Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 Nonor 233/Pdt.G/201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (PP) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

dirukunkan kembali disebabkan sikap Pemohon yangdingin terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Oleh karenanya permohonan tersebutdapat diterima karena telah sesuai dengan maksud pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal 9 dari Nonor 187/Pdt.G 201 1/PA Mp.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon danketerangan saksi saksi di persidangan serta dikuatkan pula denganalat bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon denganTermohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

perselisihan dan pertengkaranyang sulit untuk dirukunkan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tigaribu rupiah);Halaman3dari7halaman Putusan No. 10/Pid/2018/PT.SMRMenimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan padapokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusannya Nomor1/Pid.S/2017/PN.Nnk tanggal 7 Desember

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriNunukan bahwa pada hari tanggal 11 Desember 2017 bahwa SANTHYEKAWATY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telahmengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor1/Pid.S/2017/PN.Nnk tanggal 7 Desember 2017 tersebut;2.

memiliki SITUminuman beralkohol SIUP minuman beralkohol yang dikeluarkan olehBupati, sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum dan oleh karenanyadijatuhi pidana, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alihHalamanSdari7halaman Putusan No. 10/Pid/2018/PT.SMRdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 7 Desember 2017 Nomor1

HasanBasry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor1/Pid.SusAnak/2018/PN Mrh tanggal 09 Mei 2018;Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kals Banjarmasin yaitu Sdr. BAHRANI, S.H., Nip.19650805 199303 1001, serta IbuKandung dari Anak tersebut;Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.GSUSANAK/2018/PT BJMPENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:I. Berkas perkara dan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Il.

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor1/Akta.Pid/2018/PN Mrh;Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.GUSANAK/2018/PT BJMVi.VIL.Vil.Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Anaktanggal 5 Juni 2018 Nomor : 1/ Pid.SusAnak/2018/PN.

Mrh;Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 Mei 2018 Nomor1/Akta.Pid/Bad/2018/PN Mrh, oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan,yang isinya berbunyi antara lain:ahwa Penuntut Umum keberatan ternadap Putusan yang telah dijatunkan olehPengadilan Negeri Marabahan tersebut.eBahwa putusan Hakim yang menjatuhkan anak dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan adalahmencederai Hukum

mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon dalam setiap persidangan dan pula kedua belah pihak telah didamaikanmelalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStti ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

tangga haruslebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yangberbunyi:Lj> LeoJl 2 ww pa do el de LvArtinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakimberpendapat, bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talakterhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksuddalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) UndangUndang Nomor1

Lakilaki, Agama Budha, pekerjaan ,alamat Kabupaten Aceh Jaya (Sekarang beralamat di RumahTahanan Calang), selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Calang pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor1

,M.H. danPaijal Usrin Siregar, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Cag tanggal 1 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga,Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2019/PN Cagdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudiansyah S.H.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha ara Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg., tanggal 15 Mei3. Berkas perkara tersebut dan su at lainnya yang berhubunganDUDUK SENGKETAmenerima keadaankeadaan mengenaiamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIMenyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tidak diterima ; ""DALAM POKOK PERKARA ; 2202 2022 nno nnn1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.235.000.00dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; 49409 on o nneBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Ne Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg. diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada tanggal 15 Mei 2017 dengan dihadiri, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergug banding dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi/Pembanding Bonen ec cece cece ccc ccctencne ce ccececenteneneeeeeeBahwa Tergugat

Akta Perdamaian No. 964/Pdt.G/2020/PA.Tgrperdamaian dan oleh karenanya, Penggugat telah pun mengubah gugatannyasebagaimana ditentukan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa sesuai kesekapatan antara Penggugat denganTergugat tersebut yang menyatakan biaya perkara ini ditanggung olehPenggugat, maka sesuai Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, biaya yang timbul akibat perkara

untukmempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon dalam setiap persidangan dan pula kedua belah pihak telah didamaikanmelalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiiStri ;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga haruslebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yangberbunyi: 222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnLj> Leo 2 ww px do el de LvArtinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan; Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.I1)harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anakPemohon I dengan anak Pemohon II tersebut, sudahdiberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah = KantorUrusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, akantetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan(ditolak) karena umur kedua calon mempelai belummemenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor1

tahun 1974 ;Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor1 tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpanganterhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor1 tahun 1974, Para Pemohon harus meminta dispensasikepada Pengadilan =;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan saksisaksi, Pemohon I baru berumur 15 tahun, 4 bulan danbukti (P.3) Pemohon II baru berumur 16 tahun, 11bulan ;Menimbang, bahwa anak Pemohon II meskipun belummencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidanganterbukti

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.JrBukti Saksi :1.

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatusperawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istridan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai anak PutriWulandari dan Muhammad Riyan Saputra; Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaituPemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon

Nomor1 743/Pdt.P/2018/PA.JrMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umumUndangUndang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 KompilasiHukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan Pemohon IIuntuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,

Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1)mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan olehkarena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugatlainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Hukum Islam diIndonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihakkeluarga/orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telahmenerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat denganTergugat karena perselisinan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikianrupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidupberkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan danpertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahmempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat danHim 14 dari 18.

Pasal 27 Ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputusdan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telahmohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sausu

PA.BuolMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugathadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir secarain person di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dantanggal 15 Februari 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur

bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahmerupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugatadalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratformal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat (Volledgen bindende bewijskracht);Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

, Hakimberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan tidak pernah bersamalagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri; Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Dispensasi Pernikahan yang diajukanoleh:Sufian bin Ardi, H umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPedagang, tempat tinggal di RT.02 Desa Cempaka, KecamatanAmuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 02 Januari2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2019/PA.Amt dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp 151000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hariRabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Drs. H.

Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjukdalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat diwakiliKuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat diwakili Kuasanya bermohonuntuk

pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempatkediaman di Perumnas Lambah Prima Jorong Lambah Tangah,Kenagarian Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, KabupatenAgam, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palupada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dengan register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Bkt dari Pemohon ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalamregister perkara;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah)Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SARNIDI,SH.

adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugathadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir secarain person di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dantanggal 15 Februari 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 PeraturanHal. 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.BuolPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur

akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugatadalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaratHal. 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buolformal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat (Volledgen bindende bewijskracht);Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

atas, Hakimberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah bersamalagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Risalah pemberithuan putusan kepada Penggugat, Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 23 September 2015 ;B. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 28 September 2015 yang diajukan olehKuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II yang bernama DEBBIE PJ.BUNGA,SH. Bagian Hukum dan HAM Setda.Maluku Tenggara ;C.

Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 20 Oktober 2015 ;I. Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal 26 Oktober 2015 yangdilaksanakan oleh JOHANIS MATURBONGS Juru Sita PengadilanNegeri Tual, kepada PB. ROY. RAJAAN,SH.M.Si. Kepala BagianHukum dan HAM. Setda.

Kabupaten Mluku Tenggara sebagai KuasaHukum Tergugat dan Tergugat II ;ol: Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal 6 Nopember 2015 yang dilaksanakan olehJOHANIS MATURBONGS Juru Sita Pengadilan Negeri Tual, kepadaLOPIANUS Y. NGABALIN,SH. Kuasa Hukum Penggugat.K.

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul. tanggal O07 Oktober 2015, yang diajukan olehKuasa Penggugat yang bernama LOPIANUS Y. NGBALIN ,SH ;C. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor :1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 09 Oktober 2015 yang dilaksanakan olehJOHANIS MATURBONGS Juru sita Pengadilan Negeri Tual kepada P.B.ROY. RAJAAN,SH.M.Si. Kepala Bagian Hukum dan HAM. Setda.Kabupaten Mluku Tenggara sebagai Kuasa Hukum Tergugat danTergugat II ;D.

Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 10 Nopember 2015, yang diserahkn olehGREGORIUS RENRUSUN,SH. Bagian Hukum = dan HAM.Setda.Kab.Maluku Tenggara;I. Risalah Pemberitahuan dan Penyerhan Kontra Memori BandingNomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Tul, tanggal 11 Nopember 2015 yangdilaksanakan oleh JOHANIS MATURBONGS Juru Sita PengadilanNegeri Tual, kepada LOPIANUS Y. NGABALIN,SH. Kuasa HukumPenggugat ;J.

hukum;SUBSIDER:Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secarasah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 440/Pdt.G/2016/PA.Paltanggal 22 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan .Bahwa upaya perdamaian sebagaimana maksud PERMA Nomor1

/PA Pal.Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyaPenggugat bertetap tetap pada pendirian semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yangtermuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan dalam perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang,bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor1

berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis lagi sudah pecah (broken mariage) hal ini diperkuatdengan sikap Penggugat dalam fase kesimpulan bahwa Penggugat sudahberketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, serta kondisi akhirdimana sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudahberpisah rumah sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinansebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor1