Dengandemikian amar putusan tersebut melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan(ultra petitum). Hal tersebut tidak diperkenankan (Ultra petitum partium) sebagaimanadikehendaki pasal 189 ayat (3) Rbg. Meskipun tindakan tersebut dilakukan dengantujuan niat baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest),akan tetapi tindakan tersebut tidak sah (illegal) sama dengan pelanggaran terhadapprinsip rule of law.

Akan tetapi Majelis Hakim TingkatPertama dalam pertimbangan hukum dengan cara ex officio, tentang adanya anak angkatdicantumkan dalam amar putusan dengan bagian 1/5 dari harta warisan al marhum.Dengan demikian amar putusan tersebut melebihi tuntutan yang dikemukakan dalamgugatan (ultra petitum).

Hal tersebut tidak diperkenankan (Ultra petitum partium)sebagaimana dikehendaki pasal 189 ayat (3) Rbg. meskipun tindakan tersebut dilakukandengan tujuan niat baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (publicinterest), sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena itu putusantersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidakbersifat stelsel negative menurut UU (negatief wettelijk stelsel) seperti dalam prosespemeriksaan

Azas Ultra Petita, diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR/Pasal189 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo. Pasal 67 huruf C UndangundangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.Menurut para ahli hukum memberi penghertian terhadap pasalpasaltersebut yaitu :a. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut ;b. Atau meloloskan lebih dari yang dimintakan ;c. Atau melakukan pengurangan atau perubahan dalam gugatanPenggugat.2.

ParaPenggugat .Bahwa ketiga pertimbangan hukum diatas, maka disimpulkan bahwagugatan dan objek gugatan dalam perkara aquo yang diperiksa dandiadili serta diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majenetersebut, faktanya sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum,dalam gugatan para terbanding, dan objek gugatan bukan merupakanbagian dari perkara Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM, oleh karena ituPutusan Majelis Hakim tersebut dapat dikategorikan Cacat Hukum,karena bertentangan dengan :Kesatu,Azas Ultra

Petita, menurut Yahya Harahap dalam bukunyaHukum Acara Perdata Tahun 2005 halaman 801 yang menjelaskanbahwa Hakim atau Majelis Hakim dilarang membuat putusan Ultra Petita,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3)HIR/Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo.

Pasal 67 huruf c undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, namunapabila Hakim atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tidakdituntut atau mengurangi tuntutan atau meluluskan yang tidak dituntut,maka putusan tersebut disebut Putusan yang Ultra Vires dan dapatdinyatakan cacat hukum, meskipun putusan itu didasarkan pada itikadbaik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum.Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.215/PDT/2020/PT MKSMenurut Hendro Sismoyo.,S.H.

Hakim hanya menimbanghalhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkankepadanya (Index Ultra Petita atau Ultra Petita Non Cognoscitun).Kemudian lebih lanjut dijelaskan mengenai larangan bagi Hakimmemutuskan Ultra Petita sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah AgungRI yaitu Putusan Nomor: 339K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 danPutusan Nomor : 1001K/Sip/1972 serta Putusan Nomor : 77K/Sip/1973yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari larangan UltraPetita adalah supaya Hakim tidak

Kapsul Gemuk Sehat350 Dus (15 bungkus), Tunjungan Biru 150 ml 149 dus + 48 botol, Kopiginseng Siberia 100 dus (10 sachet), Afrika Black Ant 125 dus (3 box), Jamusehat wanita Cryst 4 box (10 sachet), Jamu geliat obat kuat pria dewasa 10dus (10 sachet), Diyes ramuan herbal tradisional 36 dus, Ramuanpelangsing herbal Pede pembantu diet 24 dus, Herbalin jamu pegal linu danHalaman 2 dari 9 Putusan Nomor 43/PID/2018/PT GTO.asam urat 21 dus (10 bungkus), Jaguar kuat lelaki dus (10 bungkus), V8Hard Erection Ultra

Kunci Mas 176 Dus (12 botol) + 22 botol, JamuKapsul Gemuk Sehat 350 Dus (15 bungkus), Tunjungan Biru 150 ml 149dus + 48 botol, Kopi ginseng Siberia 100 dus (10 sachet), Afrika Black Ant125 dus (3 box), Jamu sehat wanita Cryst 4 box (10 sachet), Jamu geliatobat kuat pria dewasa 10 dus (10 sachet), Diyes ramuan herbal tradisional36 dus, Ramuan pelangsing herbal Pede pembantu diet 24 dus, Herbalinjamu pegal linu dan asam urat 21 dus (10 bungkus), Jaguar kuat lelaki dus(10 bungkus), V8 Hard Erection Ultra

(@ 12 botol) + 22 BotolTunjung Biru 150 ml 149 dus (@ 50 botol) + 48 BotolJamu Kapusl Gemuk Sehat 350 Dus (@ 15 Bungkus)Kopi Ginseng Siberia 100 Dus (@ 10 Sachet)Afrika Rlaek Ant 125 Hus (@3Bos @Sachet)Jamu Sehat Wanita Crystal 4 Box (@10 Sachet)Jamu Geliat Obat Kuat Pria Dewasa 10 Dus (@10 Sachet)Diyes Ramuan Herbal Tradisional 36 DusRamuan Pelangsing Herbal PEDE Pembantu Diet 24 DusHerbalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat 21 Dus(@10 Bungkus)Jaguar Kuat Lelaki 7 Dus (@10 Bungkus)V8 Hard Erection Ultra

Akan tetapi,Judex Facti dalam perkara a quo tidak melakukan hal tersebut;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Penggugat mohon Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkanputusan Judex Facti dalam perkara a quo;Putusan Judex Facti telah melampaui batas wewenang karena ultra petitum;Bahwa Petitum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dalamgugatan berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;2.

isi Putusandalam perkara gugatan a quo terhitung sejak putusan dalam perkaraa quo berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)atas harta benda milik Para Tergugat;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini.Akan tetapi Judex Facti kemudian membuat putusan ultra

Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihakdan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petitaatau ultra petita non cognoscitur).

.:339 K/Sip/1969 tanggal21 Februari 1970 berbunyi:Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannyamenyimpang daripada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pulaputusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkanpihak tergugat...Putusan Judex Facti yang ultra petitum telah melampaui wewenang atauultra vires. harus dinyatakan cacat hukum fundamental (niet onvoldoendegemotiveerd);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Penggugat Mohon Majelis

menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugatsebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dantindakan Tergugat II selaku Direktur dari Tergugat dan Tergugat Ill selakukomisarisnya yang tidak melunasi hutang kepada Penggugat, adalah tindakanwanprestasi;Bahwa petitum Penggugat tidak meminta ruko, namun amar putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan penyerahan ruko, makaPutusan Judex Facti tersebut ultra

leuwigoongmengakui memperoleh uang palsu tersebut dari saksi Sutaro bin Narto yangmenjanjikan akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.150.000. apabila berhasilmengedarkan sebanyak 20 lembarBahwa menurut saksi Yayan Sopian selaku pegawai bank Indonesia telahmelakukan pengecekan terhadap uang palsu tersebut dengan cara sebagai berikut yaitu:e Uang kertas pecahan Rp.50.000, terdakwa benang pengaman tidak berubahwarna ,e Tulisan mikro tidak terbaca atau buram,e Nomor seri tidak memudar di bawah sinar ultra

di rabaBahwa benar uang pecahan Rp.50.000, dan Rp.100.000, yang dikeluarkan olehpemerintah melalui Bank Indonesia mempunyai ciriciri sebagai berikut :e Benang pengaman terdapat garis dari atas kebawah menurut tulisan BI danangka nominalnya berulangulang yang terlihat seperti dianyam, serta akanberubah warnae Tulisan Makro tedapat tulisan sangat kecil ;yang haya dapat dibaca denganmengunakan kaca pembesar (Loupe)e Nomor seri terdapat nomor seri yang tidak simetris yang akan memudar dibawah sinar ultra

polsek leuwigoogmengakui memperoleh uang palsu tersebut dari saksi Sutaro bin Narto yangmenjanjikan akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.150.000. apabila berhasilmengedarkan sebanyak 20 lembarBahwa menurut saksi yayang sopian selaku pegawai bank Indonesia telahmelakukan pengecekan terhadap uang palsu tersebut cara sebagai berikut yaitu:e Uang kertas pecahan Rp.50.000, terdakwa benang pengaman tidak berubahwarna ,e Tulisan mikro tidak terbaca atau buram,e Nomor seri tidak memudar di bawah sinar ultra

di rabaBahwa benar uang pecahan Rp.50.000, dan Rp.100.000, yang dikeluarkanoleh pemerintah melalui Bank Indonesia mempunyai ciriciri sebagai berikut :e Benang pengaman terdapat garis dari atas kebawah menurut tulisan BI danangkat nominalnya berulangulang yang terlihat seperti dianyam, serta akanberubah warnae Tulisan Makro tedapat tulisan sangat kecil ;yang haya dapat dibaca denganmengunakan kaca pembesar (Loupe)e Nomor seri terdapat nomor seri yang tidak simetris yang akan memudar dibawah sinar ultra

violet, optikal variable ink akan berubah warnabili dilihat dari sudut pandang tertentu, cetak intaligo terasa kasar bila dirabatulisan Bank Indonesia , gambar pahlawanya dan tulisan nominal uang.e Bahwa kalau uang palsu bila diraba licin/rata tidak kasar dan nomor serisimetris yang dibawah sinar ultra violet dan sebaliknya sebagaimana ciri ciridari uang asli.e Bahwa yang melakukan penelitian antara uang asli dengan uang palsu saksisendiri.e Bahwa uang pecahan palsu Rp.50.000, sebanyak 62 lembar

Pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta KepulauanIndonesia yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet ;. Diatas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedungMajelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet ;.

Pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mataberupa angka nominal 100000 yang akan memendar kuning kehijauandibawah sinar ultra violet ;. Pada sebelah kanan Gambar Utama terdapat elemen desain berbentuklingkaranlingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putihyang letaknya tersebar ;.

Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletakdisebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yangakan memendar kehijauan dibawah sinar ultra violet dan pada sebelahkanan atas dibawah tulisan BANK INDONESIA dicetak dengan tintaberwarna merah yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultraviolet ;. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan BANKINDONESIA ;.

Tidak memendar dibawah sinar ultra violet ;5. Tanda air berupa gambar pahlawan Nasional W.R Soepratman danelectrotype berupa ornamen ;6. Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikto Bl100000 yang utuh atau terpotong sebagian ;Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dandapat disimpulkan :. Warna terlihat lebin buram ;. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendardibawah sinar ultra violet ;.

Bahwa Para Penggugat/Pembanding menyebut bahwa Putusan HakimTingkat pertama tersebut telah melampaui ( azas Ultra Vires ) yang benarAzas ultra Petita / atau melebihi yang dituntut / atau mengabulkan yangtidak dituntut, Mohon dibaca dengan baik pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR.(Het Herziene Indonesisch Reglement ) atau Pasal 189 ayat (2) dan (3)Rbg.

Bahwa perlu diketahui adalah maksud dari azas ultra petita tersebutHakim tidak boleh mengabulkan jumlah / materi yang dituntut misalnyaPenggugat menuntut hanya satu juta rupiah dikabulkan lebih dari satujuta rupiah / atau penggugat menuntut hanya satu hektar tanahdikabulkan lebih dari satu hektar tanah , atau Penggugat tidak pernahmenuntut ganti rugi Hakim mengabulkan ganti rug! ;.

Pengadilan , bilaperlu apabila Tergugat tidak mau menyerahkan harta yang digugat , atautidak mau melaksanakan perbuatan sesuatu yang diharuskan olehPutusan maka pelaksanaan putusan tersebut agar pihak Tergugat tundukdan mentaatinya maka Hakim dapat menambahkan kalimat bila perludibantu oleh Pihak Kepolisian dan instansi terkait dan iniHalaman 17 dari 22 hal.put.Nomor 117/PDT/2020/PT.MTRdibolehkan dan dibenarkan oleh Undangundang amar putusan sepertiitu, atau tidak melampaui batas kewenangannya ( azas ultra

Bahwa Para Penggugat/Pembanding menyebut Hakim PengadilanNegeri Mataram telan melampaui azas ( Ultra Vires) , pantaspemahaman terhadap Putusan Perkara a quo keliru , karena yangdimaksud dengan azas ( Ultra Vires ) tersebut adalah tindakan diluarbatas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan(lihat Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas /UUPT) , jadi Hakim tidak melampaui batas kewenangannyaazas Ultra Vires dan azas Ultra Vires tidak ada sangkut pautnya denganHakim

melakukan perbuatantertentu (tindak pidana Pencurian) dengan maksud yang nyata agar tuduhantersebut dapat mempermalukan serta menjatuhkan kehormatan dan namabaik Penggugat dengan cara sebagai berikut :Bahwa Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telahmelaporkan seseorang bernama Sunito bin Kamsori yang beralamatdi Desa Mejasem Timur Rt.02/Rw.04 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegaldan Penggugat kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Kramat dengansangkalan melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit Ultra

Bahkan RumahSakit Mitra Siaga tidak pernah merasa kehilangan alat kedokterantermasuk 1 (satu) unit Ultra Sono Graphy (USG) Merk FukudaDenshi type UF 3500 S/N Nomor 119A1402. Akan tetapi tanpaalasan yang jelas Tergugat membuat Laporan kepada KepolisianRepublik Indonesia Sektor (Polsek) Kramat Kabupaten Tegal hinggaPenggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tergugat II ;Il.

perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan alasanyang jelas melapotkan Sunito bin Kamsori pada Kepolisian Republik IndonesiaSektor (Polsek) Kramat yang berakibat Penggugat ikut dijadikan Tersangka,Penggugat telah mempertaruhkan harkat dan martabat serta kedudukan danstatus sosialnya karena didakwa melakukan tindak pidana pencurian ataupenggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar laporan dari Tergugat yang menyebut nama Penggugat dalam laporannya yaitu telah melakuanpencurian 1 (satu) unit Ultra

bilamana perbuatan yangdidalilkan tersebut di atas telah terpenuhi salah satunya maka terhadapunsur lainnya tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;Bahwa dalam hubungannya dengan unsur perbuatan melawan hukumataukah tidak, terkait dengan perbuatan Tergugat yang melaporkan Sunitobin Kamsori yang berakibat diperiksanya dan ditetapbkannya Penggugatsebagai Tersangka oleh kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek)Kramat/Tergugat II dengan sangkaan melakukan Tindak Pidana Pencurian1 (satu) unit Ultra

Unsur Adanya Kesalahan :Bahwa karena tindakan Tergugat tersebut selain bertentangan denganketentuan undangundang dan bertentangan dengan kepatutan, dimanasecara tanpa hak dan alasan yuridis yang jelas Tergugat telah membuatlaporan yang merugikan Penggugat kepada Kepolisian RepublikIndonesia Sektor (Polsek) Kramat dengan sangkaan melakukantindakpidana pencurian 1 (satu) unit ultra sono graphy (USG) merk Fukuda Denshytype UF 3500 S/N Nomor 119A1402 Inventaris Rumah Sakit Mitra Siaga,Kabupaten Tegal

lain, terhadap dalilnya tersebut orangtersebut dibebani kewajiban untuk membuktikan di muka hakimdalam persidangan yang diperuntukan untuk itu (Pasal 163 HIR, 1865BW, Pasal 283 RBg);Hakim perdata dalam mencari kebenaran formal adalah menyelidikikebenaran dari peristiwaperistiwa yang dikemukakan di depanpersidangan, sepanjang dikehendaki oleh kedua belah yangberperkara, dalam memutus sengketa perdata, hakim perdata tidakboleh mengabulkan halhal yang tidak dituntut atau melebihi apayang diminta (ultra

petita) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat3 HIR, Pasal 189 ayat 3 RBg;IV.Terjadinya Putusan Yang Ultra Petitum Paritum:1.Bahwa permohonan sita jaminan yang dilakukan oleh PengadilanNegeri Kelas 1A Serang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan(conservatior beslag) terhadap tanah yang berlokasi di Jalan RayaBojonegara KM. 8, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara,Halaman 17 dari 21 Hal.

Terjadinya putusan Yang ultra petita1. Bahwa putusan perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Srg.

,tertanggal 17 November 2016, terobukti mengandung ultra petita, karnadi dalam halaman (28) alinea ke (2) baris terakhir menyatakanmengabulkan petitum ke (2) dan ke (3) dengan sekedar perbaikanredaksi, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat fatal karenakalau redaksi gugatan Penggugat tidak jelas dan di adakan perbaikanoleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tersebut menjadi bagian yangsangat subjektif dan memihak kepada Penggugat/Termohon Kasasi;2.

harus menolak tuntutan tersebut,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973, MahkamahAgung Nomor 1057 K/Sip/1973, Mahkamah Agung 410 K/Pdt/2004tanggal 25 April 2005;Bahwa terbukti putusan tersebut melebihi dari apa yang diminta/ dituntutoleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), oleh karenanyaputusan tersebut tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa dengan demikian, telah benar putusan perkara PerdataNomor 15/Pdt.G/2016/PN Srg., tertanggal 17 November 2016,terbukti mengandung ultra

Nomor 2615 K/Pdt/2013menimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukumyang didasarkan kepadanya Judex non ultra petita atau ultra petitanon cognoscitur).

Bahwa perlu Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat V tegaskan, ultra petitaadalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntutatau memutus melebihi dan pada yang diminta. Ketentuan ultra petitadiatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene IndonesischReglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3)RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut(petitum);Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2615 K/Pdt/20133.

Bahwa Ultra petita dilarang, sehingga Judex Facti yang melanggar asastersebut dapat dilakukan upaya hukum baik banding, dan kasasi maupunpeninjauan kembali atas dasar PasalPasal 30 UU No 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung dan terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;4.

Hakim hanyamenimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan kepadanya (Judex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukandan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukummereka. la tidak boleh menambah sendiri halhal yang lain, dan tidakboleh memberikan lebih dari yang diminta;5.

Bahwa konskwensi dan adanya putusan yang bersifat ultra petita, MajelisHakim ditingkat kasasi berhak membatalkan putusan Pengadilan Tinggidan Pengadilan Negeri akibat dan adanya asas hukum yang dilanggardan telah melampau batas kewenangan yang diatur di dalam peraturanperundangundangan dalam hal ini adalah Pasal 178 ayat (2) HIR danPasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg jo Putusan MA RI No. 339 K/Sip/1969,tgl. 21 Februari 1970;Ill.

.- 1 buah mesin grenda tangan.2.2. 1unit mobil pick-up Zebra BM 9641 AQ, nomor rangka MHKSPRRHC6K046140, nomor mesin 96203039, warna Ultra Black, tahun 2006, tercatat atas nama Siti Asnah.2.3. Bahan baku pecahan kayu setengah kubik.2.4. Bahan baku kayu pintu setengah kubik.2.5. Bahan baku kayu konsen setengah kubik.3. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat berhak (seperdua) bagian dari harta bersama tesebut.4.

Buah mesin Press ketam meja1 Buah mesin belahY J uu yu1 Buah Cetak PanelYo uUuddtdaudeyu=>1 Buah mesin gergaji selendang1 Buah mesin sponing konsen1 Buah mesin bor pintu (duduk)1 Buah mesin potong duduk1 Buah mesin ketam setrika1 Buah mesin Roter1 Buah Mesin kerok tangan1 Buah Mesin grenda asah1 Buah mesin grenda tangan1 Bahan baku pecahan 9 kubikR WNBahan baku pintu 5 kubikBahan baku konsen 5 kubik1 unit mobil pick up Zebra BM 9641 AQ Nomor RangkaMHKSPRRHC6KO046140, Nomor Mesin 96203039, warna Ultra

SITI HASNAH BM 9641 AQ tentang MobilDAIHATSU Pick Up tahun 2006 warna ultra black yang dikeluarkan olehKepolisian RI Daerah Riau nomor 0448332/RU/2011 tanggal 28 Januari 2012yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokan dengan aslinyayang diberi tanda P 3;Fotocopy sisa bon kayu tanggal 02 Pebruari 2011 yang telah bermaterai cukupdan dinazegelen serta dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda P 4.Fotocopyi sisa bon pintu tanggal 30 April 2013 yang telah bermaterai cukupdan dinazegelen

sebagai milik berdua adalah:1 kilo meter listrik dengan daya 10.000 Watt1 buah mesin siku.1 buah mesin press ketam meja.1 buah mesin belah.1 buah mesin cetak panel.1 buah mesin gergaji selendang.1 buah mesin spooning konsen.1 buah mesin bor pintu (duduk).1 buah mesin potong duduk.1 buah mesin ketam setrika.1 buah mesin roter.1 buah mesin kerok tangan.1 buah mesin grenda asah.1 buah mesin grenda tangan.1 unit mobil pickup Zebra BM 9641 AQ,nomor rangkaMHKSPRRHC6K046140, nomor mesin 96203039, warna Ultra

mesin siku.e 1 buah mesin press ketam meja.e 1 buah mesin belah.e 1 buah mesin cetak panel.e 1 buah mesin gergaji selendang.e 1 buah mesin spooning konsen.e 1 buah mesin bor pintu (duduk).e 1 buah mesin potong duduk.e 1 buah mesin ketam setrika.Hal 15 dari 19 Hal PutusanNo. 1296/Pdt.G/2013/PA.Pbre 1 buah mesin roter.e 1 buah mesin kerok tangan.e 1 buah mesin grenda asah.e 1 buah mesin grenda tangan.1 unit mobil pickup Zebra BM 9641 AQ, nomor rangka MHKSPRRHC6K046140, nomor mesin 96203039, warna Ultra

PA.Pbr1 kilo meter listrik dengan daya 10.000 Watt1 buah mesin siku.e 1 buah mesin press ketam meja.e 1 buah mesin belah.e 1 buah mesin cetak panel. 1 buah mesin gergaji selendang.e 1 buah mesin spooning konsen.e 1 buah mesin bor pintu (duduk).e 1 buah mesin potong duduk.e 1 buah mesin ketam setrika.e 1 buah mesin roter.e 1 buah mesin kerok tangan.e 1 buah mesin grenda asah.e 1 buah mesin grenda tangan.1 unit mobil pickup Zebra BM 9641 AQ, nomor rangka MHKSPRRHC6K046140,nomor mesin 96203039, warna Ultra

Fakta Pelanggaran Ultra Petita Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase aquo.Mengenai permasalahan kebenaran adanya pelanggaran Ultra Petita dalamputusan arbitrase a quo, dapat para Pemohon jelaskan halhal berikut :3.1Secara universal maupun berdasar Pasal 178 ayat (8) HIR, melarangputusan melanggar prinsip Ultra Petitum Partium;Berdasarkan prinsip Ultra Petita, dilarang mengabulkan danmenjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang diminta pihakPenggugat ;Putusan yang melanggar larangan ultra petita

, melanggar asas ultra petitum partium (ultra petita)yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.Ternyata Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM MelanggarAsas Ultra Petita, Karena Mengabulkan Perhitungan KeuntunganYang Diharapkan Sejak Tahun 1995, Padahal Permintaan StatusKomersialitas Diajukan Oleh Terbanding Pada Tahun 1997.Selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terbandingtidak dapat membantah dan = melumpuhkan kebenaran dalilPembanding dan Turut Terbanding, bahwa permintaan StatusKomersialitas

BerartiPutusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM tersebut telah melanggartata tertib mengadili yang diwajibkan oleh asas ultra petitum partiumyang digariskan Pasal 178 ayat (8) HIR .Pertimbangan Putusan a quo Yang Membenarkan Dan MentolerirPelanggaran Asas Ultra Petita Tersebut Salah Dan Keliru MenerapkanHukumPada halaman 75 putusan a quo dikemukakanpertimbangan,antara lain: apa yang diputus oleh Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM,tidak melebihi apa yang diminta dalam petitum; dalam tuntutan diajukan

No. 904 K/Pdt.Sus/2009merujuk kepada Penjelasan Umum alinea ke18 UU No.30/1999 danYurisprudensi, juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 643 Rv.Berarti secara yuridis, putusan a quo membenarkan ultra petita sebagaisalah satu alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sahmenurut hukum. Sebab ternyata ketentuan Pasal 643 ke4 Rvmembenarkan alasan ultra petita sebagai salah satu alasanpermohonan pembatalan putusan arbitrase.

Oleh karena itu, tindakan Putusan Arbitrase CaseNo.14387/JB/JEM yang mengabulkan keuntungan yang diharapkansejak tahun 1995, nyatanyata bersifat u/tra petita atau ultra vires.Dengan demikian, putusan a quo yang membenarkan dan mentolerirPutusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM melanggar asas ultra petita,nyatanyata merupakan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum, karenamelanggar batas yang ditentukan Pasal 178 ayat (3) HIR.

JERRY ULTRA :e Bahwa, benar saya dipanggil sebagai saksi sekaitan dengan perkara pencurian laptopyang didakwakan kepada terdakwa ;e Bahwa, benar saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;e Saya menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009, sekira jam02.30 Wib di sebuah gang di belakang Bank Indonesia Sumatera Barat di Jalan JatiKec. Padang Timur, Kota Padang ;e Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 01.30 Wib pada saatsaya bersama Sdr. RIKI ANDRI.

kami melakukan interogasi, terdakwa mengakui telah pernahmelakukan pencurian sebuah laptop di jalan Jati V, kemudian kami memeriksa5laporan yang masuk ke Poltabes Padang dan benar, memang ada laporan pencuriansebuah Laptop yang dilaporkan seorang wanita bernama korban;e Menurut laporan yang masuk ke Poltabes Padang dan keterangan korban, terdakwamelakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009 sekira jam 13.30Wib di Jalan Jati V No. 24 A Kota Padang;Atas keterangan saksi JERRY ULTRA

, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksiyang bernama JERRY ULTRA adalah benar ;Menimbang bahwa sehubungan penuntut umum menerangkan bahwa saksi korban belumdapat dihadirkan karena pulang ke kampung halaman di Malaysia akibat gempa yang melandaSumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, sehingga penuntut umum memohon agarketerangan saksi korban yang telah diberikan di hadapan penyidik di bawah sumpah untukdibacakan di persidangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, hakim

Tanpa hak dan melawan hukum telah mengambil suatu barang yang seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JERRU ULTRA dan keterangan saksikorban yang keterangannya di hadapan penyidik dibacakan di muka persidangan juga berdasarkanketerangan terdakwa di depan persidangan, serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada bahwabenar terdakwa telah mengambil untuk dimiliki barang berupa (satu) laptop merk ACER yangterletak di atas meja di dalam kamar kost saksi

Bahwa menyangkut masalah bagaimana keaktifan hukum administrasiitu dalam realitasnya, maka berdasarkan Penjelasan Umum angka 5hakim administrasi lebih aktif dalam proses persidangan gunamemperoleh kebenaran materiel dan untuk itu mengarah pada ajaranpembuktian bebas;Kalau demikian misalnya;Maka dapatkah hakim administrasi melakukan ultra petita atau ultrapasse non potes esse et vice versa atau reformation in peius(mengubah vonis yang merugikan bagi Pemohon PeninjauanKembali.....?)

petita,namun penggunaannya harus di upayakan semaksimal mungkin,terlebin lagi penggunaan ultra petita yang mengarah kepadareformation in peius;Halaman 22 dari 26 halaman.

Putusan Nomor. 144 PK/TUN/2012Dan terlebih lagi;Bahwa mempelajari Putusan putusan Mahkamah Agung Rl(Nomor:5/K/KTUN/1992 dan No.1523 K/Sip/1982) dimana hakimmelakukan ultra petita maksudnya hakim dapat melakukanpenyempurnaan atau melengkapi kalimat petitum terhadap obyeksengketa dengan tidak menambah satu eten/point petitum gugatandiajukan oleh Termohon/Penggugat asal;Justru;Mencermati dan membaca putusan Mahkamah Agung RI (Nomor:5/K/KTUN/1992 dan No.1523 K/Sip/1982) yang menerapkan ultra petitadengan

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) yang menyangkut petitumgugatan belum mencakup apa yang ditetapkan Pasal 97 ayat (9) huruf"c atas gugatan yang didasarkan pada Pasal 3, karena menerbitkankeputusan itu harus diminta;Hal ini;Penting karena hakim administrasi harus tunduk pada azas acarabahwa "tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam gugatan (sepertihakim perdata atau terdapat "ultra petita),Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 144 PK/TUN/2012(Prof Dr. Philipus M.

Bahwa menyangkut masalah bagaimana keaktifan hukum administrasiitu dalam realitasnya, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Umumangka 5 bahwa, hakim adminisirasi lebih aktif dalam prosespersidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itumengarah pada ajaran pembuktian bebas;Kalau demikian;Misalnya, maka dapatkah hakim administrasi melakukan ultra petitaatau ultra passe non potes esse et vice versa atau reformation in peius(mengubah vonis yang merugikan kepentingan hukum bagi PemohonPeninjauan

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan JudexFacti tingkat banding perihal putusan Pengadilan tingkat pertama tidakmenyalahi asas ultra petitum partium karena telah mempertimbangkantentang petitum subsidair berupa putusan seadiladilnya menurutperadilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);. Bahwa Menurut Yahya Harahap, memasukkan mohon keadilan ex aequo etbono sebagai petitum subsidair karakternya tidak mutlak, bersifat alternatif,dan sangat tergantung pada kebebasan hakim.

Dengan demikian,penjatuhan putusan atas dasar ex aequo et bono merupakan putusansubsidair, bukan primair, maka dalam putusan ex aequo et bono sekaligusmerupakan putusan ultra petita.

Sehingga dengan demikian, putusan Judex Factitingkat pertama tersebut telah melebihi materi pokok petitum primairTermohon Kasasi, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut juga telahmelanggar asas Ultra Petitum Partium sebagaimana diatur dalam Pasal189 ayat (3) RBg;Bahwa putusan tersebut juga sangat merugikan Pemohon Kasasi dalammelakukan pembelaan kepentingan hukum Pemohon Kasasi terkait tanahdan bangunan objek sengketa yang menjadi jaminan fasilitas kredit yangditerima Tergugat dari Pemohon Kasasi

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti tingkatbanding yang menguatkan putusan ultra petita Judex Facti tingkatpertama dengan mendasarkan pada petitum subsidair berupa putusanseadiladilnya menurut peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono)tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, terkait butir ke3 amar putusanJudex Facti tingkat pertama dalam pokok perkara yang menyatakantanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa sebagai hartabersama milik Termohon Kasasi dan Tergugat ;2

Hakim hanya menimbang halhalyang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkankepadanya (Judex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur).Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukan dan dibuktikanpara pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehinggaHakim tidak boleh menambah sendiri halhal yang lain, dan tidak bolehmemberikan lebih dari yang diminta;Bahwa Hakim yang manjatuhkan putusan ultra petita dianggap telahmelampaui wewenangnya atau ultra vires.

.= Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa sinar Ultra Violetdan LUPS (kaca Pembesar) kemudian dari pemeriksaan tersebut diketahuibahwa bahan kertas uang rupiah palsu tersebut memendar jika disinar dengansinar UV.Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa SUPIANSYAH alias BUDI bin MALIK SALEH pada hariRabu tanggal

Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa sinar Ultra Violetdan LUPS (kaca Pembesar) kemudian dari pemeriksaan tersebut diketahuibahwa bahan kertas uang rupiah palsu tersebut memendar jika disinar dengansinar UV.Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ;ATAUKETIGA :Bahwa ia terdakwa SUPIANSYAH alias BUDI bin MALIK SALEH pada hariRabu tanggal

Menurut ahli LILIK SANTOSA Bin BROTO SUKARNO bahwa barangbuktiberupa uang pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) adalah rupiah palsudengan cara pemeriksaan antara lain :" Melakukan 3D (dilihat, diraba, diterawang) dan dari pemeriksaan tersebutdiketahui bahwa gambar tidak cerah, tidak ada benang pengaman, tidak terasakasar jika diraba, tidak terdapat tanda air.= Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa sinar Ultra Violetdan LUPS (kaca Pembesar) kemudian dari pemeriksaan tersebut

violet.e Nomor seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka sebelah kiri bawah yangberwarna hitam dan akan memedar hijau dibawah sinar ultra violet.e Nomor seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka sebelah kanan atas yangberwarna merah dan akan memedar orange dibawah sinar ultra violet.Bahwa Ahli menjelaskan untuk dapat mengetahui bahwa uang yang ditunjukanoleh pemeriksa dengan sampel pecahan Rp. 50.000, ( lima puluh ribu rupiah )dimana, uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik kKemudian dilakukanpemeriksaan

Violet danLUPS (kaca pembesar) kemudian dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwabahan kertas uang rupiah palsu tersebut memendar jika disinar ultra violetkemudian tidak terdapat ciri rupiah pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mencetak dan menggandakandengan cara memfotokopi suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar,dar/atau desainnya menyerupai Rupiah .

, 10 slop rokokGudang Garam Filter, 10 Slop rokok Lucky Strike merah, biru, mentol, 30 Sloprokok Dunhil merah, putih, biru, hijau, hitam, 10 slop rokok Avolution merah,mentol, 10 slop rokok In Mild, 15 slop rokok LA merah, mentol, 10 rokok DjarumSuper, 10 slop rokok MLD Djarum, 10 slop rokok Countri merah, putih, 5 sloprokok Dji Sam Su Reffil, 15 slop rokok tali jagat kretek, Filter, 10 slop rokokApache 12 filter, 10 slop rokok GEO Mild, 10 slop rokok U.Mild, 10 slop rokokwismilak, 5 slop rokok Ultra

, 10 slop rokok Gudang Garam Filter,10 Slop rokok Lucky Strike merah, biru, mentol, 30 Slop rokok Dunhilmerah, putih, biru, hijau, hitam, 10 slop rokok Avolution merah, mentol,10 slop rokok In Mild, 15 slop rokok LA merah, mentol, 10 rokok DjarumSuper, 10 slop rokok MLD Djarum, 10 slop rokok Countri merah, putih, 5slop rokok Dji Sam Su Reffil, 15 slop rokok tali jagat kretek, Filter, 10slop rokok Apache 12 filter, 10 slop rokok GEO Mild, 10 slop rokokU.Mild, 10 slop rokok wismilak, 5 slop rokok Ultra

Sam Soekretek, 10 (sepuluh) slop rokok Gudang Garam Filter, 10(sepuluh) slop rokok Lucky Strike merah, biru, menthol, 30 (tigapuluh) slop rokok Dunhill merah, putih, biru, hijau, hitam, 10(sepuluh) slop rokok Avolution merah, menthol, 10 (sepuluh)slop rokok In Mild, 15 (lima belas) slop rokok LA Merah,menthol, 10 (sepuluh) slop rokok Country merah dan putih, 5(lima) slop rokok Dji Sam Soe Reffil, 15 (lima belas) rokok TaliJagat kretek dan filter, 10 (Sepuluh) slop rokok Wishmilak, 5(lima) rokok Ultra

Sam Soe kretek, 10 (Sepuluh) slop rokokGudang Garam Filter, 10 (sepuluh) slop rokok Lucky Strike merah, biru,menthol, 30 (tiga puluh) slop rokok Dunhill merah, putih, biru, hijau, hitam,10 (sepuluh) slop rokok Avolution merah, menthol, 10 (sepuluh) slop rokokIn Mild, 15 (lima belas) slop rokok LA Merah, menthol, 10 (Sepuluh) sloprokok Country merah dan putih, 5 (lima) slop rokok Dji Sam Soe Reffil, 15(lima belas) rokok Tali Jagat kretek dan filter, 10 (sepuluh) slop rokokWishmilak, 5 (lima) rokok Ultra

Sam Soe kretek, 10(sepuluh) slop rokok Gudang Garam Filter, 10 (Sepuluh) slop rokok LuckyStrike merah, biru, menthol, 30 (tiga puluh) slop rokok Dunhill merah, putih,biru, hijau, hitam, 10 (Sepuluh) slop rokok Avolution merah, menthol, 10(sepuluh) slop rokok In Mild, 15 (lima belas) slop rokok LA Merah, menthol,10 (sepuluh) slop rokok Country merah dan putih, 5 (lima) slop rokok DjiSam Soe Reffil, 15 (lima belas) rokok Tali Jagat kretek dan filter, 10(sepuluh) slop rokok Wishmilak, 5 (lima) rokok Ultra

dengan amar putusan Pengadilan Agama, dalampermohonan konpensi tentang penetapan hak asuh anak(hadhanah) yang dimasukkan dalam amar putusan permohonankonpensi, dikarenakan Pemohon Konpensi/Terbanding di dalampermohonan Konpensi tidak pernah ada dalam posita maupunpetitum tentang hadhanah, begitu) juga dalam pertimbanganhukum tentang permohonan konpensi, tidak ada pertimbangantentang hadhanah oleh karena itu amar putusan PengadilanAgama ss yang memasukkan amar putusan tentang hadhanahdikatagorikan ultra

Putusanmengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (invalid )meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik,mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yangdiminta, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah(illegal), oleh karena itu Hakim yang melanggar terhadapprinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadapprinsip rule of law (vide M.Yahya Harahap, S.H., Hukum AcaraPerdata, cetakan kelima 2007, hal. 801), oleh karena ituamar putusan Pengadilan Agama tidak dapat

Pemohon Konpensi/Terbanding menyatakankesanggupannya dan bahkan apa yang telah diputus olehPengadilan Agama tentang nafkah iddah dan ~=mutah yangdiwajibkan oleh Pengadilan Agama tentang besarannya TergugatRekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding tidak keberatan dandalam kontra memori bandingpun Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi/Terbanding tidak menyampaikan keberatannya;Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang penambahanbesaran nafkah iddah dan = mutah yang diputus olehPengadilan Agama tidak termasuk ultra

Judex Facti Melanggar Ketentuan Hukum Dalam Memeriksa, Mengadili DanMemutus Perkara A Quo (Ultra Petita);3. Majelis Hakim sidang kasasi yang mulia, Ketentuan Pasal 178 ayat (3)HIR dan Pasal 189 ayat (8) Rog yang melarang seseorang hakimmemutus melebihi apa yang dituntut (u/tra petita).

Artinya, berlaku asashakim bersifat pasif atau hakim tidak berbuat apaapa, dalam artianruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakimuntuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara.Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutanhukum yang didasarkan kepadanya (judex non ultra petita atau ultrapetita non cognoscitur).

Namun dalam Perkara a quo, Judex Facti telahmelakukan ultra petita dalam amar putusannya, sebab Judex Facti telahmemutus halhal yang tidak dituntut atau dimohonkan oleh PemohonKasasi dalam petitum gugatan konvensinya, yaitu: Mensahkan PHKyang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi danMenetapkan hak Termohon Kasasi akibat dari PHK yang dilakukanoleh Termohon Kasasi. Padahal di dalam petitum gugatanHalaman 7 dari 9 hal. Put.

Dengan demikian, JudexFacti telah melakukan ultra petita dan atau melanggar Ketentuan Pasal178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 9 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri