dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78421/PP/M.IB/16/2016, tanggal 7 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk dapatmembatalkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor: 00116

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Oktober 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78421/PP/M.IB/16/2016, tanggal 7 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP775/WPJ.19/2015 tanggal 23 April2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor: 00116

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP775/WPJ.19/2015 tanggal 23 April 2015, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor: 00116/207/12/091/14tanggal 30 April 2014, atas nama: PT Trubaindo Coal Mining,NPWP: 01.543.059.8091.000, Alamat: Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai denganHalaman 3 dari 8 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP775/WPJ.19/2015 tanggal 23 April 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor:00116

Bahwa untuk pencatatan kelahiran tersebut yang telah lJewat waktu pada DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu harus mendapat yin /Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ; Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikkan dalam Kartu Tanda Penduduk N.ILK12.5624.251275.0001 tertanggal O7 Januari 2008 dan Kartu Keluarga Nomor125629/04/00116 tertanggal 24 April 2007 ; Berdasarkan uraian dan alasanalasan

Foto copy Kartu Keluarga No. 125629/04/00116 tertanggal 24 April 2007 atas namakepala keluarga ACHMAD SUGENG, Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak KotaSurabaya Propinsi Jawa Timur, (bukti P5) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan buktibukti tersebut diatas Pemohon dipersidangan telah mengajukan saksisaksinya yang telah disumpah sesuai dengan agamanyamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Catatan SipilKota Surabaya ; 222 22222 22 on 22 nn nn ne =Bahwa benar untuk pencatatan kelahiran tersebut yang telah lewat waktu pada DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu harus mendapat yin /Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ; Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak, KotaSurabaya Propinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan dalam Kartu Tanda PendudukN.LK 12.5624.251275.0001 tertanggal 07 Januari 2008 dan Kartu Keluarga Nomor125629/04/00116

SUAPBarat berbatas dengan pemegang SHM No. 00116 an.Risky Ervini. APenggugat Il (Azis Marfa) seluas 10.045 M? berdasarkan SertifikatHak Milik Nomor : 00092 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No.: 93/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec.Wonggeduku Kab. Konawe dengan batasbatas :Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00096 an.HadijahTimur berbatas dengan pemegang SHM No. 00093 an. EkaSaptaSelatan berbatas dengan Kebun Sawit PT.

berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor : 00116 Tanggal 21 Desember 2011 SuratUkur No. : 118/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa TawarolondoKec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batasbatas :Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00118 an. SitiNurbayaTimur berbatas dengan pemegang SHM No. 00091 an.Muh. ApriansyahSelatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SUAPBarat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus.

SitiHartati, S.PdSelatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00116 an.Risky Ervini. SBarat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus. P.RahaPenggugat X (Silondae Simon) seluas 10.056 M? berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor : 00122 Tanggal 21 Desember 2011 SuratUkur No. : 124/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa TawarolondoKec. Wonggeduku Kab.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 atas nama Risky ErviniApriani diberi tanda P7;Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00117 atas nama ST HartatiS.p.d diberi tanda P8;Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2017/PN Unh.9.

Denpasar Barat, KotaDenpasar, seluas 12.266 m2, tertera atas nama Pura Kahyangan TigaDesa Pekraman Serangan Berkedudukan di Kelurahan Serangantertanggal 22 Juni 2007, Surat Ukur No. 00116/Serangan/2007 tanggal20/06/2007, NIB: 22.09.03.06.00126;Halaman 6 dari 32....Putusan Perdata Nomor 188/PDT/2017/PT.DPSHal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan:Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yangberhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagiputusan

DenpasarBarat, Kota Denpasar, seluas 12.266 m2, tertera atas nama PuraKahyangan Tiga Desa Pekraman Serangan Berkedudukan di KelurahanSerangan tertanggal 22 #jJuni 2007, Surat Ukur No.00116/Serangan/2007 tanggal 20/06/2007, NIB: 22.09.03.06.00126;Halaman 7 dari 32....Putusan Perdata Nomor 188/PDT/2017/PT.DPStersebut termasuk mengalihkan, menyewakan, menjaminkan, melelang,dan perbuatanperbuatan hukum lain yang bersifat memindahkan hakkepemilikan, kepada pihak manapun sampai dengan adanya Putusanaquo

Denpasar Barat, KotaDenpasar, seluas 12.266 m2, tertera atas nama Pura Kahyangan TigaDesa Pekraman Serangan Berkedudukan di Kelurahan Serangantertanggal 22 Juni 2007, Surat Ukur No. 00116/Serangan/2007 tanggal20/06/2007, NIB: 22.09.03.06.00126;6. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian No. 21, yang ditandatanganiPENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT pada tanggal 12 Pebruari 2014di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT Il adalah sah secara hukum;Halaman 9 dari 32....Putusan Perdata Nomor 188/PDT/2017/PT.DPS7.

Menyatakan demi hukum penguasaan tanah seluas 100 M2 yaitubagiandaritanah hak Milik Nomor 187/Kelurahan Serangan;NIB.22.09.03.06.00126 sebagaimana terurai di dalam SURATUKUR tanggal 20 Juni 2007 dengan nomor: 00116/Serangan /2007 atas nama pemegang hak PURA KAHYANGAN TIGADESA PEKRAMAN SERANGAN BERKEDUDUKAN DIKELURAHAN SERANGAN tersebut oleh Penggugat Konvensi/Terqugat Dalam Rekonvensi adalah tidak sah;Halaman 16 dari 32....Putusan Perdata Nomor 188/PDT/2017/PT.DPS5.

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untukmenyerahkan tanah dan bangunan seluas 100 M2 yaitu bagiandaritanahhak Milik Nomor 187/Kelurahan Serangan; NIB.22.09.03.06.00126 sebagaimana terurai di dalam SURAT UKURtanggal 20 Juni 2007 dengan nomor: 00116/Serangan /2007atas nama pemegang hak PURA KAHYANGAN TIGA DESAPEKRAMAN SERANGAN BERKEDUDUKAN DI KELURAHANSERANGAN kepadaPenggugatRekonvensi/ TergugatKonvensi secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuanalat negara;7.

putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal20 Februari 2019 Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgl yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :DALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenolak Provisi Penggugat;DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi dari Tergugat;DALAM POKOK PERKARAMengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebahagian;Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan olehPenggugat di Pengadilan Negeri Sungailiat;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116

karena dalam pertimbanganpertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semuakeadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggaptelah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;Menimbang, bahwa sesuai dengan peristiwa hukum yang ada danberdasarkan bukti suratsurat dari kedua belah pihak, antaraTerbanding/Penggugat sebagai pembeli dengan Turut Terbanding/TurutTergugat sebagai penjual, telah terjadi jual beli yang sah atas tanah hak milikSHM No.00116

PROVISI

• Menolak Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebahagian
• Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat;
• Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri sungailiat;
• Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116

Jamhir dan Bapak Ilhamsyah berdasarkan akta jual belliNo.594/019/SGT/2016.Bahwa jual beli tersebut berupa satu bidang tanah berikut bangunan rumahtinggal permanen diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 3239atas nama Turut Tergugat yang terletak Jalan Bukit Semut No. 1 KomplekPemda RT.011 Kelurahan Paritpadang Kecamatan Sungailiat KabupatenBangkaBaBel yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bangka dansetelah dilakukan jual beli tersebut, maka SHM No : 3239 berubah menjadiSHM No : 00116

Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00116 dan Surat Ukur Nomor :00156/B.Betung/2016 dengan luas 478 M? dan Akta PPATS Nomor594/019/SGT/2016 tertanggal 17 November 2013 dibuat oleh KUSYONOHalaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Padt.G/2018/PN SglADITAMA, SH adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari proses jual belliyang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.Dalam ProvisiMenyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunanrumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00116 dan Surat UkurNomor : 00156/B.Betung/2016 dengan luas 478 M* dan Akta PPATS Nomor :594/019/SGT/2016 tertanggal 17 November 2013 dibuat oleh KUSYONOADITAMA, SH.ATAUApabila Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq.

Fotocopy sertifikat Hak Milik no. 00116 atas nama pemegang hak DeslinaHarahap yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenHalaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sg!Bangka (bukti P2);3. Fotocopy kwitansi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (Sseratus dua puluh jutarupiah) dari Sdr. Deslina Harahap kepada yang menerima M. Uzer tanggal 1Oktober 2016 (bukti P3);4.

Uzer (Turut Tergugat) menjualtanah berikut bangunan rumah seluas 478 M2 (obyek sengketa) denganbukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 00116 atas nama M.

Maluku TenggaraBarat, tanggal 06 September 2013, Nomor: 00116/MEYANOBAB/2013.Luasnya : 241 m?.Bahwa dengan dimilikinya sertifikat tanah sebidang ini sama sekali tidakdiketahui oleh Penggugat, setelah Tergugat Il membangun fondasirumahnya dengan ukuran 6x8 m, baru diketahui bahwa Tergugat II sudahmemiliki Surat Sertifikat Tanah.Bahwa timbullah sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan II.

Kepala Desa Tanggal 18 Juli 2017Nomor: 141/56/VII/2017.Menyatakan Surat Sertifikat Tanah Nomor : 00116/MEYANOBAB/2013,sebidang tanah yang luasnya 241 m?

Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 00116, Selanjutnya di beri tanda T1;2. Fotocopy Laporan Kronologis Status Tanah SMP Negeri Kormomolin,Selanjutnya di beri tanda T2; Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa para Tergugat dimukapersidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikanketerangan dibawah janji, masingmasing bernama :1.

Menyatakan Surat Sertifikat Tanah Nomor : 00116/MEYANOBAB/2013,sebidang tanah yang luasnya 241 m?* atas nama Tergugat II adalah tidaksah dan batal demi hukum. Menghukum Tergugat dan Il membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000, (Seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagihsecara sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusanperkara ini.

KepalaDesa Tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 141/56/VII/2017 dan Sertifikat Tanah NomorHalaman 27 dari 37 Putusan Nomor : 31Pdt.G/2017/PN.Sml: 00116/MEYANOBAB/2013, sebidang tanah yang luasnya 241 m?

Bank Bumi Daya C Persem ) Kantor PusatJakara telah menerbikan Bank Garansi Na 20/101/10/00116 teranggal 12 Maret 1997(selanjunya disebu Bank Garansi dengan ketentuanketentuan yang ercanum danditegaskan dalam Sertfikat Bank Garansi itu sendin ;Bahwa Bank Garansi tersebut diterbikan oleh Tergugat baik untuk diri sendii dan atau alasnama Tergugat H adalah didasarkan kepada Peranjian Bank Garansi No.

Persera) No. .29/101/1.0/00116 tangga! 15Maret 1997:2. Pihak Utama yang samayaitu Tergugat I/Tergugat 1! selaku Penerbit BankGaransi sera Tumut Tergugat selaku Pihak yang dijamin dengan BankGaransi danPenggugatselakuPenerimaBankGaransi,3. Mahkamah" Agung RI dalam Putusar Na. 13? KM2000" telahmemutuskan. Bank. Garansi obyek, sengkefa sudah batal demi hukum ataufdak ada lagi dan menolak gugat balk PenggugalPT.

Getaco Uma menuntut agar PersetujuanPenyelesaian Proyek fersebut dibatalkan dan PT Wiaya Karya dihukum membayargani kerugian ditambah bunga, dan supaya Bank Garansi BBD No.29/101/10/00116 tanggal 12 Maret 1997 tersebut dicairkan.232. Perkara No. 254/PdtG/1990/PNJktPst dalam perkara antara PT. Getaco Utamaselaku Penggugat melawan PT. iBank Mandin (Persero.) Kantor Pusat selaku Tergugat,PT. Bank Mandii Persero) Cab. D.l Panjditan seleku Turuffergugat dan PT.

Banwa Ini Gugalan dalam Perkara No. 245/PdtGi999/PNJktPst adalah : agarBank Garansi BBD No. 29/101/10/00116 tangga! 12 Maret 1997 tersebut dicairkandengan.dalasan Jbahwa untuk klaim Bank.Garapsi fersebut tidak ada keharusan bagiPT. Getraco Utama untuk membukikan bahwa PT. Wijaya Karya telah melakukanWanprestasi, ;2:2. Bahwaatasdasapgugatan waenprestasi ersebut makauniulan yang diqukan PT.Getraco.Ulama pada pokoknyaadalah :()..

Memperhatkan duduknya permasalah dialas, maka tampak jelas bahwa permasalahmenyangkut Bank Garansi Bank Bumi Daya No. 29/101/10/00116 fangga 12 Maret1997 telah menjadi objek perkara dalam kedua perkara terdahulu sebagaimana tersebutdiatas ( No. 76/Pd.G/1998/PNJak.Sel. Dan No. 245/PdtG/1999/PNJktPst) serfasekarang dalam perkara No.205/PdtG/2002/PN.JktTim baik oleh PT. Getraco Utamasebagai penerma jaminan maupun oleh PT. Wijaya Karya sebagai yang membenkanjaminen.4.

Putusan Nomor 2388/B/PK/Pjk/2018Put89290/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak:Nomor KEP00337/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 28 November 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00116/207/13/063/15,tanggal 8 September 2015, Masa Pajak Agustus 2013, sebesarRp. 284.399.192,00 dikurangkan menjadi

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00337/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00116/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruhsurat tagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00337/KEB/WPJ.04/2016 tanggal

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00337/KEB/WPJ.04/2016, tanggal 28 November 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2013,Nomor: 00116

., tanggal 09 Oktober 2014 atas obyek jual beli tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 906/Lateri tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 00116/Lateri/2010 tanggal 14 Desember 2010 seluas 5.265 M2 (lima ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;10.

AB., tanggal 14 Mei 2014, yangmemerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Ambon untuk melaksanakansita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap :e Tanah sertifikat Tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 906/Lateri tanggal 15Desember 2010 Surat Ukur Nomor : 00116/Lateri/2010., tanggal 14 Desember2010 seluas 5.265 M?

AB., tanggal 14 Mei 2014, TentangPenetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor :906/Lateri, tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 00116/Lateri/2010, tanggal14 Desember 2010 seluas 5.265 M2 (lima ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi),belum dilaksanakan ;Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Majelis Hakim Tingkat PertamaNomor : 101/Pdt. G/2013/PN.

., tanggal 14 Mei 2014, Tentang Penetapan SitaJaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 906/Lateri,tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 00116/Lateri/2010, tanggal 14Desember 2010 seluas 5.265 M? (lima ribu dua ratus enam puluh lima meter persegi),belum dilaksanakan, maka Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan Penetapan Nomor :40/Pdt/2014/PT.

AB., tanggal 09 Oktober 2014 yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Ambon ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ambon telah melaksanakansita jaminan (Conservatoir Beslaag) secara sah atas tanah obyek jual beli yaitu tanahdengan sertifikat Hak Milik Nomor : 906/Lateri tanggal 15 Desember 2010, Surat UkurNomor : 00116/Lateri/2010 tanggal 14 Desember 2010 seluas 5.265 M?

., tanggal 14 Mei 2014, yangdimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai putusan Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek jual beli yaitu tanah sertifikat Hak MilikNomor : 906/Lateri tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 00116/Lateri/2010tanggal 14 Desember 2010 seluas 5.265 M?

tanggal 14 Juli 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT35979/PP/M.XIII/16/2011, tanggal 23 Desember 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP395/WPJ.11/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2008 Nomor:00116

Dengan mengadili sendiri:e Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);e Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP395/WPJ.11/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli2008 Nomor: 00116/207/08/631/10 tanggal O06 April 2010, atasnama: PT.

, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP395/ WPJ.11/2011 tanggal 01 Maret2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00116

TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal17 Maret 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Gorontalo tanggal 18 Maret 2021 di bawah Register Nomor:7/G/2021/PTUN.GTO, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 15April 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:A.OBJEK SENGKETAObjek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor. 117 / Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat UkurNomor. 00116

Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku.e Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 UndangUndangNomor. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariayang berbunyi: Untuk tidak merugikan kepentingan umum makapemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.Bahwa Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor. 117 / Kelurahan Tanggikikitanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor. 00116 / Tanggikiki /2016, tanggal 21 April

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor.117 /Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, Surat UkurNomor. 00116/Tanggikiki/2016 tanggal 21 April 2016, Luas 736 M2(tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama: SuwarniHarun.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 117 / Kelurahan Tanggikiki tanggal 12 Oktober 2016, SuratUkur Nomor 00116/Tanggikiki/2016 tanggal 21 April 2016, Luas 736M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama: SuwarniHarun;4.

Bahwa telah terbit surat keputusan kepala kantor pertanahan kotaGorontalo Nomor: 89 s/d 99, 101 S/D 107/HM/PRONA/75.71/2016Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Di Kelurahan TanggikikiKecamatan Sipatana Kota Gorontalo Atas Nama: Harun Ibrahim dkk (18Pemohon) tanggal 31 Mei 2016 (vide bukti T9);10.Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Kelurahan Tanggikikitanggal 12 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor 00116/Tanggikiki/2016,tanggal 21 April 2016, Luas 736 M?

Uraian Banding tanggal 12 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66001/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1886/WPJ.19/2014 tanggal 23 September 2014, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00116

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1886/WPJ.19/2014 tanggal 23 September 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2012 Nomor 00116/207/12/092/14 tanggal 15 April 2014,Halaman 4 dari 9 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1886/WPJ.19/2014 tanggal 23 September 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor :00116

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangpada tanggal 21 Mei 2015 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Pdg, telahmengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut:1.Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat Il (MARTIN SILAEN) memilikisebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya, yang berasal dariPemberian Hak, berdasarkan Surat Keputusan KAKANTAH Kota Padangtanggal 11 Juni 2010 No. 68/HM/NPN1371/2010 yang dikenal denganSHM No. 399/Kelurahan Flamboyan Baru, Surat Ukur tanggal 13 April 2010No. 00116

Bekas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 128 adalah milikPara Penggugat yang dikenal dengan SHM No. 399/KelurahanHalamn 7 dari 18 halaman Putusan No.85/Pdt.G/2015/PN.PdgFlamboyan Baru, Surat Ukur tanggal 13 April 2010 No. 00116/2010, luas280 M2;Maka oleh karena itu, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriPadang sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnyaberbunyi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan tanah sengketa SHM No. 399/Kelurahan Flamboyan Baru,Surat Ukur tanggal 13 April 2010 No. 00116/2010, luas 280 M2, adalah milikPara Penggugat dan Tergugat Il (MARTIN SILAEN) yang tidak pernahterlibat sengketa maupun menjadi hak tanggungan atas hutang siapapun;3. Menyatakan Putusan perkara No. 36/Pdt.G/2010 PN.PDg. Jo DBP Mo.05/PDT/2011 PT.PDG. jo Putusan M.A.R.I Reg. No. 2919 K/Pdt/2011sepanjang berkenaan dengan tanah sengketa adalah tidak berlaku;4.

Foto copy Sertifikat SHM Nomor 399 Kelurahan Flamboyan Baru tanggal13 April 2010 Nomor: 00116/2010 luas 280 M2 yang telah disesuaikandengan aslinya bermateraiu cukup kemudian diberi tanda P.;2. Foto copy dari foto copy turunan Putusan Pengadilan Negeri Padangtanggal 30 Agustus 2010 Nomor: 36/Pdt.G/2010/PN.Pdg bermateraicukup kemudian diberi tanda P.lla;3.

Padang tersebut.Bahwa berdasarkan kepada uraian yang terlah Tergugat sampaikantersebut diatas, sudah tepat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaar);Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, maka Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut diatas adalahpada pokoknya adalah: Menyatakan tanah sengketa SHM No. 399/Kelurahan Flamboyan Baru,Surat Ukur tanggal 13 April 2010 No. 00116

SUAPBarat berbatas dengan pemegang SHM No. 00116 an.Risky Ervini. APenggugat Il (Azis Marfa) seluas 10.045 M? berdasarkan SertifikatHak Milik Nomor : 00092 Tanggal 21 Desember 2011 Surat Ukur No.: 93/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa Tawarolondo Kec.Wonggeduku Kab. Konawe dengan batasbatas :Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00096 an.HadijahTimur berbatas dengan pemegang SHM No. 00093 an. EkaSaptaSelatan berbatas dengan Kebun Sawit PT.

berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor : 00116 Tanggal 21 Desember 2011 SuratUkur No. : 118/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa TawarolondoKec. Wonggeduku Kab. Konawe dengan batasbatas :Utara berbatas dengan pemegang SHM No. 00118 an. SitiNurbayaTimur berbatas dengan pemegang SHM No. 00091 an.Muh. ApriansyahHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/PDT/2018/PT KDI.1.8.1.9.Selatan berbatas dengan Kebun Sawit PT. SUAPBarat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus.

SitiHartati, S.PdSelatan berbatas dengan pemegang SHM No. 00116 an.Risky Ervini. SBarat berbatas dengan tanah yang dikuasai Firdaus. P.RahaPenggugat X (Silondae Simon) seluas 10.056 M? berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor : 00122 Tanggal 21 Desember 2011 SuratUkur No. : 124/Tawarolondo/2011 dan terletak di Desa TawarolondoKec. Wonggeduku Kab.

Putusan Nomor 2171/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002252.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020, tanggal 10 Desember 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/KEB/WPJ.11/2018,tanggal 20 Desember 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00116

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00110/KEB/WPJ.11/2018, tanggal 20 Desember 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00116/207/13/609/17, tanggal 29 Desember2017, atas nama Morris Dinata, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)07.261.764.0609.000, beralamat di Gayungsari 1/21 RT 001 RW004, Gayungan, Surabaya, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013Nomor 00116/207/13/609/17, tanggal 29 Desember 2017, atasnama Morris Dinata, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)07.261.764.0609.000, beralamat di Gayungsari 1/21 RT 001 RWHalaman 4 dari 9 halaman.

Dan sampai saat ini pun belum diterbitkanperaturan Menteri Keuangan mengenai dasar dari perhitungan DER;: bahwa Terbanding dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 2101/WPJ.07/2012 dalamkonsideran (menimbang) Nomor1, menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Nomor 00116/405/09/052/11 tanggal 29 September 2011 TahunPajak 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor Kep00143/WPJ.07/KP.0203/2012 tanggal 28 Juni 2012, namunPemohon Banding dalam Permohonan

kuasaPasal 80 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2101/WPJ.07/2012 tanggal 24 Oktober 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2009 Nomor 00116

Putusan Nomor 4340/B/PK/Pjk/20192017 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPNNomor 00116/107/11/054/16 tanggal 26 Mei 2016 Masa Pajak Juni 2011sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00024/WPJ.07/KP.0803/2017 tanggal 20 April 2017;3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengabulkan permohonanPenggugat dalam Surat Nomor PMB/STP/2011/012/VII/2017 tanggal 24Juli 2017 yang meminta penghapusan

sanksi administrasi dalam SuratTagihan Pajak PPN Nomor 00116/107/11/054/16 tanggal 26 Mei 2016Masa Pajak Juni 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00024/WPJ.07/KP.0803/2017tanggal 20 April 2017 menjadi Rp0,00, dengan perhitungan sebagaiberikut: Menurut Dikurangi / otUraian Tergugat (ditambah) oP 9R R(Rp) (Rp) (Rp)Pajak yang tidak/ kurang dibayar Nihil Nihil Nihil Sanksi administrasi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP 3.035.771.22 3.035.771.22 Nihil 7 7Jumlah

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 19 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000218.99/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP03264/NKEB/WPJ.07/2017tanggal 29 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00116

yang tidak benar memenuhi persyaratan formal dengan SuratNomor: S893/WPJ.04/KP.0109/201 1;Pada tanggal 15 September 2011, Tergugat menolak permohonan Penggugat denganKeputusan Tergugat Nomor: KEP1457/WPJ.24/2011;Penggugat dengan Surat Nomor: 035/JJG/XI/2011 tanggal 28 November 2011 mengajukansurat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar (yang kedua) terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa untukMasa Pajak Januari 2008 dengan Nomor: 00116

2013tanggal 10 September 2013 dengan alasan Keputusan Tergugat Nomor: KEP840/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tersebut tidak lengkap yaitu tanpa mencantumkan tanggalkeputusannya;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap kronologis sengketa gugatan yang diajukan olehPenggugat, diketahui Penggugat mengajukan dua kali permohonan pembatalan ketetapan pajak yangtidak benar terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai BarangDan Jasa untuk Masa Pajak Januari 2008 dengan Nomor: 00116

JEFRINomor invoice : 00116 tanggal 28 Januari 2013 pembayaran dilakukan secara tunainamun bertahap sebanyak 2 (dua) kali.Bahwa benar Terdakwa langsung menyerahkan uang baik tunai maupun cek kepadasaksi BOBI sebagai Administasi keuangan namun uang pembayaran tersebut tidaksepenuhnya Terdakwa serahkan hanya sebagian saja.

JEFRI Nomorinvoice : 00116 tanggal 28 Januari 2013 adalah Terdakwa sendiri yang melakukanpenagihan.Bahwa benar tagihan an. saksi Suwarno Als Jefri Bin Wakidi (Alm) dengan invoiceatau tagihan nomor 00116 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 35.390.000, (tigapuluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidakTerdakwa setorkan ke PT.

JEFRI Nomor invoice :00116 tanggal 28 Januari 2013 adalah Terdakwa sendiri yang melakukan penagihan.e Bahwa benar tagihan an. saksi Suwarno Als Jefri Bin Wakidi (Alm) denganinvoice atau tagihan nomor 00116 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.35.390.000, (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) danuang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT.

JEFRI Nomor invoice :00116 tanggal 28 Januari 2013 adalah Terdakwa sendiri yang melakukan penagihan.Bahwa benar tagihan an. saksi Suwarno Als Jefri Bin Wakidi (Alm) denganinvoice atau tagihan nomor 00116 tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.35.390.000, (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) danuang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT.