Ditemukan 83 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-07-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 1 Oktober 2013 — H. HAERUDIN Melawan 1. PANITIA PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TALAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN 2. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TALAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
8038
  • 22/G/2013/PTUN-SRG
    PUTUSANNOMOR : 22/G/2013/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan Acara Biasa, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut di bawahIni, dalam sengketa.
    Antara, ton=Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUNSRGMenimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak tercatat dalamPutusan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan danmenyampaikan perbaikan gugatan sebagaimana telah disarankan MajelisHakim sejak Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus2013 sampai dengan Pemeriksaan Persiapan
    dimaksud dalam ayat (2) huruf a itutidak bersifat memaksa, maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengantidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterimakalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaikiQUQaLaNNY a." sssennasnsemssee nreennsesaser neieseenses nonienenner nna nTMenimbang, bahwa faktanya Penggugat tidak dapat menyempurnakangugatannya dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejakHalaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor : 22
    /G/2013/PTUNSRGdiberinya saran perbaikan gugatan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20Agustus 2013 hingga Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 24September 2013.
Putus : 16-12-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 22 / G / 2013 / PHI / PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2013 — MARTHEN EDISON DIMU
13440
  • 22 / G / 2013 / PHI / PN.KPG
    PUTUSANNOMOR: 22/G/2013/PHI/ PN.KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperselisihan hubungan industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :MARTHEN EDISON DIMU, umur 38 tahun, eks pekerja PT. SARANAAGRA GEMILANG Cabang Kupang, beralamat di JIn.
    selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT ; ~ w Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat surat dalam perkara ; Telah meneliti buktibukti surat ; Telah mendengar kedua belah pihak beserta saksi saksinya ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada tanggal 09 Juli 2013 dibawah registerNomor : 22
    / G / 2013 / PHI / PN.KPG, telah mengemukakan hal hal sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak 03 Januari 2011 denganmenerima upah sebulan Rp. 910.000 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;.
Register : 17-12-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 154/B/2013/PT.TUN.MKS
Tanggal 7 April 2014 — 1. Drs. ALEX TANGKE LEMBANG, 2. ANDI ZAINSAB, 3. KR. TANGKELEMBANG, SE, PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ; ------------------------------------ M E L A W A N : - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, TERGUGAT/TERBANDING ; --------------------
7127
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ; ---------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 24 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp
    Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 24 Juli 2018 ; 3.
    Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan B,serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar No. 22/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 24 Juli 2013 dalam sengketakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDalam EKsepsi :
    Usaha Negaraoleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa danmeneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang bersangkutan antaraHalaman 3 dari 6 hal.Put.154/B/2013/PT.TUN.MKSlain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :22/G/2013/P.TUN.Mks, berita acara sidang, alat bukti surat para pihak dansaksi para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dalam
    /G/2013/P.TUN.Mks haruslah dikuatkan ; 2 220 neocon nnn roe ec ennaMenimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 22/G/2013/P.TUIN/Mks, tanggal 24 Juli2013 dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yangkalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkarayang timbul di kedua tingkat Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dalam amar putusan
    ini ; Mengingat, Pasalpasal dari Undangundang Nomor 5 Tahun 1986,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 9Tahun 2004 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :22/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 24 Juli 2013 yang dimohonkan bandingLQTS
Register : 17-01-2014 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 17 / B / 2014 / PT TUN. SBY
Tanggal 26 Februari 2014 — SYAIFUDIN, SH. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3215
  • MENGADILI Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; ------------------- Menguatkan.4 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 22 / G / 2013 / PTUN.
    SBY.Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutusperkara tersebut pada tingkat banding ; 020 20207Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :22 / G/ 2013/PTUN.
Register : 07-04-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 63/B/2014/PT.TUN.MKS
Tanggal 3 Juli 2014 — - Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, SH. MH. PENGGUGAT/PEMBANDING ; --------------------------- M E L A W A N - KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI MALUKU PERIODE 2013 – 2018, TERGUGAT/TERBANDING ; --------------------------
227
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ; --------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 22/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan
Register : 03-12-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 204/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 16 Januari 2014 — ABDUL GANI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan 1. SUMIATI TANDY, Dkk
7516
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 4 September 2013 yang dimohon banding; -------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-------------
    Il INTERVENSI 2 / TERBANDING;; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah M@Mbaa, : nn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabayaNomor 204/PEN/ 2013/ PT.TUN.SBY, tanggal 16 Desember tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara ini di tingkatbanding. 222222 22 =Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22
    /G/2013/PTUN.SBY. tanggal 4 September 2013 yang dimohonkanbanding beserta suratsurat lainnya yang bertalian.TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Memperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G./2013/PTUN.SBY. tanggal 4 September 2013 yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketasebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadiansebagai berikut : nn nnn nnn nn nnn nnn nnn
    Pembanding sebagai pelapor pada waktu itu;Hal 9 dari 19 Halaman Put 204/B/2013/PTTUN SBYsedangkan dalam pokok sengketa Tergugat/Terbanding membantah gugatanPenggugat/Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwaTergugat II Intervensi 2 / Terbanding menyangkal dan menolak seluruh dalildalil gugatan, kecuali yang dengan tegastegas diakui secara tertulis dalamjawabannya atas pokok perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor: 22
    /G./ 2013/PTUN.SBY.tanggal 4 September 2013, telah mengadili dengan amar putusan yangberbunyi sebagai berikut :MENGADILI : DALAM EKSEPSI 5
Register : 11-06-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 120/B/2014/PTTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2014 — GUBERNUR BALI vs I NENGAH PRADANA PUTRA , S.Sos
6419
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding ; ------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ; --------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA1.
    Berkas perkara yang terdiri dari : Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Suratsurat Bukti, Keterangan Saksisaksi ,Memori Banding serta Kontra memori Banding ; 3.
    /G/2013/PTUN.Dps tanggal 7 April 2014 , danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding denganSurat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 8 April2014 ; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 7Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar padatanggal 9 Mei 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor
    :22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 13Mei 2014 ;Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya keberatanterhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dpstanggal 25 Maret 2014 , dengan mengemukakan alasanalasan yang pada pokoknya sebagaiberikut : == === ===Tentang EksepSi : 777222 222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn neee Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan putusan halaman 42 alinea2 dan 3, yang pada pokoknya :...... berdasarkan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2013/PTUN Dps tanggal 25 Maret 2014; 3.
    Nomor :22/G/2013/PTUN.Dps dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 25 Maret 2014 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding sesuai dengan AktaPermohonan Banding Nomor : 22/G/2013/PTUN.Dps tanggal 7 April 2014 , dengandemikian Permohonan Banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari serta dilakukansesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 123 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986sebagaiamana
Register : 14-07-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 109/B/2014/ PT. TUN. MKS
Tanggal 8 Oktober 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, Sekarang sebagai PEMBANDING; ------------------------ II. PT. KEBUN SARI, sekarang sebagai PEMBANDING ; ----------------------- M E L A W A N HERRY A. RASYID, sekarang sebagai TERBANDING ; -------------------------
3719
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding tersebut ; ------------------------------------------ Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :22/ G/2013/PTUN.PL., tanggal 08 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dan; ----------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------
    Salinan resmi putusan Pengadilan Tata usaha Negara Palu Nomor : 22/G/2013/PTUN. PL., tanggal 08 Mei 2014 ; 3.
    Kebun Sari ; Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.702.500, ( dua juta tujuhratus dua ribu lima ratus rupiah );Menimbang, bahwa, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonanbanding sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 22/G/2013/PTUN.PL.
Register : 24-02-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 43/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 15 April 2014 — Ir. H. FRENCY AMIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Cs
190117
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ----------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 12 Desember 2013; ------------------------------- MENGADILI SENDIRI- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; -------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Alang-Alang Lebar tanggal 27 Desember 1994, Gambar
    / G/ 2013/ PTUNPLG, tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding; 3.
    /G/2013/PTUNPLGmasingmasing pada tanggal 19 Desember 2013; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 30 Januari 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang pada tanggal 30 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan DanPenyerahan Memori Banding Nomor: 22/G/2013/PTUNPLG masingmasingtertanggal 30 Januari 2014; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori
    :22/G/2013/PTUNPLG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariKamis, tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri Penggugat/Pembanding, KuasaTergugat/Terbanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan bandingpada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 sesuai dengan Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:22/G/2013/PTUNPLG tanggal 18 Desember 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan
    /G/2013/PTUNPLG tanggal 12 DesemberHalaman 6 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUNMDN Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding haruslahditolak, karena pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya sudah tepatdan benar; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksamaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUNPLGtanggal 12 Desember 2013 beserta suratsurat lain dalam berkas perkara dan MemoriBanding dari Penggugat/Pembanding
    /G/2013/PTUNPLG tanggal 12 Desember 2013; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat /Pembanding tersebut,Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mempelajari secara seksamaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 22/G/2013/PTUNPLGtanggal 12 Desember 2013, beserta suratsurat bukti dari kedua belah pihak dan saksiHalaman 17 dari 21 halaman Perkara No. 43/B/2014/PT TUNMDNsaksi serta suratsurat lain dalam berkas perkara
Register : 06-02-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 32/B/2014/PT.TUN.JKT.
Tanggal 3 April 2014 — H. Rusliansyah DKK ( 5 ORANG ).; I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN.; II. PT.KARET MANTEP.; III. PT. SEMBADA MAJU SENTOSA.; IV. Ir.YUGO SALIM.;
5124
  • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 32/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :22/G/2013/PTUNBJM tanggal 07 Nopember 2013; 3 Berkas perkara Nomor 22/G/2013/PTUNBJM tanggal 07 Nopember 2013yang dimohonkan banding dan suratsurat lain
    /G/2013/PTUNBJM tanggal 07 Nopember 2013 telah diberitahukan kepada KuasaHukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Terbanding, melalui Surat PemberitahuanPutusan Nomor: 22/G/2013/PTUN.BJM, tanggal 07 Nopember 2013;Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat/Para Pembandingmengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2013/PTUN.BJM. tanggal 20 Nopember 2013 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan
    /G/2013/PTUNBJM tertanggal 24 Desember2013, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2013/PTUNBJMtanggal 07 Nopember 2013 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;e Menolak semua alasan keberatan Pembanding; e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2013/PTUNBJM tanggal 07 Nopember 2013; e Membebankan
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2013/PTUNBJM tanggal 07 Nopember 2013; 5.
    ; Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor 22/G/2013/PTUNBJM tanggal 07 Nopember 2013 ParaPenggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana terbuktidalam Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2013/PTUNBJM tanggal 20Nopember 2013; Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan bandingyang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 20 Nopember 2013 denganPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2013/PTUNBJMtanggal
Register : 17-09-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 208/B/2013/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Desember 2013 — CHANDRA SYARIF, S.ST.Pi; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA;
2314
  • /G/2013/PTUNJKT tanggal 19 Juni 2013; Berkas perkara Nomor : 22/G/2013/PTUNJKT beserta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 22/G/2013/PTUNJKT tanggal 19 Juni 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDalam Penangguhan : 0Menolak Permohonan Penanggugan Penggugat ; Dalam Eksep5i : nnnnnnnnnnn nena
    /G/2013/PTUNJKT tanggal 28 Juni 2013 dan permohonan banding tersebut telahHal.3 dari 7 hal.
    No. 208/B/2013/PT.TUN.JKTdiberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor : 22/G/2013/PTUNJKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013;Bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penggugat/ Pembandingtidak mengajukan Memori Banding, dengan demikian Tergugat/Terbanding jugatidak mengajukan Kontra Memori Banding; Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara
    sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat BerkasPerkara Nomor : 22/G/2013/PTUNJKT masingmasing tertanggal 12 Juli 2013;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 19 Juni 2013 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat/Terbandingtanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya;Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dengan kuasanyayang bernama Mukhlis Ahmad,
    S.H. mengajukan permohonan banding atasputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juni 2013,sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2013/PTUNJKT yang dibuat dihadapan Plt.
Register : 11-05-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
PT HONEYMOON PROPERTIES
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
Ir. I GUSTI NGURAH OKTAVIANUS ARIF SUBAGIO
19779
  • Sebab apa yang didalilkan oleh SyaifudinSH untuk membatalkan HGB 203 telah diuji secaracermat oleh putusan Majelis Hakim PTUN Mataramdalam perkara No. 22/G/2013/PTUN.MTR; Bahwa sebagaimana diketahui, dalam perkara No.22/G/2013/PTUN.MTR, Syaifudin SH bermaksud membatalkan HGB 203 maupun HGB 204 milik Penggugat.Dalam perkara tersebut, Syaifudin SH mendalilkandirinya sebagai pihak yang dirugikan akibat adanyaHGB 203, karena mengaku sebagai pemilik yang sahatas bidang tanah yang telah terdaftar pada
    /G/2013/PTUN.MTR,yang menolak Gugatan Syaifudin telah berkekuatanhukum tetap, mestinya dapat dijadikan pertimbanganbagi Tergugat untuk tidak menerbitkan ObjekSengketa.
    Sebab apa yang didalilkan oleh SyaifudinSH untuk membatalkan HGB 203 telah diuji secaracermat oleh putusan Majelis Hakim PTUN Mataramdalam perkara No.22/G/2013/PTUN.MTR; Bahwa sebagaimana diketahui, dalam perkaraNo.22/G/2013/PTUN.MTR, Syaifudin SH bermaksudmembatalkan HGB 203 maupun HGB 204 milikPenggugat.
    Karena bidang tanah yang terdaftar pada HGB203 telah diterbitkan Tergugat dengan melewatiprosedur yang benar sesuai ketentuan hukum yangberlaku, bahkan telah diuji baik kebenaran formilmaupun materiilnya melalui Putusan PengadilanTata Usaha Negara Mataram No. 22/G/2013/PTUN.MTR. yang telah berkekuatan hukum tetap.
    pada bagian sisi bagian timuryang berbatasan dengan sempadan pantai;bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 22/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 31 Oktober 2013(vide Bukti P8) jis.
Register : 16-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
PADLANSYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
NURUL HIDAYAH
322157
  • Bahwa dari hasil sidang Pemeriksaan Setempat dalamPerkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :22/G/2013/PTUN.BJM dapat diketahui bahwa tanah milikPENGGUGAT tersebut adalah termasuk didalam lokasi tanahHak Guna Bangunan Nomor : 4 Tahun 1985 atas nama PT.KARET MATEP yang telah berakhir masa berlakunya sejaktanggal 16 Juli 2005 dan Hak Guna Bangunan Nomor : 7 Tahun1990 atas nama PT.
    /G/2013/PTUN.Bjm tanggal 7 November 2013 halaman87)12.
    /G/2013.
    BJMSalim yang merupakan salah satu pihak dalam sengketa Nomor :22/G/2013/PTUN.
    BJMMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menyelaraskandengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinsebelumnya yaitu Putusan Nomor : 22/G/2013/PTUN.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs. HARRY INDRIATI, S.T.
7932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Menimbang, bahwa amar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaPutusan Nomor 22/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Juli 2013, adalah sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 133/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman DisiplinAtas Nama Harry Indriati, S.T., NIP 19820531 200901 2 001;3.
    /G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 1 Juli 2013 yang tidakdihadiri Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali baru diberitahukankepada Tergugat (BAPEK) Pemohon Peninjauan Kembali melaluisurat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta NomorW.2.TUN/2915/HK.O6/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 (bukti PK1terlampir) dan surat pemberitahuan tersebut baru dikirim olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ke kantor postanggal 16 Juli 2013 (bukti PK2 fotokopi tanda terima kiriman postanggal cetak 16 Juli 2013 terlampir
    Perlu diketahui bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta perkara Nomor 22/G/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Juli 2013Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori Kasasi tanggal 2Agustus 2013 sementara putusan kasasi tanggal 2/7 Maret 2013(menduhului Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaperkara Nomor 22/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 1 Juli 2013).
    Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/TUN/2013,tanggal 27 Maret 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 22
    /G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Juli 2013:MENGADILI KEMBALI,Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali,yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Dr.
Register : 19-05-2016 — Putus : 16-09-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/TUN/2016
Tanggal 16 September 2016 — PT. KEBUN SARI vs HERRY A. RASYID DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU;
3938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini membuktikan bahwagugatan Penggugat adalah kabur dan salah objek;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PaluNomor 22/G/2013/PTUN.PL, Tanggal 8 Mei 2014 adalah sebagai berikut:A. Dalam Eksepsi;a. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:B. Dalam Pokok Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 55 PK/TUN/2016 Menerima Permohonan Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding tersebut:; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 22/G/2013/PTUN.PL., Tanggal 8 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut,dan;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembandingtersebut;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara
    /G/2013/PTUN.PL,Tanggal 8 Mei 2014;MENGADILI SENDIRI,Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:Dalam Pokok Sengketa:1.
    /G/2013/PTUN.PL yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan tersebutdisertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut pada tanggal 26 Februari 2016;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29Februari 2016, kKemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan JawabanMemori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara
    (vide, petitum gugatan poin 2 dan 3, Hal. 8 Putusan No. 22/G/2013 / PTUN.
Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pid/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — WASITO NAWIKARTHA PUTRA
10957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .: C1040/VIII/2002/PMT/RESTAPALU tanggal 29 Agustus 2002 di dalam persidangan Pengadilan TataUsaha Negara dalam perkara Nomor 22/G/2013/PTUN PL danpemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian bagi saksi H.
    Kebun Sari; Bahwa ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu Nomor 22/G/2013/PTUN PL juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 68 K/TUN/2015 tanggal 10 Maret 2015 menyatakan batalSertifikat HGB Nomor 127 Tahun 2002 tertanggal 26 September 2002,atas nama PT. Kebun Sari;Hal. 6 dari 10 hal.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 14 Agustus 2014 — PIMPINAN PT. TIRTASARI SUMBER MURNI (Indodes) VS EKA SAPTA GINTING, S.H.,
4119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau perlawanan;Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 22/G/2013/PHI.PN.Mdn tanggal 17 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisionil: Menolak gugatan
    Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PT.TIRTASARI SUMBER MURNI (Indodes) tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Nomor 22
    /G/2013/PHLMdn tanggal 17 Juli 2013Hal. 7 dari 8 hal.
Register : 13-07-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALU Nomor 305/Pid.B/2018/PN Pal
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
NANO SUGIATNO, SH., M.H
Terdakwa:
WASITO NAWIKARTHA PUTRA
14425
  • KEBUNSARI diwakili oleh terdakwa selaku Direktur di dalam persidangan perkaraNomor : 22/G/2013/PTUN PL di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.Bahwa dalam putusan Nomor : 22/G/2013/PTUN PL pada pokoknyamenyatakan bahwa terhadap SHGB No.127 tahun 2002 dibatalkan danmemerintahkan Badan Pertanahan Kota Palu untuk mencabut SHGB No.127tahun 2002 dan dalam salinan putusan Nomor : 22/G/2013/PTUN PL bahwayang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, antaralain: Menimbang bahwa apabila dicermati
    Pol : C1040/VIII/2002/PMT/ RESTA PALU, tanggal 29 Agustus2002 atas nama IRAWATY LIWANDOUW, diberi tanda T.Il5 yang telahdigunakan oleh terdakwa sebagai alat bukti dipersidangan dalam perkaraNomor : 22/G/2013/PTUN PL di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudahtidak berlaku lagi karena surat tersebut hanya berlaku sampai dengan tanggal12 September 2002 artinya pemakaian setelah tanggal 12 September 2002tidak berlaku lagi atau tidak sah sedangkan terdakwa telah menggunakansurat tersebut pada tanggal
    Pol : C1040/VIII/2002/PMT/RESTA PALU, tanggal 29 Agustus 2002 atas namaIRAWATY LIWANDOUW, diberi tanda T.Il5 dan fotocopy Akta Jual BeliNomor : 20/Akta/1978 tanggal 11 Agustus 1978 yang dibuat di hadapanSOMPAH YUSUF, BA, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Tawaeli selakuPenjabat Pembuat Akta Tanah, dengan Nomor Seri Akta 1373377, tidak dicapstempel, diberi tanda T.Il2 sebagai alat bukti alat bukti dipersidangan dalamperkara Nomor : 22/G/2013/PTUN PL di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,saksi H.
    KEBUN SARI dalam persidangan perkara Nomor :22/G/2013/PTUN PL di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.Bahwa Terdakwa baru diangkat sebagai Direktur PT Kebun Sari pada tanggal19 Desember 2002, sedangkan kejadian pelaporan saksi IRAWATYLIWANDOUW selaku Kepala Cabang PT. KEBUN SARI di Palu atas perintah /instruksi saksi JANE BEATRICE ORAH SENDUK selaku Direktur Utama PT.Kebun Sari yang melaporkan Asli Akta Jual Beli Nomor : 20/Akta/1978 atasnama PT.
    Pol : C1040/VIII/2002/PMT/RESTA PALU, tanggal 29Agustus 2002 atas nama IRAWATY LIWANDOUW, dan fotocopy Akta Jual BeliNomor : 20/Akta/1978 tanggal 11 Agustus 1978 dengan Nomor Seri Akta 1373377,yang digunakan oleh PT kebun sari sebagai alat bukti Tergugat II Intervensi PT.KEBUN SARI dalam persidangan perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN PL dlPengadilan Tata Usaha Negara Palu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang bahwa apakah Terdakwa mempunyai kehendak atau pengetahuanTerdakwa untuk sengaja
Putus : 27-03-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/TUN/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs HARRY INDRIATI, ST
6424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2013/PT.TUN.JKT,tanggal 1 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 133/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 7 Agustus 2012 Tentang Perubahan Jenis HukumanDisiplin Atas Nama Harry Indriati, ST, NIP. 19820531 200901 2 001;3.
    Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 94.000,(sembilan puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTermohon Keberatan/ Tergugat pada tanggal 1 Juli 2013, kemudianHalaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 496 K/TUN/2013terhadapnya oleh Termohon Keberatan/ Tergugat diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 26 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 22/G/2013/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh PaniteraPengadilan
Putus : 05-06-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 03/B/2013/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Juni 2013 — PT. SUPER GLOSINDO INDAH; I.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT; II.GUNADI CHANDRA;
3825
  • Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor : 22/G/2012/PTUN.BDGtanggal 01 Oktober 2012 ;Bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penggugat/Pembanding tidakmengajukan Memori Banding, karenanya Tergugat/Terbanding dan Tergugat IIIntervensi juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihatdan memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraBandung dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage)Nomor : 22
    /G/2013/PTUN.BDG tanggal 28 DesemberTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 22/G/2012/PTUN.BDG yang dimohonkan banding diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 20 September 2012 olehMajelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, KuasaTergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat IIIntervensi ; Menimbang, bahwa isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 22/G/2012/PTUN.JKT tanggal 20 September 2012