Penggugat menolak Pungutan Pajak Penambahan Nilai(PPN) 10% oleh Tergugat (pelaku usaha) terhadaptagihan rekening listrik dan air bersih setiap bulan,kepada Penggugat sebagai Pemilik selaku PenghuniSatuan Rumah Susun Hunian dan Non Hunian ITC RoxyMas ;2.

PPN 10% terhadap tagihanrekening listrik dan air bersih, mulai terhitung pada periodebulan Februari 2010, namun disamping ini Tergugat telahmelakukan pula pungutan Jasa Operator sebesar 10%,berikut PPN 10% Jasa Operator atas tagihan rekening listrikdan air bersih kepada Penggugat, serta kepada seluruhPenghuni Rumah Susun Hunian dan Non Hunian ITC RoxyMas, maka Penggugat keberatan terhadap pungutan PPN10% tersebut dengan dasar, adalah sebagai berikut :1.

Paragraf keempat (4) halaman 43 & 44, berbunyi :Menimbang, bahwa alasan keberatan Penggugat yang menilai danmenyatakan pertimbangan putusan Majelis Arbitrase BPSK Provinsi DKIJakarta, bersikap muslihat, tidak konkrit dan final, karena dalam putusanhanya mempertimbangkan masalah Service Charge tidak termasukpenolakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, menurutMajelis pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK tersebut telah sesuai denganketentuan Undangundang, sebab keberatan terhadap pungutan pajak

Keberatan terhadap pungutan pajak tidak termasuk wewenangArbitrase BPSK melainkan merupakan sengketa pajak yang masukdalam ranah wewenang Pengadilan Pajak ;6.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988, tentangRumah Susun ;17.Bahwa, secara tibatiba tagihan pada bulan Februari 2010timbul pungutan PPN 10% atas tagihan rekening listrik danair bersih, pada tagihan Periode Februari 2010 bulantahun2010 yang menyatu di dalam kwitansi tagihan ServiceCharge, terhadap Pemohon Kasasi dan para pemilik selakuPenghuni yang lainnya, dimana yang memungut danmenerimanya adalah Nina Tjandra selaku MGR FIN & ACCPT.

Undang Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UUNo 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan sebagai berikut: "Orangyang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilaipabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Keputusan DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4)atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepadaPengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atautanggal keputusan, setelah pungutan

Terbanding kemudian menjawab surat Pemohon Banding Nomor: 001/PPI/I/2008 tanggal 7Januari 2008 melalui surat Terbanding Nomor: S202/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 15 Januari2008 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap barang ekspor yang menggunakan barangdan bahan asal impor dikecualikan dari pengenaan Pungutan Ekspor.

Untuk mendapatkanpengecualian pengenaan pungutan ekspor tersebut, eksportir harus mengajukan permohonansesuai Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P08/BC/2007 tanggal 5April 2007 kepada Kepala Kantor Pemuatan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean ekspor,.

Pemohon Banding kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuanpengecualian pengenaan pungutan ekspor atas RBDPO yang menggunakan barang dan bahanasal impor Vegetable Ghee dengan surat Nomor: 004/PPI/I/2008 tanggal 16 Januari 2008, yangdilampiri antara lain dengan dokumen BC 2.3, B/L, dan Invoice, yang mencantumkan bahwajenis barang vegetable gee adalah country of origin Indonesia,.

Aji Faridah dimana untuk pungutan yang resmi sebesar Rp. 20.000,00dan Rp. 35.000,00 disetorkan ke kas daerah sedangkan kelebihan dana SP3sebesar Rp. 70.000,00 / kendaraan oleh saksi Hj. Aji Faridah dikelola dandisimpan atas perintah dari Terdakwa ;Bahwa kelebihan pungutan SP3 tersebut yang melebihi ketentuanperundangundangan dan Terdakwa bersama saksi Hj.

Aji Faridah mengelolakelebihan pungutan SP3 tersebut dengan alasan digunakan untuk biayaoperasional kantor UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di KabupatenMalinau padahal biaya untuk itu telah memiliki anggaran tersendiri ataupununtuk kepentingan orang lain dengan memaksa saksi Yuniarti selaku BendaharaHal. 4 dari 19 hal. Put.

Aji Faridah mengelolakelebihan pungutan SP3 tersebut dengan alasan digunakan untuk biayaoperasional kantor UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di KabupatenMalinau padahal biaya untuk itu telah memiliki anggaran tersendiri ataupununtuk kepentingan orang lain dengan memaksa saksi Yuniarti selaku Bendaharadealer Honda NSS dan saksi Asiang dari dealer Suzuki Malinau untukHal. 8 dari 19 hal. Put.

Aji Faridah dimanauntuk pungutan resmi sebesar Rp. 20.000,00 dan Rp. 35.000,00 disetor keKas Daerah sedangkan selebihnya dana sebesar Rp. 70.000,00/kendaraandikelola dan disimpan atas perintah Terdakwa ;Bahwa penarikan SP3 sejak Januari 2008 sampai dengan Juni 2009sebesar Rp. 90.000,00 (yang seharusnya Rp. 20.000,00) ada kelebihanRp. 70.000,00 x 1803 unit kendaraan Roda 2 = Rp. 126.210.000,00.Penarikan SP3 Juli 2009 sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp. 105.000,00(yang seharusnya Rp. 35.000,00) ada

Saksi ke1 GEDE ARIS,SH; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal terhadap terdakwasetelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan denganTerdakwa melakukan pungutan uang parkir tanpa jin; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasatanggal 18 September 2018 jam 15.00 Wib. di depan Swalayan MitraKaranganyar pada saat melakukan operasi yang dipimpin Kanit SatReskrim Polres Karanganyar dan 3 (tiga)

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal terhadap terdakwasetelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan denganTerdakwa melakukan pungutan uang parkir tanpa jin; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasatanggal 18 September 2018 jam 15.00 Wib. di depan Swalayan MitraKaranganyar pada saat melakukan operasi yang dipimpin Kanit SatReskrim Polres Karanganyar dan 3 (tiga) orang personil; Bahwa saat

terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengelola parkir; Bahwa saksi mengetahui pengelolaan parkir liar diwilayah KabupatenKaranganyar dilarang sesuai dengan Perda Kabupaten Karanganyar; Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwaa tidak melakukan perlawanan; Bahwa atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan;Kemudian didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalahsebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mengerti dihadirkan dalam persidangan karenaTerdakwa melakukan pungutan

petugasmenerima uang dari pengunjung namun tidak diberikan sobekan tiket daripetugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa bersama dengan anggotanyauntuk keperluan pribadinya;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satujuta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan

tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Hal 3 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Pariwisata UsahaJasa dan Sarana;Bahwa perbuatan terdakwa menerima pungutan masuk Obyek WisataSendang

liar dilakukan dengan cara petugasmenerima uang dari pengunjung namun tidak diberikan sobekan tiket daripetugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa bersama dengan anggotanyauntuk keperluan pribadinya;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pungutan tidak resmi di obyekWisata Sendang Gila sejak mendapat tugas dari Plt.Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata, terus dilakukan walaupun terdakwa mengetahui hal tersebuttidak dibenarkan;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan

hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satuHal 5 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang

Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Pariwisata UsahaJasa dan Sarana;Bahwa perbuatan terdakwa menerima pungutan masuk Obyek WisataSendang Gila tidak diperbolehkan karena mengurangi Pendapatan Asli Daerahmeskipun terdakwa mengetahuinya terdakwa tetap melakukannya dan uanghasilnya kemudian dipergunakan untuk keperluan diri terdakwa sendiri atauorang lain;Bahwa terdakwa RADEN MAYANTO

x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.Hal. 5 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMGe Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :o 865hari x Rp 358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.e Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari , :o 244hari x Rp 358.845,00 = Rp. 87.558.180,00e Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulan yaitu:o (8 tahun x Rp. 130.978.425,00) + (244 hari x Rp 358.845,00)) : 2= Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratussembilan puluh dua

Tidak melakukan Pembagian Hasil kepada Penggugat sebesar Rp.567.692.790,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratussembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) denganrincian sebagai berikut :e Hasil pungutan retribusi per harinya : luas total los x biaya retribusiper M2/hario 1196,15M?

x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.e Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :o 865hari x Rp358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.Hal. 7 Putusan No.356 /PDT/2015/PT.SMGe Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari, :o 244hari x Rp 358.845,00 = Rp. 87.558.180,00e Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulanyaitu:o ((8 tahun x Rp. 130.978.425,00) + (244 hari x Rp358.845,00)) : 2 = Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enampuluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua

Menyatakan akibat perbuatan wanprestasi Tergugat telah menimbulkankerugian pokok terhadap penggugat sebesar Rp. 567.692.790,00 (lima ratusenam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratussembilan puluh rupiah) dengan perincian :e Hasil pungutan retribusi per harinya : luas total los x biaya retribusiper M2/hario 1196,15M?

x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.e Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :o 865hari x Rp358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.e Sedangkan untuk perhitungan 8 bulan, dihitung ada 244 hari, :o 244hari x Rp 358.845,00 = Rp. 87.558.180,00e Kerugian yang dialami Penggugat selama 8 tahun dan 8 bulanyaitu:o ((8 tahun x Rp. 130.978.425,00) + (244 hari x Rp358.845,00)) : 2 = Rp. 567.692.790,00 (lima ratus enampuluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ributujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Merek GSP 2 Gold: 800 pak x Rp 20.400, x 9,1 % = Rp.1.485.120..Total Kerugian Pungutan PPN HT : Rp. 10.154.508..Ill. Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700,.IV.

Jadi, total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :Pungutan cukal = Rp. 49.777.000, + Pungutan PPN HT = Rp.10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp. 64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilanridbu dua ratus delapan rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.ATAUKE DUA:~ Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN pada hari

Cukai sebesar Rp. 49.777.000,Hitungan PPN Hasil tembakau untuk merek rokok tersebut adalahsebagai berikut :Merek Gess Bold: 3180 pak x Rp 20.400, x 9,1% = Rp.5.903.352,.Merek Naxan: 1490 pak x Rp 20.400, x 9,1% = Rp.2.766.036,.Merek GSP 2 Gold: 800 pak x Rp 20.400, x 9,1 % = Rp.1.485.120..Total Kerugian Pungutan PPN HT : Rp. 10.154.508..Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700

. 700,.Jadi, total kerugian negara dari hasil penghitungan tersebut adalah :Pungutan cukal = Rp. 49.777.000, + Pungutan PPN HT = Rp.10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp. 64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilanridu dua ratus delapan rupiah).Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segalasesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggapmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis

Total kerugian Pungutan PPN HT : Rp.10.154.508,.Hitungan pajak rokok yang terhutang adalah sebagai berikut :Pungutan Cukai x 10% = Rp. 49.777.000, x 10% = Rp. 4.977.700,Total kerugian Pajak Rokok : Rp. 4.977.700,.Jadi, total kerugian negara dari hasilpenghitungan tersebut adalah : Pungutan cukai = Rp. 49.777.000, + PungutanPPN HT = Rp. 10.154.508, + Pajak Rokok = Rp. 4.977.700,.Total Rp.Hal 32, Putusan No.507/Pid.Sus/2020/PN Jbg.64.909.208, (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua

No. 1423 K/Pid/2009telah mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan pemantauanatas laporan dari masyarakat adanya pungutan liar di lokasi PLTU IllDesa lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Banten terhadappara sopir pengangkut material atau tanah, selanjutnya saksi Suharyantobersamasama anggota Kepolisian yang lain yaitu saksi Ahmad Firdausmenuju lokasi sebagaimana informasi, lalu para saksi mengamati darikejauhan kegiatan pungutan yang dilakukan saksi Ahmad Sobari binSapawi, saksi Sajam

(lima ratus ribu rupiah)/2 (dua) minggu, Samawi (Jaro) sebesarRp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)/2 (dua) minggu, Asep sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/ 2 (dua) minggu, Enjat (LPM) sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)/2 (dua) minggu, AhmadSobari bin Sapawi mendapatkan bagian setiap karcis sebesar Rp. 500,(lima ratus rupiah), Sajam bin Jasmara mendapatkan bagian setiap karcissebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah), sedangkan terdakwa Bakri binIshak mendapatkan 5% dari hasil pungutan

Firdaus yang telah menerangkan adanyapungutan liar yang dilakukan oleh saksi Anmad Sobari bin Sapawi, saksiSajam bin Jasmara, saksi Hamidi bin Asmawi dan saksi Suharyantomemberikan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) karenaterpaksa karena apabila truk yang lewat dimana saksi Suharyanto tidakmemberikan uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) maka tidakdiperbolehkan masuk ke lokasi PLTU III Desa Lontar, Kecamatan Kemiri,Tangerang dan di dalam pungutan yang dilakukan oleh saksi AhmadSobari

danyang dipergunakan oleh para saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksiSajam bin Jasmara, saksi Hamidi bin Asmawi berupa 2 (dua) karcisdengan masingmasing senilai Rp. 10.000, dan Rp. 15.000, yangdijadikan dasar pembuatannya adalah Perdes No. 2 Tahun 2008 yangtidak pernah mendapatkan persetujuan dari pihak KecamatanKemiri maupun dari Kabupaten Tangerang sehingga keabsahannyadiragukan;Bahwa perbuatan saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksi Sajam binJasmara, saksi Hamidi bin Asmawi, telah diketemukan hasil pungutan

kotak kayu, 1 (Satu) buah bak stempel, 1 (satu) buah captanggal bulan dan tahun, 1 (satu) buah cap stempel Sekretaris Desalontar, 50 (lima puluh) lembar karcis kontribusi kKendaraan masuk materialumum yang berwarna biru, 405 (empat ratus lima) lembar karciskontribusi kendaraan masuk pasir dan tanah yang berwarna kuning.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannyayang membebaskan terdakwa Bakrie bin Ishak, padahal jetas perbuatanTerdakwa telah membantu melakukan pemerasan berupa pungutan

SPM Nomor : 122/DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

1. Surat pernyataan pengajuan SPP-LSNomor : 900/122/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
2. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/122/DK- SPP-LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
3. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
4. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
5. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
6. Perhitungan pungutan

pernyataan pengajuan SPP-LSNomor : 900/121/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;

Bahwa hakhak Negara berupa pungutan cukai dan PPN HT terpenuhibila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Hakhak negara berupa pungutan Cukai dan PPNHT terpenuhi bila dilekati Pita Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

HasilTembakau yang tidak dilekati Pita Cukai berarti tidak dipenuhinya hakhakNegara; Bahwa berdasarkan barang bukti rokokrokok tanpa dilekati PitaCukai sejumlah 500.000 (/ima ratus ribu) batang, pungutan negara yang dikenakanyaitu Pungutan Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPNHT).Besarnya pungutan Cukai untuk Barang Kena Cukai berupa HasilTembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor152/PMK.010/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor:

Jadi,Pungutan Cukai yang seharusnya sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratustiga puluh lima juta rupiah); Penghitungan PPN HT sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PajakPertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah denganmengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran.Besarnya HargaJual Eceran

Jadi,Pungutan PPN HT yang seharusnya sebesar Rp.46.182.500,00 (empatpuluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).Sehingga Total kerugian negara berupa Cukai Hasil Tembakau dan PPNHT adalah sebesar Rp. 281.182.500,00 (dua ratus delapan puluh satu jutaseratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); Bahwa ahli melakukan perhitungan berdasarkan nilai Cukai yangseharusnya dibayar atas tiap keping Pita Cukai.

HIKMA NUR, memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saya mengerti sehingga dipanggil sebagai saksidalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidanakorupsi dalam hal pungutan liar ( Pungli ) untuk penerimaansiswa baru di SMPN 1 Bua Ponrang Kec.

Bahwa saya mengerti sehingga dipanggil sebagai saksidalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidanakorupsi dalam hal pungutan liar ( Pungli ) untuk penerimaansiswa baru di SMPN 1 Bua Ponrang Kec. Ponrang ,Kab.Luwu tahun 1018/ 2019 ; Bahwa saksi salah satu Guru di SMO Negeri BuahPonrangKec.

Bin RAJAB , memberikan keterangandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saya mengerti sehingga dipanggil sebagai saksidalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidanakorupsi dalam hal pungutan liar ( Pungli ) untuk penerimaansiswa baru di SMP Negeri 1 Bua Ponrang Kec. PonrangsKab.

Terdakwa memohon keringanan hukuman ;g terdakwa mempunyai tanggunganHalaman 67PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus.Tpk/2019/PN MakassarMenimbang,bahwa dari fakta fakta yang terungkapdipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karenakepentingan para calon murid yatitu berkaitan dengan seragam sekolahdan perlengkapannya,dan terdakwa tidak pernah mengambilkeuntungan dari pungutan kepada calon murid;Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan bahwa pungutan yang dilakukan oleh terdakwa

,bersifattidak memaksa walaupun terhadap jumlah pungutan tersebut telahditetapkan Rp.300.000.000,,karena ada beberapa wali murid tidakdipungut uang untuk seragam dan perlengkapnya ;Menimbang,bahwa uang yang telah dipungut oleh terdakwamelalui bendahara panitia pemnerimaan murid baru,telah dikembalikankepada pemilik yang uang pungutan tersebut telah disita melaluiprosedur Perundang undangan yang berlaku dan akan dikembalikansetelah putusan mempunyai ke kuatan hukum ;Menimbang,bahwa berdasarkan fakta

SUPRIATNA dengan nilai uangsebesar Rp1.000.000;Buku/catatan Rincian Penggunaan Uang Pungutan yang berasal daripeserta program Sertifikat PRONA Desa Jambe tahun 2008 denganlampiran kuitansikuitansi pengeluaran uang seluruhnya yang ditandatangani oleh Sdr. M.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H.

Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan dan Pemasukan KeuanganDana Pungutan PRONA Desa Jambe Tahun 2008;30. Asli buku kKeuangan Desa Jambe Tahun 2008;Dikembalikan kepada Desa Jambe, Kecamatan Jambe, KabupatenTangerang melalui Terdakwa AHMAD RIFAI bin H. RUSDI;6.

yang ditetapkan Terdakwa tentu merupakan pungutan yangtidak sah yang membebani peserta pemohon.

Sehingga peserta pemohonmengeluarkan dana yang tidak seharusnya.Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang memungut dana darimasyarakat yang tidak seharusnya merupakan penyalahgunaankewenangan.Bahwa tidak terdapat keadaan yang emergency atau mendesak yang dapatdigunakan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atau sifatmelawan hukumnya perbuatan Terdakwa melakukan pungutan meskipunatas dasar musyawarah dengan masyarakat.Bahwa dalam kenyataannya penggunaan dana pungutan yang dilakukanTerdakwa

, bukan pungutan sertaPasal 12 huruf b yang menyatakan Komite sekolah, baik perseoranganmaupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/ walinyaBahwa dari kegiatan pendaftaran ulang PPDB tersebut jumlah peserta didik baruTahun Anggaran 2017 yang diterima di SMA N 1 Palangka Raya berjumlah 378(tiga ratus tujuh puluh delapan) siswa dengan perincian :a.

Menteri ini maupun ketentuan perundangundangan lainnya;Bahwa dalam hal pungutan tersebut juga diwajibkan tehadap peserta PPDB dariJalur tidak mampu adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf e bahwa Pungutan oleh satuanpendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau walinya tidak dipungut dari peserta didik atau orangtua/ walinya yang tidakmampu secara ekonomis dan huruf h tidak dikaitkan dengan persyaratanakademik

Pid.SusTPK/2018/PT PLKdana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalamayat (1) berbentuk bantuan dan/ atau sumbangan, bukan pungutan sertaPasal 12 huruf b yang menyatakan Komite sekolah, baik perseoranganmaupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/ walinyaBahwa dari kegiatan pendaftaran ulang PPDB tersebut jumlah peserta didik baruTahun Anggaran 2017 yang diterima di SMA N 1 Palangka Raya berjumlah378(tiga ratus tujun puluh delapan) orang siswa yang

masingmasing telahmelakukan membayar pungutan Pembayaran/ Sumbangan Komite danPerlengkapan Sekolah dengan rincian sebagai berikut :a.

Nama Pungutan yang dibayar (Rp)1 SALWA INKA YUNISA 1.290.000,2 LEONARD RAYNALDI 4.070.000,3 FLORISIA REVANYA JOSEPHINE 2.270.000,4 RINA PURNAMA 2.270.000,5 NOVALIS ANTAI PUTRA 1.270.000,6 NAJWA YUDHA ALAYDA 1.290.000,7 JUAN CLEODIO 2.270.000,8 RIZAL MAULANI 2.270.000,9 NAUFAL ADLI RAHMAN 2.270.000,10 ELITAPERNANDA 2.270.000,11.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaandengan masa berlakunya UndangUndang

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya ;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

Dimana Pemohon Peninjauan Kembali,berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajiban membayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secara spesifikdalam masingmasing Kontrak Karya.Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik KontrakKarya yang 'Lex Spesialis' didukung dengan:e Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 (Bukti PK7) yang menyatakanbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah;e Adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antaraPemerintah RI dan Pemohon Peninjauan Kembali, undangundang mengenai Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerahpada saat Kontrak Karya ditandatangani tahun 1986

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 danPerpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000.Karenanya pula jelas dan nyata Majelis Hakim telah kelirudalam pertimbangan hukumnya

LUTHFIl AHMAD/TERDAKWA untuk melakukan pungutan atau memungut kepadaKelompok Tani dengan Saksi;Bahwa sdr.

LUTHFl AHMAD/ TERDAKWA yaitu Kecamatan Wanadadi(desa Karangkemiri), Banjarmangu, Klampok, Susukan dan Sigaluh;Bahwa Saksi menerima uang pungutan dari 4 Kecamatan yaituPagedongan melalui Restiyanto, Kecamatan Banjarnegara, Bawang danPurwonegoro melalui Ketua Kelompok tani, dan total kelompok tanisebanyak 15 Kelompok tani;Bahwa uang pungutan yang diserahkan melalui Saksi, uangnya sudahdiserahkan kepada sdr.

EDI YUSMIANTO, saya diminta untukdibawa terlebih dahulu karena belum lengkap;Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari13 Kecamatan di Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok taniyang belum menyerahkan, Terdakwa bersama sdr. PRIYO RAHARJOtelah menyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari kelompok tanidengan cara dibungkus dalam kandi dirumah sdr.

Hasilnya pungutan itu nanti disetorkan ke EDIYUSMIANTO melalui Terdakwa LUTHFI AHMAD.

pungutan dan setelah uang pungutanterkumpul diserahkan kepada saksi EDI YUSMIANTO.

padasaat itu, kKnususnya pungutan dan retribusi daerah;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemohonBanding, undangundang mengenai retribusi daerah No. 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajakatau retribusi daerah pada saat kontrak karya ditandatangani

Tahun 1986 adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959, sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusidaerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957,Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Specialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 kontrak karya tidak bertentangandengan

kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenaipemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerahdan peraturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelisberpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndangPajak Daerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan

2012adalah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antaraPemerintah dengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalamgolongan hukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukanperjanjian; Bahwa pungutan

Putusan Nomor. 843/B/PK/PJK/2012pajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang berlaku adalah yang telahada sebelumnya dan besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebin besar dari undangundangdan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu.

., KepalaSub Direktorat Penerimaan Pungutan Eksporpada Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukani: llc aaa adn2. RINEMTI R. SIANTIJRI, SE., Kepala SeksiPembukuan Penerimaan Pungutan Ekspor padaDirektorat Pertamina Minyak dan Bukan Pajak ;3. KUKUH DJATMIKO DP, SE., Korlak PembukuanPungutan Ekspor Hasil Perkebunan padaDirektorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;4. HARTONO, SH., Kepala Bantuan Hukum Illpada Biro Hukum dan Humas DepartemenKeuangan ; 5.

WW.10.11.Tanjung Balai Karimun dan Penggugat merasa terbebasdari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi ; Bahwa kemudian setelah waktu berjalan selama 3 (tiga) tahun5 (lima) bulan terhitung dari tanggal pengiriman suratkeberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat/Direktur Jenderal Lembaga Keuangan DepartemenKeuangan RI No. 15/SKEP DJKL/2004 tanggal 26 Januari 2004yang berisi tagihan kepada Penggugat untuk = membayarpajak (pungutan) Ekspor sebesar Rp. 4.716.918.8385 (empatmilyar

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat No. 15/SKEPDJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak(pungutan) Ekspor ; 222222 2 enn ne none ne nen3. Mewajibkan Tergugat untuk mencaut Surat Ketetapan Tergugat No.15/SKEPDJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat KetetapanPeja (SUING Tai) ERSBOE ssencsennenneecmnnennneemennennmennnmnnenmanninaMnmannints4.

eee ce ne nen cee encesMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihakTergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, sebagaimana jawabantertanggal 10 Juni 2004 sebagaiberikut : EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :1,Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecualiterhadap halhal yang secara tegas diakuikebenarannya ; Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah SuratTergugat No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang SuratKetetapan Pajak (Pungutan

TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan

telah dilakukan tetapibaru jembatannya ;Bahwa proyek jalan tol tersebut dilakukan pada tahun 2012 dansebelumnya sudah ada sosialisasi proyek jalan tol ;Bahwa ganti rugi tanah untuk per meter dihargai Rp 350.000, (tigaratus lima puluh ribu rupiah) ;17Bahwa setahu saksi belum semua warga yang tanahnya terkena proyekjalan tol mendapat ganti rugi, oleh karena minta harga yang lebihtinggi ;Bahwa kasus ini bisa mencuat oleh karena ada audience terhadapKepala Desa yang dilakukan oleh LSM FPR mengenai pungutan

liar ;Bahwa pungutan liar tersebut terkait dengan tanah warga yangmenjorok ke Tanah Kas Desa ;Bahwa uang yang diterima terdakwa dibelikan sepeda angin ;Bahwa setahu saksi tidak alokasi dana untuk pembelian sepeda angin;Bahwa saksi tahu ada pembelian sepeda angin setelah adanya audit ;Bahwa setahu saksi sepeda angin yang dibeli terdakwa dibagikankepada perangkat desa dan yang 2 (dua) orang diberi uang yaitu TeguhSantoso dan Bp.Mulyadi masingmasing Rp 880.000, (delapan ratusdelapan puluh aribu rupiah

Namun SRIDONO tidak mau menerima dan oleh Terdakwa dimasukkan kerekening desa ;Bahwa selain SRI DONO dan SRI RAHMAN, saksi tidak tahu apakahada korban pungutan oleh Terdakwa atau tidak ;Bahwa tidak ada dasar hukumnya Terdakwa meminta uang atas gantirugi tanah warga yang menjorok ke tanah Kas Desa ;Bahwa pada waktu ada laporan mengenai perbuatan Terdakwa, BPDkemudian membuat surat teguran, yang pertama dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari tidak ada penyelesaian kemudiandilakukan teguran yang

kedua ;Bahwa ketika teguran kedua belum juga ada penyelesaian kemudianPemda member solusi agar Terdakwa mengembalikan semua uangyang telah diminta dari korban pungutan ;Bahwa setahu saksi untuk uang SRI RAHMAN telah dikembalikansedangkan untuk SRI DONO sudah dkembalikan tapi SRI DONOtidak mau menerima sehingga uang dititipkan di Kas Desa ;Bahwa setahu saksi Kepala Desa (Terdakwa) memberi uang kepadaBPD pada tahun 2012 sebesar Rp 11.000.000, (sebelas juta rupiah)katanya uang tersebut adalah uang pribadi

liar dan uang tersebut digunakan untuk membelisepeda untuk dibagikan kepada perangkat desa ;Bahwa setahu saksi duluan pencairan dana ganti rugi proyek jalan tolbaru kemudian Terdakwa melakukan pungutan liar ;Bahwa setahu saksi uang yang dipungut dari SRI RAHMAN sudahdikembalikan sedangkan uang SRI DONO tidak mau menerimapengembalian dari Terdakwa sehingga uang Rp 14.000.000, (empatbelas juta rupiah) dimasukkan ke rekening Kas Desa ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar

Bahwa Terpidana adalah PNS yang melaksanakan pekerjaan sebagaistaff seksi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Majene (Bidang Bina Marga) bersamasama dengan M.Bakri Jaya sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Majene yang juga merupakan PPK untuk pekerjaandi Bidang Bina Marga, dengan dalih untuk biaya penggandaandokumen kontrak pembuatan RAB dan pembuatan papan atau plangproyek, menerima dan meminta pungutan dari perusahaan rekananpelaksana pekerjaan atau proyek

Bahwa perusahaan rekanan yang telah melakukan pembayaranpungutan dan telah diterima serta dikumpulkan oleh Terpidanasebanyak 70 perusahaan rekanan dengan jumlah pungutan sebesarRp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah);Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 352 PK/Pid.Sus/2019c. Bahwa dari keseluruhan jumlah pungutan tersebut, uang sebesarRp10.000.000,00 dibagibagikan ke Terpidana dan tenaga honorerDinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Majene;d.

Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terpidana tidak ada dasarhukumnya sehingga dapat dikatakan pungutan tersebut adalahpungutan illegal (liar);Dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

Bakri Jaya sebagai KepalaBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene yangjuga merupakan PPK untuk pekerjaan di Bidang Bina Marga (dalamberkas terpisah) untuk menerima dan meminta pungutan dariperusahaan rekanan pelaksana pekerjaan atau proyek pada BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene; Bahwa sebagai seorang staff tidak mungkin Terpidana yangmempunyai inisiatif untuk menerima dan meminta pungutan tersebut; Bahwa atasan Terpidana yaitu M.

Nomor 352 PK/Pid.Sus/2019Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Bahwa dari jumlah keseluruhan uang pungutan Terdakwa hanyamenerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Bahwa uang pungutan tersebut secara faktual tidak digunakan untukkepentingan Terpidana akan tetapi untuk keperluankeperluansebagai berikut: digunakan untuk penggandaan dokumen, pembuatanpapan proyek, pembuatan RAB, biaya konsumsi kantor Bina Marga,dibagibagikan ke staf & honorer di Bina Marga dan dipinjam oleh stafdi Bina

Terbanding meragukan kebenaran dan validitas transaksi daridokumendokumen tersebut;bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapat yang padaintinya adalah dokumendokumen yang diajukan telah menunjukkan bahwa PPN ataspembelian BKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP/JKP;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Faktur Pajak adalah bukti pungutan

pajak yang dibuat oleh Pengusaha KenaPajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak,atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa Pasal angka 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudahdibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

PajakMasukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;Menim :bangbahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibukti/dokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmenunjukkan buktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaranPajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak danmenerima Faktur Pajak sebagai bukti pungutan