Wira Karya Sakti, maka Tergugat IIIGubernur Jambi membuat surat rekomendasi No. 522.11/0943/Dinhut/Bappeda Tanggal 9Maret 2004 perihal Alih Fungsi Kawasan Hutan Untuk Hutan Tanaman Industri pada areal11lokasi perkebunan sawit PT. Rickim Mas Jaya, PT. Rickimas Rizky Putra dan PT. RickyKurniawan Kertapersada seluas 18.200 Ha ;3.

Bahwa selanjutnya terhadap petitum butir 16, menghukum Tergugat Intervensi III danTergugat Intervensi TV untuk merivisi Keputusan Gubernur Propinsi Jambi No.522.11/0943/Dinhut tanggal 9 Maret 2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 277/MenhutII/2004 tanggal 2 Agustus 2004, adalah juga merupakan petitum yang tidaklengkap, tidak jelas dan kabur, karena petitum yang sedemikian itu bukanlah merupakankompetensi peradilan umum, tetapi telah masuk dan merupakan kompetensi PengadilanTata Usaha Negara

Maka dengan demikian Akta No. 24 tanggal 11 Oktober 1999adalah perjanjian yang tidak sah yang berakibat hukum null an void ;Bahwa dengan demikian Akta No. 24 tanggal 11 Oktober 1999 adalah perjanjian yangbelum sempurna untuk dijadikan dasar bagi Tergugat Intervensi IV merekomendasikan alihfungsi lahan 4243 Ha dengan Surat Rekomendasi No. 25/5792/IV/Bappeda tanggal 6September 1999 Jo No. 522.11/0943/Dinhut/04 tanggal 9 Maret 2004, karena diterbitkanberdasarkan perjanjian yang cacat hukum, maka dengan

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012.- Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No.522.11/1159.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutanuntuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil. VIl Makasar No. $.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No.522.11/1159.21.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutanuntuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.22.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.23.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No.522.11/1159.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutanuntuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/201 1.Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL diProp. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/201 2.Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT. WIL dari Dishut Kab.

Madina.14.2 (dua) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:522.11/999/Dishut/2003, Tanggal 04 Desember 2003, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2004 An. PT. Keang NamDevelopment Indonesia ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYOselaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal, bersertaLampiran berupa : 9 (sembilan) lembar Asli Lampiran Surat Pertimbangan TeknisKepala Dinas Kehutanan Kab.

MandailingNatal Nomor: 522.11/1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November2005, perihal Pertimbangan Teknis URKT Tahun 2006 An. PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas KehutananKab. Mandailing Natal, berserta Lampiran berupa :" 6 (enam) lembar Foto Copy Lampiran Nomor : 522.11/1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November 2005 disahkan olehPanitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab.

MandailingNatal Nomor: 522.11/1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November 2005,perihal Pertimbangan Teknis URKT Tahun 2006 An. PT. Keang NamDevelopment Indonesia disahkan oleh Panitera Pengadilan NegeriPadang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani oleh Ir. BUDIISMOYO selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal,berserta Lampiran berupa : 6 (enam) lembar Foto Copy Lampiran Nomor : 522.11/1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November 2005 disahkan olehPanitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab.

Madina.14.2 (dua) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:522.11/999/Dishut/2003, Tanggal 04 Desember 2003, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2004 An. PT. Keang NamDevelopment Indonesia ditanda tangani oleh Ir. BUDI ISMOYOselaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal, bersertaLampiran berupa :# 9 (sembilan) lembar Asli Lampiran Surat Pertimbangan TeknisKepala Dinas Kehutanan Kab.

MandailingNatal Nomor: 522.11/1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November2005, perihal Pertimbangan Teknis URKT Tahun 2006 An. PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh Ir. BUDI ISMOYO selaku Kepala Dinas KehutananKab. Mandailing Natal, berserta Lampiran berupa :" 6 (enam) lembar Foto Copy Lampiran Nomor : 522.11/1133/Dishut/2005, Tanggal 17 November 2005 disahkan olehHal. 372 dari 377 hal. Put.

(No.503/5025/prod)tanggal 29 November1982.Terbentuklah kelompok Tani SAMPIT PERMAI yang di ketuai olehRIDUAN LESA (Surat penunjukan Camat Baamang No.522.11/430/KB/BTH/92 tanggal : 5 Juni 1992) Yang terletak dijalan :Sampit Pangkalanbun km.3,2 km 6,2 arah keutara 2200 meter.Kelurahan Baamang Tengah, kecamatan Baamang, kab. Kotim.2.

Syahriansyah, BSc(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Surat Penunjukan Nomor : 522.11/430/KB/B../92 dariCamat Baamang tertanggal Juni 1992 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Lampiran Peta Surat Penunjukan dari Camat Baamang(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Surat Penunjukan sebagai Ketua an. Riduan Lesa dariHal. 26 dari 44 hal. Putusan pkr. No. 15/G/2018/PTUN.PLKKelompok Tani Sampit Permai yang diketahui oleh LurahBaamang Tengah tertanggal 24 April 1990 (fotocopysesual dengan fotocopy) ;9.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VUBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Putusan Nomor 2631 K/Pdt/2013Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi Il dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai ParaTergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriJambi pada pokoknya sebagai berikut:leBahwa Tergugat III (Gubernur Jambi) membuat rekomendasi alih fungsikawasan hutan untuk HTI dengan surat Nomor 522.11/0943/Dinhut/Bappeda, tanggal 9 Maret 2004 (bukti

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kepastian hukumdan kepastian usaha, maka pada prinsipnya kami mendukungareal seluas + 6.710 ha. yang berada pada fungsi KawasanBudidaya Pertanian dan Non Pertanian (APL) untukdialinfungsikan menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat pada halaman 3 point 1 danhalaman 4 point 4 Tergugat III (Gubernur Jambi) membuat rekomendasialin fungsi Kawasan Hutan untuk HTI dengan surat Nomor 522.11/0943/Dinhut/ Bappeda, tanggal

Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi maluku;

Talisan Emas;

Talisan Emas;

Talisan Emas;

Wana Karya Utama atas penebangan kayu hak adatmilik ahli waris almarhum Tobias Lesnussa, tertanggal 13 Mei 2005, ditujukankepada Bupati Kabupaten Buru dan Kepala Dinas Kehutanan KabupatenBuru dan Surat Gubernur Maluku Nomor: 522.11/1346, Sifat: Penting, Perihal:Tuntutan Ganti Rugi terhadap CV.

Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas + 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi maluku;

Talisan Emas;

Talisan Emas;

Talisan Emas;

Sumatera Utara;Bahwa faktanya berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada Angka (1) huruf(a) dan (b) Gugatannya, lokasi tanah Penggugat berada di Desa HajoranKecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang KabupatenLabuhanbatu Selatan), sedangkan tanah objek perkara yang termasukkedalam areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang berlokasi diareal Aek Napanas berada di Kelurahan Langgapayung, Kecamatan SungaiKanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penjelasan Camat KecamatanSungai Kanan Nomor : 522.11

) hari sejak Putusan Pengadilanberkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dr/Tergugat dk diberikan ijin danHalamanPutusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap16.17.18.wewenang untuk melaksanakan sendiri pengosongan tanah terperkara denganmembersihkan tanaman kelapa sawit ditanah objek perkara;Bahwa faktanya lokasi tanah objek perkara bukan berada diDesa Hajoran akan tetapi berada di Kelurahan Langga Payung, KecamatanSungai Kanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penjelasan CamatKecamatan Sungai Kanan Nomor : 522.11

Hutan Barumun Perkasa Unit Aek Sijabijabi diKabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya diberitanda bukti T.8;Fotocopy Surat Camat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanbatuSelatan tanggal 21 Februari 2020 Nomor : 522.11/162/Pem/2020, selanjutnyadiberi tanda bukti T.9;Fotocopy Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Medan DirjendPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Tanggal 21 Januari 2020 Nomor S.49/BPKH I/PKH/1/2020berikut

Penggugat pada Angka (1) huruf(a) dan (b) Gugatannya, lokasi tanah Penggugat berada di Desa HajoranKecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang KecamatanLabuhanbatu Selatan), sedangkan tanah objek perkara yang termasukkedalam areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang berlokasi diareal Aek Napanas berada di Kelurahan Langgapayung, Kecamatan SungaiKanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penjelasan Camat KecamatanHalamanPutusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap45.10.11.12.Sungai Kanan Nomor : 522.11

Tergugat dk maka dengan lewatwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap,maka Penggugat dr/Tergugat dk diberikan jjin dan wewenang untukmelaksanakan sendiri pengosongan tanah terperkara dengan membersihkantanaman kelapa sawit ditanah objek perkara; Bahwa faktanya lokasi tanah objek perkara bukan berada di Desa Hajoranakan tetapi berada di Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanansebagaimana dimaksud dalam Surat Penjelasan Camat Kecamatan SungaiKanan Nomor : 522.11

Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor 522.11/0943/Dinhut/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal : PermohonanAlih Fungsi Kawasan Hutan oleh PT. Wirakarya Sakti,Gubernur Jambi kembali menegaskan persetujuannya atasalih fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi HutanProduksi Tetap (HP) seluas + 6.710 Ha, termasuk didalamnya APL seluas + 4.243 Ha dari areal eks IzinLokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (2.000Hektar), PT. Rickim Mas Jaya serta PT. RickimmasRiZkIpUtr af SSS Ses SS See SS SS Se SS.

Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VII-BPKH/ISDH-3/2012; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VIIBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No. S.81/ VUBPKH/ISDH3/2012;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pelaksanaan rekonstruksi batas kawasan hutandengan APL pada lokasi IUP operasi Produksi PT.

Lamandau kepada Buoati LamandauNomor : 522.11/369/1X/2014 tanggal 22 septmeber 2004 perihal pertimbanganteknis ijin lokasi pekebunan kelapa sawit PT. Swait Multi Utama dan TanjungSawit Abdi;1 (satu) lembar foto copy Surat Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Lamandaukepada Bupati Lamandau Nomor : 14.460.42.2004, tanggal 22 September 2004perihal Pertimbangan Teknis Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kalapa Sawitatas nama PT. Tanjung Sawit Abadi dan PT.

PT.Tanjung Sawit Abadi dan PT.Sawitmulti Utama.Nomor: 14.460.42. 2004, Tanggal 22 September 2004;144 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Pemerintah KabupatenLamandau DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor 522.11/369/IX/2004 Perihal Pertimbangan Teknis Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa SawitPT. Sawit Multi Utama dan PT.Tanjung Sawit Abadi, Tanggal 22 September2004;145 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari PT.

Lamandau kepada Bupati LamandauNomor : 522.11/369/TX/2014 tanggal 22 September 2004 perihal pertimbanganteknis ijin lokasi pekebunan kelapa sawit PT. Swait Mu.iti Utama dan TanjungSawit Alabdi1 (satu) lembar foto copy Surat Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Lamandaukepada Bupati Lamandau Nomor : 14.460.42.2004, tanggal 22 September 2004perihal Pertimbangan Teknis Pemberian Ijin Lokasi Perkebunan Kalapa Sawitatas nama PT. Tanjung Sawit Abadi dan PT.

PT.Tanjung Sawit Abadi dan PT.Sawitmulti Utama.Nomor: 14.460.42. 2004, Tanggal 22 September 2004;145 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat dari Pemerintah KabupatenLamandau DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor 522.11/369/IX/2004 Perihal Pertimbangan Teknis Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa SawitPT. Sawit Multi Utama dan PT.Tanjung Sawit Abadi, Tanggal 22 September2004;146 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir surat dari PT.

setelah permohonan IPK dilengkapi semua persyaratan, sesuaiketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan (baca) Peraturan Menteri KehutananNomor : SK. 382/MenhutII/2004, Bupati Maluku Tengah dengan SuratNomor : 522.21/135 tanggal 17 Maret 2007 kepada Gubernur Malukumemohon persetujuan prinsip pemberian IPK atas nama Penggugat ;Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kepala DinasKehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.21/DISHUTMAL/575/2007tanggal 2 Mei 2007, Gubernur Maluku dengan Surat Nomor : 522.11

Oleh karena itu , terbitlah Surat SekretarisJenderal DPRRI Nomor : PW.006/2810/DPRRI/2005, sifat :biasa, derajat : segera,perihal : Tuntutan Ganti Rugi terhadap CV Wana Karya Utama atas penebangankayu hak adat milik ahli waris almarhum THOBIAS LESNUSSA, tertanggal 13 Mei2005, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Buru dan Kepala Dinas KehutananKabupaten Buru (bukti P.17) dan Surat Gubernur Maluku Nomor : 522.11/1346 ,sifat : penting, perihal : Tuntutan Ganti Rugi terhadap CV Wana Karya Utamatanggal 8

2003,diberi tanda bukti P.15 ;Fotocopy Surat Tuntutan Ganti Rugi terhadap :Pimpinan CV Wana Karya UtamaNomor : 13/Adv.SR/U.LJ/MI/2005 ,tertanggal 14 Maret 2005, diberi tandabukti P.16 ;Fotocopy Surat Tuntutan Ganti Rugi terhadap : CV Wana Karya Utama ataspenebangan kayu Hak Adat milik Ahli Waris Alm THOBIAS LESNUSSA, Nomor:PW.006/2810/DPRRI/ 2005 ,tertanggal 13 Mei 2005, diberi tanda bukti P.17 ;18.19.20.21.22.2a24.2a26.Dis33Fotocopy Surat Tuntutan Ganti Rugi terhadap : CV Wana Karya Utama, Nomor :522.11

Press, Tahun 2002 hal. 204,205).Bahwa mengiringi permohonan perpanjangan IJUPHHKyang diajukan Penggugat dengan Surat No.012/UMNP/I/2006 tanggal 22 Januari 2006, maka BupatiMurung Raya telah memberikan Rekomendasi ataspermohonan Penggugat yaitu dengan Surat No.522.11/166/EK tanggal 11 Maret 2006, demikianpula Surat Kepala Dinas Kehutanan KalimantanTengah No.522/1/2002/1.02/V1I/2006 tanggal 8 Juni2006 dilengkapi dengan Kompilasi Hasil PenilaianTeam Penilai Ekspose Pengusahaan MHutan~ selamajangka waktu

Dati Kaltim, terhitung tanggal1 September 1992 dan berakhir 1 Maret 1993 (SK No. 522.11/6376/KPTSPHPH/DK11/1992, pemberian izin tersebut untuk memunguthasil hutan ikutan berupa rotan yang tumbuh/berasal dari hutan alam 712 yaitu berita acara rapat membahas hasil pengecekan pada point2, 3 dikutip rotan yang ditemukan tersebut di atas point a s/d g yangberada pada luasan 425 ha adalah rotan alami bukan rotanbudidaya namun kesemua bukti tersebut diajukan oleh Tergugat,sehingga tidak ada alasan hukum

Wana Karya Utama atas penebangan kayu hak adat milik ahliwaris almarhum TOBIAS LESNUSSA, tertanggal 13 Mei 2005, ditujukan kepadaBupati Kabupaten Buru dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru dan SuratGubernur Maluku Nomor: 522.11/1346, Sifat: Penting, Perihal: Tuntutan GantiRugi terhadap CV.

Wana Karya Utama atas penebangankayu hak adat milk ahi waris almarhum TOBIAS LESNUSSA, tertanggal 13 Mei2005, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Buru dan Kepala Dinas KehutananKabupaten Buru dan Surat Gubernur Maluku Nomor: 522.11/1346, Sifat: Penting,Perihal: Tuntutan Ganti Rugi terhadap CV.

Wana Karya Utama di Tempat,Nomor : 522.1/Dishutbur2/172/2005, Perihal : Tuntutan Ganti Rugi terhadapCV.Wana Karya Utama Namlea 26 Agustus 2005, ditandai P9 ;dan foto copy surat tanpa asli Kepada Yth : Bupati Buru di Namlea, Nomor :522.11/346, Sifat : Penting, Perihal : Tuntutan Ganti Rugi Terhadap CV.WanaKarya Utama Ambon, 8 Juni 2005, ditandai P 9 A ;foto copy surat sesuai asl Berita acara Penyerahan Uang , tanggal 30 Januari2004, ditandai P 10 ;foto copy surat sesuai asli Surat Pernyataan (Sementara

Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Utara Nomor 522.11/55752/98 tanggal 20April 1998 dan Rekomendasi Gubernur Kepala DaerahTingkat Riau) Nomor 525/EK/1290 tanggal 28 MeiPAGE. Studi Kelayakan (FS) yang telah disetujui olehDirektur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 2645/IVPPH/11997 tanggal 12 Nopember. AMDAL yang telah disetujui oleh Direktur JenderalPerlindungan dan Konservasi Alam Nomor 05/DJVI/AMDAL/1999 tanggal 26 Juni.

Putusan Nomor 208 PK/TUN/20172.7.1.6Ql lel2.7.1.8Tergugat tersebut telah melanggar asas kepastianhukum;Bahwa pada kenyataanya Dirjen Planologi KehutananKementrian Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor$.543/MenhutVII/PKH/2014 tanggal 5 September 2014,telah menolak permohonan/usul Tergugat untukmelakukan revisi SK Menteri Kehutanan atas IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Gebe,Halmahera Tengah, Maluku Utara (melalui suratNo.522.11/0237/2014 tanggal 16 Juni 2014), a.n.