Ditemukan 30 data
136 — 91
Televisi/TV 2 (dua) pcs,5.3.8. kursi teras 1 (satu) set,5.3.9. rak gudang 1 (satu) pcs,5.3.10. karpet/ambal 3 (tiga) pcs,5.3.11.kasur lipat 1 (satu) pcs,5.3.12. kompor tanam 1 (satu) pcs,Him. 5 dari 79 him, Put. No. 172/Pdt.G/2020/PA.
- Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Panitera Pengganti membuat oberita acara danditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan PaniteraPengganti:Panitera Pengganti menginput dan mengunggah edokumendan mencatat dalam Buku Register;5.3.8. Putusan PKPU Tetap disampaikan kepada Pemohon danTermohon PKPU, Hakim Pengawas, Pengurus;5.3.9.
1.SALMA
2.MARWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
1.WELY SUTANTO, S.H
2.DEVI WISNU SUPROBO, S.E
3.PRABU WASESA ADILUHUNG
200 — 88
Tinggi(makam rajaraja Sumenep) sebagai peninggalan sejarah dansalah satu obyek wisata religi (kKeagamaan) serta sebagai tempatpemakaman keturunannya, mengelola, mengatur, memeliharaserta mengamankan aset Asta Tinggi berupa tanah Pecaton AstaTinggi, tanah perbaikan Asta Tinggi, tanah lama Asta Tinggi danbangunan Asta Tinggi, mengangkat dan memberhentikan kepalaJaga Asta Tinggi, loloran jaga Asta Tinggi dan penjaga AstaTinggi, melakukan pembinaan secara rutin dan aktif terhadappenjaga Asta Tinggl;5.3.8
65 — 18
darianggaran swadaya.Bab V Pelaksanaan Program, Bagian 5.3 Pelaksanaan dalam point5.3.3 Pengadaan Barang / Jasa disebutkan pengadaan materialyang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuaidengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dandisetujui dalam RAB, jika terjadi ketidak sesuaian volume yangdiakibatkan oleh kondisi lapangan maka harus dilakukan revisi /penghitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan memintapersetujuan kepada Tim Koordinasi Kab Bogor / PPTK melalui TPLPoint 5.3.8
darianggaran swadaya.Bab V Pelaksanaan Program, Bagian 5.3 Pelaksanaan dalam point5.3.3 Pengadaan Barang / Jasa disebutkan pengadaan materialyang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuaidengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dandisetujui dalam RAB, jika terjadi ketidak Ssesuaian volume yangdiakibatkan oleh kondisi lapangan maka harus dilakukan revisi /penghitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan memintapersetujuan kepada Tim Koordinasi Kab Bogor / PPTK melalui TPLPoint 5.3.8
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
122 — 50
Si.2nn eon nnn e ne ene een eeeSebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut207 lajur 5.3.8. H. ROSADI, S.Pd. 22222 2nn nnn nnnSebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 607 lajur 5.3.9. Drs. MAMAN BADRUZAMAN, MM. 222"02222202 222222 ==Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut120 lajur 5.3.10. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM.22222=2+=Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 124 lajur 5.3.11. Dra. Hj.
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
H MUHAMMAD RUYANI Alias H RUYANI Bin H MUSRID
81 — 23
Malang tanggal 11 Juli 2018;
5.3.4 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B1586799 atas nama HENDRA GUNAWAN terbit di Tanjung Perak tanggal 11 November 2018;
5.3.5 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B0845335 atas nama JUSMAN terbit di Jember tanggal 12 Oktober 2018;
5.3.6 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B4864182 atas nama SAMSUL terbit di Tanjung Perak tanggal 5 Maret 2018;
5.3.7 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B5043735 atas nama SEFRI terbit di Pontianak tanggal 3 Agustus 2018;
5.3.8
421 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikiantidak benar klaim Termohon Kasasi bahwa sengketa Merek CapKaki Tiga telah merusak citra Negara Isle of Man karena tidak adasengketa Cap Kaki Tiga Tetapi Hanyalan Sengketa Lukisan Badak;5.3.8 Termohon Kasasi telah mengajukan bukti P53 berupa kliping berita5.3.9online dan surat kabar mengenai penarikan produk Cap kaki Tigaoleh BPOM.
848 — 408
Dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, makaterbukti sejak tanggal 30 Maret 2011, PENGGUGATsudah tidak lagi memiliki hak untuk mengajukangugatan tata usaha negara kepada KementerianPerhubungan Republik Indonesia terkait perpanjangandan/atau penolakan perpanjangan izin reklamasimiliknya karena hak PENGGUGAT untuk mengajukangugatan tata usaha negara telah hapus menurutketentuan Pasal55 UU PTUN ;5.3.8.
51 — 10
fasilitasi kepada eksternal auditor / BPKP dalam melakukan proses audit.Membuat desain peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaandana bergulir baik kepada masyarakat maupun fasilitator.Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor propinsidan nasional.Tugastugas FASKEU PNPMMP diatur dalam penjelasan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMP yang dikeluarkan Dirjen Pemberdayaan MasyarakatDesa (PMD) Kementrian Dalam Negeri terdapat dalam penjelasan V angka 5.3.8
54 — 16
fasilitasi kepada eksternal auditor / BPKP dalam melakukan proses audit.Membuat desain peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaandana bergulir baik kepada masyarakat maupun fasilitator.Memberikan dukungan pelaksanaan program yang ditugaskan oleh supervisor propinsidan nasional.Tugastugas FASKEU PNPMMP diatur dalam penjelasan Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPMMP yang dikeluarkan Dirjen Pemberdayaan MasyarakatDesa (PMD) Kementrian Dalam Negeri terdapat dalam penjelasan V angka 5.3.8