Ditemukan 71 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-08-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 14/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 11 September 2013 — DAENG MANUNGGENG; MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
7729
  • 14/G/2013/PTUN-TPI
    dalam perkara ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang ditebitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batamdalam Bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 07 September 2004Surat Ukur Nomor 00560/2004 terletak di Jalan Hang Lekiu Kecamatan Nongsa Kota BatamPropinsi Kepulauan Riau Luas 34. 663 m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tigameter persegi) tertulis atas nama PT. .WAHANA CIPTA PRIMASEJAHTERA;Menimbang bahwa, setelah diteliti secara cermat ternyata surat gugatan Nomor: 14
    /G/2013/PTUNTPI, adalah sama Subjek dan Objeknya dengan perkara Nomor : 10/G/2013/PTUNTPI yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang pada tanggal 28 Agustus 2013 dalam Pemeriksaan Persiapan, yang amarnyamenyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Daluarsa;Menimbang bahwa, karena Subjek dan Objeknya sama dengan perkara yang telahdiputus maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak dapat memeriksa,memutus perkara yang sama 2 (dua) kali (NEBIS IN
    IDEM));Menimbang bahwa, karena Subjek dan Objek dalam perkara Nomor : 10/G/2013/PTUNTPI yang sudah diputus sama dengan perkara Nomor : 14/G/2013/PTUNTPI makaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan bahwa perkara No.14/G/2013/PTUNTPI juga diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana Putusan dalam perkara Nomor : 10/G/2013/PTUNTPI;Menimbang bahwa, karena perkara yang diajukan perkaranya sama Subjek danObjeknya maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
    Tanjung Pinang menyatakan gugatanperkara Nomor 14/G/2013/PTUNTPI juga diajukan setelah lewat waktu sebagaimana diaturdalam pasal 62 (1) huruf e UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang No. 51tahun 2009; 22 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cence nnn nn neMenimbang bahwa, karena gugatan diajukan dua kali terhadap Subjek dan Objeksama , dan gugatan gugatan Penggugat diajukan lewat waktu maka Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang memutus dengan Penetapan ini menyatakan gugatan tidakberdasar
Register : 25-04-2013 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 14/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 29 Mei 2013 — Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak Negeri VS Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan; Drs. H. ISKANDAR HASAN, SH.,MH
7821
  • 14/G/2013/PTUN-PLG
    PUTUS ANNOMOR: 14/G/2013/PTUNPLG "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkanPutusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RELAWAN PEMERSATU ANAKNEGERI (LSM
    /G/2013/PTUNPLGUntuk selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT ;MELAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATANBerkedudukan Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring PalembangDalam hal ini memberi Kuasa kepada. ...........................1.M.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/G/2013/PTUNPLG tertanggal 30 April 2013, tentang Penunjukan MajelisHakim;. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 14/G/2013/PTUNPLG tertanggal 30 April 2013, tentang Penetapan HariPemeriksaan Persiapan; .
    Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 14/G/2013/PTUNPLG, tertanggal 8 Mei 2013, tentang Penetapan HariSidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini; Halaman 3 dari 45 Putusan No. 14/G/2013/PTUNPLG4. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:14/G/2013/PTUNPLG, tertanggal 23 Mei 2013, tentang dikabulkannyaPermohonan Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini; 5.
    Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyatanyatadibuat TERGUGAT tidak abstraktetapi berwujud Pembatalan Surat TergugatNomor : 24/Kpts/KPUProv006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentangPenetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syaratdalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi SumateraHalaman 5 dari 45 Putusan No. 14/G/2013/PTUNPLGSelatan tahun 2013.
Register : 24-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2013/ PTUN-BKL
Tanggal 2 Oktober 2013 — MARNIDA, S.Pi. melawan BUPATI KAUR
6014
  • 14/G/2013/ PTUN-BKL
    PUTUSANNOMOR : 14/G/2013/PTUNBKL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut, dalam perkara Antara : .........
Register : 27-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 30 Juli 2013 — H. ADLAN ADNAN Melawan Kakantah Kab. Rokan Hilir
8519
  • 14/G/2013/PTUN-Pbr
Register : 08-02-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 14/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 19 Juni 2013 — Dra.Ellen Ida Lumongga Simanjuntak : Kpl.Kantor Pertanahan Kota Medan
4611
  • 14/G/2013/PTUN-MDN
    PUTUSANNomor : 14 / G/ 2013 / PTUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertamadengan acara biasa telah memberikan putusan sebagai berikut, dalam sengketaantaraDRA.
    Put.14/G/2013/PTUN.MDNKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; Berkedudukan di JalanJend. Besar A.H. Nasution Pangkalan MasyhurKota Medan. Dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya : 1. DRS. HISKIASIMARMATA., Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara. 2. ROTUA NOVIYANTI, S.H., Kepala SubSeksi Perkara Pertanahan. 3. HARIS SYAHBANAPASARIBU,S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara. 4. SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, S.H.,Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.5.
    Pertanahan KotaMedan Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution Medan,pekerjaan Pegawai negeri Sipil, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 61/SK12.71/II/2013tertanggal 21 Februari 2013, selanjutnya disebutSCDAQAL oe eee ee cece eee ee cette eee eeeeeeeeteeeeeeeeee TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas :1.Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2013, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan padatanggal 8 Februari 2013 dengan Regiter Nomor: 14
    /G/2013/PTUN.MDN,sebagaimana telah dinyatakan sebagai Gugatan Bersih pada tanggal 14DRE ZAC mmm2.
Register : 28-01-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 14/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 2 Juli 2013 — PT. BAKRIE INVESTINDO;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIA BUDI SATU
16869
  • 14/G/2013/PTUN-JKT
    PUTUS ANNOMOR : 14/G/2013/PTUNJKT. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : PT. BAKRIE INVESTINDO, diwakili oleh M.
Register : 19-08-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 111/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 25 September 2013 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RELAWAN PEMERSATU ANAK NEGERI (LSM REPAN) vs KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN, cs.
6312
  • M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding; ---------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2013 yang dimohonkan banding;------ - Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000;- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); --------------------------------
    Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor : 14/G/2013/PTUNPLG tanggal 29 Mei 2013; 3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh pihakpihak, dan saksisaksi yang berkenaan dengan perkara ini; 4.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 111/PEN.HS/2013/PT.TUNMDN, tanggal 18 September 2013tentang Penetapan Hari Sidang; ===TENTANG DUDUK SENGKETAnoone Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinanresmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:14/G/2013/PTUNPLG, tanggal 29 Mei 2013, yang amar selengkapnya berbunyisebagai berikut; nnn enn nnn nnn nnn enn
Register : 23-08-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 117/B/2013/PTTUN.MDN
Tanggal 24 September 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN vs Dra. ELLEN IDA LUMONGGAN SIMANJUNTAK
6429
  • M E N G A D I L I:- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 14 / G / 2013 / PTUN . MDN, tanggal 19 Juni 2013, yang dimohon banding;- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );
    Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 14/G/2013/PTUN.MDN, tanggal 19 Juni 2013;3.
    Berkas perkara, surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dansurat surat yang berkenaan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalamsalinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 14/G/2013/PTUN.MDN, tanggal 19 Juni 2013, yang amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Eksepsi:1 Menolak Eksepsi Tergugat.Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan
    /G/2013/PTUN.MDN, tertanggal 19 Juni 2013,Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, KuasaTergugat / Pembanding menyatakan banding, dan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan membuat Akta Permohonan Banding Nomor: 14/G/2013/PTUN.MDN, tanggal 26 Juni 2013, yang ditandatangani Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Medan dan Kuasa Tergugat / Pembanding bernama: SyafridaAyulita Siregar, S.H, dan diberitahukan kepada pihak lawan, melalui SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: = 14/
    G/2013/PTUN.MDN,tertanggal 26 Juni 2013;Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding atau Kuasa Hukumnya tidakmengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing masing pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:14/G/2013/PTUN.MDN, tertanggal 31 Juli 2013;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan yang dimohonkan
    Nomor: 51 Tahun 2009,tentang peradilan tata usaha negara, dan semua ketentuan hukum, peraturanperundang undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa ini ;MENGADILIe Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor:14/G/ 2013 /PTUN .
Register : 02-10-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 03-04-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 162/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 5 Desember 2013 — ARSYAD LIS vs ARHAN HALIM, Cs
6212
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/G/2013/PTUN-PBR, tanggal 30 Juli 2013, yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :14/G/2013/PTUNPBR, tanggal 30 Juli 2013 ;4.
    mengemukakan alasan bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah keliru dalam mempertimbangkandan menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 14/G/2013/PTUNPBR. tanggal30 Juli 2013, karena tidak mempertimbangkan alasanalasan hukumPembanding/Penggugat oleh karena itu Pembanding/Penggugat memohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 14/G/2013/PTUNPBR, tanggal 30 Juli 2013 dan mengadili sendiri serta memtuskan
    Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:14/G/2013/PTUNPBR. tanggal 30 Juli 2013 ; danMENGADILI...MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensiseluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat menerbitkan :01.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:14/G/2013/PTUNPBR. yanggal 30 Juli 2013;3.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:14/G/2013/PTUNPBR, tanggal 30 Juli 2013, yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yangdalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, ( dua ratus limapuluh ribu rupiah ) ;Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: KAMIS, tanggal 05Desember...14Desember 2013 oleh Kami: MAS KU RI, SH.
Register : 25-06-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 95/B/2014/PT.TUN.MKS
Tanggal 21 Agustus 2014 — BUDI TUMEWU, Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT/PEMBANDING; M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU Selanjutnya disebut sebagai.........TERGUGAT/TERBANDING; 2. MOH. FAHRUDIN YUNUS. SH Selanjutnya disebut sebagai.................................................... ...........................TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING; 3. ANDI ASRI, ST, Selanjutnya disebut sebagai..................................................... ...........................TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING;
3914
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ---------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2013/PTUN.PL. tanggal 24 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.
    No. 95/B/2014/PT.TUN Mks.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 95/Pen/2014/PT.TUN.MKS tanggal 30Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/G/2013/ PTUN.PL tanggal 24 Pebruari 2014 ;3 Berkas perkara banding yang di dalamnyaberisikelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimanatersebut dalam Bundel A
    dan Bundel B serta suratsuratlain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Palu Nomor : 14/G/2013/PTUN.PL tanggal 24 Pebruari2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMENGADILI:DALAM EKSEPSIe Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 diterima mengenaikompetensi absolut;DALAM POKOK
    /G/2013/PTUN.PL dengan alasanalasan yang pada pokoknya sebagaiberikute Bahwa Majelis Hakim Judex factie telah melanggarasas sederhana, cepat dan biaya ringan sebab jikabenar Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangmengadili sengketa a quo, jauh sebelumnya sejaksengketa diajukan, Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Palu berdasarkan pasal 62 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 harus menyatakan gugatan aquo tidak termasuk kompetensi Peradilan Tata UsahaNegara dan Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 77
    /G/2013/PTUN.PL. tanggal 24 Pebruari2014 haruslah dikuatkan di tingkat banding ;Hal. 11 dari 12 hal.
    /G/2013/PTUN.PL. tanggal 24Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;e Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuktingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.
Register : 13-01-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 12/B/2014/PT.TUN.SBY.
Tanggal 12 Maret 2014 — DWI ISTANTO vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
11155
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/G./2013/PTUN-KPG. tanggal 22 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ;-------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----------------------------
    /G./ 2013/PTUNKPG. tanggal 22 Oktober 2013 yang dimohonkan banding besertasuratsurat lainnya yangBe rtaliain $=2se senna eene tee tt eeePenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 12/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Maret 20145tentang Penetapan HariTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/G./ 2013/PTUNKPG. tanggal 22 Oktober 2013 yang dimohonkan banding beserta
    /G./ 2013/PTUNKPG. tanggal 22Oktober, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPS :22 ne rne nen n nce nn ence cece ecccceceennense Menerima eksepsi Tergugat ; nnn nn nn nn nen nnn nenDALAM POKOK SENGKETA : 5222 22022222 nn renee nnn nnc nce1.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000, (seratus enam puluh~ satu ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama, PengadilanTata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/G./2013/PTUNKPG. tanggal 22 Oktober2013 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat /Pembanding telahmengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara
    /G./2013/PTUNKPG. tanggal 22 Oktober 2013, ternyata diajukan tidakmelampaui waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 UndangUndangNomor 5 tahun 1986 jo.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :14/G./2013/PTUNKPG. tanggal 22 Oktober 2013 yang dimohonkanICLIAG) eee eeeeeeeene sere ereareee ee eemeren tee eearasE HH aEE oR3.
Register : 03-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 146 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.
Tanggal 25 Februari 2014 — - MANUEL ROBERT ISHAK KUMAAT, PENGGUGAT/PEMBANDING ; ----------------------------- M E L A W A N : - REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO, TERGUGAT/TERBANDING ; -------------------------------------------
3810
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; --------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo. tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 23 September 2013 ; 3.
    Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel Bserta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaanmengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mdo,tanggal 23 September 2013 dalam sengketa antara kedua belah pihak,yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI:DALAM EKSEPSI
    demikian pihakTergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; Menimbang, bahwa = sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani olehWakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggalGi Gen 200 yj ects enn SEETENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor : 14
    /G/2013/PTUN.Mdo. tersebut diucapkan dalam sidangHal 4 dari 17 hal Put.No.146/B/2013/PT.
Register : 03-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 203/G/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 21 Januari 2014 — M MARGONO vs I. BUPATI GROBOGAN II. SUYATNO
7524
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 14 / G/ 2013 / PTUN.SMG tanggal 26 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;--- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------------------------
    Berkas perkara beserta surat surat lain yang berhubungan dengan sengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 14/G / 2013/PTUNSMG. Yang amarnya sebagai berikut ; Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Sengketa:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    /G/2013/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 26 Agustus 2013 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat /Pembanding dan Kuasa Tergugat /Terbanding serta Kuasa Tergugat II Intervensi /Terbanding ;Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 5 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 September 2013 sesuai Akta PermohonanBanding Nomor: 14/G./2013/PTUN.
    /G/2013 / PTUN.SMGtanggal 26 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinanputusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, serta surat surat lainnya, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 telah sepakatberpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar
    , makapertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding oleh karena itu berdasarkanhal hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 14/G/2013/PTUN.
    /G/2013 / PTUN.SMG tanggal 26 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikianlah diputuskan dalam =frapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa Tanggal21 Januari 2014 oleh kami SLAMET SUPARJOTO.SH.M.Hum Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Register : 02-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 60/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Mei 2014 — GUBERNUR BALI vs KOMANG KARNAWAN, SE
6315
  • Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tanggal 8 Januari 2014 Nomor : 14/G/2013/PTUN.Dps. yang dimohonkan banding ; -----MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat/ Pembanding ; ----------------DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; ----------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat
    Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ditINgkKat Danding 5 =2=s=eesese seen neeeeee seen nenereeeneen etPenetapan Ketua Majelis No.60/Pen/2014/PT.TUN.Sbytanggal 12 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang ; Keterangan' saksisaksi Tergugat/Pembanding danPenggugat/Terbanding dalam berita acara persidanganSalinan resmi putusan Pengadilan Tata UsahaHal2 dari 14 hal. putusan Nomor : 60/B/2014/PT.TUN.SBYNegara Denpasar Nomor: 14
    /G/2013/PTUN.Dps.tanggal 08 Januari 2014 yang dimohon banding,beserta surat surat lainnya yang bertalian ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaanduduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Denpasar Nomor : 14/G/2013 /PTUN.Dps. tanggal 08 Januari 2014beserta surat surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat
    (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Denpasar Nomor : 14/G/2013/PTUM.Dps. tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum"TiRIGIELG EL,
Register : 12-02-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 37/B/2014/ PT.TUN.MKS.
Tanggal 22 Mei 2014 — - UNIT KERJA FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (FSP KEP KSPSI), PENGGUGAT/PEMBANDING; ------------------------------ M E L A W A N : - KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PANGKEP, TERGUGAT/TERBANDING; --------------------
279
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;----- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :14/G/2013/PTUN.MKS., tanggal 15 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sebagai berikut;---DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut;------------------------DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;------- Menghukum
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 15 Agustus 2013 ;3.
    Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A danbundel B serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketaTENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 15 Agustus 2013 dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:1.
    No. 37/B/2014/PTTUN.MKSPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 OktoberTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 14/G/2013/PTUN.Mks. dibacakan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15Agustus 2013 tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaHukum Tergugat dan Putusan tersebut telah diberitahukan kepada parapihak pada tanggal 27 Agustus 2013;Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sesuaidengan Akte
    /G/2013/P.TUN.MKS harus dikuatkan dengan perbaikan alasanpertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar;Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembandingadalah menyangkut pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama dan sudah memasuki substansi pokok perkara maka keberatanPenggugat/Pembanding yang relevan dengan pengambilan putusan initelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar;Menimbang, karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar
    dikuatkan maka Penggugat/Pembanding dibebankan untukmembayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkatbanding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuanketentuanhukum yangberkaitan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor :14/G/
Register : 11-03-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/PLW.DIS/2013/PTUN.SBY
Tanggal 1 April 2013 — ESTI WAHYUNI melawan KEPALA KANTOR WILAYAH PAJAK DJP JAWA TIMUR III, KEPALA PAJAK PRATAMA PARE, KEDIRI
8037
  • Bahwa objek Perlawanan adalah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN.
    /G/2013/PTUN.
    Menolak Perlawanan atas Penetapan Dismissal Nomor: 14/G/2013/PTUNSBY. yangditetapkan pada tanggal 27 Pebruari 2013 untuk seluruhnya;2. Menguatkan Penetapan Dismissal Nomor: 14/G/2013/PTUNSBY. yang ditetapkanpada tanggal 27 Pebruari 2013;3.
    a UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebutdiberikan dalam perkara gugatan Nomor: 14/G/2013/PTUN.
Register : 03-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/TUN/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — I. BUPATI KARAWANG., II. YAHYA VS I. DEDI MULYADI, DKK., II. TATANG, DKK;
12075 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 244/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 25 Februari 2014yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 14/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 17 Juli 2013, dinhubungkan denganadanya pennasalahan yang sama yaitu penggelembungan suara yang terlebihdahulu telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang dengan PutusannyaNomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Krw tanggal 3 Juni 2013 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap maka hal tersebut telah membuktikan
    Dengandemikian maka telah terbukti banhwa benar Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor : 14/G/2013/PTUN.BDG tanggal 17 Juli2013 telah salah dan keliru dan telah melampaui batas kewenanganHakim dalam memutus perkara serta bertentangan dengan UndangUndang serta Peraturan Hukum lainnya.Keberatan Ad 3:Bahwa amar ke4 (empat) Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tertanggal 17 Juli 2013, Nomor: 14/G/2013/PTUNBDG yangharus dilaksanakan eksekusinya tersebut telah memerintahkan: Memerintahkan
    Putusan Nomor 179 PK/TUN/2016bilamana Judex Juris Mahkamah Agung RI berpendapat lain selanjutnya demiadanya kepastian hukum bagi para pihak diharapkan dalam putusannyamemberikan pertimbangan hukum berupa petunjuk hukum terhadappelaksanaan eksekusi amar ke4 (empat) Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tertanggal 17 Juli 2013, Nomor 14/G/2013/PTUNBDGtersebut;Demikian pula selanjutnya, demi mencegah agar dikemudian hariPemohon Peninjauan Kembali (Bupati Karawang) tidak dinyatakan olehpengadilan
    Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13Tahun 2014 tentang Desa, serta belum adanya undangundang dan atauPeraturan Hukum tentang Pegelaran Pilkades Ulang sebagaimanadimaksud dalam amar ke4 (empat) Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tertanggal 17 Juli 2013, Nomor 14/G/2013/PTUNBDG,maka demi hukum Pegelaran Ulang Pilkades dalam perkara ini dipastikanakan membutuhkan anggaran biaya yang cukup besar dan anggaranuntuk keperluan tersebut pada saat ini juga tidak ada dipersiapkan untukkeperluan
    Dengen demikian maka telah terbukti bahwa benarPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor14/G/2013/PTUN.BDG tanggal 17 Juli 2013telah salah dan keliru dantelah melampaui batas kewenangan Hakim dalam memutus perkaraserta bertentangan dengan UndangUndang serta Peraturan Hukumlainnya.Bahwa amar ke4 (empat) Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tertanggal 17 Juli 2013, Nomor 14/G/2013/PTUNBDG yangharus dilaksanakan eksekusinya tersebut telah memerintahkan: Memerintahkan kepada Tergugat
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — BUPATI KARAWANG, DK VS H. ALWI JABARUDIN, DK
4612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 374 K/TUN/2014244/B/2013/PT.TUNJKT. yang telah menguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tanggal 17 Juli 2013 Nomor:14/G/2013/PTUN.BDG. adalah sebagai berikut:MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.Nomor : 14/G/2013/PTUN.BDG Tanggal 17 Juli 2013 yangdimohonkan Banding;.
    (satu) s.d baris 11(sebelas) :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkasperkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung, Nomor :14/G/2013/PTUN.BDG.
    Pada waktu memberikan kesaksian saya Menjelaskanbahwa hak pilin pada penghitungan kartu suara ada 5.438Suara dan saya menerangkan bahwa pemenangnya SdrYAHYA dengan meraih suara terbanyak dari ke 7 CalonKades, tetapi hal tersebut ternyata tidak di muat di dalamPutusan Perkara PTUNBDG Nomor : 14/G/2013/PTUNBDG tersebut ;9.
    /G/2013/PTUNBDG yang telah dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 25 Februari 2014, Nomor :244/B/2013/PT.TUN.
    JKT yang telah menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 14/G/2013/PTUNBDG tertanggal 17 Juli 2013 yang dimohonkan Kasasi tersebut;MEMORI KASASI PEMOHON KASASI IlALASANALASAN KEBERATAN KASASI :Bahwa Pemohon Kasasi Il sangat berkeberatan terhadap Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 25 Febrari 2014, Nomor :244/B/2013/PT.TUN. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung tanggal 17 Juli 2013, Nomor 14/G/2013/PTUNBDG tersebutyang selengkapnya
Register : 03-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PT PEKANBARU Nomor 69/PID.B/2014/ PTR
Tanggal 30 April 2014 — DAENG MANUNGGENG Bin Alm. DAENG MAGASING
3211
  • Oleh sebab itu, mengacu pada Pasal63 ayat (4) Undangundang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, kami Penasihat Hukum terdakwa kembali mengajukan gugatanterdaftar dalam register perkara nomor 14/G/2013/PTUNTPI tanggal 30Agustus 2013 ;Bahwa gugatan perkara nomor : 14/G/2013/PTUNTPI tersebut pada tanggal04 September 2013 telah ditetaokan TIDAK DAPAT DITERIMA dengan alasanNE BIS IN IDEM ( pertimbangan hukum halaman 2 paragrap 3 ) ( copy putusannomor 14/G/2013/PTUNTPI terlampir ) ;Bahwa
    alasan NE BIS IN IDEM dalam penetapan nomor 14/G/2013/PTUNTPItanggal 04 September 2013 saling bertentangan dengan alasan karena lewatwaktu untuk mengajukan gugatan dalam putusan nomor 10/G/2013/.PTUNTPI28 Agustus 2018 ;Bahwa gugatan perkara nomor : 10/G/2013/PTUNTPI tersebut, belum pernahdiperiksa pokok perkaranya.
    Dengandemikian putusan nomor 10/G/2013/PTUNTPI tanggal 28 Agustus 2013 salingbertentangan dengan Penetapan nomor 14/G/2013/PTUNTPI ;Bahwa atas putusan yang saling bertentangan tersebut, kami kuasa hukumterdakwa telah mengajukan banding terdaftar Akta Permohonan Bandingnomor 13/G/2013/PTUNTPI tanggal 9 September 2013 ( copy surat bandingnomor 13/BDG/2013/PTUNTPI terlampir ) ;Hal. 7 dari 22 hal.
Putus : 10-12-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 10 Desember 2014 — PT. PCI ELEKTRONIK INTERNASIONAL VS TITIS RULITA BUSANA
7026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralasan hukumuntuk dipertimbangkan, karena tidak tepat atau tidak mungkin kewajiban dari PT.Raja Indosin Simandolak (RIS) dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat I, danTergugat III, secara tanggung renteng, oleh karenanya Tergugat I mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang Pihak;Eksepsi Tergugat II:Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Bahwa sebagaimana di dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 14
    /G/2013/PHI.PN.TPL, tertanggal 11 Juni 2013, Penggugat telah menggugat 3 (tiga) Pihak,antara lain: PT.
    Raja Indosin Simandolak (RIS) dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II,dan Tergugat Ill, secara tanggung renteng, oleh karenanya Tergugat Il mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang Pihak;Eksepsi Tergugat III:Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Bahwa sebagaimana di dalam gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 14/G/2013/PHI.PN.TPI., tertanggal 11 Juni 2013, Penggugat telah menggugat 4 (tiga) Pihak
    Raja Indosin Simadolak (RIS) dibebankankepada Tergugat I, Tergugat I, dan Tergugat Ill, secara tanggung renteng, olehkarenanya Tergugat IIJ mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterimakarena kurang pihak;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan putusan Nomor 14/G/2013/PHI.PN.TPI., tanggal 27 November 2013, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi