhadap tanah Negarabebas, berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, padahal tanah sengketabukan tanah negara bebas melainkan tanah negara tidak bebas denganmelekat hak pengeloaan dan pajaknya dibayar secara terus menerus, oleh H.Kamunri incasu Pemohon Peninjauan Kembali.

Sehingga Keppres yangdimaksudkan tersebut yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti danJudex Juris, tidak relevan dalam perkara ini, melainkan sesuai prinsip hukumpertanahan "Hak Prioritet" sebagaimana dimaksudkan beberapa hak termasukhak pengeloaan di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangUndang Undang Pokok Agraria;Keberatan KetigaBahwa selain keberatan tersebut di atas, Penggugat asalTerlawan incasu Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti baru (Novum) yangterkait dengan

berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelistingkat pertama bahwa selama Pembanding/Tergugat denganTerbanding/Penggugat terikat perkawinan sah telah dikaruniai seorang anakbernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir tanggal 21Desember 2011 (vide, bukti P.4), dengan demikian anak tersebut belum genapberusia 12 tahun;Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf aKompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum genap berusia 12 tahun hakasuhnya berada di ibunya (incasu

Namun demikian,menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 1 tahun 1974dinyatakan apabila ternyata ibunya (incasu Terbanding/Penggugat) terbuktisangat melalaikan kepada anaknya dan berkelakuan buruk sekali, maka hakasuhnya dapat dicabut dan dipindahkan kepada pihak lainnya (incasu kepadaPembanding/ Tergugat);Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan majelis tingkatpertama, menurut majelis tingkat banding tidak terbukti bahwaTerbanding/Penggugat sangat melalaikan kepada anaknya

hukum dan amar putusan majelistingkat pertama sepanjang berkaitan dengan gugatan Biaya pemeliharaan anaksebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama PalembangNomor 1926/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 19 April 2016 Masehi yangbertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriah karena tidak tepat dan tidakbenar, dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undangundang Nomor 1tahun 1974 dapat diambil abstrak hukum bahwa asas pemberian nafkah adalahkemampuan suami (incasu

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990merupakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (incasu, Termohon) untukmengurus ijin cerai dan/atau surat keterangan cerai kepada atasannya yangtidak terkait dengan pihak lain (incasu, pihak Pemohon);Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan permohonan ceraitalak,majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbanganhukum majelis tingkat pertama, kecuali masalah sebabsebab terjadinyaperceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan

sehingga Terbanding merasatertekan dan tidak dihargai oleh Pembanding, dalil Terbanding mana ternyatadibantah oleh Pembanding dengan dalil bahwa tidak benar jika Pembandingmengambil 2 sertifikat dengan diamdiam tanpa sepengetahuan Terbandingmengajukan pinjaman dana pada tahun 20092010;Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (mengambil dan menggadaikan 2 sertifikat tanpa ijin),maka berdasarkan asas negativa non sund probanda, pihak yang membantah(incasu

cukup beralasan untukdipertahankan dan dikuatkan;Hak ExOfficio Mutah.Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak dapat menerima dantidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yangberkaitan dengan pembayaran uang mut'ah secara exofficio yang dibebankankepada Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam putusan PengadilanAgama Mojokerto a quo karena telah tidak tepat dan tidak benar denganpertimbangan dan alasan sebagai berikut;Menimbang, bahwa pembebanan suatu kewajiban (incasu

mengalami gangguankesehatan phisik dan dalam menjalani kehidupan seharihari hanya tergantungkepada kebaikan Pembanding;Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut majelistingkat banding merupakan bentuk penyangkalan/pembantahan atas dalilgugatan Pembanding yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah);Menimbang, bahwa oleh karena yang harus dibuktikan adalah sesuatudalil yang bersifat negatif (tidak memberi nafkah), maka berdasarkan asasnegativa non sund probanda, pihak yang membantah (incasu

Saksi I, dan 2.Saksi Il, saksisaksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangandibawah sumpah, disampaikan dipersidangan dimana keterangan saksisaksitersebut sudah didasarkan kepada pengetahuan sendiri, dan keterangan saksiyang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, makaberdasarkan pasal 147, 170, dan 171 ayat(1) HIR, keterangan saksisaksitersebut secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti, dan telahmempunyai nilai kekuatan pembuktian, incasu telah meneguhkan

hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 70ayat (1) Undang Undantg nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa seorang istri yang dicerai oleh suami berhakmendapat mut'ah yang layak dari bekas suaminya, serta nafkah iddah selamaisteri mengalami masa iddah selama 3 bulan, hal tersebut sesuai dengan pasal149 huruf (a) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, incasu

yang mengajukanperceraian adalah Pemohon sendiri, dan Pemohon pula yang telahPutusan Nomor.0558/Pdt.G/2017/PA.ClpHalaman 10 dari 14 halamanmeninggalkan Termohon, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikannafkah lddah terhadap Termohon selama Termohon mengalami masa tersebutserta mut'ah berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dankemampuan Pemohon, incasu Pemohon dengan Termohon ternyata dalamtahap mediasi telah terjadi kesepakatan tentang kewajiban yang harusdiberikan oleh Pemohon

akibat dari perceraian ini terhadap Termohon, makaPemohon dihukum sesuai kesepatakan sebagaimana tersebut selanjutnyatercantum dalam amar putusan ini;Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan, terbukti antaraPemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak bernama Rahmat Puji Setiawan, umur 9 tahun yang sekarang beradadalam pengasuhan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon, makasesuai ketentuan hukum yang berlaku, kedua orang tua (incasu)ayah/Pemohon wajib

memelihara dan mendidik anakanaknya sampai anak itudewasa, atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 1 dan 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974), kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipunperkawinan antara kedua orang tua putus, dan sesuai pasal 105 huruf (c) J.oPasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya Hadlanah dan nafkah(seluruh biaya kebutuhan anak) di tanggung oleh ayah, incasu ternyata pulaPemohon menyanggupi untuk memberikan biaya untuk anak tersebut setiapbulan sekurangkurangnya

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Serang No. 82/G/2007/PHI.SRG, tanggal 25 Maret 2008, dalamperkara Incasu telah salah dan keliru) menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, dengan telah mengeluarkan putusan yang tidakmencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum ;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 725 K/Pdt.Sus/20082.

Bahwa telah keliru dan salah pertimbangan hukum putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam memutus danmemeriksa perkara Incasu, karena Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutusperkara Incasu hanya terfocus pada pertimbangan hukum mengenai upahskorsing yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi kepada PemohonKasasi/Penggugat.

HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan halaman 23alinea 4 mengenai ketentuan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan bahwa Tuntutan pembayaran upah pekerja/oburuh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedarluarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbul hak dan berdasarkanketentuan pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 ini pula Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, yangmemeriksa dan mengadili Perkara Incasu

No. 725 K/Pdt.Sus/2008rupiah), sehingga menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 114.000, (seratus empat belas ribu rupiah) ;Pertimbangan tersebut sangat keliru sekali atau terdapat kesalahanpenerapan hukum yang nyata, maka pertimbangan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial serang dalam perkara Incasu tidaklahdibenarkan maka sudah seharusnya dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat