Ditemukan 126281 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 20-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Trk Tanggal 26 Mei 2016 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Amir Nurahman,SH
Terdakwa:
Wahyu Andriawan Bin Adi Winoto
25 — 0
1.Susianik, SH.
2.Amir Nurahman,SH
Terdakwa:
Wahyu Andriawan Bin Adi Winoto
25 — 0
Register : 03-01-2011 — Putus : 28-01-2011 — Upload : 17-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID/2011/PTSMDA Tanggal 28 Januari 2011 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
87 — 0
87 — 0
Register : 17-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 20/Pid.B/2020/PN Atb Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum:
MARIO SAMUDERA SIAHAAN,S.H
Terdakwa:
YOSEP ANTONI Alias YOSEP
120 — 69
MARIO SAMUDERA SIAHAAN,S.H
Terdakwa:
YOSEP ANTONI Alias YOSEP
120 — 69
Dalam pelaksanaannya Badan Usahapemegang Izin Usaha Pengangkutan melakukan jasa pengangkutanBBM kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum ataupunNiaga Terbatas;Bahwa ahli menjelaskan:Sesuai ketentuan pasal 9 dan pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa setiap orang dan/ataubadan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan,Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memilikiIzin Usaha Untuk melakukan~ kegiatan Pengangkutan,Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan
Register : 16-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3028 B/PK/PJK/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 — ESCORINDO JASA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
148 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESCORINDO JASA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3028/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ESCORINDO JASA PRIMA, beralamat di Wisma MitraSunter Lantai 401, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Block C1,Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, yangdiwakili oleh Oggy Hargiyanto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.
Tanggal 20 September 2017Daftar Temuan Pemeriksaan tanggal 26 Juni 2018, Ikhtisar HasilPembahasan Akhir, Risalan Pembahasan, Pemberitahuan HasilPemeriksaan PHP00188/WPJ.21.06/2018 tertanggal 26 Juni 2018,Panggilan untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Masa/Tahun Pajak Januari Desember 2016 tertanggal 11Juli 2018 a quo;Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki Kekuatan hukummengikat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa
Menyatakan Penggugat telah menghitung dan melaporkan sertamematuhi semua kewajiban setoran masa Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa a quo secara benar;9.
biaya perkara ini:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Januari 2019:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put010536.99/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor $3617/WPJ.21/2018 tanggal 21 November 2018 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atasnama PT Escorindo Jasa
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ESCORINDO JASA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
Register : 25-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Trk Tanggal 26 Mei 2016 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Amir Nurahman,SH
Terdakwa:
Wahyu Andriawan Bin Adi Winoto
65 — 15
1.Susianik, SH.
2.Amir Nurahman,SH
Terdakwa:
Wahyu Andriawan Bin Adi Winoto
65 — 15
Register : 18-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 22/Pid.B/2020/PN Atb Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
JHON MERDIOSMAN PURBA, SH
Terdakwa:
FRANSISKO KAUNAN alias FRANS
102 — 56
JHON MERDIOSMAN PURBA, SH
Terdakwa:
FRANSISKO KAUNAN alias FRANS
102 — 56
Upload : 18-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2298 K/PDT/2010 710 — 715 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk mendapatkan Proyek Pengadaan Jasa KonstruksiPembangunan Simpang Susun pada STA 16+600 Jalan Tol Balmera, diMedan, Sumatera Utara dari PT. Jasa Marga (Persero), Penggugat telahmelakukan kegiatankegiatan yang telah mengeluarkan biaya antara lainsebagai berikut :5.1.
Jasa Marga (Persero), yang terjadi5.4.pada masa periode Juni 2005 sampai dengan Agustus 2005, yakni : Menerima dan menghadiri undangan pelelangan berdasarkan suratyang dikeluarkan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Nomor : 17/PANSF.OVL/PDL.CKP.BLM/2005 tertanggal 16 Juni 2005; Mengambil Dokumen Pelelangan dari PT. Jasa Marga (Persero)Nomor : 17/PANSF.OVL/PDL.CKP.BLM/2005 tanggal 20 Juni 2005; Mengikuti rapat untuk menerima penjelasan dari PT.
Jasa Marga(Persero) dan melakukan peninjauan lapangan tanggal 23 Juni 2005; Mengajukan Surat Penawaran ke PT. Jasa Marga (Persero)atas nama Tergugat II (PT.
Jasa Marga(Persero) dengan surat Nomor : 13/PTBS/I/2006 tertanggal 5 Januari 2006,dengan tembusan kepada Kasatgas dan Konsultan (Bukti P10).
Jasa Marga;Bahwa pembayaran ke 3 disebutkan pada saat pembayaran dariPT. Jasa Marga, yang mana tidak melewati tanggal 30 Februari (akhirFebruari) 2006. Begitu juga pembayaran ke 4, disebutkan pada saatpembayaran II dari PT. Jasa Marga, yang mana tidak melewati tanggal 30Maret 2006. Biarpun ada disebut pada saat pembayaran dan Il dariPT.
Putus : 27-03-2006 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123K/TUN/2002 Tanggal 27 Maret 2006 — Drs. Mahdi Salman ; Tim Seleksi akhir LSM Pelaksana program PIDRA propinsi Nusa Tenggara Barat
180 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugatdimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tim Seleksi Akhir LSMPelaksana Program Pidra tanggal 4 Januari 2001 Nomor 06/TU/430/BMS/PDR/I/2001yang menetapkan LSM Pelaksana untuk Kabupaten Dompu adalah LSM Madafaku ;Bahwa Penggugat telah mengikuti pelelangan penawaran Pengadaan Jasa
KonstruksiLSM Pelaksana Program PIDRA Kabupaten Dompu periode 2000 2003;Bahwa.....Bahwa untuk mengikuti Pelelangan Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi LSMPelaksanaan Program PIDRA ( Programme For Participatory Integrated DevelopmentInrainfed Areas ) telah memenuhi persyaratanpersyaratan seperti syarat umum, syaratadministrasi sesuai yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pelelangan;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi LSM SekretarisSatuan Pelaksana Bimas Kabupaten
Titiek Rostati adalah yang menjadi nominasipertama nilai tertinggi adalah penawaran dari Penggugat;Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil nominasi, yang dikeluarkan oleh PanitiaPengadaan Jasa Konstruksi LSM pada tanggal 28 September 2000 No. 09/PAN.LSM/BMS/TX/2000 untuk pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi LSM Program PIDRAKabupaten Dompu Tahun Anggaran 2000 yang menjadi nominasi pertama sebagaipelaksana program PIDRA Kabupaten Dompu adalah LPMP ( Lembaga PengembanganMasyarakat Pedesaan ) dan atau Penggugat
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak cermat dalammenerbitkan keputusan ;Bahwa Pemohonan Kasasi adalah yang menjadi nominasi pertama sebagaipelaksana Program Pidra Kabupaten Dampu berdasarkan Berita Acara hasilnominasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Jasa Kanstruksi LSM padatanggal 28 September 2001Nomor : 09/PAN.LSM/BMS/IX/2000 untukpekerjaan Jasa Konstruksi LSM Pelaksana Program Pidra Kabupaten Domputahun anggaran 2000, jadi seharusnya Termohon Kasasi hanya tinggalmenyetujui
Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (dokurr~en administrasidan,teknis) Pengadaan Jasa Konstruksi LSM Pelaksana Program Pidra tahun 2QQ0 nomor :08~PAN.LSMIBMSII~/2QQQ tanggal 27 September 2QQO dan berdasarkan kriteria penilaiandokumen usaha teknis Pemohon Kasasi sebagai rangking pertama, jelas perbuatan TermohonKasasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak cermat dalam menerbitkankeputusan.I3.
Putus : 11-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2024 K/PID.SUS/2013 Tanggal 11 Juni 2014 — SURYADI alias YADI bin SUKARDI
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-01-2007 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01K/KPPU/2005 Tanggal 15 Januari 2007 — Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ; PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
641 — 563 — Berkekuatan Hukum Tetap
641 — 563 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-02-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2235 K/PID.SUS/2013 Tanggal 7 Februari 2014 — Ir. GATOT SUSANTO bin SUDJITO
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-11-2006 — Upload : 05-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10PK/N/2006 Tanggal 1 Nopember 2006 — Pt. Magnus Indonesia (dahulu Pt. Magnus Surya); Pt. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero)
301 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
301 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-01-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2413 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 Januari 2017 — RIZKYVAN L, TOBING
715 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
715 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Medan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berhubungan dengan tugas dan kewenangannya, dalam kedudukannya selaku Panitia Pengadaan ... [Selengkapnya]
Amir Hamzah 46C Kota MedanSumatera Utara danselaku selaku Rekanan atau Penyedia Jasa dalam Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB pada RSUD Dr.
TOBING bersama sama denganRIDWAN WINATA telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, danePenyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajibmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankegiatan/usaha;b.
Memiliki keahlian, pengalaman, Kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c.
Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yangdiperlukan dalam pengadaan barang/jasa; Pasal 87 ayat (3)Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis; Pasal 118 ayat (1) huruf a, b, dancPerbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksiadalah:Hal. 8 dari 72 hal, Putusan Nomor 2413 K/Pid.Sus/2016a. berusaha
,M.Kes selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada KegiatanPengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr.
Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2646 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 7 Juni 2017 — RUSTAM DUANG SAFI, S.E, dkk
160 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat ... [Selengkapnya]
Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian BusPerintis di Jayapura Nomor 027/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 06Februari antara Jhon Philips Pepuho, S.SiT Kuasa Pengguna AnggaranSatker DLLAJ Papua sebagai pejabat pembuat komitmen denganMetusalak Itaar Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagaipenyedia;6.
Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian BusPerintis di Jayapura Nomor 027/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 06Februari antara Jhon Philips Pepuho, S.SiT Kuasa PenggunaAnggaran Satker DLLAJ Papua sebagai pejabat pembuat komitmendengan Metusalak Itaar Kepala Stasiun Perum Damri Jayapurasebagai penyedia;6.
Direktorat Perhubungan DaratTahun Anggaran 2012 yang disalurkan melalui Dinas Perhubungan ProvinsiPapua, Unit Organisasi Ditjen Perhubungan Darat, Satuan KerjaPengembangan LLAJ Papua, yakni Pengadaan Jasa PengoperasianAngkutan Bus Perintis untuk melayani transportasi masyarakat kecil didaerah terpencil yang belum berkembang dan atau di daerah perbatasanyang dilaksanakan oleh penyedia jasa angkutan Perum Damri StasiunJayapura.
Pemborongan (SPPJP) yang ditujukan kepada Kepala Perum Damri Stasiun Jayapura;Bahwa sebagai tindak lanjut ditandatangani Surat Perjanjian/KontrakKeija Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor027/PLLAJ PAPUA/2012 tanggal 06 Februari 2012 antara TerdakwaJhon Philips Pepuho, S.SIT Kuasa Pengguna Anggaran SatkerHal. 69 dari 86 hal.
Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian BusPerintis di Jayapura Nomor 027/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 06Februari antara Jhon Philips Pepuho, S.SiT Kuasa Pengguna AnggaranSatker DLLAJ Papua sebagai Pejabat Pembuat Komitmen denganMetusalak lItaar kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagaipenyedia;6.
Putus : 08-02-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2406 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 8 Februari 2017 — dr. Hj.SUDARTIK
610 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
610 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Medan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berhubungan dengan tugas dan kewenangannya, dalam kedudukannya selaku Panitia Pengadaan ... [Selengkapnya]
Memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: Pasal5Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsipprinsip sebagai berikut:g.>~ 0 aQ0a0 0 . Efisien;. Efektif;Transparan;. Terbuka;. Bersaing;Adil/ tidak diskriminatif; danAkuntabel.
Pasal6Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harusmematuhi etika sebagai berikut:a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untukmencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuanPengadaan Barang/Jasa;. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaanDokumen Peng. adaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untukmencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;. tidak saling mempengaruhi baik langsung
Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyediabarang/jasa.7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadapimpinan instansinya.8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.9. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepadakepala daerah dengan berita acara penyerahan.10. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.
Memiliki keahlian, pengalaman, kKemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yangdiperlukan dalam pengadaan barang/jasa. Pasal 87Ayat (3)Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
Register : 01-02-2013 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 07 â K / PM-I-03/ AD / II / 2013 Tanggal 21 Maret 2013 — Prada Jasa Satria
17 — 10
17 — 10
Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Jasa Satria, Prada, NRP 3109008141187 tidak dapat diterima.2. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-03 Padang guna dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka
Prada Jasa Satria
PENGADILAN MILITER I03 PADANGPUTUSANNomor : 07 K/ PMI03/ AD / II / 2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer IO3 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : JASA SATRIAPangkat / Nrp : Prada / 3109008141187Jabatan : Ta Mudi Yanrad / Pok koki Kipan AKesatuan : Yonif134/TSTempat tanggal lahir : Medan, 10 Nopember 1987Jenis
Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Jasa Satria, Prada, NRP3109008141187 tidak dapat diterima.2.
Putus : 26-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2014 Tanggal 26 Maret 2014 — LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD
132 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDOBERK Cabang Semarang berdasarkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/09/SPPBJ/2007 Tanggal 20 Juli2007 tentang penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. INDOBERK padapekerjaan pemeliharaan jalan BawangPranten Kecamatan Bawang KabupatenBatang Tahun Anggaran 2007 bersamasama dengan Sdr.
DIL.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1)Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang berbunyi "Setelah pekerjaanselesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak,penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada penggunabarang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.Dengan ditandatangani dokumendokumen diatas yang seolaholahpekerjaan Pemeliharaan berkala jalan BawangPranten Kabupaten BatangTahun Anggaran 2007 sudah sesuai dengan volume
INDOBERK Cabang Semarang berdasarkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 050/09/SPPBuJ /2007 Tanggal 20 Juli2007 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. INDOBERK padaHal. 8 dari 45 hal. Put. No. 239 K/PID.SUS/2014Pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten Kecamatan Bawang KabupatenBatang Tahun Anggaran 2007 bersamasama dengan sdr. KARSO, SIP.
No. 239 K/PID.SUS/2014penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada penggunabarang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.Dengan ditandatangani dokumendokumen di atas yang seolaholahpekerjaan Pemeliharaan berkala jalan BawangPranten Kabupaten BatangTahun Anggaran 2007 sudah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telahditetapbkan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehinggaTerdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD menerima pembayaran sejumlahRp.2.268.514.000, (dua milyar dua ratus
SPM : 289/ spmIs/1.03.1.1/2007 Tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa LUKMAN HAKIMBin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telah menerimapembayaran Pencairan Dana MC 04 dan 05 bulan November danDesember 2007 sebesar 95% pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesarRp.1.011.309.388, (satu milyar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tigaratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan dengan KwitansiHal. 14 dari 45 hal. Put.
Putus : 01-11-2006 — Upload : 01-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 010PK/N/2006 Tanggal 1 Nopember 2006 — PT Magnus Indonesia (dahulu PT Magnus Surya); PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero)
288 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
288 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
117 — 1032 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 1032 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi: Spesifikasi teknis barang/jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Rancangan kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;02090 5Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;Hal. 3 dari 53 hal. Put. Nomor 1987 K/PID.SUS/2016f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasakepada PA/KPA;g.
Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA /KPA dengan Berita Acara Penyerahan;h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanPengadaan Barang/Jasa;j. Menadatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan barang/jasadimulai dan;k.
Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa:Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;b.
Pasal 87 ayat (8) mengatur bahwa:Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaanutama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepadapihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyediabarang/jasa spesialis;c.
Soebrantas mempunyai tugas dan fungsi, sebagaiberikut:a.O20 5Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi: Spesifikasi teknis barang/jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Rancangan kontrak.Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasakepada PA/KPA;Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan
Register : 21-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4571 B/PK/PJK/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — ESCORINDO JASA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ESCORINDO JASA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;