Ditemukan 4306 data
93 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
., merupakan aktaakta yang dibuat dalam bentuk yangditentukan undangundang, dibuat oleh Pejabat yang berwenanguntuk itu, maka dengan demikain aktaakta tersebut merupakanakta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata), sehinga memilikikonsekuensi hukum sebagai alat bukti yang sempurna danmengikat tentang segala sesuatu yang dimuat di dalamnya(Pasal 165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdata);Bahwa, dengan demikian aktaakta tersebut secara hukummerupakan bukti yang sempurna, sehingga sesuai dengan apa yangdigariskan dalam
61 — 13
pengujian secara laboratoris kriminalistik padaLaboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab 830 / NNF / Ill / 2017, tanggal 06 Maret 2017, dimana 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti1962/2017/NNF milik REZA PUTRA PRATAMA Alias REZA Bin MANS YUR positifmengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa dengan demikain
11 — 0
sedang nafkah yang menjadi kewajibannya dihutang, sampai kapania membayarnya, sedangkan sejak saat itu dan esok hari istri meski makan danmenjalani hidup sendiri dengan merawat anaknya, dan kepada siapa ia mengadu jika iatidak bisa makan, apakah hakim akan berdiam diri dengan alasan suami menjatuhkantalak telah sesuai haknya;Menimbang, bahwa selain itu secara umum apabila suami isteri terjadiperceraian, maka istri lebih banyak menjadi pihak yang sangat lemah dan dirugikanserta menjadi korban, dengan demikain
33 — 9
kuntungan, akan tetapi sebelum Narkotika jenisshabu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan padasaat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu dan padasaat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa tidak bisa menjukan surat ijin untukmemiliki, membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dalammenerima Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenangterutama dari Menteri Kesehatan RI dengan demikain
16 — 1
,dari pasal tersebut Majelis Hakim mengapresiasi dengan cara bagaimanaperempuan yang ditalak oleh suaminya, kemudian sesudah itu diliputi olehsuasana menderita, baik secara pisik maupun psikis, terutama kebutuhan untukseharihari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tidaklah benar seorang suamimenjatuhkan talak sedang nafkah iddah dan uang mutah yang menjadikewajibannya dihutang, sampai kapan ia membayarnya, sedangkan sejak saat itudan esok hari isteri Sudah harus menjalani hidup sendiri, dengan demikain
126 — 29
Dengan demikain maka unsur inimenjadi terbukti.Ad.2.
31 — 23
Demikain pula tidak jelas, mana objek yang dimintaoleh Penggugat untuk dikosongkan, karena dalam posita gugatanpun tidakada yang menjelaskan tentang mana objek sengketa dalam perkara aquo ;Hal 9 dari 70Maka dari angka 1 5 jelas gugatan Penggugat adalah gugatan kabur(Obscuur Libel)7.
Demikain pula tidak jelas, mana objek yang dimintaoleh Penggugat untuk dikosongkan, karena dalam posita gugatanpun tidakada yang menjelaskan tentang mana objek sengketa dalam perkara aquo ;Maka dari angka 1 5 jelas gugatan Penggugat adalah gugatan kabur(Obscuur Libel)7.
Pembanding/Tergugat II : Mardiyah Diwakili Oleh : Samsul Anam SH
Terbanding/Penggugat : Danny Christianto
Terbanding/Turut Tergugat : Eny Wahjuni, SH.
82 — 47
Dengan demikain H. Matadji / H. Ridhoi dan Abdul Bakin harus ikutdigugat dalam perkara ini ;8.
193 — 52
sehingga Penggugat seharusnyamengajukan perpanjangan HGB. tersebut sejak Oktober 1994 Majelis menilaibahwa Peraturan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penghitungan batasakhir tenggang waktu pengajuan perpanjangan HGB dalam perkara inikarena in cassu HGB No. 272 Karang ayu secara hokum dinyatakan berakhirpada tanggal 18 Oktober 1996 sedangkan Peraturan Menteri Agrariatersebut baru terbit dan berlaku pada tahun 1999, sehingga pada tahun 1996ketentuan tenggang waktu tersebut belum berlaku; dengan demikain
35 — 8
Dengan demikain,Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga patutdinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan kePengadilan Tingkat Pertama wajio lebih dahulu diupayakan penyelesaianmelalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang
11 — 2
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasalpasal dari undangundang lain, hanya mengatur tentang nama, umur dan tempat kediaman.Dengan demikain eksepsi Tergugat tidak menyangkut pokok perkara ataukewenangan atau sesuatu yang di atur dalam undangundang secara formal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsiTergugat tidak perlu Majelis pertibangan lebih lanjut.
52 — 28
No. 292/Pdt.G/2019/PA.CrpP.6 dan P.7 telah bermeterai cukup dan telah di nazageln Kantor Pos,namun tidak ada aslinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, yangmerupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna(volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) maka harusdinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiisteri sah, menikah pada tanggal 23 April 2008, dengan demikain,Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalamperkara
56 — 22
Dengan demikain uraian tentang dalildalil Gugatan Penggugat tersebut di atas jelasmencerminkan keberatan Penggugat atas penetapanpenetapan, suratsurat dan /atau relasrelas yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Depok, dan bukanlahmerupakan kompetensi Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri JakartaSelatan) sebagaimana dimaksud dalam UU Peradilan Umum, sehingga PengadilanNegeri Jakarta Selatan ataupun Pengadilan Negeri lainnya tidak memilikikewenangan memeriksa dan mengadili serta memutus Gugatan
MOHAMMAD FAUJI RAHMAT, SH, MH
Terdakwa:
ABDULLAH Alias AB Bin REJAB
40 — 6
Bahwa dari ujilabotarorium sebagaimana bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP18.097.99.20.05.0268.K tanggal 20 April 2018 diketahui bahwa sampel yang diujidari barang bukti di atas mengandung Metamfetamine;Menimbang, bahwa dengan demikain maka terbukti bahwa barang bukti 1(satu) buah botol kaca yang disita dari Terdakwa masih terdapat sisasisa NarkotikaGolongan menurut Undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa tidak dapatmembuktikan
84 — 22
syaratsyarat ini tidak terpenuhi maka isri tidak wajibdiberi nafkah;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat rekonpensitelah meninggalkan rumah bersama yang disediakan Tergugat rekonpensi ketempat lain tanpa ijin Tergugat rekonpensi yang tidak dapat dibenarkan secarahukum maka Penggugat rekonpensi dapat dikategorikan istri yang nusyuzmaka Penggugat rekonpensi tidak berhak nafkah madhiyah dari Tergugatrekonpensi, dengan demikain
Terbanding/Penuntut Umum : PURKON ROHIYAT
42 — 17
duluan, karena Terdakwa tersinggungdan secaraspontanitas terjadi perkelahian satu lawan satu dimanaTerdakwa SURATNO alias BONO berhadapan dengan korban ANTONI,sedangkan saksi ARDIN berhadapan dengan saksi ALI bin Meja, karenaTerdakwa SURATNO alias BONO terdesak dipegang leher bajunya olehkorban ANTONI yang memang ecara pisik jauh lebih besar dan tinggibadannya dan juga dari segi usia jauh lebih tua dibanding TerdakwaSURATNO alias BONO, lalu menarik keris yang ada di sakinya danmenusuk korban ANTONI, demikain
31 — 8
berlaku.Bahwa Penggugat mohon agar hartaharta almarhumah SAPIAH bintiUBIT di bagikan kepada masingmasing ahli warisnya sesuai denganhukum yang berlaku.Bahwa upaya damai sudah pernah di lakukan, baik oleh keluargamaupun dengan melibatkan orang tua Gampong namun paraTergugat tidak merespon dengan baik, bahkan membiarkanpersengketaan ini terjadi, oleh karena itu Penggugat mengajukangugatan pembagian harta bersama/gonogini dan harta bawaan/pusaka yang ditinggalkan oleh almarhumah SAPIAH binti UBIT.Bahwa dengan demikain
128 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor SE. 13/MEN/SJHK/2005 = tanggal7 Januari 2005, Pemohon Kasasi/Tergugat dapat melakukanPHK seketika tanopa penetapan dari Pengadilan HubunganIndustrial;Bahwa dengan demikain pertimbangan Judex Facti yangmengharuskan mendapatkan penetapan terlebin dahulu tidaksesuai dengan amanat dari Pasal 60 ayat (8) huruf i PKBPT. Amstrong Industry Indonesia, dan Pasal 171 UU Nomor 13Halaman 18 dari 30 halaman.
41 — 11
Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.berhasil namun demikain telah tercapai kesepakatan tentang hak asuh anakyang pada intinya anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK,umur 10 tahun diasuh oleh Pemohon sedangkan anak pertama Pemohon danTermohon yang bernama ANAK, umur 13 tahun dan anak ketiga yang bernamaANAK, umur 3 tahun diasuh oleh Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnyamendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang akan tetapiPemohon belum memperoleh
83 — 14
(seluas dua belas ribu tiga ratus meterpersegi) maka dengan demikain gugatan penggugat harus dinyatakanabscuur libel / error objecto sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima.