ILHAM BAMBANGSAKTYO Alias ENCUN Bin BAMBANG SUNARTO juga didakwa oleh PenuntutUmum melanggat pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yangunsurunsur sebagai berikut :Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN SkhUnsur setiap orang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakimpertimbangkan didalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu Penuntut Umumdan telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alin seluruhpertimbangan unsur setiap orang sebagaimana

maksud mengajak Terdakwapulang pada saat itu Saksi4 melihat Saksi8 dudukdipaha Terdakwa dengan posisi tangan memeluk Saksi8membuat Saksi4 terkejut kemudian Saksi4 mengajakTerdakwa pulang namun Terdakwa tidak pulang tapimalah pergi berdua entah kemana, sehingga Saksi4pulang sendiri.Bahwa benar pada saat Saksi4 melihat Terdakwasedang memangku Saksi8 (duduk di paha Terdakwa)dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi8 dari belakangsedangkan Saksi8 menyandarkan kepalanya ke bahuTerdakwa adalah pebuatan yang melanggat

maksud mengajak Terdakwapulang pada saat itu Saksi4 melihat Saksi8 dudukdipaha Terdakwa dengan posisi tangan memelukSaksi8 membuat Saksi4 terkejut kemudian Saksi4mengajak Terdakwa pulang namun Terdakwa tidakpulang tapi malah pergi berdua entah kemana,sehingga Saksi4 pulang sendiri.Bahwa benar pada saat Saksi4 melihat Terdakwasedang memangku Saksi8 (duduk di pahaTerdakwa) dengan posisi Terdakwa memelukSaksi8 dari belakang sedangkan Saksi8menyandarkan kepalanya ke bahu Terdakwaadalah pebuatan yang melanggat

undang, melanggar hak hak orang lain yang dijaminoleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangandengan kaidah moral dan kesusilaan, bertentangan dengan sikap kehati hatian yang sepatutnya dalam masyarakat ;Berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan dalil dalil pada posita ParaPenggugat, tidak terdapat 1 hal pun yang menerangkan bahwa Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan TurutTergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar Undang undang,melanggat

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untukmenggantikan kerugian tersebut;Bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan daripelaku yang melanggar atau melawan hukum, yang artinya yaitu suatu perbuatanyang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajibanhukum dari Si pembuat sendiri, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibatantara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat Il jelas jelas telah melanggat

tersebut;35.Bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan daripelaku yang melanggar atau melawan hukum, yang artinya yaitu Suatu perbuatanHalaman 8 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Ppsyang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajibanhukum dari Si pembuat sendiri, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibatantara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian;36.Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II jelas jelas telah melanggat

untuk melanjutkan CV.Alghozanberdasarkan Akta No.46 dan mohon kepada MajelisHakimpemeriksa perkara untuk menyatakan Akta No.54 yangdibuat oleh Para Tergugat dan Tergugat V tidak sah dan tidakberkekuatan hukum oleh karena telah menyimpang dari aturandi dalam Akta No.46 ;Para Tergugat tidak dapat meneruskan CV.Alghozan denganmembuat Akta No.54 tanpa persetujuan dan sepengetahuanPenggugat Akta No.54 dibuat dengan melawan hukum oleh karena tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat ;Bahwa perbuatan melanggat

usahanya Penggugat yang keras danmaksimal untuk memajukan usaha perseroan hingga menjadi dikenal olehkalangan perusahaan yang membutuhkan jasa penyewaan load bank,genset dan lainnya, membawa perseroan menjadi dikenal dan terbesardibidangnya di Indonesia adalah merupakan nilai good wil usaha selamakurun waktu 9 (sembilan) tahun pengelolaan usaha oleh Penggugat,sehingga sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian imateriil atasnilai good wil usaha perseroan tersebut ;Bahwa akibat dari perbuatan melanggat

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.879K/Pdt/1997 tertanggal 29 januari 2001 menyatakan sebagai berikut:Pengambungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasidalam satu gugatan,melanggat tata tertib beracara,atas alasankeduanya harus terselesaikan tersendinib.

Pasal 77 KUHAP. sering dipengaruhi atas perilaku penegakhukum itu sendiri, yang Sewenangwenang tidak menjunjung tinggi hukumyang berlaku, melanggat pasal 7 ayat (3) KUHAP. yang menurut hematpemohon apa yang dilakukan termohon kepada pemohon seakanmencaricari celan dan kesalahan seperti menyebut pemohon seringmangkir hal tersebut adalah tidak benar sebab benar ada sekali pemohontidak hadir dikarenakan sakit m a k a menurut hukum orang sakit tidakdapat diperiksa sebab kesehatan adalah hukum tertinggi

Tbh3.Ternyata Terdakwa belum mendapatkan persetujuan izin edar dariBadan POM RI.Perbuatan yang diduga melanggat ketentuan pasal 9 ayat (1) hurufCc mendapat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahunatau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kasus iniadalah merupakan paying yang menjadi pengikat dari ketentuanketentuan mengenai Perlindungan Konsumen yang tersebar dalamberbagai

;Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanyaperbuatan yang melanggar undangundang, bertentangan dengan hak oranglain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengankesusilaan dan ketertiban umum, kepatutan, ketelitian dan kehatihatian;Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatanyang bertentang dengan undangundang saja, tetapi juga berbuat atau tidakberobuat yang melanggat hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum, bertentangan

sengketa yang pernah ada pencegahan dankeberatan oleh penggugat pada saat pengukuran tahun 2009 dan hinggasakarang belum pernah ada proses pengukran ulang atas tanah objek sengketaakan tetapi tergugatl dan tergugat II telah memiliki Sertipikt (HM) atas tanahobjek sengketa dengan demikian,maka perbuatan TURUT TERGUGAT yangmenerbitkan Sertipikat (HM) secara sepihak tanpa melalui Ssuatu mekanismedan prosedural yang benar berdasarkan peraturan perundnagundangan yangberlaku adalah merupakan suatu perbuatan melanggat

sengketa yang pernah ada pencegahan dankeberatan oleh penggugat pada saat pengukuran tahun 2009 dan hinggasakarang belum pernah ada proses pengukran ulang atas tanah objek sengketaakan tetapi tergugat dan tergugat II telah memiliki Sertipikt (HM) atas tanahobjek sengketa dengan demikian, maka perbuatan TURUT TERGUGAT yangmenerbitkan Sertipikat (HM) secara sepihak tanpa melalui suatu mekanismedan prosedural yang benar berdasarkan peraturan perundnagundangan yangberlaku adalah merupakan suatu perbuatan melanggat

sengketayang pernah ada pencegahan dan keberatan oleh penggugat pada saatpengukuran tahun 2009 dan hingga sakarang belum pernah ada prosespengukran ulang atas tanah objek sengketa akan tetapi tergugat dan tergugatI telah memiliki Sertipikt (HM) atas tanah objek sengketa dengan demikian,maka perbuatan TURUT TERGUGAT yang menerbitkan Sertipikat (HM) secarasepihak tanpa melalui suatu mekanisme dan prosedural yang benarberdasarkan peraturan perundnagundangan yang berlaku adalah merupakansuatu perbuatan melanggat

Penggugat angka 8 disampaikan jawaban bahwa sangat tidak beralasan apabila Penggugat menuduh tanpa bukti kepada Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal ini sudah Penggugat akui sendiri bahwa hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian/akad kredit tersebut adalah diantara Penggugatsebagai debitur dan Tergugat III sebagai kreditur, dan Tergugat tidak menjadi pihak dalam perikatan tersebut;Bahwa sebagaimana Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdatayang mengatur :Tiap perbuatan yang melanggat

No. 2854 K/Pdt/201129 Juni 1998 atas nama Tergugat tidak sah menurut hukum dan harusdibatalkan.Di samping itu, dalam gugatannya, Penggugat juga meminta kepadaPengadilan untuk menyatakan Izin Pemakaian Tanah yang diterbitkan antaratahun 1979 sampai dengan 1998 dan perbuatan Tergugat yang telahmenerbitkan Surat Walikota Surabaya No. 593/936/436.6.9/2007 tanggal 6Maret 2007 Perihal: Pencabutan Izin Pemakaian Tanah merupakan perbuatantanpa wewenang dan sewenangwenang serta bersifat melanggat hukumPenggugat

Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan:Kekeliruan penyebutan nama yang serius:e Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangatseriuSs menyimpang dari semestinya, sehingga benarbenar mengubahidentitas, dianggap melanggat syarat formil yang mengakibatkan suratgugatan cacat formil.

Melanggat hak orang lain.b. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat atauc. Bertentangan dengan kesusilaan ataud.

Bahwa keputusan kasasi Mahkamah Agung RI, perkara inimenyangkut MASALAH ADMINISTRASI bukan mengadili kesalahantergugat seperti malpraktek, dugaan pelanggaran Surat Ijin Praktekdan Standar Operasional Prosedur, tidak ada satu dictum yangmenyebutkan akibat tidak memiliki SIP dan melanggat SOP berakibatpasien meninggal.

Bahwa oleh dan karena itu cukup beralasan menurut hukum yangditimbulkan pada suatu Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat s/dTergugat Ill dengan cara penyerobotan tanpa melalui perbuatan hukumtransaksi Jual Beli dengan Penggugat selaku pemilik yang sah terhadapobjek sengketa yang diperoleh dari Hasil pembelian dari Aisa Taib, dan AbdulMajid Mertosono, sehingga Perbuatan Para tergugat I.II dan III dapat dinilaipada unsur Perbuatan Melawan Hukum melanggat hakhak Penggugat,mengakibatkan kerugian

telah bertentangandengan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Permendagri No. 43 tahun 2000tentang Pedoman Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.e Bahwa dalam usaha pembelian dan penggemukan sapi Terdakwa ANAKAGUNG RAKA KINASIH, SE. bersama dengan saksi SIT ENDAH NUGROHINIdan yang mengaku sebagai Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia (RTI)Kabupaten Jombang dalam proses pembelian bibit sapi tersebut secaramenyalahgunakan kewenangan telah melanggat

dibuat dengan Akte Notaris, dimana perbuatanterdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11Permendagri No. 43 tahun 2000 tentang Pedoman Perusahaan Daerahdengan Pihak Ketiga;Bahwa dalam usaha pembelian dan penggemukan sapi Terdakwa ANAKAGUNG RAKA KINASIH, SE. bersama dengan saksi SIT ENDAH NUGROHINIdan yang mengaku sebagai Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia (RTI)Kabupaten Jombang dalam proses pembelian bibit sapi tersebut secaramenyalahgunakan kewenangan telah melanggat

Adanya perbuatan yang melanggat hak subjektif orang lain;c. Melanggar kaidah tata susila;d.