Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUN Jpr. Tanggal 24 Januari 2018, yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks.TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor 27/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 24 Januari 2018 dalam perkara keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI; Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi mengenai gugatantelah lewat waktu (da/uwarsa);DALAM POKOK PERKARA;1.

Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks.sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal22 Pebruari 2018;Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat tersebut padaintinya adalah keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor 27/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 24 Januari 2018 dengan alasanbahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuratidak benar dan salah;Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat Il Intervensitelah menyerahkan Kontra

Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks.menyatakan bahwa permohonan banding oleh Penggugat/Pembandingtersebut, sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar mempelajari berkas perkara yang dimohon banding besertaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 27/G/2017/PTUNJpr,tanggal 24 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, dan alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak

/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 24 Agustus 2017 dan telahdiperbaiki pada tanggal 20 September 2017, dimana Penggugat/Pembandingdalam gugatan perkara tersebut telah secara jelas mencantumkan identitas 5(lima) sertifikat hak milik objek sengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang padapokoknya bahwa,gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari, karena sejaktanggal 7 Nopember 2016 sudah diketahui oleh Penggugat sertifikat sertifikatobjek

Putusan Nomor 44/B/2018/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut danternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidakmelemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor 27/G/2017/PTUN Jpr yang diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 tersebutharuslah

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding Pembanding / Terggugat dan Para Tergugata II Intervensi ;------------------------------------------------------------------------------------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 27/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 17 April 2018 yang dimohonkan banding;----------- Menghukum Pembanding / Terggat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 27/G/2017/PTUN Mks tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 27/G/2017/ PTUNMks, tanggal 18 Oktober 2017;3.

Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 27/G/2017/PTUN Mks. tanggal 18 Oktober 2017 dalamsengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi

/G/2017/PTUN Mks. tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut,Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukankepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 sesuai Surat PemberitahuanBanding Nomor 27/G/2017/PUN Mks. tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnyatelah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Oktober 2017 sesuai Tanda TerimaMemori Banding

Nomor 27/G/2017/PTUN Mks, tanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut pada pokoknyamemohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agarmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal18 Oktober 2017 yang dimohon banding dengan alasan sebagaimana dimuatdalam memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2017;Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Tergugatmengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 19 Desember 2017 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan

/G/2017/PTUN Mks yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar;Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Acara Peradilan TataUsaha Negara, permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepadaHal 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 6/B/2018/PTTUN MksPemohon Banding (vide Pasal 123 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara);Menimbang

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Nomor: 27/G/2017/PTUN-PBR., tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding; ------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 27/G/2017/PTUN.PTK. tanggal 4 Januari 2018, yang dimohonkan banding;-------------------------------------------------------

JKTMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama Memori Banding dariTergugatII Intervensi/ParaPembanding, tidakditemukanhal-halbaru yang dapat dipertimbangkan untukmembatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha NegaraJakartaNomor :127/G/2017/PTUN-JKT.tanggal14 Nopember2017tersebut ;-----------------------Menimbang, bahwaoleh karenapertimbangan hukum dan PutusanPengadilan Tata Usaha NegaraJakarta

Nomor127/G/2017/PTUN-JKTsudahtepat dan benar,maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakartaberpendapat PutusanPengadilan Tata Usaha NegaraJakartaNomor127/G/2017/PTUN-JKTtanggal14 Nopember2017yang dimohonkan bandingtersebutharusdikuatkan;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karenaPutusanPengadilan Tata Usaha NegaraJakartadi atasdikuatkan,makaTergugatII Intervensi

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor: 27/G/2017/PTUNBL, tanggal 4 April 2018;4. Berkas perkara dan buktibukti surat yang berhubungandengan sengketa ini;5.

/G/2017/PTUNBI, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat IlIntervensi/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor: 27/G/2017/PTUNBL, tanggal 6 AprilMenimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telahmengajukan Memori Banding tertanggal 19 April 2018 yangMenimbang...diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung, tanggal 25 April 2018 dan telah diberitahukan kepadapihak lawan dengan

Surat Pemberitahuan dan penyerahan MemoriBanding Nomor: 27/G/2017/PTUNBL, tanggal 25 April 2018;Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat IlIntervensi/Pembanding pada pokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut:I.

dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:27/G/2017/PTUNBL, tanggal 8 Mei 2018; Menimbang, bahwa Para Penggugat /Terbanding dalamkontra memori banding pada pokoknya menyatakan sependapatdengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata USaha NegaraMedan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menolak permohonan banding dari Tergugat IlIntervensi/Pembanding untukseluruhnya; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara BandarLampung Nomor: 27/G/2017/PTUNBL

/G/2017/PTUNBL, tanggal 4 April 2018 tersebut telah tepat danbenar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alihPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutusperkara ditingkat banding dan Putusan tersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung Nomor: 27/G/2017/PTUNBL,tanggal 4 April 2018 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkatbanding, maka Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihakyang kalah dalam sengketa ini

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Dwipa Law Firm, beralamat di JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27September 2018;Termohon Kasasi Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikandi atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan PemeriksaanKasasi Nomor 27/G/2017/PTUNKdi, tanggal 18 Desember 2018, yangdibuat oleh

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknyaberisi pencabutan perkara kasasi, karena:1.Mencabut Surat Kuasa terhadap Penasehat Hukum Penggugat untukdan atas nama selaku Pemohon dalam perkara kasasi terhadap PutusanNomor 27/G/2017/PTUNKdi, tanggal 18 April 2018 juncto PutusanNomor 79/B/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 1 Agustus 2018;Menyatakan mencabut permohonan kasasi terhadap Putusan Nomor27/G/2017/PTUNKdi, tanggal 18 April 2018 juncto Putusan Nomor79/B/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 1 Agustus

/G/2017/PTUNKPG);.

/G/2017/PTUN.KPG, tanggal 17 April 2018 jo.

Ishak Bstianboling ( sertifikat 2823 telah di batalkan olen PTUN Kupang denganPutusan No: 27/G/2017/PTUN.KPG, jo. PT. TUN Surabaya Nomor113/B/2018/PT.TUN.SBY, jo.

/G/2017/PTUN.KPG, jo.

Keagungan/ Herman Ladosesual dnegna fakta yang di ajukan olehPembanding/ tergugat hal ini juga di kuatkan dengansaksi Terbanding/ Penggugat yakni Domingguspandu sebagaimana terekam dalam putusan hal. 26.dan juga terekam dalam Bukti T. 19 yakni PutusanPTUN No 27/G/2017/PTUN KPG di mana saksiIshak Ebi Kawa menjelaskan bahwa batas bagianTimur dengan Keagungan/ Cv. Keagungan (LihatPutusan 27/G/2017/PTUN KPG Hal 76).Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor : 85/PDT/2021/PT KPG> Bukti T. 11.

/G/2017/PTUNJKT;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa alasanalasan Gugatan Pelawan terhadapTerlawan, adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :A.

Melanjutkan pemeriksaan perkara Gugatan Tata Usaha Negara No.27/G/2017/PTUNJKT tanggal 31 Januari 2017;5.

/G/2017/PTUNJKT.5 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telahmenyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidakberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraNo.27/G/2017/PTUNJKT., sebagaimana isi Penetapan DismissalHalaman 24 dari 39 halaman Putusan Pkr No. 27/PLW/201 7/PTUNJKTNo.27/PENDIS/2017/PTUNJKT., tanggal 8 Februari 2017(bukti T06).PokokPokok Jawaban TERLAWANBerdasarkan argumentasi hukum diatas maka dapat diambil pokokpokoksebagai berikut:1 Telah terbukti bahwa

dan menyelesaikan perkaraNomor 27/G/2017/PTUNJKT, tertanggal 31Januari 2017 dengan alasanbahwa menurut Pelawan Surat PT Pelabuhan Indonesia II ( Persero )Nomor :HK.56/31/10/I/C.Pska tertanggal 31 Oktober 2016 PerihalPerpanjangan jangka waktu Perjanjian merupakan Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan tidaktermasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang ataubadan hukum perdata;Menimbang bahwa, dari uraian tersebut di atas objek sengketadalam perkara Nomor 27/G/2017/PTUN.JKT menurut Majelis Hakim telahmemenuhi unsurunsur ketentuan Pasal 1 angka 9 dari UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 sehingga Surat Keputusan dimaksud menurutMajelis Hakim adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;Menimbang bahwa terhadap kewenangan absolut Pengadilandalam penetapan Ketua Pengadilan a quo telah diuraikan juga

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai dudukperkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara ManadoNomor 27/G/2017/PTUN Abn. tanggal 15 Maret 2017 dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI :1.

Boling) adalah pemilik tanah obyek sengketa yang telah dialihkan kepada Penggugat VIII;

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 6 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianakperkara No. 27

/G/2017/PTUN.PTK., Tanggal 4 Januari 2018 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.12/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Februari 2019;Mengadili SendiriDalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tentangkompetensi absolut pengadilan;Dalam Pokok Perkara:1.

maka segalaHalaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBRsesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusanint:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal27 Juli 2020 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbarudengan Register Perkara Nomor 27

/G/2017/PTUNPBR, dan telah dilakukanperbaikan formal gugatan pada tanggal 27 Juli 20020;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ObjekSengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah: Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor: 140/PEMKM/129 Tentangdaftar namanama Calon Anggota BPD terpilih dari masingmasing Desa seKecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026 khusus Nomor Urut 20Desa Rantau Sialang Tanggal 26 Maret 2020 (Prabukti Tergugat /ObjekSengketa I); Surat Keputusan