Ditemukan 555695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Tanah 46/pdt.g/2004/pn bwi
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.TEGUH HARIYANTO, SH BIN BAMBANG WONOSALI
2.SETYA DICKY PERMADI
46 — 10
  • Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 16 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Bea Cukai sejak tahun 2004 yangbertugas di bagian Pelaksana.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana bertugasmengawasi barang cargo yang berada di terminal Cargo Dosmetik danInternasional di Bandara Juanda Sidoarjo.Bahwa system atau mekanisme pengiriman barang tersebut awal mulabarang datang diterima oleh petugas Cargo lalu barang ditimbang dan diukurdimensinya lalu di beri Label SMU(Surat
    Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA1. Setiap orang,2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP3.
    Pasal26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.CAHYO YULIANTONO BIN MUSTARIJANTO
2.ELFIN ADJAR DWI ATMODJO BIN WILLY BORDOS SOEROTO
22 — 0
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 03-05-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 16 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.FELISYA RISKA IMAMA SH
2.RAHMANDA BAYU SULISTIA SH
Terdakwa:
1.RAHMADI alias MADI bin MARKASI
2.M. ALI Alias MUHAMMAD ALI alias ISUR bin MASLANI
3.ALPIANNOR alias USUP bin RIDUAN
53 — 21
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 06-01-2016 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 23-06-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 06/PID/2016/PT MKS
Tanggal 14 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JUANDARITA RACHMAN, SH.
Terbanding/Terdakwa : ANAS Bin RIPO
41 — 4
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
BAHRUL Bin LABIH Alm
26 — 7
  • Menyatakan Terdakwa Bahrul Bin Labih (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakankelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang
    Bila suatu daerahatau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan padaekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkunganperairan bisa kembali seperti semula.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan olehPenuntut Umum tersebut, Terdakwa
    lingkunganperairan, maka kurun waktu 3 (tiga) tahun kemudian lingkungan perairanbisa kembali seperti semula;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    seperti semulaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 28-07-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN LANGSA Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Lgs
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
EDWARDO, S.H., M.H
Terdakwa:
SOE TUN
36 — 11
  • Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SOE TUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN CALANG Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Cag
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.Danil Rahmadsyah,S. H
2.ZUKHRI,SH
3.Ahmad Buchori, S.H.
4.Evan Munandar, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Muchtaruddin Bin Husen
92 — 16
  • Menyatakan terdakwa MUCHTARUDDIN BIN HUSEN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda kapalperikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 UndangUndang RI Nomor :45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 2004 tentang Perikanan, sesuai dakwaan Kedua;2.
    2020 bertempatdi Perairan Calang Aceh Jaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan diwilayah Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidakmemiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UndangUndangRI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 2004
    Sabtu tanggal 04 Juli 2020sekira pukul 11.58 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Juli2020 bertempat di Perairan Calang Aceh Jaya atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calangyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Nakhoda kapalperikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimanadimaksud dalam pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    kapal KM Syukur 7 GT 23 yang terdakwa nakhodai menggunakan SuratPersetujuan Belayar (SPB) dari Syahbandar setempat sehingga kapal KMSyukur 7 GT 23 di Ad Hock (dikawal) ke Teluk Calang Kabupaten AcehJaya, selanjutnya dibawa ke dermaga Dit Pol Air Polda Aceh dan diserahkanke Subdit Gakkum guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 98 UndangUndang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 2004
    Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / Surat Ijin Berlayar (SIB) (pasal 42ayat (3) UU perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perikanan perubahanatas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;f. Surat Ukur kapal Penangkap Ikan;g. Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);h.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 25-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KANDANGAN Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Kgn
Tanggal 9 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.HENDI BUDI FIDRIANTO, SH
2.MASDEN KAHFI, SH
3.PRIHANIDA DWI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
HARTONO Bin MUSA Alm
38 — 32
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 18-12-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN SINJAI Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Isnawati Yamin, S.H
1.Isnawati Yamin, S.H
Terdakwa:
M. Amir Bin Latang
29 — 17
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 22-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 15/PID/2016/PT MTR
Tanggal 16 Maret 2016 — Pembanding/Terdakwa : M. SUPIANDI
Terbanding/Jaksa Penuntut : AHMAD BAYHAQI, SH.
33 — 17
  • Pasal 16 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Parimanta.AtauKedua :Hal 3 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTRBahwa ia Terdakwa M.
    Pasal 7 Ayat (2) huruf m dan n Undangundang RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No.4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status PerlindunganPenuh Ikan Parimanta.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 21 Januari 2016 Nomor.
    Pasal 16 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No. 04/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status PerlindunganPenuh Ikan Pari Manta sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.
    putusanPengadilan Negeri Selong No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 28 Januari 2016harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat pasal 193, pasal 241, Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana pasal 88 jo pasal 16 (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 14-12-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sit
Tanggal 31 Januari 2024 — Penuntut Umum:
AGUS WIDIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
RAHWINI bin NAYU alm.
21 — 9
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 29-06-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pgp
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
HERMANTO Bin WARINTO.
39 — 13
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Pkj
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Habibi Bin Sainuddin
67 — 12
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
TANTI THAHER,SH
Terdakwa:
JABAL NUR panggilan JABAL
34 — 9
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 25-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Tar
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JUNAIDI, SH.MH
Terdakwa:
NANDA BIN HAMZAH
17 — 0
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 13-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Tng
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ACHMAD SUHAIDI
Terdakwa:
AA SAEPUDIN Bin ARMAN
22 — 13
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 19-06-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Dewa Narapati, SH.
Terdakwa:
Rosyidi
35 — 17
  • REG.PERK.PDM 506/KTB/06/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakimmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ROSYIDI secara sah dan meyakinkan telahmelakukan Tindak Pidana melakukan usaha dan/atau kegiatanpengelolaan wajib mematuhi ketentuan menteri tentang persyaratan ataustandar operasional prosedur penangkapan ikan , Pasal 100 Jo Pasal 7ayat (2) huruf c UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;Menghukum Terdakwa ROSYIDI dengan pidana
    ROHMAT BAROKAH tidak sesuaidengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 71/PERMENKP/2016, tentang jalur penangkapan Ikan dan Penempatan Alat PenangkapanIkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidakmengajukan
    ROHMATBAROKAH, kapal tidak diijinkan untuk melakukan penangkapan ikan selaindi WPP NRI 713 ( Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali,Ahli menerangkan bahwa Bila melanggar hal tersebut diatas makasangsinya terdapat pada pasal 100 Undang Undang No. 45 tahun 2009tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 2004 tentangPerikanan yaitu : setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkanDrum,Hal 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dpssebagaimana dimaksud dalam pasal
    Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat pembudidaya ikan dan/ataulingkungan sumber daya ikan ;Hal yang meringankan :e Terdakwa sopan dalam persidangan dan tidak berbelat belit dalammemberikan keterangan serta menyesali perbuatannya ;e Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;Drum,Hal 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN Dpse Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UURI No.45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 14-08-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN TARAKAN Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN Tar
Tanggal 7 September 2018 — Penuntut Umum:
1.BANAN PRASETYA, SH
2.PUTRA WAHYU WARDHANA
Terdakwa:
MUH HUSAIN S Bin SEPSI
18 — 7
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Sandi Lao Tri Putra alias Sandi
2.Dewa Gede Santika
3.Zakaria
51 — 20
  • tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang jika niat itu telah ternyata dariadanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang
    Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo.UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUABahwa terdakwa I. SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI bertindakbaik secara sendirisendiri ataupun bersamasama dengan terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA dan terdakwa III.
    tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPe Kedua: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88juncto Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atasUU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraAlternatif
    tentang Perikanan juncto UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahanatas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 53 KUHP, yang unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut:1.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP, serta pasalpasal lain dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:Hal 37 dari 39Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PNDps.1.Menyatakan terdakwa . SANDI LAO TRI PUTRA alias SANDI, terdakwa Il.DEWA GEDE SANTIKA, dan terdakwa III.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MAHMUD
37 — 33
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN IKHSAN ABADI 03 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.FHK.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.