Ditemukan 14943 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Korupsi
Dinas pendidikan dan kebudayaan
Samsudin vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Ir. budiman
Mt vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Kantor dinas pendidikan dan kebudayaan
Sumba timur
Polaris siregar vs menteri pendidikan
Riset dan teknologi (mendikbudristek);;
Francollyn mandalika
Dkk vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Prof. dr. enos taruh
M.pd vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Moch. ojat sudrajat s.
Roni edison
S.sn.
M.sn vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Buttu sarira vs kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten mamasa;
Register : 03-06-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 — ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (''APTISI"), Dkk VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI
234 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (''APTISI"), Dkk VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI
Register : 25-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 27-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 K/TUN/KI/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs 1. ABDUL SALAM ADAM., 2. ARIFIN;;
100 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs 1. ABDUL SALAM ADAM., 2. ARIFIN;;
Register : 13-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 — ., DK VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
112 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DK VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;
54 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;
Register : 02-03-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 — LEMBAGA KERAPATAN ADA ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;
408 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
408 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA KERAPATAN ADA ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;
Register : 03-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/TUN/2021 Tanggal 10 Juni 2021 — ICHSAN THALIB DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
328 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
328 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
ICHSAN THALIB DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
Putusan Nomor 70 PK/TUN/2021DanMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal SudirmanSenayan, Jakarta Pusat;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara BerupaKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 585/KM.6/2016Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara PadaKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tertanggal 30 Desember 2016Beserta Lampiran Khusus Nomor Urut 7, Kode Barang 2.01.01.01.005,NUP 1, Jenis Barang Tanah Bangunan Mess/ Wisma/Asrama, Lokasi Jl.Sriwijaya IV, Desa/Kel. Selong, Kec.
Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 585/KM.6/2016 TentangPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada KementerianPendidikan Dan Kebudayaan Tertanggal 30 Desember 2016 BesertaLampiran Khusus Nomor Urut 7, Kode Barang 2.01.01.01.005, NUP 1,Jenis Barang Tanah Bangunan Mess / Wisma / Asrama, Lokasi Jl.Sriwijaya IV, Desa/Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta, Luas 4357 M?
Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahuluPara Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugattidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahuluPara Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugatditolak untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan tetap berlaku Lampiran Angka 7 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 585/KM.6/2016 tanggal 30 Desember 2016tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara PadaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Register : 08-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2021 Tanggal 23 September 2021 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA KUPANG., 2. PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA;
122 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA KUPANG., 2. PT. TEGUH KARYA SAPUTRA PRATAMA;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG,tempat kedudukan di Jalan S.K. Lerik No.3, KelurahanKelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Novan Erwin Manafe,S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat diKota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.66/XI1/2019, tanggal 11 Desember 2019;ll.
Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa Nomor 05/PPK/SPPBJ/2019, tanggal 15 April2019, Perihal: Penunjukan kepada PT Teguh Karya Saputra PratamaSebagai Penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan BelanjaPengadaan Pakaian Seragam TK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs TahunAnggaran 2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;4.
Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran2019 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi untukmencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor05/PPK/SPPBUJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal: Penunjukankepada PT Teguh Karya Saputra Pratama Sebagai Penyedia UntukMelaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Pengadaan Pakaian SeragamTK. Formal, SD/MI dan SMP/MTs Tahun Anggaran 2019 Pada DinasPendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang;4.
Register : 04-05-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2021 Tanggal 1 Juli 2021 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., 2. MENTERI DALAM NEGERI RI., 3. MENTERI AGAMA RI;
247 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., 2. MENTERI DALAM NEGERI RI., 3. MENTERI AGAMA RI;
Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat;ll.
KementerianPendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolahyang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolahdan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dariKementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; e.
Padasaat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 19501951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H.A Wachid Hasyim danMenteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Bahder Djohanuntuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistempendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan;.
OBJEKPERMOHONAN bertentangan dengan prinsip Pendidikan nasionalyang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilainilai agama,kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutanperubahan zaman.
Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yangmerasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Bersama MenteriPendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan MenteriAgama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025199 Tahun 2021,Halaman 24 dari 41 halaman.
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021 Tanggal 3 Mei 2021 — RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1185 — 1573 — Berkekuatan Hukum Tetap
1185 — 1573 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 11, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat;Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:Dian Wahyuni, S.H., M.ED;Polaris Siregar, S.H., M.H;Lido Cahyadi, S.H;Faizal Muamar, S.H;Dwiartho Berman Gunadi, S.H:oa KF Wn >Indri Harlina Suwandy, S.H;Semuanya adalah Pegawai Pada Kementerian Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikansanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkaitdengan bantuan operasional sekolan dan bantuanpemerintahan lainnya yang bersumber dari KementrianHalaman 8 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;e. Kementrian Agama:1. Melakukan pendampingan dan penguatanpemahaman keagamaan dan praktik beragamayang moderat ke pemerintah daerah dan/atausekolah yang bersangkutan; dan2.
Pasal 32 ayat 1 UNDANG UNDANG DASAR Tahun 1945 yangmenyatakan:Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengahPeradaban Dunia dengan Menjamin Kebebasan Masyarakatdalam Memelihara dan mengembangkan Nilai Nilai BudayanyaC.
Fotokopi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45Tahun 2014 (Bukti P9):10. Fotokopi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah (Bukti P10);11.
Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Yang Maha Esa serta berakhlak mulia berdasarkan pancasila danUndangundang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangberakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia.
Putus : 23-05-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PT MAKASSAR Nomor 397/PDT/2011/ PT. MKS Tanggal 23 Mei 2011 — MASâÃÂÃÂUD bin MEKKA
lawan
- USMAN MARALA, S.Pd
- NURDIN
- KEPALA DESA UGI
- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
62 — 27
62 — 27
MASUD bin MEKKAlawan- USMAN MARALA, S.Pd- NURDIN- KEPALA DESA UGI- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO di Jln.Ahmad Yani No. 27 SengkangKabupatenWaio,semulasebagaiTurutTergugatilsekarang Turut Pembanding Il; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 November2011 Nomor: 397/PEN.MAJ/2011/PT.MKS, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding; 2.
bahwa penggugat mempunyai kebebasan untukmenentukan siapa yang akan digugat sepanjang pihak yang digugat tersebutsecara nyata berselisih hukum dengan penggugat dan setelah mencermatiapa yang didalilkan oleh penggugat : yakni obyek sengketa awalnya ditempati3 perumahan guru dan sekarang hanya satu rumah yang ditempati tergugat Ilsedangkan tergugat menguasai dan menanami pisang tanpa persetujuanpenggugat dilokasi obyek sengketa, sedangkan tiga rumah guru tersebutdidirikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Register : 18-10-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/TUN/2023 Tanggal 21 Desember 2023 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA VS 1. UNIVERSITAS FORT DE KOCK., 2. ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)., 3. PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KESEHATAN INDONESIA;;
127 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA VS 1. UNIVERSITAS FORT DE KOCK., 2. ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)., 3. PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KESEHATAN INDONESIA;;
Register : 07-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 46/PDT/2016/PT KPG Tanggal 17 Mei 2016 —
30 — 17
30 — 17
Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini diwakili Walikota Kupang di Kupang, Cq Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang
PEMERINTAH KOTAKUPANG, dalam hal ini diwakili Walikota Kupang diKupang, Cq Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaKupang, beralamat di Jalan S.K Lerik Nomor 1 Kota Kupang,Nusa Tenggara Timur, 2022222 enon cence cen enn en re none rene eeeDalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARSEL RADJA,SHdan FRIDOM Y.RADJAH,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 4 Maret 2015, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor.85/Pdt/Lgs/K/2015,tanggal O09 Maret 2015 sebagai TERBANDINGsemula
Putus : 02-06-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403 K/Pdt/2022 Tanggal 2 Juni 2022 — SRI MARDIYATI, M.Kom ;
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN c.q.
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DKK
44 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
SRI MARDIYATI, M.Kom ;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN c.q.DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN TINGGIKEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DKK
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -: 49 /Pdt.G/2014/PN.Byl Tanggal 4 Desember 2014 — Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia c/q. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, dkk
57 — 6
57 — 6
Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia c/q. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, dkk
Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia c/g. KantorWilayah Departemen Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah,alamat : Jl. Pemuda No. 134 Semarang, selanjutnyaGISGbuUt SEDAGAL ccecaws sc: cmsewsme rey sumone oa ese mememem er ees aero vee se em Tergugat ;2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Ampel, alamat : Jl. CandidesaCandikecamatan AmpelKab.
Register : 03-05-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 91/Pdt.G/2013.PN.Pbr Tanggal 5 Februari 2014 — Sunariati, Dkk Vs Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dkk
111 — 15
111 — 15
Sunariati, Dkk Vs Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dkk
KEMENTERIAN PENDIDLKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBUKINDONESIABeralamat Jalan Jenderal Sudirman Senayan JakartaPusat Jakarta 10270 selanjutnya disebut...... .. TERGUGAT 2. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU beralamat Jalan Jend. SudirmanNo.460 Pekanbaru Riau selanjutnya disebut.................. TERGUGAT Il3.
Putus : 18-04-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 PK/Pdt/2022 Tanggal 18 April 2022 — KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA vs SUNARIATI, dkk
82 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA vs SUNARIATI, dkk
Register : 22-06-2012 — Putus : 10-12-2012 — Upload : 27-02-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 103/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 10 Desember 2012 — Darni, M.A;Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI
55 — 37
55 — 37
Darni, M.A;Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI
., M.H, Widodo Iswantoro, S.H, Arfa Gunawan, S.Hdan Mansur Munir, S.H, kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum lhza &Ihza Law Firm beralamat di Gedung Citra GrahaLantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.3536,Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 11 Juni 2012, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Melawan :MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat, diwakili oleh kuasanya
Ravii, S.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor49962/MPK/HK/2012, tanggal 16 Juli 2012,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 103/PENDIS/2012/PTUNJKT, tanggal 27 Juni 2012, TentangPenetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11Juni 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 22 Juni 2012, dengan Register Perkara Nomor : 103/G/2012/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 30Juli 2012, Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;Objek Sengketa Tata Usaha Negara ; 200022 20 22002Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri PendidikanDan Kebudayaan
Upload : 27-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 497/Pdt/2018/PT SMG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN lawan FRANSISCA LANA RIANI dkk
73 — 33
73 — 33
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN lawan FRANSISCA LANA RIANI dkk
PUTUS ANNomor 497/Pdt/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1.KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, beralamat diKompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lt. 2,Jl.
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, yang diwakili olehMuhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalamhal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dian Wahyuni, SE., M.Ed., 2. M.Irsan Arief, S.H.M.H., 3. Lido Cahyadi, S.H., 4. Muhammad Ravii,S.H.M.M., 5. Ahmad Mudzaffar, S.H.M.H., 6. Rocky Yohanes, S.H., 7.Rini Wulandari, S.H., 8. Alma Gracia M.P, S.H., 9. Husin, S.H.,semuanya pegawai pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Bahwa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016,Pabuwaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas milik Tergugat tersebut merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) telah dialinkanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Tergugat !)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) (Tergugatl) seharusnya tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Adapunalasannya sebagai berikut:a. Bahwa mengenai siapa saja yang akan ditarik oleh Penggugatmemang menjadi hak Penggugat, akan tetapi harus didasari alasanalasan yang benar menurut hukum dan masuk akal;b.
Pendidikan dan Kebudayaan kepada UniversitasJenderal Soediman Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 3255/UN23/2016, untuk digunakan oleh Tergugat III;c.