penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/ kompetensi Peradilan TataUsaha Negara menjadi diperluas yakni berwenangmenerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahngunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan,kewenangan ini bertitik singgung

Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, makakewenangan/ kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas yakniberwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dimanakewenangan ini bertitik singgung

Mengenai Kompetensi Absolut, Menilik dan mencermati (oundamentumpetendi) posita gugatanPenggugat pada halaman 1, paragraph 1 angka 1, halaman 2, angka 2,halaman 3, 4, 5 dan halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9,halaman 10, halaman 11; secara substansial, materi permasalahannyalebih condong menitik beratkan pada titik singgung atas objek hakkeperdataan atau Kepemilikan hak atas tanah; Bahwa dalildalil tersebut dapat dilinat pada halaman 2, halaman 3 danhalaman 4 dst.

sebagaikepemilikan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, karena Buktikepemilikan tanah bukan wewenang Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara,sehingga majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dalam mengadili, memutuskan perkara a quo Nomor242/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2016, terbukti tidakberwenang atau telah melampaui kewenangannya Pasal 1 huruf (a)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung karenaternyata terjadi titik singgung

Karena nyatanyata gugatan tidak didasarkanpada alasanalasan yang layak, dan Penggugat telah mencampuradukan titik singgung wewenang Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, karena di dalam bukti girik atas 6 bidang tanah yangdiajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengandung Buktikepemilikan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2003tangga 8 Oktober 2003; Demikian pula dengan BuktiBukti (P3 s/d P7)tanahnya sudah habis dan terletak di Babakan Gondang bukanBabakan Pakis, in casu objek

Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenanguntuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansiMenimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) edisi 2007Mahkamah Agung RI 2009, halaman 859 tentang Titik Singgung Wewenang Peradilanantara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri

Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yangberkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum TataAdministrasi Negara yang berkaitan dengan tugas sertakewenangan dari Tergugat II seharusnya menjadi kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugatdiajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat II denganini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untukmemutus dengan Putusan Sela dengan MenyatakanHal

Eksepsi Kewenangan Absolut, alasan hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 56/CurugSangereng

pidana penjara5 (lima) tahun dan vonis hakim 4 (empat) tahun penjara (VidePutusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 826/Pid.B/2012/PN.Mks), selain itu dalam perkara ini korban ERNAYANTI SARIPALEDUNG sesaat setelah kajadian pemukulan, masih dipertemukan dengan saksi MARTA MANGANDO sehubungan dengankasus pengerusakan tanaman MARTA MANGANDO oleh anggotaPolsek Tondon Nanggala bersama dengan saksi HABEL KALANIalias NEKALIMBUANG sebagai kepala Dusun setempat danpersoalan pemukulan sama sekali tidak di singgung

PermohonanKeberatan dari Pemohon Keberatan seluruhnya tidak dapat dibenarkankarena telah melanggar ketentuan paal 178 ayat (2) HIR dan mengakibatkanputusan a quo telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan UndangUndang dan sudah seharusnya putusan tersebut menjadi batal;Bahwa Hakim/Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil dalam memutusPerkara 29/Pdt.SusBPSK/2016/PN Bil, ini telah salah dalam menerapkanhukumnya atau melanggar hukum yang berlaku karena Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan tidak saksama dan bertitik singgung

beragamaIslam, maka menurut UndangUndang Peradilan Agama, Pasal 49 UU No 7Tahun 1989 jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 jo Undangundang No.50Tahun 2009 menyebutkan :"Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : "Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah Penetapan status Ahliwaris terdapat titik singgung

M2"Merupakan bagian dari boedel warisan yang belum dibagi oleh Pelawan".Bahwa Selanjutnya meminta untuk membatalkan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Halaman 2 dari83 Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BTN.Bahwa, Dengan posita dan petitum gugatan seperti itu, telah menunjukkanketidaksempurnaan, dan/atau ketidakjelasan dan tidak tegas apa yangdiinginkan oleh Pelawan, apalagi adanya titik singgung dua Badan Peradilanyang berwenang sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam

Plurium Litis Consortium)Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan Pelawan dengan Mengkomulasiobyektif, sedangkan satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya ataukoneksitasnya antara permohonan pengesahan Pelawan sebagai ahli waris Hj.SUHATI atau Nyi SUHATI atau Hj.SOEHATI, dengan Keberatan terhadappeletakan sita jaminan dan pembatalan Penetapan Sita Jaminan No.30/Per/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Karena Pelawan telah menggabungkan dengan permohonansebagaimana uraian diatas, dan mempunyai titik singgung

menjawab pertanyaantetapi tidak mendatangkan seorang pengacara dan kuasa hukum dalamkasus ini .Tergugat mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan berdasarkanfakta , karena ada ganjaran dari Yang maha kuasa bagi setiap orang yangberupaya memutarbalikkan kebenaran, baik secara sengaja maupun tidaksengaja didalam ruang sidang ini.Dalam hal memberikan jawaban, tergugat sebagai seorang awamtidak memiliki dasar hukum sipil , hanya memiliki dasar fakta ilmiah, nilai nilai dan norma kristiani yang bertitik singgung

Kami khawatir Hakim dalam mencari kebenaranmateriil bersifat tidak independent mengikuti bentuk dakwaan yangdisodorkan oleh Penuntut Umum ;Bahwa terhadap dakwaan yang bersifat subsideritas M Yahya Harahapdalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAPmenyampaikan Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentukdakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi> menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi ataubertitik singgung dengan beberapa ketentuan

Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dengan ancamanhukuman minimal 1 (satu) tahun penjara .... dan seterusnya ;Surat dakwaan tersebut di atas dilinat dari bentuknya adalah bersifatSubsidaritas, penyusunan bentuk tersebut didasarkan pada beberapapasal/ketentuan pidana yang saling bertitik singgung

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :PrimerSubsider: Melanggar Pasal 338 KUHPidana;: Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidanaHalaman 21 dari 28 Putusan NO : 295 /Pid.B/2014/PN.KPGMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan menelaah dari segi doktrin bahwa padalazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabilaperistiwa tindak pidana yang terjadi :e menimbulkan suatu akibat;e akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung

Sebenarnya bukan untuk mencari alasan pemohon kepadapihak termohon akan tetapi jika termohon di singgung masalahmerawat orang tua pemohon selalu beralasan sungkan ( malu ),padahal pada dasarnya baik orang tua pemohon atau termohon sama sama tanggung jawab bersama jadi hal semacam inilah yang selaludi anggap sepele oleh pihak termohonb.

Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pekerja juga diikut sertakan dalamAsuransi Kesehatan, dimana biaya pengobatan yang ditanggung PenggugatRekonpensi adalah sebagai berikut:Untuk rawat jalan sebesar Rp. 3.600.000, per tahun ;untuk rawat inap sebesar Rp. 27.500.000, per tahun;untuk perawatan gigi sebesar Rp. 800.000, per tahun;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung dalam Konpensi, TergugatRekonpensi sepanjang tahun 2008 telah menggunakan Kartu Asuransinyauntuk berobat jalan (rawat jalan) sebanyak

Dalam bidangperdata, terbatas perdata umum dan niaga, sedang perkara perdatalain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragam islam, jatuhmenjadi yurisdiksi absolute lingkungan Peradilan Agama;... dikaitkan dengan titik singgung yang terdapat antara yurisdiksiPeradilan Umum dengan Peradilan agama dan Peradilan TUN. Sebelummengajukan gugatan harus diteliti lebih dahulu apakah perkara itutermasuk yurisdiksi absolute PN (Peradilan Umum) atau tidak.

Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.Hal. 20 dari 23 hal.Put.Nomor 1505 K/Pdt.SusPHI/2017Ayat 3:la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat,atau memberikan lebih dari pada yang digugat;Penjelasan:Melarang Hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang

Gugatan Pelawan obscuur libel karena Perlawanan Pelawan tidak adadasar hukumnya, Pelawan meminta untuk menunda eksekusi danmengalinkan eksekusi serta meminta eksekusi ditempat lain bukantanah obyek eksekusi dimana hal tersebut adalah merupakan tuntutandi luar logika hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung diatasbahwa menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata,tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari RetnowulanSutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata

PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGANHUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) ;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas,dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura tidak sempurna dalam memberikan petimbanganhukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalamputusannya halaman 9 (sembilan), Majelis Hakim hanyamengambil alin semua pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dan sama sekali tidak memeriksa faktafaktanya maupunsoal penerapan hukumnya, yang kemudian

;Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada TergugatII dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutperdata karena masalah perdata adalah masalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;Maka menurut Tergugat Ill, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisadituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik

yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Saksi MARANNU, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalahmilik jibu, yang diperolehnya dari membeli;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi;Halaman 21 dari27 hal Putusan Nomor 2/Padt.G/2016/PN.Pkje Bahwa kebetulan pada waktu itu kami ngobrol soal tanah lain dan secarakebetulan saksi singgung