Ditemukan 3890 data
351 — 164
Finconesia ,PT Bank Commonwealth (d/h PT Bank Arta Niaga Kencana, Tbk),dan PT Bank Dharmala tersebut diatas bertentangan dengan hukum,sita eksekusi yang telah dilaksanakan untuk pelaksanaan lelang atasbarang jaminan yang diikat dengan hipotik dan hak tanggungan atasHotel Sol Elite Paradiso tersebut adalah tidak syah dan batal demi1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21Juni 1999 Nomor : 183/PDT.Plw/1998/PN.DPS jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15Oktober 1999 Nomor 114/PDT/1999/PT.DPS
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
117 — 44
TIRTODIPROJO Alias JOKO TIRTONO/Terlapor, Maka untuk memenuhirasa keadilan yang hidup bagi/untuk korban (Pemohon/Penggugat),pengaturan daluwarsa dalam keadaan seperti ini dapat merujuk padaPUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERIDENPASAR NOMOR : 03 /Pid.Pra/2013/PN Dps tanggal 08 Maret 2013 jo.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR23/PID/2013/PT.Dps tanggal 8 April 2013, dan juga dapat merujuk padaPUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 261/PID/2014/PT.Bdg tanggal 24 September 2014,
107 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No.23/PDT/2010/PT.DPS tanggal 16 April 2009 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir inidiberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23Juli 2010 kemudian
PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Tergugat:
1.PT. BANK IBK INDONESIA
2.ALFORT CAPITAL LIMITED
Turut Tergugat:
MUHAMAT HATTA, SH
226 — 68
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 114/Pdt/1999/PT.Dps,Halaman 5 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Jkt Psttanggal 15 Oktober 1999 Jo. Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNo. 183/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal 21 Juni 1999, yang telahberkekuatan hukum tetap.7.2. Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadimaksud Putusan Mahkamah Agung RI No: 292 PK/PDT/2003,Tanggal 18 April 2006 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No: 3140K/PDT/2002, Tanggal 11 Juni 2002 Jo.
Putusan PengadilanTinggi Denpasar No. 114/Pdt/1999/PT.Dps, tanggal 15 Oktober 1999 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 183/Pdt.Plw/1998/PN.Dps,tanggal 21 Juni 1999 tersebut telah membatalkan Penetapan Aanmaningdan Penetapan Sita tersebut, ternyata gugatan mengenai PerbuatanMelawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT berdasarkan PutusanMahkamah Agung RI No: 292 PK/PDT/2003, Tanggal 18 April 2006 Jo.Putusan Putusan Mahkamah Agung RI, No: 3140 K/PDT/2002, Tanggal 11Juni 2002 Jo.
85 — 125
Pengosongan No.21 tanggal 20 Februari 2012 yangmenyangkut Tanah Sengketa Huruf A dan Surat / Akta Perjanjian PengikatanJual Beli No.15, Kuasa Menjual No.16 tanggal 13 Maret 2012 menyangkutTanah Sengketa Huruf B yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat II di KantorTurut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyalkekuatan mengikat secara hukum atau batal demi hukum yang mana terhadapputusan tersebut telah dikuatkan dengan dengan Putusan Pengadilan TinggiDenpasar No. 114/PDT/2015/PT.Dps
89 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesarRp 2.000, (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 33 / Pid /2010 / PT.DPS tanggal 16 April 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:DALAM PUTUSAN SELA : Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa Nyoman Wiradnyanaalias Rencana dalam Putusan Sela Nomor : 1017 / Pid.B / 2009 / PN.Dpstanggal 29 Oktober 2009 tidak dapat diterima ;DALAM PUTUSAN AKHIR : Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum
64 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kantor PertanahanKabupaten Badung Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiBali Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta Cq MenteriDalam Negeri Republik Indonesia tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2086 K/Pdt/2010tanggal 3 Januari 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 92/PDT/2009/PT.DPS tanggal 10 November 2009 yangHalaman 3 dari 51 halaman.
96 — 49
131/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tidak dapatmenyebabkan pembatalan lelang dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 14 jo.Pasal 30 PMK 27/2016, salah satu hal yang dapat menyebabkan pembatalanlelang adalah gugatan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, Suami atau istridebitur/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang.Bahwa dapat Tergugat II sampaikan pula, terhadap perkara nomor131/Pdt.G/2020/PN.Sgr dimaksud telah terdapat putusan banding yang telahberkekuatan hukum tetap nomor 180/PDT/2020/PT.Dps
489 — 291
IfaSudewi,SH.M.Hum dan Sutarto,SH,M.Hum masingmasing selaku HakimAnggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasartertanggal 22 April 2020, Nomor 61/PDT/2020/PT.DPS, ditunjuk sebagaiMajelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini padatingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan HakimHakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh A.A.Istri Agung Mirah,S.H.sebagai Panitera
291 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Denpasar Nomor 13/PID.SUSTPK/2015/PT.Dps. tanggal 14 Desember2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum, Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum tersebut;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar tanggal 30 September 2015, Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps. yang dimintakan
terhadap alasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon/Terpidana yangdiuraikan dalam memori peninjauan kembali butir 1, 1.1, 1.2, 1.3, butir 2, danbutir 3, 1.1, 1.2, 1.3 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiDenpasar Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PT.Dps
144 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untukselain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalamRekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tigaratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor14/PDT/2013/PT.DPS., tanggal 17 Mei 2013 adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding yang diajukan Para Penggugat sekarangPara Pembanding tersebut di atas; Membatalkan
107 — 65
Masingmasing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 102/PDT/2020/PT.DPS tanggal 22 Juni2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri olehHalaman 54 dari 55 Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT DPShakimhakim anggota tersebut, dengan dibantu Ketut Sumadhi, SH., sebagaiPanitera Pengganti, tanpa
108 — 80
./2003/PT.Dps (bukti T2) dan selanjutnya atas putusan tersebut telahdikuatkan juga oleh Putusan Kasasi No. 863 K / Pdt / 2007 (bukti T3), dengandemikian atas putusan tersebut telah berkekuatan hukum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermatipertimbangan putusan dalam bukti.
71 — 48
,M.Hum. masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Bali Nomor 145/Pen.Pdt/2017/PT.DPS tanggal 28 AgustusHal 71 dari 72 putusan Nomor 145/Pdt/2017/PT DPS2017 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh KETUT SARA,S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri olehpara pihak dalam
67 — 40
Tanggal 2 Oktober 2020, atas nama AYUSRI HANDAYANIFotocopi sesuai aslinya berupa Putusan Pengadilan TinggiDenpasar,nomor: 53/PID/2020/PT.DPS tanggal 8 Desember 2020Fotokopi dari fotocopi berupa Petikan Putusan Mahkamah Agung nomor274 K/PID/2021, atas nama AYU SRI HANDAYANIFotokopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.665, atas nama AYUSRI HANDAYANI, BAGUS JAKA SUGIHARTA, BAGUS SARJANAFotokopi dari fotocopi berupa Sertipikat Hak Milik no.666, atas nama AYUSRI HANDAYANI, BAGUS JAKA SUGIHARTA
125 — 40
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yangpertama kalinya tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : 98/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.Dps, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s/d tanggal 2 Desember2016 ;7.
Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengdilan Tinggi Denpasar yang keduakalinya tanggal 30 Nopember 2016, Nomor : 108/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.Dps, sejak tanggal 3 Desember 2016 s/d tanggal 1 Januari2017;Di depan persidangan terdakwa di dampingi Penasihat Hukum :NengahSujana, SH, MH, dkk, yang berkantor di Gedung Fuyitno: Sentra Mampang Lt.3Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Juni 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca keseluruhan
61 — 40
Foto copy Putusan No. 29/PDT/2008/PT.DPS., bukti T I 4c;4d. Foto copy Berita Acara Eksekusi No. 272/Pdt.G/2007/PN.Dps., bukti T 4d;5. Foto copy surat dari Notaris Ir.Ketut Harta Yasa,SH.MH.MBA.MKn. perihalTidak memenuhi syarat pembuatan Akta, bukti T 5;6. Foto copy somasi tertanggal 31 Maret 2016, bukti T I 6;Hal. 57 dari 73 hal. Putusan No.294/Pdt.G/20 16/PN.Dps7a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi B 1617TJA, bukti T + 7a;7b.
976 — 1273 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor12/PID/2016/PT.DPS tanggal 09 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor863/Pid.B/2015/PN Dps, tanggal 29 Februari 2016 yang dimohonkanbanding; Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkatpengadilan
PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAKSEBAGAIMANA MESTINYA.1.Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor12/PID/2016/PT.DPS, tanggal 09 Mei 2016 adalah Putusan yang kurangpertimbangan hukum; Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Judex Facti PTDenpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo hanyamenguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanpamelakukan kajian dan penilaian lebih mendalam pada Putusan PNHal. 44 dari 121 hal. Put.
287 — 207
Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.114/Pdt/1999/PT.DPS, tanggal 15 Oktober 1999 Jo.
Denpasar dalam Perkara Banding No.114/Pdt/1999/PT.Dps, tanggal 15 Oktober 1999 (PT. Geria WijayaPrestige Menang) ;Putusan MARI dalam Perkara Kasasi No. 679 K/Pdt/2001, tanggal 17Oktober 2002 (PT. Geria Wijaya Prestige kalah);. Putusan MARI dalam Perkara Peninjauan Kembali No. 327PK/Pdt/2003, tanggal 17 Oktober 2002 (PT. Geria Wijaya Prestigemenang);Dengan Amar Putusan DALAM POKOK PERKARA, pada intinyamenyatakan :1.2.Pelawan (PT. Geria Wijaya Prestige) adalah Pelawan yang benar;Menyatakan PT.
337 — 145
., Sp.N Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat bandingberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 8 April 2020 Nomor3/PID.TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim KetuaMajelis