Jati RT.001 RW. 003 No.71Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,sebagai Pemohon III ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca surat permohonan bertanggal 22 Nopember 2012 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor21/Pdt.P/2012/PA.P1k ;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama PalangkaRaya Nomor W16A1/141/Hk.05/1I/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang padapokoknya menegur para Pemohon agar dalam waktu 30 hari sejak tanggaltersebut memenuhi

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, PengadilanNegeri Majene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Agustus 2021 Nomor21/Pid.Sus/2021/PN Mjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Pid.Sus/2021/PT MKSMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut,Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene masingmasing pada tanggal18 Agustus 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Mjn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah danseksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing padatanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor21

mengulangiperbuatannya sedangkan bagi Masyarakat pemidanaan merupakan daya tangkaluntuk tidak melakukan perbuatan pidana.Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkatBanding berpendapat alasanalasan memori banding Penuntut umum tidak cukupberalasan yuridis, oleh karena itu harus dikesampingkan.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 Agustus 2021 Nomor21

sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasarputusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertamatersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiridalam memutus perkara ini pada tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 Agustus 2021, Nomor21

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yangsecara serta merta diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadipertimbangannya pada halaman 14 alinea ketiga Putusan Nomor21/Pdt.G/2010/PN.Mjl tanggal 10 mei 2011 yang berbunyi: Menimbangbahwa perkara perdata No.17/Pdt./G/1980/PN.MJL. jo. PutusanPengadilan Tinggi No.146/Pdt/1981/Perd/PTB. Jo.

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung secara serta merta telah mengambilalih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor21/Pdt.G/2010/PN.Mjl tanggal 10 mei 2011 pada halaman 17 alineakedua yang berbunyi : Menimbang bahwa Tergugat 1 mengajukan buktiT13 yaitu Putusan tertanggal 25 juni 1979 tentang pengangkatan anakyang menerangkan bahwa NY.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yangsecara serta merta diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadipertimbanganya pada halaman 14 alinea ketiga putusan Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mijl., tanggal 10 mei 2011 yang berbunyi: Menimbangbahwa perkara perdata Nomor 17 Pdt.

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung secara serta merta telah mengambil alihpertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor21/Pdt.G/2010/PN Mjl., tanggal 10 Mei 2011 pada halaman 17 alinea keduayang berbunyi: Menimbang bahwa Tergugat 1 mengajukan bukti T13 yaituputusan tertanggal 25 Juni 1979 tentang pengangkatan anak yangmenerangkan bahwa Ny. Yuti Rumsinah telah mengangkat anak yang bernamaNy. Nana Syariah, hal ini menerangkan bahwa benar Ny.

Semarapura yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan : Komang Tedi Arta Wijaya, bertempat tinggal di JIn Raya Takmung No 5, Banjarangkan ,Klungkung , sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarapura pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor21

yuridis karena Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor 21/Pdt.SusPHI/2016/PN Plgtidak mempertimbangkan alat bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugatsehingga melanggar Pasal 102 huruf d Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang PPHI yang menyatakan: pertimbangan terhadap setiap buktidan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selamasengketa itu diperiksa;Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 1095 kK/Pdt.SusPHI/2016Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PHI Nomor21

,karena telah memenuhi alasan untuk membatalkan putusan PHI Nomor21/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg., sebagaimana sesuai dengan UndangUndang Mahkamah Agung Pasal 30 (1) yang menyatakan:a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c.

Lubuklinggau Barat II KotaLubuklinggau , sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telanh membaca suratsurat perkara berkas perkara;Telah membaca dan meneliti bukti Suratsurat yang diajukan olehPemohon serta suratsurat lain yang berhubungan dengan perkarapermohonan ini;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi saksi;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal27 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuklinggau tertanggal 27 Februari 2019 dalam Register Nomor21

Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian Penetapan ini ditetapbkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret2019 oleh kami HENDRI AGUSTIAN,SH,M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor21/Pdt.P/2019/PN Llg tanggal 27 Februari 2019.

Putusan No. 39/B/2017/PT.TUN.MKSMenimang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan Penggugatdan Tergugat masingmasing masingmasing pada hari Kamis, tanggal 01Desember 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor21/G/2016/PTUN.Kdi, taggal 01 Desember 2016 dengan Surat PengantarNomor : W4TUN.6/1030/H.TUN/XV/2016, tanggal 01 Desember 2016 ;Menimbang, bahwa Tergugat terhadap putusan tersebut telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2016sebagaimana Akta Permohonan Banding

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterimamaka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkankedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa danmempelajari sengketa a quo secara seksama mulai dari surat gugatan beritaacara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, suratsurat bukti,keterangan saksisaksi dari Penggugat dan kesimpulan para pihak, sertasalinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor21

Dalam Eksepsi1.Bahwa gugatan Penggugat tidak sah karena tidakmempunyai dasar hukum dengan alasan :Bahwa gugatan Penggugat Daftar Perkara Nomor21/Pdt.G/2016/PN.Plg Didaftarkan pada tanggal 01 Februari2016 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan.Bahwa perubahan pertama pada tanggal 10 Mei 2016 denganmenggunakan 2 (dua) Surat Kuasa yaitu Surat Kuasa tanggal 18Januari 2016 dan Surat Kuasa tanggal 07 April 2016 ;Bahwa perubahan kedua pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni

2016 ;Bahwa dengan adanya Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2016, makasecara otomatis / secara hukum Surat Kuasa tanggal 18 Januari2016 dan Surat Kuasa tanggal 07 April 2016 adalah batal demihukum / tidak berlaku lagi yang berlaku adalah Surat Kuasatanggal 20 Juni 2016 ;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Nomor21/Pdt.G/2016/PN Plg yang didaftarkan pada tanggal 01 Pebruari2016 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2016 yangsecara hukum sudah batal / tidak berlaku lagi, bukanberdasarkan Surat Kuasa

No. 205 tanggal 30November 1990, adalah palsu, inilah yang menjadi dasar pada perkaraNomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg, tersebut dimenangkan oleh pemohonbanding / Tergugat , Namun semua hal ini sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan,dimana dalam putusan a quo Majelis Hakim malah menyatakan bahwaperkara Nomor 50/Pdt.G/2009/PN.Plg dinyatakan batal dan alat buktimilik pemohon banding / semula Tergugat adalah tidak sah.Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor21

;Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.PLG.Menerima permohonan banding dari pemohon banding /semula Tergugat secara keseluruhan;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor21/Pdt.G/2016/PN.Plg, tanggal 16 Nopember 2016, Dengan mengadilisendiri oleh karenanya dengan amarnya ; Menolak gugatan para Penggugat / para termohon banding secarakeseluruhan.

/Pdt.G/2016/PN.Plg ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi materipokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan apakah perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Plg, adapersamaan tentang subjek maupun objek dengan perkaraperkarasebelumnya ;Menimbang, bahwa mencermati perkara Nomor21/Pdt.G/2016/PN.Plg, sama subjek dan objek dengan perkara Nomor93/Pdt.G/2010/PN.Plg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dimana putusan perkara tersebut dinyatakan NebisIn

Bahwa terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidakbenar Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) Nomor21/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 tersebut oleh Pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) diterbitkan surat nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang DilaksanakanTanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.

Bahwa mengenai persyaratan formal surat permohonan pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasla 36 ayat (1) huruf dUU KUP secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa :Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Taginan Pajak atau suratketetapan pajak

Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor21/PMK.03/2008 tersebut disebutkan bahwa :Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan;Bahwa berdasarkan surat pemohonan pembatalan ketetapan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat), surat nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) dan ketentuan

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor21/PMK.03/2008 terhadap permohonan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatdipertimbangkan.Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) tersebut, maka terhadappermohonan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut karena tidakmemenuhi persyaratan formal dan tidak dapat dipertimbangkan

pemeriksaanyang dilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalahhanya 1 (satu) kali yaitu melalui surat nomor 06/Dir/I/2013 tanggal 31Januari 2013 (sebagaimana bukti lampiran P 9), yang olehTermohonPeninjauan kembali (semula Tergugat) dijawab dengan diterbitkan suratS29/WPJ.20/KP.0706/2013 tanggal 14 Februari 2013.Sedangkan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yangdilaksanakan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan nomor21

Bahwa dalam gugatan a quo terdapat pihak yang semestinya jugaditarik dalam subyek gugatan karena terlibat aktif atauberkepentingan dengan objek sengketa yaitu Perum LPPNPIsebagai pihak yang menerima jaminan dalam Garansi Bank Nomor21/GB/Bks.Ut/IX/2014 tanggal 29 September 2014, yang diterbitkanoleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tok. Cq Kantor CabangBekasi atas permintaan Penggugat sebagai jaminan pelaksanaanpekerjaan yang diperoleh dari Perum LPPNPI.5.

Menyatakan Pemohon Rekonvensi berhak mencairkandan memiliki kiriman Pelaksanaan sebagaimanatercantum dalam Garansi Bank Nomor21/GB/Bks. Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014, yangtelah diterbitkan oleh PT.

salinan autentik putusan arbitrase inididaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang dalamtenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuanUndang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biayaPemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Pemohon RekonvensiBahwa dapat disampaikan dalam putusan BANI tersebutPerum LPPNPI selaku Pemohon Rekonvensi dinyatakanberhak mencairkan dan memiliki kiriman Pelaksanaansebagaimana tercantum dalam Garansi Bank Nomor21

Menghukum Pemohon banding untuk membayar biayaperkara sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa terhadap perkara tersebut yang salah satu objeksengketanya adalah perihal klaim Garansi Bank Nomor21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014 telahmempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsdeHalaman 12 dari 31 Putusan Nomor 363/PDT/2019/PT BDG.3.

Bahwa oleh karena pernah terdapat sengketa dimana Penggugatdalam perekara a quo juga bertindak sebagai Penggugat dalamperkara no. 212 B/Pdt.SusArbt/2018 dan terkait dengan obyeksengketa yaitu. tentang klaim Garansi Bank Nomor21/GB/Bks.Ut/IX/2014, tanggal 29 September 2014 sekalipun judulgugatan berbeda maka cukup beralasan gugatan Penggugatdikualifikasi sebagai nebis in idem dengan perkara no. 212B/Pdt.SusArbt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap,sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1917 KUHPer

Askrindo Cabang Purwokerto, alamat di JalanMasjid Nomor 47 Purwokerto, selanjutnya disebutsebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 Oktober 2018 Nomor496/Pdt/2018/PT SMG dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Banyumas pada tanggal 29 September 2017 dalam Register Nomor21

secarategas dikarenakan gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusannyasebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Banyumas telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Juli 2018 Nomor21

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor21/Pdt.G/2017/PN. Bms.3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding IIsemula Tergugat II telah mengajukan kontra memori bandingnya yang padapokoknya:1.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor21/Pdt.G/2017/PN.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor21/Pdt.G/2017/PN Bms. tanggal 6 Juli 2018 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

Nomor 20 milik Soegianto & Nomor21 milik Ferdinandus 1.A;Bahwa, Jual beli objek sengketa diatas dilanjutkan dengan membuat SuratPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Proyek PerumahanCitraraya Surabaya Nomor 067/0082/TA6/BTG/VI/2009 (selanjutnya disebutSPPJB) yang dibuat dibawah tangan antara Tergugat sebagai Pembelidengan Penggugat sebagai Penjual pada tanggal 30 Juni 2009 (selanjutnyadisebut perjanjian pengikatan jual beli), dimana didalamnya berisi klausulaklausula yang telah disepakati

Nomor 20 milik Soegianto & Nomor21 milik Ferdinandus .A;Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya atau wakilnya yangsesuai dengan undangundang untuk melakukan Eksekusi Pengosonganterhadap Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Bukit Telaga Golf,Blok TA6, Kav Nomor 27, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, KotaSurabaya luas tanah dan bangunan yaitu Luas Tanah: 171m ? dan LuasBangunan: 219 m?, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Jalan/tanah milik Citraland;Sebelah Barat : Rumah Kav.

Nomor 20 milik Soegianto & Nomor21 milik Ferdinandus 1.A;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secara serta merta(uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atauperlawanan;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul:;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi

Nomor 20 milik Soegianto & Nomor21 milik Ferdinandus .A;12.Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Dalam Rekonpensi: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh saturibu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanTergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi

Tanah milik Penggugat II tersebut turut dieksekusiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/2000.PN.SLMN, atas dasar permohonan para TergugatpadahalHal. 3 dari 31 hal. Put. No. 671 PK/Pdt/201 1asal tanah tersebut adalah hasil pembelian Penggugat II dari PenggugatFberdasarkan Akta jualbeli nomor 85/AJB/DPK/1998, tanggal 30 Juni1998,yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT R. M.

yang asalnyadari Letter C. 295/Kld, telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sleman,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor08/Pdt.E/2002/PN.SLMN, sebagai pelaksanaan terhadap isi putusanPengadilan Negeri Sleman nomor 23/Pdt/G/1996/PN.SLMN jo. nomor21/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2501 K/Pdt/1998, yang mana obyek eksekusinyaantara lain tanah Persil 17a, d.Il, seluas 520 m? dan tanah Persil 17b, d.IIl luas1790 m?.

Menyatakan secara hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Slemannomor 119/Pdt.G/1996/PN.SLMN jo. nomor 56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493K/Pdt/1998, dan Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/200G/PN.SLMN, terhadap lokasi tanah milik para Penggugat cacathukum, oleh karena itu batal demi hukum dan tidak mernpunyai kekuatanhukum mengikat;10.

Menghukum para Tergugat untuk memulihkan seperti semula terhadaptanahtanah dan bangunan milik para Penggugat, yang dieksekusiberdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor21/Pdt.E/2000/PN.SLMN. jo. putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor119/Pdt.G/1996/PN.SLMN. jo. nomor 56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493 K/Pdt/1998 tanpa syarat dan beban apapun juga;11.

;Adalah harta warisan peninggalan almarhum Bapak/Mbok Tjiptodiharjo yangturun kepada ahliwarisnya yaitu Penggugat s/d VI Rekonvensi seperti/sesuai putusan perkara perdata nomor 119/Pdt.G/1996/PN.SLMN. jo. nomor56/Pdt/1997/PTY jo. nomor 2493 K/Pdt/1998 jo. eksekusi nomor21/Pdt.E/2000/PN.SLMN;2 Bahwa Tergugat Rekonvensi s/d VI (H.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 2 Pebruari 2015 Nomor21/Pid.B/2015/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 2 Pebruari 2015Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,Kuasa Hukum Tergugat danKuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura tersebut, oleh kuasa hukum Penggugat bernama JAN SULWANSARAGIH, SH. telah mengajukan permohonan banding tanggal 28 April 2017,sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang diterbitkan olehWakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor21

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor21/G/2016/PTUN Jpr. tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding;3.

./2015 "Majelis Pengawas Daerah menyarankan untuk melengkapi surat kuasatersebut dan kalau surat kuasa tersebut tidak dapat diperoleh, aktatersebut harus dibatalkan"; "Notaris yang bersangkutan menjanjikan dalam waktu 10 hari untukmembatalkan akta tersebut";12.Dari isi Surat tersebut, maka jelas dan nyatalah bahwa Akta Notaris Nomor21 tertanggal 21 Desember 2009 dibuat secara melawan hukum dankarenanya akta tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum;13.

Tiga Laskar Andalas yang disebabkanadanya Kepengurusan Ganda setelah terbitnya Akta Notaris Nomor21 yang cacat hukum;Adapun tagihantagihan CV. Tiga Laskar Andalas yang tertundapembayaran akibat terbitnya Akta Notaris nomor 21 yang cacathukum tersebut adalah sebagaiberikut:a.Tagihan dari PT.

Medco E&P Indonesia atas Invoice Nomor21/07/09 sebesar USD 91,284, karena syarat harus adanyaPernyataan Bersama antara Penggugat dan Direktur yangdiangkat dengan Akta Notaris Nomor 21 tertanggal 21 Desember2009 yang cacat hukum;Akibat tertundanya pembayaran Invoice tersebut telahmengakibatkan kerugian karena kehilangan kesempatanmendapat keuntungan jika dibayarkan tepat waktu yang jatuhtempo pada Januari 2010, yaitu: 3 % setiap bulannya dari jumlahuang tersebut diatas atau sama dengan USD 91,284

kebenaran materiil apa yang dikemukakankepadanya itu;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar;Berdasarkan bukti P6 (Surat Majelis Pengawas Notaris Daerah IkatanNotaris Indonesia Kabupaten Bogor, proses pembuatan Akta Nomor 21, tanggal21 Desember 2009 tidak disertai dengan Surat Kuasa dari Penggugat kepadaTergugat Il ketika menghadap Tergugat I/Notaris yang membuat akta Nomor21

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding masingmasing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor21/KASASI/AKTA.PID/2018/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadapPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor21

BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan diGraha Safir, Jalan Merapi Raya Nomor 02, Kelurahan Kebun Tebeng,Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang berdasarkan SuratKeputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, diketuai oleh ArmenMuhammad Nur, dan Dedy Halomoan Ritonga, serta Fataruddinsebagai anggota.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 138/B/2020/PT.TUN.SBY.tanggal 22 September 2020 tentang Hari Sidang PembacaanBPA Sess cerTENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadianmengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor21/G/2019/PTUN.DPS. tanggal 6 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagaiDeriKUt; =

., selaku pemilik PT Pantai Aan melakukanpengecekan terhadap tanahnya yang bersandingan dengan tanah milikTerdakwa tersebut di atas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanahsebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor21/2012/Ds.Selong Belanak tanggal 22 Oktober 2012 (yang merupakansertifikat pengganti dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/1993/Ds.Mangkung tanggal 23 April 1993 yang dinyatakan hilang) atas nama PT PantaiAan seluas 48.637 meter persegi, terdapat sebagian

BambangWiratmadji Soeharto, M.Si., selaku pemilik PT Pantai Aan melakukanpengecekan terhadap tanahnya yang bersandingan dengan tanah milikTerdakwa tersebut di atas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanahsebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor21/2012/Ds.

No. 565 K/Pid/2014Terdakwa tersebut di atas, ternyata berdasarkan luas dan letak lokasi tanahsebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor21/2012/Ds.