Ditemukan 352 data
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
102 — 55
putusan yangseadil adilnya; Bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalamputusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMPutusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 125 dari 156Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sahSurat
128 — 41
Menyatakan sahSurat Keputusan Bupati Penajam Paser UtaraNomor: 545/01REVISI/IUP.OP/DISTAM/XII/2014 Tanggal 9Desember 2014 Tentang RevisiKeputusan Bupati Penajam PaserUtara Nomor: 545/11TUP.OP/DISTAM/XI/2011 tentang PersetujuanPerubahan Koordinat dan Peta (IUP) Operasi Produksi KepadaPENGGUGAT;3.
Jadiaman Simbolon, S.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
Nuning Lestari
368 — 382
Menyatakan Batal atau Tidak SahSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Tengah Nomor : 07/ Pbt/BPN.33/IX/2019. TentangPembatalan Hak Milik Nomor 1362/Jabungan atas nama JadiamanSimbolon Terletak di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik,Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan pada tanggal 18September 2019.3.
1.Taman
2.Eah Robiah
3.H.Sukari
4.Dayinah
5.Casmad
6.Hj. Wayem
7.Tarisah
8.Enah
9.Salamah
10.Hj. Wasjem
11.Rustam Bin Sapan
12.Tursinah
13.Katmah
14.Rustam
15.Sartinah
16.Sarwa
17.Rahmat, SPD
18.Dani
19.Kusrita
20.Kasnawi
21.Mamat Rahmat
22.Rasmu
23.Inoh Tursinah
24.Ini Kartini
25.Dawen
26.Karsih
27.Iin Warsini
28.Ecoh Anisah
29.Dokom
30.Ilah Tursilah
31.Rusdi
32.Dodo Suanda
33.Cewen Caswan
34.Wiyatno
35.Krisna Sonjaya
36.Saepul Bahri
37.A'ah Wati'ah
38.Iksan
39.Engkun Kurniasih
40.Iin Casiah
41.Danuwan dan atau H. Omo
42.Duraji
43.E. Karmilah
44.Hj Inih Casinah
45.Fatmah
46.Hj. Siti Sopyah
47.D. Djaedi Usman
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur Provinsi Jawa Barat
3.Pemerintah Kabupaten Majalengka
4.Team Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek Palimanan II
5.Panitia Pengadaan TanahPemerintahKabupaten Majalengka, Kantor Sekda Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
1.Menteri PUPR
2.PT. LINTAS MARGA SEDAYA
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka
112 — 32
dan petitum surat gugatan yang diajukan olehpara Penggugat tertanggal 14 November 2018 yang diajukan oleh paraPenggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka padatanggal 15 November 2018 sebagaimana tertuang di dalam posita angka 8yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Keputusan BupatiNomor 300 Tahun 2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum tidak memenuhi syarat dan telah melanggar hukum maka tidak sahSurat
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
185 — 120
Habalisetelah penangkapan pada tanggal 17 Maret 2017 hanya sebagaisaksi.Bahwa amar ke 3 Putusan No 75 adalah menyatakan tidak sahsurat Tergugat nomor: 0148.03.17/Dir/PSP tanggal 18 Maret 2017perihal Penangguhan Biaya TKBM.
298 — 262
Yahya Harahap menyatakan sebagai berikut:"1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak SahSurat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan hartakekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umumberdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata, bukan surat kuasa khusus yang dimaksudPasal 123 HIR. Oleh karena itu tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa di depan pengadilan.
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
357 — 263
EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAHSURAT KUASA MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN. KUASADIBERIKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PMH DI PENGADILANNEGERI JAKARTA SELATAN, NAMUN PENERIMA KUASAMENGAJUKAN GUGATAN PMH DI PENGADILAN NEGERI JAKARTAUTARA. SEHINGGA PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKANSESUATU YANG MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN1.
1048 — 5329
Menyatakan batal atau tidak sahsurat keputusan tata usaha negarayang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Clear and Clean Nomor1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atasnama Ir.
1583 — 2899
Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia, yaitu:1. SK MENKUMHAM Nomor: AHU0012731.AH.01.07. Tahun2016 tentang Pengesahan Badan Hukum PerkumpulanHal. 40 dari 278 Hal. Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKTPERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03Februari 2016;SK MENKUMHAM Nomor: AHU0025249.AH.01.07.
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
527 — 446
SEHINGGA SEKALIPUN PENGAJUAN HAL TERSEBUT DIAJUKANBERSAMAAN, PEMERIKSAAN TERHADAP EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF(KEWENANGAN MENGADILI) HARUS DILAKUKAN LEBIH DAHULU.EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAHSURAT KUASA MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN. KUASA DIBERIKANUNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PMH DI PENGADILAN NEGERIJAKARTA SELATAN, NAMUN PENERIMA KUASA MENGAJUKANGUGATAN PMH DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA. SEHINGGAPENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN SESUATU YANG MELEBIHIKUASA YANG DIBERIKAN1.
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
471 — 353
Jakarta dan Tergugat II Intervensi Telah MelakukanPerbuatan Melawan Hukum (QUOD NON) dan dalil pokok petitumgugatan penggugat yang menuntutBatal dan Tidak SahSurat (QUODNON) Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian),Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) DalamSengketa Tanah Seluas
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
372 — 539
di dalam Surat Kuasanya, Penggugat/PT KPP menyatakanmemberikan kuasa hanya untuk mengajukan Gugatan terhadapTergugat/Bupati Konawe atas penerbitan KTUN Nomor:517/004.7/IL/DPMPTSP/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi/PT VDNIP (in casu Perpanjangan IzinLokasi PT VDNIP Tahun 2020).Surat Kuasa Penggugat/PT KPP tersebut tidak sesuai dengan syaratformil surat kuasa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 dan SEMANomor 6 Tahun 1994, yang pada intinya menyatakan bahwa syarat sahsurat