Penggugat:
MARTHA TAMBUNAN
Tergugat:
1.PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Balige
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PADANG SIDIMPUAN

BankNegara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasatertanggal 4 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai TergugatI;Halaman 1 dari 19 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Trt2.PEMERINTAH RI c/q MENTERI KEUANGAN RI c/q DIREKTORAT JENDRALKEKAYAAN NEGARA c/q KANWIL DJKN SUMATERAUTARA clq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) PADANG SIDIMPUAN Alamat : Jl.Kenanga No 99. Ujung Padang.

) Padang Sidimpuan) untuk menjualnya (Bukan PelakuUsaha yang memintakepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL) ;Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakanbahwa PelaksanaanPelelangan Yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/FiatKetuaPengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebuttelah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah,Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua

Persetujuanharus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskanandaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri,tetap pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukanPelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang Sidimpuan.2.

Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Medan)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidimpuan) untuk menjualnya(BukanPelakuUsahayang memintakepadaKantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL) :5.

Persetujuan itutidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh Undangundang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalamperjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akandiselesaikan melalui pengadilan negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannyayang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidimpuan.5.

Pembanding/Penggugat : PT Surya Bange bange
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Sumut Cabang Sibolga
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) Padang Sidempuan

Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk, kantor cabang Pariaman
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) PADANG

Penggugat:
CERMANTO SILABAN
Tergugat:
1.PT.bank mandiri (persero) Tbk, cabang pematang siantar
2.KPKNL Padang Sidimpuan
3.Lasti Romauli Silaban
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Tarutung

Bahwa yang seharusnya diminta Lelang adalah Ketua Pengadilan NegeriPadang kepada Kantor Pelayanan Kekayangan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang setelah terlebin dahulu disita olen Pengadilan Negeri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 197 HiR ayat (2) yang menyatakan Penyitaandilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri.4. Bahwa setelah penyitaan oleh Pengadilan Negeri kemudian PengadilanNegeri yang meminta Lelang kepada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang bukan PT.

Bank PUNDI Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang yang disebutsebut Penggugat dalam perkara ini TIDAKDILIBATKAN dalam perkara ini, akibatnya gugatan dalam perkara ini mengalamikekurangan pihak.Dilibatkan PT.

Bank PUNDI Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang dalam perkara ini merupakan suatu keharusan, karena atas alasanhalaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2018/PN.Padg,perbuatan kedua subyek hukum tersebut, Penggugat dapat memiliki tanah sengketa,sehingga dengan demikian tidak dilibatkannya PT.

Bank PUNDI Tbk dan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang haruslah digugat sehingga dengantidak digugatnya PT.

Bank PUNDI Tbk cabang Padang telah di Lelang melalui Kantor Pelayanankekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang yangmana pemenang lelangnyaadalah Tergugat dengan harga lelang terhadap tanah Pengugat tersebut sebesarRp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah).

Penggugat:
1.ENDA MORA
2.MARLINA
Tergugat:
3.Pimpinan PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk Kantor Cabang Khatib Sulaiman
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang

Bank PUNDI, TbkCabang Padang menerangkan di dalam Perjanjian tersebut yaitu DALAMHAL TERJADINYA SENGKETA, MAKA PARA PIHAK SEPAKAT UNTUKMENYELESAIKANNYA MELALUI PENGADILAN NEGERI PADANG,Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 109/PDT/2018/PT PDG.bukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang beralamat di J1. Penntis Kemerdekaan Nomor 79 sehingga PihakPT.

Bank PUNDI, Tbk Cabang Padang yangmengajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang terhadap sebidang tanah dan bangunan berikutturutannya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3325 seluas 119 meter persegiatas nama YUFERNI, terletak di Padang Sarai, Keeamatan Kota Tangah,Kota Padang adalah melanggar AZAS KONSENSUALITAS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagaimana yang disebutkandiatas, sehingga pada hakikatnya PT.

Bank PUNDI, Tok Cabang Padang karena telah terjadi PelanggaranPerjanjian yang diperbuatnya dengan PENGGUGAT, akan tetapi tidakmenyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Padangmelainkan melalui Kantor Pelayanan Kekayangan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 79 ;Bahwa sepatutnya PT.

Bahwa yang seharusnya diminta Lelang adalah Ketua PengadilanNegeri Padang kepada Kantor Pelayanan Kekayangan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang setelah terlebin dahulu disita oleh Pengadilan Negerisebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 HiR ayat (2) yang menyatakanPenyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri ;Bahwa setelah penyitaan oleh Pengadilan Negeri kemudian PengadilanNegeri yang meminta Lelang kepada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang bukan PT.

Bank PUNDI, Tbk CabangPadang yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayangan Negara danLelang (KPKNL) Padang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 200 ayat (1)HiR/Pasal 218 Ayat (1) Rog seperti yang disebutkan diatas ;Bahwa secara JELAS Pasal 200 ayat (1) HiR/Pasal 218 ayat (1) Rbgmenyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang meminta Lelang kepadaKantor Lelang, bukan PT.

Bank Mandir (persero) Tbk Regional II Palembang
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT mendalilkan TERGUGATmelakukan wanprestasi atas perbuatan proses lelang atas obyeksengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang, hal tersebut sebagaimana tersebut dalam dalilGugatan PENGGUGAT pada angka 6, angka 7, angka 9 dan angka11 halaman 2 sampai dengan halaman 4;16.

Bahwa namun dengan tidak dijadikannya KPKNL Padang sebagaipihak yang melakukan proses Lelang atas obyek sengketa danRUSDI ANTONI sebagai pemilik obyek sengketa dan ataumempunyai kepentingan hukum atas kepemilikannya, makaGugatan PENGGUGAT secara hukum menjadi cacat formil yaitukurang pihak;18.

Bahwa hal tersebut, terbukti PENGGUGAT telah mendalilkan dasarhukum dan pengartian istilah Eksekusi Fiat Ketua Pengadilandigunakan untuk dasar hukum atas pelaksanaan lelang yangdilakukan TERGUGAT melalui KPKNL Padang yang merupakandalam dasar hukum dan pengartian istilah Parate Eksekusi,sehingga bertentangan dengan hukum;26.

Padang, namun PENGGUGAT faktanyata tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban atau prestasikepada TERGUGAT terbukti selain dalam waktu yang lama setelahSurat Peringatan keI, Surat Peringatan ke/II & Surat Peringatan keIIIdiajukan kepada PENGGUGAT tidak melakukan apapun atau telahmengabaikan surat peringatan tersebut, Sampai dengan TERGUGATberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakumelakukan lelang melalui KPKNL Padang dengan proses sebagaiberikut : Proses Lelang Pertama pada Hari Kamis

Bahwa selanjutnya KPKNL Padang menetapkan proses lelangdengan Surat No. S358/WKN.3/KNL.01/2019 Tanggal 28 Maret2019;c. Bahwa TERGUGAT atas Surat Penepatan KPKNL Padangmemberitahuakan kepada PENGGUGAT melalui Surat No.0573/BTPNMUR/001/0419 tanggal 1 April 2019;d.

Nomor 116 PK/Pdt.SusBPSk/2018yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen denganmelalui perantara KPKNL Padang berupa:Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 01780 Nagari Kunangan ParitRantang, berupa sebidang tanah perkebunan berikut segaladiatasnya seluas 36.653 m? (tiga puluh enam ribu enam ratus limapuluh tiga meter persegi).

Nomor 116 PK/Pdt.SusBPSk/2018mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBGberlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH Perdata yangmengharuskan lelang melalui pegawai umum PengadilanNegeri;Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo PengadilanNegeri Sawahlunto) untuk memerintahkan kantor lelang untukmenjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara/KPKNL Padang);Bertentangan

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:A.Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha Kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang terhadap agunanyang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaituberupa:Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 01780 Nagari KunanganParit Rantang, berupa sebidang tanah perkebunan berikutsegala di atasnya seluas 36.653 m? (tiga puluh enam ribuenam ratus lima puluh tiga meter persegi).

Bank BRI) Kantor Cabang/KCSijunjung;Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaandari pelaku usaha terhadap jaminan yang menjadi agunan istri dariKonsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 01780 Nagari KunanganParit Rantang, berupa sebidang tanah perkebunan berikutsegala di atasnya seluas 36.653 m? (tiga puluh enam ribuHalaman 5 dari 12 hal. Put.

lelang eksekusi haktanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanpembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit modal kerja yangtelah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu denganmelalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang, yaitu berupa:Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 01780 Nagari Kunangan ParitRantang, berupa sebidang tanah perkebunan berikut segala diatasnya seluas 36.653 m2?

., melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sesuai dengan RisalahLelang Nomor 98/2009, tanggal 14 Juli 2009. Bahwa untuk selanjutnya tanahyang dimaksud di atas disebut sebagai objek perkara;Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1564 K/Pat/2015. Bahwa objek perkara sebelum dilelang oleh PT Bank Danamon Indonesia ,Tbk., Cq.

Divisi Self Employed Mass Market di Pekanbaru melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, adalah milikTergugat I, karena Tergugat telah menjadikan objek perkara sebagaiagunan atas hutangnya pada PT Bank Danamon Indonesia , Tbk., sesuaidengan Perjanjian Kredit Nomor 2378/PK/1340/06/07, tanggal 8 Juni 2007dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 86/2007 tanggal 12 Juni 2007,antara Tergugat dengan PT Bank Danamon Indonesia , Tbk., Divisi SimpanPinjam Cluster Solok, kemudian macet,

sehingga objek perkara dilelang olehPT Bank Danamon Indonesia , Tbk., melalui Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang, tanggal 14 Juli 2009 dan Penggugatadalah selaku pemenang lelangnya;.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;1.Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwa objek perkaradibelinya dari PT Bank Danamon Indonesia , Tok., Cabang Solok melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang;Bahwa seharusnya Penggugat menggugat PT Bank Danamon, Tbk.,Cabang Solok sebagai Tergugat karena Penggugat membeli objekperkara kepada PT Bank Danamon, Tbk., Cabang Solok, sedangkanPenggugat tidak dapat menguasai objek perkara;.

Il diketahui bahwa Penggugat memperoleh objek perkara a quodengan cara mengikuti proses lelang yang dilakukan PT Bank danamonIndonesia , Tok., cabang Solok melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) KPKNL) Padang .

KPKNL Padang
Terbanding/Tergugat III : ERA JAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat / PenggugatRekonpensi;Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Barat c/q Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, beralamat di Jalan PerintisKemerdekaan No. 79, Kota Padang Sumatera Barat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang, jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Padang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Edy Suryanto : Kepala KPKNL Padang;2. Andi Raffiwan : Kepala Seksi Hukumdan Informasi KPKNL Padang;3. Zulfikar Lubis: Kepala Seksi PelayananLelang KPKNL Padang;4. Ayu Fitriaana : Pelaksana pada KPKNLPadang;5.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan PT Bank BNINomor WPD/5/1114/R tanggal 08 Mei 2020, yang bertanggung jawabterhadap tuntutan perdata dan tuntutan pidana atas pelaksanaanlelang adalah PT Bank BNI (Tergugat 1), serta Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan Pejabat Lelangtelah dibebaskan dari segala tuntutan.f.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukankepada KPKNL Padang tanpa mengkaitkan instansi atasannyaadalah keliru dan tidak tepat, Karena secara fakta Tergugat II tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umumtanpa dikaitkan dengan Badan Hukum induknya/atasannyatersebut.

Bahwa dalilPenggugat adalah keliru, karena Tergugat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku mempunyai hak preference/ hakpenuh yang diutamakanuntukmengajukan pelaksanaanLelangEksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Padang (KPKNL Padang)/ Tergugat Il, makagugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat secara hukum adalah errorin persona.f.

, serta Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang dan Pejabat Lelang telah dibebaskandari segala tuntutan;f.Bahwa berdasarkan faktafakta dan ketentuan hukum tersebut, gugatanPenggugat yang diajukan terhadap Tergugat II jelasjelas telah salahalamat (error in persona), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidakdapat diterima.Eksepsi Gugatan Persona Standi Non Judicioa.

Bank Rakyat Indonesia cabang Pariaman
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI, cq MENTERI KUANGAN cq DIRJEN KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG

Pemerintah RI cq Menteri Kuangan RI cq DirektoratJendral Kekayaan Negara (DJKN) cq Kanwil DJKN Riau,Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, tempatkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang Timur,Kota Padang, memberikan kuasa kepada Ali Mahmud, AndyRaffiwan, Ayu Fitriana, Yurista Vipriyanti, berdasarkan SuratKuasa Khusus nomor SKU333/MK.6/KN.8/2019 tertanggalHalaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT.

Pemerintah RI cq Menteri Kuangan RI cq Direktorat JendralKekayaan Negara (DJKN) cq Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat danKepulauan Riau cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang, tempat kedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79Padang Timur, Kota Padang, memberikan kuasa kepada Ali Mahmud,Andy Raffiwan, Ayu Fitriana, Yurista Vipriyanti, berdasarkan Surat KuasaKhusus nomor SKU333/MK.6/KN.8/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 danHalaman 12 dari 6 Putusan Perdata Nomor 56/PDT/2020/PT.

Andy : Kepala Seksi Hukum dan InformasiRaffiwan, KPKNL Padang;S.H., M.H.2. Zulfikar Lubis, : Kepala Seksi Pelayanan LelangS.H. KPKNL Padang;3. Ayu Fitriana, : Pelaksana Seksi Hukum danHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDGS.H.

Informasi Pada KPKNL Padang;4 Yurista : Pelaksana Seksi Hukum = danVipriyanti, Informasi Pada KPKNL Padang;Silselurunnya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di JalanPerintis Kemerdekaan Nomor 79, Padang Timur, Kota Padang,Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKU01/MK.6/WKN.03/KNL.01/2021 Tanggal 2 Februari 2021,Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;Membaca suratsurat yang berkaitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

OBJEK SENGKETA;Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang tentang Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S999/WKN.3/KNL.03/2020tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Lelang Melalui Internet(Aplikasi Portal Indonesia (Clossed Bilding) Tanggal 15 Desember 2020;Il. POSITA GUGATAN;1) Bahwa Penggugat telah melakukan upaya adminisiratif berupaKeberatan kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2020 dan kepadaatasan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020.

Perihal Obscuur LibelBahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang tentang Penetapan JadwalLelang Nomor: S999/WKN.3/KNL.03/2020 tanggal 15 September 2020tentang Penetapan Jadwal Lelang Melalui Internet (Aplikasi Portal LelangIndonesia, closed bidding) yang merupakan Objek Gugatan.

) Padang tentangPenetapan Jadwal Lelang Nomor: S999/WKN.3/KNL.03/2020 tanggal 15September 2020 tentang Penetapan Jadwal Lelang Melalui Internet (Aplikasi PortalIndonesia (Clossed Bilding) Tanggal 15 Desember 2020;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenal kompetensiabsolut;Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDGMenimbang, bahwa walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaandismissal process oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapanoleh Majelis Hakim, Majelis

BURHANUDDIN Kepala KPKNL Padang;2. SRI EVA YORDANINGSIH Kepala Seksi Bantuan HukumKanwil Ill Pekanbaru;3. THAUS SIGIHILMI ARYA PUTRA Kepala Seksi Hukum danInformasi pada KPKNL Padang;4. SYUKRIAH HG Kepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNLPadang;5. YUSMAYATTY M Pelaksana pada KPKNL Padang;6. PRAMUDI HANDIKO Pelaksana pada KPKNL Padang;7.

OBBY IMSYAH MUNTHE Pelaksana pada KPKNL Padang;Pada Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/paraTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , Il di muka persidanganPengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat selaku Debitur, mengajukan permohonan kredit padatanggal 21 Desember

bulan, tidak dibayar oleh Penggugat selaku Debitur kepadaTergugat selaku Kreditur, dimana Tergugat selaku Kreditur menyampaikanteguran secara tertulis kepada Penggugat selaku Debitur sebanyak 1 (satu) kali,agar Penggugat selaku Debitur melakukan pembayaran angsuran bulan Juni s/d bulan Agustus 2010 selama 3 (tiga ) bulan tersebut kepada Tergugat selakuKreditur;Bahwa tanggal 9 Desember 2011 Tergugat selaku Kreditur dengansecara tibatiba meminta TergugatI Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL

) Padang untuk mengumumkan Lelang lEksekusi HakTanggungan No.

Pembanding/Penggugat : CERMANTO SILABAN
Terbanding/Tergugat I : PT.bank mandiri (persero) Tbk, cabang pematang siantar
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Padang Sidimpuan
Terbanding/Tergugat III : Lasti Romauli Silaban
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Tarutung

19 Juni 2014 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Juni 2014 Nomor 151 /PF.Pdt/V1/2014, setelah diteliti kebenarannya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini;LAWAN1 PT.BPR Dharma Bhakti SMAdang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor Padang, dalamhal ini disebut sebagai TERGUGAT I;2 Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 79 Padang, dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT II;Memberi kuasa kepada:1 Muhammad Syukur : Kepala KPKNL

Padang.2 Zainal Abidin Roza : Kepala Seksi Hukum dan Informasi padaKPKNL Padang.3 Thaus Suginimi Arya Putra : Kepala Seksi Pelayanan Penilaian padaKPKNL Padang4 Yusmayetti Mulyani : Pelaksana pada KPKNL Padang.5 Obby Imsyah Munthe : Pelaksana pada KPKNL Padang.6 Cahyo Agung Pambudi : Pelaksana pada KPKNL Padang.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor SKU386/MK.6/2014 tanggal 30 Juni 2014, setelah diteliti kebenaranyaoleh Hakim Ketua Sidang lalu dilampirkan dalam

Menyatakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminanguna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan melalui perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 989, Kelurahan Kubu Marapalam,berupa sebidang tanah perumahan seluas 467 m?

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dari pelaku usahaterhadap agunan yang menjadi konsumen kepada pelau usaha, berupa:Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 989, Kelurahan Kubu Marapalam,berupa sebidang tanah perumahan seluas 467 m?

Nomor 539 K/Pdt.SusBPSK/2017kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumendengan melalui perantara kantor pelayanan negara dan lelang(KPKNL) Padang berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 989, Kelurahan KubuMarapalam, berupa sebidang tanah perumahan seluas 467 m?

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan PelakuUsaha dengan cara melalui Perantara Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang terhadap agunanyang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:Halaman 10 dari 43 Put. Nomor 539 K/Padt.SusBPSk/2017Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 989, Kelurahan KubuMarapalam, berupa sebidang tanah perumahan seluas 467 m?

yang akandan/atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi haktanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan gunauntuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen, dengan cara melaluiPerantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 989, Kelurahan KubuMarapalam, berupa sebidang tanah perumahan seluas 467 m?

) Padang berupa:e Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam,berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m?

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usahadengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang(KPKNL) Padang terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumenkepada pelaku usaha, berupa:Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam,berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m?

Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Padang atas permintaan dari Pelaku Usahaterhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha,berupa:Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan Kubu Marapalam,berupa sebidang tanah perumahan seluas 438 m?

Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan PelakuUsaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Negaradan Lelang (KPKNL) Padang terhadap agunan yang menjadijaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan KubuMarapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m?

Nomor 538 K/Padt.SusBPSK/2017Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Padang, berupa:e Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1048, Kelurahan KubuMarapalam, berupa sebidang tanah Perumahan seluas 438 m?