Bahwa Penggugat mempunyai /ega/l standing untukmenggugat, karena eksistensinya sesuai dengan KetentuanPasal 92 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judek Factitingkat pertama;2.

dipersidangan;halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor : 511/Pdt/2017/PT.BDG Bahwa alasan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidak dapatdibenarkan, karena Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung tidak salah dalammemberikan pertimbangan hukumnya, sebagaimana yang tercantum dalammemori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan dari berbagaidalil dan atau keberatan yang pernah diajukan oleh Pembanding (Tergugat 1)keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh HakimTingkat pertama selaku judek

Suryati, dkk sebagai pihak yang menang, maka seluruh suratsurat,aktaakta serta putusanputusan pengadilan, baik dari tingkat judex facti maupun judek juristersebut di atas, dan termasuk Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.72/Pdt.G/l 989/PN.Bdg., tanggal 16 Nopember 1989 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.311/Pdt/1990/PT.Bdg., tanggal 8 Februari 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3282 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1993, yang amarnya antara lain berbunyi: "Menyatakan PemohonIntervensi (Ir.

Disamping itu diantaraPengadilan tingkat pertama sebagai Pengadilan Judek fakti tidakHal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn.20dapat saling membatalkan dalam perkara yang sama subyek danobyek hukumnya. Toh bilamana perkara ini diajukan upaya hukummuaranya sama yakni Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu gugatanPara Penggugat tersebut adalah pilihan hukum yang siasia sajasehingga harus ditolak.1.5.

Keterangan saksi SUDIK.S tersebuttidak dipertimbangkan Judek Factie.Bahwa Judex Factie telah salah atau keliru memberikan pertimbanganpada halaman 35 alinea kedua yang mengutip pasal 45 ayat 1 sub bPermenkeu No.27/PMK06/2016 tanggal 19 Februari 2016 menyebutkanbahwa harga limit untuk lelang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 UU HakTanggungan No.4 Tahun 1996 ada disebutkan bahwa yang nilainya palingsedikit Rp.1.000.000.000 harga limit ditetapkan oleh penjual berdasarkanhasil penilaian dari penilai , yang

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo padaTingkat Pertama yang menghubungankan ketentuan pasal 1917 KUH Perdatadengan Yurisprudensi No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 adalah tidaktepat dan bertentangan, bahkan menyesatkan karena dengan sengaja tidakmencantumkan subyek (pihak Tergugat) yang tidak sama, hal demikian inisekaligus telah menempatkan dengan sengaja kedudukan judek facti sebagaiHakim yang tidak professional dalam memeriksa dan mengadili perkara ini:Menimbang

Dalildalil dalam Memori Banding Pemohon BandingSemula Tergugat II banyak menimbulkan Faktafakta yang tidak sesuaididalam Persidangan.Bahwa terhadap Dalil Pembanding semula Tergugat Konvensi dalamMemori Bandingnya pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua), kami tanggapisebagai berikut,a) Bahwa sebelumnya terhadap pertimbangan Judex Factie PengadilanTingkat Pertama dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2021/Pn Crp,Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secarahukum sependapat karena pertimbangan Judek

MAJELIS HAKIM JUDEK FACTIE PENGADILAN NEGERI TELAH KELIRUMEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUMNYA, TIDAK MENGGUNAKANASAS HUKUM, TIDAK MENERAPKAN PEMBUKTIAN SECARA MENYELURUH TERHADAP SEMUA PIHAK, TIDAK IMPARSIAL DAN MEMIHAK,SEHINGGA PUTUSANNYA MENJADI KELIRU.Majelis Hakim Yang Kami MuliakanPembanding II (dua) dahulu Tergugat keberatan terhadap Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps , tanggal 9 Mei 2019 terkaitpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , karenaMAJELIS HAKIM

JUDEK FACTIE PENGADILAN NEGERI TELAH KELIRUMEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUMNYA , TIDAK MENGGUNAKAN ASASHUKUM , TIDAK MENERAPKAN PEMBUKTIAN SECARA MENYELURUHHalaman 90 dari 141 Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT DPSTERHADAP SEMUA PIHAK, TIDAK IMPARSIAL DAN MEMIHAK,SEHINGGAPUTUSANNYA MENJADI KELIRU .Bahwa jika di lihat dari gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana tertuangdalam amar putusannya , maka gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak didasarkan hukum yang benar karena sesuai dengan gugatan Terbanding

TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPENION) DALAMPENGGELAPAN ATURAN HUKUM DALAM MUSYAWARAH JUDEXJURIS.Bahwa pengelapan hukum yang dilakukan oleh Judek Juris telah bermuarapada perdebatan hukum yang akhirnya terjadi perbedaan pendapat (DO) dalamMusyawarah Majelis Hakim Kasasi pada tanggal 07 Oktober 2014 saat putusandiucapkan tanggal 07 Oktober 2014, sebagaimana termuat dalam putusan judexjuris halaman 76 s/d halaman 77 ;Hal. 152 dari 215 hal. Put.

Artinya walaupun dengan suaraterbanyak jika namun nyatanya merupakan kekhilafan yang nyata tidakdapat dibenarkan secara hukum, sehingga putusan Judek Juris tersebutharus ditinjau ulang dalam tingkat Peninjau Kembali ini ;Bahwa Judex Juris hanya mengadopsi, mengcopy pastekan dan merujuk sertadidasari terhadap Resume BAP/pendapat internal Penyidik serta alasanalasanmemori kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum secara mentahmentah diluar daripada uraian dakwaan, tanpa adanya perbandingan danpenerapan

Mohommad Asikin, S.H) yang menyebabkan DissentingOpenion/perbedaan pendapat (DO) dalam Musyawarah Hakim tanggal 07Oktober 2014 sebagaimana termuat dalam putusan Judek Juris halaman 76,yaitu:Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung padatanggal 07 Oktober 2014, terdapat perbedaan pendapat (DissentingOpinion) dari Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskanperkara ini, yaitu Prof. Dr.

dictum yang lainnya sebagaisatu kesatuan, sehingga pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (2) dan (3) Rbg tidakberlaku mutlak karena hakim dalam menjalankan tugas peradilan harus aktifdan selalu harus berusaha agar ia dapat memberikan putusan yang benarbenar menyelesaikan perkara tersebut;Hal mana juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.556K/Sip.1971 tanggal 8 Januari 1972 jo putusan No.1245 K/Sip/1974 tanggal 9Nopember 1976 jo putusan No.425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yangkaedahnya adalah Judek

Judek Facti memeriksa buktibukti dari suatu perkara danmenentukan faktafakta dari perkara tersebut artinya Pengadilan Tinggimemeriksa ulang buktibukti dan fakta yang ada, maka kami sebagai ParaPembanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandungmelaksanakan fungsi dan perannya yaitu mengadakan pemeriksaan ulangterhadap perkara yang diajukan banding ini, dengan mengadili sendiri danmemberikan kesempatan kepada Para Pembanding untuk dapat membellkembali objek perkara a quo sebagaimana keinginan

hingga dengan tegas dan jelas dalam proses banding ini Tergugatmenyanggah dengan alasan karena judek fasi menafikan faktapersidangan yang menunjukan bahwa ternyata saksisaksiperbatasan pembanding juga memiliki tanah atau memperolehtanah perwatasan yang berasal dari proses jual beli denganPembanding dan orang tua Pembanding.

; Bahwa di dalam memberi pertimbangan hukum, Judek Facti tingkatpertama telah melakukan penilaian yang cermat tentang sah tidaknyaperalihan hak atas tanah sengketa kepada Pemohon Kasasi dahuluTerbanding Vi/Tergugat Vi/Penggugat Rekonvensi/PenggugatRekonvensi, terutama fakta maupun hukum yang muncul di persidangan; Dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksi MadeBeratayasa dan bukti (TV.27 dengan segenap lampirannya) dan (TV.28)Halaman 53 dari 69 hal.Put.

adalah Pejabat yang diberi kuasa untukmembebaskan sebagian kewenangan pengguna anggaran akan membebaskanhalaman 103 Perkara Tipikor Nomor. 22/Pid.Tipikor/2015/PTBNAsebagian tugas dan fungsi SKPD, sedangka diangka 10 menyatakan "satuankegiatan perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkatdaerah pada Pemerintah daerah sebelum pengguna anggaran/ penggunabarang ;Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya, keberatandan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judek

Pertimbangan judek faktie mengenai unsur " setiap orang tidak tepat dankeliru dalam penerapanya terhadap Terdakwa ; Bahwa unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi danyang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan ataukekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukanbadang hukum ;Unsur setiap orang hanya merupakan alement delik dan delik inti harusdibuktikan hubungan koneksitasnya dengan perbuatannya kalau unsurlainnya terpenuhi barulah unsur barang siapa

Bahwa Terbanding / Penggugat menolak dalildalil keberatan paraPembanding/ Tergugat dan Tergugat II dalam Memori Bandingnyatertanggal 12 Mei 2020, pada point 43 sd point 48 halaman 27 sdhalaman 29, yang menyatakan Judek Facti telah keliru dalampertimbangannya dalam Putusannya pada halaman 34, paragraf 34:Bahwa perlu Terbanding / Penggugat sampaikan bahwa dalildalilkeberatan para Pembanding / Tergugat dan Tergugat II adalah tidakberdasarkan hukum dan harus ditolak, karena telah tepat dan benarpertimbangan

(Vide halaman 92 alinia terakhir Putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor 41/Pat.G/D.Verzet/2010/PN Plqg) ;Demikian seharusnya Judex Facti maupun Judek Juris tidak mempunyaikewenangan untuk menilai produk peradilan karena kedua putusan tersebuttelah mempunyal kekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan AktaKuasa Nomor 205 tanggal 30 November 1990 dan Akta Pengoperan Nomor92 tanggal 18 Desember 1990 adalah Sah dan Berharga putusan manasampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh putusan lain yang

Bahwa Judek Facty Pengadilan Negeri airmadidi Tidak bertindak secaraTeliti,Jeli, adil dan benar dalam menerapkan Putusan Aquo sebagaimanadengan bukti dan saksisaksi fakta dalam persidangan,sehingga tidak patutdihargai dan dihormati dan patut untuk Dibatalkan.3.

Wira Citespong, yaitu sebelah barat berbatasandengan kebun pohon kelapa hibrida, sebelah timur berbatasandengan perkampungan, sebelah utara berbatasan dengan suangaicipanarikan dan sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan.Keteranganketerangan tersebut dikutif judek faktie pengadilantingkat pertama dari keterangan saksi Pembading t dahulu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu Sdr. Budi hermawan.

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan judek facti menyatakan parapembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurutmajelis hakim masuk kepada kriteria ke dua (2) di atas yakni melanggarhak subjektif orang lain karena tergugat Dan tergugat II konvensi /parapenggugat rekonvensi dan tergugat III KONVENSI bukan sebagi pemiliktanah atas tanah terperkara (GARAPAN) eks.PTPN 2 tersebut karenatanah perkara adalah Hak penggugat dimana penggugat berhak untukmeningkatkan status hak nya tersebut

Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.1 Bahwa Judek factie Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal27 April 2011 Nomor : 55/PID.SUS/2010/PT.PR yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 01 September 2010 Nomor : 385/Pid.B/2009/PN.PL.R, yang pada putusan Pengadilan Negeri halaman 115alinea 4 serta halaman 116 alinea dan 2 mempertimbangkan sebagai berikuta Apakah dalam penerapan pasal ayat (1) sub a dan pasal ayat (1) sub bUndangUndang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan TindakPidana