Pendidikan Nasional, Pasal 4menyatakan :1 Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,nilai cultural dan kemajemukan bangsa.2 Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengansystem terbuka dan multi makna.3 Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan danpemeberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.4 Pendidikan diselengarakan dengan memberikan

Putusan Nomor 41 P/HUM/2014101112penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi yangbertentangan dengan undangundang antara lain : UU No. 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.Bahwa Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakan bahwa materi muatanperaturan

Pendidikan Nasional,jo UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.Menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar DomisiliPerguruan Tinggi, tidak sah dan tidak memiliki keberlakuan hukum.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimanamestinya.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa:1Fotokopi Permendiknas No. 20 Tahun

2011 tentang Penyelenggaraan ProgramStudi Diluar Perguruan Tinggi (Bukti P1);Fotokopi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (BuktiP2);Surat dari Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Swasta di Banyuwangi tanggal18 Februari 2014 (Bukti P3);Fotokopi Surat Nomor 0289/Sek2/RUT/II/2014 tanggal 24 Februari 2014ditujukan pada Dirjen Dikti di Jakarta (Bukti P4);Fotokopi Surat Rektor Untag Banyuwangi Nomor 0306/Sek2/RUT/III/2014tanggal 13 Maret 2014 ditujukan pada Ketua DPR RI di Jakarta (Bukti

Pendidikan Nasional yang menyatakan, Pendidikan diselenggarakansecara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggihak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.Kerugian akibat adanya berlakunya Permendiknas No. 20 Tahun 2011 TentangPenyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi, karena terjadikonflik norma (conflict of norm) dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003Pasal 5 ayat (1)(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu.Pasal 7 ayat (1)(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu.Pasal 11 ayat (1)(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yangbermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.D.

Jika SMK tarafnya sekolahnyasama dengan SMA, bukankah pemilihan sekolah masih menjaditanggung jawab moral dari orang tua untuk memilih sekolahnya samadengan SMP dan SMA;Bahwa,sistem PPDB zonasi bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang sistem pendidikan nasional yang menyatakan;Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu. Bahwa aturan sistem zonasi membuatsiswa tidak bisa memilih sekolahan bermutu.

Namun hasilnya tidak berguna bagi Jenjang sekolahberikutnya;15.Bahwa, ketentuan PPDB sistem zonasi juga bertentangan denganPasal 7 ayat (1) UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan; Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuanpendidikan dan memperoleh informasitentang perkembanganpendidikan anaknya.16.

pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalamHalaman 16 dari 60 halaman.

Foto copy Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20tahun 2003 (Bukti P1);2.

Pendidikan Nasional atauDakwaan keduaPasal 69 (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atauDakwaan ketigaPasal 263 (2 )KUHPMenimbang bahwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsiterhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umumtelah menghadirkan saksisaksi dalam persidangan dan telah didengar keterangan saksisaksi dengan

Pendidikan Nasional atauDakwaan keduaPasal 69 (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atauDakwaan ketiga18Pasal 263 (2 )KUHPDakwaan keempatPasal 266 (1 )KUHPMenimbang bahwa oleh karena ketiga Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara alternatif, yang menurut sistem pembuktiannya Majelis Hakimdiperbolehkan memilih salah satu diantara keempat Dakwaan Penuntut Umum tersebutuntuk dibuktikan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkanfaktafakta yang diperoleh

di persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakimmemandang lebih tepat untuk membuktikan Dakwaan kedua ;Menimbang bahwa Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah Pasal69 (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1 Unsur Barang Siapa ;2 Unsur Dengan Sengaja ;3.

Pendidikan Nasional telah terpenuhi padaperbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan selama proses persidanganberlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasanpembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatanTerdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Menggunakan jazah,sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana (pasal 193 ayat KUHAP), yangmana

Pendidikan Nasional dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGAODIUILI: 241.

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(UU Sistem Pendidikan Nasional) yang menegaskan bahwa, Masyarakatberhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasiprogram pendidikan dan pasal 54 ayat (1) yang menegaskan pula bahwa,Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan,kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasikemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.Diberikan hak Pengawasan dan Evaluasi

Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013Bahwa terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimanadiatur dalam Pasal 8 dan Pasal 54 UU Sistem Pendidikan Nasional sebagaimanadisebutkan di atas. Lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah R.I.

Pendidikan Nasional, jo.

Putusan Nomor 79 PK/TUN/2013Faktanya, penganugerahan tersebut tidak memenuhi persyaratansebagaimana diatur Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, jo.Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 2 ayat (2) PPPedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor HonorisCausa), jo. Pasal 15 ayat (1) Kepmendiknas Gelar dan LulusanPerguruan Tinggi.

Sinar Simelue Baru);Terdakwa tersebut tidak berada tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)KUHP;Atau;Dakwaan Kedua Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1)UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Subsidair :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (2)UndangUndang Negara Republik

Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Atau;Hal. 1 dari 6 hal.

Sebagai contoh waii kelas VII G,Saudari Agustin Giri Hapsari, S.Pd yang jelasmemikul tugas yang strategis dan tanggungjawab yang tidak ringan sehingga harusdijalankan oleh seorang guru yang sudahberpengalaman dan profesional (memilikikualifikasi minimum dan sertifikasi).Tindakan Tergugat tersebut diatas melanggarPasal 42 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan bahwa Pendidik harus memilikikualifikasi minimum dan sertifikasi sesuaidengan jenjang kewenangan

siswa yang tidak naik kelasyaitu : Edy Wijanarko, bahwanilai BahasaIndonesia yang diberikannya tuntas 7 (tujuh),namun ternyata di dalam raport nilai BahasaIndonesianya tidak tuntas 6,8 (enam komadelapan), Nilai nilai dalam raport angkanyasering ditulis bekas dihapus atau di Tipe X,apabila guru malas mendidik, siswa secara17sewenang wenang disuruh keluar dari sekolahseperti menimpa anakPenggugat.; Hal ini menurut Penggugat bertentangan denganPasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun2003. tentang Sistem

Pendidikan Nasional yangmenyatakan bahwa pendidik merupakan tenagaprofesional yang bertugas merencanakan danmelaksanakan proses pembelajaran menilaihasilpembelajaran, melakukan pembimbingan danpelatihan serta melakukan penelitian danpengabdian kepada masyarakat terutama bagipendidik pada perguruan tinggi; 13.

Hai ini tidak sesuai denganPasal 40 ayat 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan bahwa pendidik dan tenagakependidikanberkewajiban pe ee ee ee ee ee eee eeea. menciptakan suasana pendidikan yang bermaknamenyenangkan, kreatif, dinamis dandialogis; b. mempunyai komitmen secara profesionai untukmeningkatkan mutu pendidikandan; c. memberi teladan dan menjaga nama baiklembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengankepercayaan yang diberikan kepadanya; 14.

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi ljazah diberikan kepadapeserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Undangundang Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan formal (pendidikandasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi) diselenggarakan dengansistem terbuka melalui tatap muka. Maka perolehan gelar akademik berupaSarjana Hukum tidak berhak karena tidak sesuai dengan UndangundangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;d. Bahwa Universitas IBNU CHALDUN yang beralamat di JI. Sawo Kecik No. 1(Dr.

BANGUN, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,dan/atau vokasi yang terbukti palsu, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimanadidakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;2.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Mengingat Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1/TerdakwaSAPTUDIN KOMBIH dan Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADAKEJAKSAAN

Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut:1.

Pasal 21 ayat (4) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syarif Syefiada dengan pidanaHal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2010penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwadalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;.

Tahun/15 Februari 1983;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri,Kota Subulussalam;Agama > Islam;Pekerjaan : Petani/Kepala Desa;Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkilkarena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Subsidair : Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Singkil tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:1.

Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;danKedua:Bahwa ia Terdakwa Drs.

ACHMAD HARIYANTO, Msi,terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana tanpa ijinMendiknas mendirikan Stikes Surabaya sebagaimanadiatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 71 jo.Pasal 62 ayat (1) UURI No. 20 Tahun2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tindakpidana penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaankedua melanggar Pasal 378 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Drs.

ACHMAD HARIYANTO Msi dari dakwaan kesatu' melanggarPasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dakwaan keduamelanggar Pasal 378 KUHP ;Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telahmempertimbangan unsur unsur dalam dakwaan kesatumelanggar Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurutJaksa Penuntut Umumadalah keliru dan tidak sependapat ;Alasan alasan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:Pasal

1) berbunyi "Setiap pendidikan formal daninformal yang didirikan wajib memperoleh ijin pemerintahatau pemerintah daerah sedang pasal 71penyelenggaraan Satuan Pendidikan tanpa ijin pemerintahatau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak 1(satu) milyard rupiah ;Dalam Pasal 74 : Semua peraturan perundangundang yangmerupakan peraturan pelaksanaan Undangundang No. 2Tahun 1989 tentang Sistem

PendidiKan Nasional masihtetap berlaku ;Sedang yang mengatur dalam PP No. 60 Tahun 1999 dalamPasal 118 ayat (1) dijelaskan sebagai benkut:Pendirian, perubahan dan penambahan pelaksanaan akademikPerguruan Tinggi didasarkan atas usulan meliputi:.

Pasal 21 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut:1.

Pasal 21 ayat (4) UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syarif Syefiada dengan pidanaHal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2010penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwadalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2. 500, (dua ribu lima ratus rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa setelah mencermati dengan seksamaunsurunsur yang terdapat di dalam Pasal 68 Ayat (2) UU RI Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam kaitannya denganfakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah diutarakanPenuntut Umum di dalam Tuntutannya, maka Penasihat

Dengandemikian secara objektif harus membenarkan telah terbukti Secara sah danmeyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan primair Pasal 68 Ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Aceh Tengah;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ijazah SMP (paket B) tersebuttelah sesual prosedur atau tidak dalam Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut:1.2.Abu Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindakpidana penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hariKamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.30

Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidakmemenuhi persyaratan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangundangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikanadalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan padajalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Nomor 3829 K/Pid.Sus/20191.Menyatakan Terdakwa AL MUNAWARAH bin ABDULLAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanPrimair Pasal 68 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AL MUNAWARAH binABDULLAH selama

2019Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penutut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 68 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidairitasalternatif, maka Majelis Hakim dapat memilin dan mempertimbangkan salahsatu di antara kedua dakwaan a quo yang paling sesuai dengan faktafaktahukum yang terungkap di persidangan dan untuk itu dakwaan yang relevanuntuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 67 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang unsurunsurnya adalah; Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan; Yang

Demikian pula halnya sesuai dengan hasil penyidikan adalahjuga merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan danmenetapkan terhadap siapa akan dilakukan tindakan penuntutan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perobuatan Terdakwatelah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebuttelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

Agung akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagiTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampenyelenggaraan Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket Cdengan baik;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sudah berusia lanjut;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 551 kK/PID.SUS/2018Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUTUMUM

tanggal 16 April 2014. dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwapada pokoknya sebagai berikut :I Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding di dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo, seharusnya menerapkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan/atauUndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;1Bahwa Pemohon Kasasi adalah Ketua Yayasan Servas Mario Foundation yangbergerak di bidang pendidikan dan mendirikan Perguruan Tinggi dalam hal iniUniversitas San Pedro (Unisap);Bahwa Perguruan Tinggi di atur di dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan/atau UndangUndang Nomor 12tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pemohon Kasasi didalam mendirikanUniversitas San Pedro (Unisap

ternyataperkuliahannya dimulai pada bulan Agustus 2011 ;Bahwa bilamana Pemohon Kasasi dianggap bersalah karena telah melakukanpenerimaan mahasiswa sebelum izin dari Dirjen Dikti diterbit, seharusnya yangberwenang untuk menyatakan Pemohon Kasasi bersalah adalah Dirjen Diktidimana kesalahan tersebut merupakan kesalahan administrasi, dengan sanksimelalui tahapan teguran yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti dan kalaupunPemohon Kasasi dianggap bersalah secara pidana, UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional atau UndangUndang Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lah yang lebih tepat diterapkankepada Pemohon Kasasi bukan Pasal 378 KUHP sebagaimana diterapkan olehJudex Facti tingkat pertama maupun Judex Facti tingkat banding;Bahwa perguruan Tinggi diatur secara khusus di dalam UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UndangUndang Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan bagi pihak yang melanggarUndangUndang tersebut dapat dikenakan sanksi

Desember 2017sampai dengan tanggal 20 Februari 2018, ditahan kembali dalam TahananKota sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkilkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional:Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (2)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 7 hal.

IDRIS bersalah melakukanperbuatan tindak pidana Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi,gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsusebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMIDI bin Alm. H. IDRISdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selamaTerdakwa menjadi Tahanan Kota, dengan perintah Terdakwa segeraditahan;3.

. : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 68 ayat (2) Undangundang R.INo. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2010No. Reg.

Perkara : Pdm 049/TNG/04/2010 yang padapokoknya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Sofyan Ahmad, SH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakuka tindak pidana "Menggunakan ijazah yangdiperoleh dari Satuan Pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 68(2) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam surat dakwaanKedua.Menjatuhkan pidana terhadap' terdakwa SOFYAN AHMAD, SH11dengan pidana penjara

kembali.Maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang teruraidiatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember2010 Nomor : 769/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankandalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akandibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal 68 ayat (2) Undang Undang R.I Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional serta pertauranperaturan dan pasal pasal lain dari Undang Undang = yangbersangkutan ;MENGADILIMenerima permintaan banding dari Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15Desember 2010, Nomor : 769/ Pid.B/2010/PN.TNG. yangdimintakan banding tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;19Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dengan didirikannya SMK Toya Anyar di Kecamatan Kubu, KabupatenKarangasem, dan SMK Nusa Dua Bebandem di Desa Bungaya Kangin, KecamatanBebandem, Kabupaten Karangasem, secara aturan Administrasi Penggugat telahmelakukan upaya permohonan jin untuk pendirian SMK Nusa Dua Bebandemtersebut kepada Bupati/ Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan suratpermohonan Nomor 02/YPGW/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012, tetapi lama tidakmendapat tanggapan

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;7.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor005/0230/Disdikpora/tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek BelajarMengajar SMK Nusa Dua Bebandem, Kabupaten Karangasem, maka Tergugat telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melanggar Pasal 4, Pasal 31 UndangUndang Rl.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berdasarkan haltersebut maka Gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat

Pendidikan Nasional.2.

Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021belajarmengajar yang adil tanpa adanya diskriminatif.Berdasarkan halhal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangandengan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional..

Pendidikan Nasional..

Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa:Pasal 3:Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangHalaman 33 dari 41 halaman.

Pendidikan Nasional.5.