Penggelembungan anggaranb. Rencana pengadaan yang diarahkanc. Rekayasa pemakatan untuk KKN2 Pembentukan panitia lelang ja. Panitia tidak transparanb. Integritas panitia lelang lemah Halaman 33 dari 108 HalamanPutusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.PDG c. Panitia lelang yang tidak independen Prakualifikasi Perusahahaana. Dokumen administrasi tidak memenuhiSyaratb. Dokumen administrasi palsuoLegalisasi dokumen tidak dilakukan2Evaluasi tidak sesuai driteria Penyusunan Dokumen lelanga.

Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakantugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaranb.

Nomor 2370 K/PID.SUS/2015Jumlah penerimaan berdasarkan SP2DSisa anggaranb) Jumlah peneriamaan berdasarkan SP2D :Terima dari BendaharaPengeluaran Sdr.

Penggelembungan anggaranb. Rencana pengadaan yangdiarahkanc. Rekayasa pemakatan untuk KKN2 Pembentukan panitia a. Panitia tidak transparanlelang b. Integritas panitia lelang lemahc. Panitia lelang yang tidak independen3 Prakualifikasi a. Dokumen administrasi tidakPerusahahaan memenuhi syaratb. Dokumen administrasi palsuc. Legalisasi dokumen tidak dilakukand. Evaluasi tidak sesuai driteria4 Penyusunan Dokumena. Spesifikasi yang diarahkanlelang b. Rekayasa kriteria yang dievaluasic.

Penggelembungan anggaranb. Rencana pengadaan yangdiarahkanc. Rekayasa pemakatan untuk KKN2 Pembentukan panitia a. Panitia tidak transparanlelang web. Integritas panitia lelang lemahC. Panitia lelang yang tidakindependen3 Prakualifikasi a. Dokumen administrasi tidakPerusahahaan memenuhi syaratb. Dokumen administrasi palsuC. Legalisasi dokumen tidakdilakukand. Evaluasi tidak sesuai driteria4 Penyusunan Dokumen a. Spesifikasi yang diarahkanlelang . ; ;b. Rekayasa kriteria yang dievaluasiC.

Honorarium Pengelola Rp 8.800.000,00 58 Anggaranb Biaya OperasionalSAKEISEKSI Rp 96.000.000,00c. OperasionalBecheniaran Rp 2.206.510,00d. Penyetoran Pajak Rp 22.394.005,00e. Operasional Lainnya Rp 5,000.000,00Sub Jumlah (2) Rp 134.400.515,Kerugian Keuangan Negara (1) (2) Rp 908.369.485,2) Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2013 (Periode Januari s.d.September 2013)(1) Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenisSPM/ SP2D:a.SPM TUP/SP2D PTUP.

September 2013)2) (1) Realisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana berdasarkan jenis SPM/ SP2D:a.SPM TUP/SP2D PTUP (dariRp 1.699. 110.000,00TUP)b.SPM GU/SP2D GU (dari Rp 623.315.500,00GU)c.SPM UP/SP2D GUP Nihil Rp 100.000.000,00(dari UP)d SPM LS/SP2D LS Rp 87.384.700,00Sub Jumlah (1) Rp 2.509.810.200, 00(2) Pengeluaran yang Dapat Dipertanggungjawabkan:a.Honorarirum Pengelola Rp 26.300.000,00 Anggaranb Biaya Operasional Seksi Rp 85.000.000,00Seksic.Biaya Operasional Rp 43.827.566,00Perkantorand

Mencairkan anggaranb. Melakukan pembayaranc. Membuat laporan pertanggung jawaban;Halaman 30 dari 112 halaman, Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa saat itu Kepala Desa pak DJUFRI sampai tahun 2016, lalu ASKARI(Terdakwa) lanjut sebagai pejabat Kepala Desa;Bahwa Pencairan periode sebesar Rp.36.450.000, untuk Tunjangan AparatDesa.

Pasal 2 ayat (1):Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaranb.

Pasal6 ayat (2): Kepalasatuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakantugasnyaselaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:Halaman 18 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/PN.KPG Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran Hurufg : mengawasi pelaksanaan anggaranb.

Pasal 6 ayat (2) : Kepalasatuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakantugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban anggaran belanja Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran Hurufg : mengawasi pelaksanaan anggaranb.

penyelenggaraanPemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepadaBupati/Walikota;b) Menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepadaBupati/Walikota;Halaman 16 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMGc) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraanpemerintahan secara tertulis kepada BadanPermusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dand) Memberikan dan/atau = menyebarkan informasipenyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat Desa setiap akhir tahun anggaranB

Diklat Audit ForensikSertifikat Keahlian yang dimiliki Ahli adalah :Sertifikasi Auditor AhliSertifikasi Auditor Pengendali teknis,e Ahli pernah melakukan audit investigatif atas pengelolaan APBN padaInspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2005 dan 2006e Bahwa ruang lingkup audit investigatif yang dilakukan terbatas pada biayaperjalanan dinas, biaya transport perjalanan dinas dan pengadaan Tool Kit Auditore Metode Audit yang dilakukan adalah :a Mempelajari data yang terkait dengan anggaranb

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaranb. belanja tidak terduga; danc. pemantaatan dana kas daerah, terdiri atas:1) dana transfer pemerintah pusat; dan2) dana transfer antar daerah;.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaranb. Melakanakan rencana yang telah ditetapkanc. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanjad. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintahpembayarane. Mengenagkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugaskebendaharaan dalam rangka pelaksana anggaran belanjaf. Memberikan arahan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggarandan mencapai tujuan yang telah ditetapkang.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaranb. Melakanakan rencana yang telah ditetapkanCc. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanjad. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintahpembayarane. Mengenagkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugaskebendaharaan dalam rangka pelaksana anggaran belanjafi Memberikan arahan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggarandan mencapai tujuan yang telah ditetapkang.

BUANSI Pengguna Anggaranb. ELDA FITRIANI Sekretaris Desac. LIKUANYU Kasi Pemerintahand. SIMTONI Bendahara Desa Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembentukan Tim / PanitiaPenyusun APBDesa Muara Tiga . Bahwa yang mengetik/menyusun APBDes Muara Tiga Kec.Kedurang Kab.

BUANSI : Pengguna Anggaranb. ELDAFITRIANI : Sekretaris Desac. LIKUANYU : Kasi Pemerintahand. SIMTONI : Bendahara Desa Bahwa tugas saksi selaku kepala desa sekaligus PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyaikewenangan :a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;d.

Pasal 2 ayat (1):Keuangan Desa dikelola berdasarkan asasasas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaranb.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaranb. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanjaMelakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranMelaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajakMengelola utang dan piutang9 2 9Menggunakan barang milik daerahg. Mengawasi pelaksanaan anggaranh. Menyusun dan menyampaikan laporan keuanganKemudian tugas terdakwa Drs.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaranb. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanjaMelakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranMelaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajakMengelola utang dan piutang a0Menggunakan barang milik daerahg. Mengawasi pelaksanaan anggaranh.

TADJUDDIN PAWANNARI Bin PAWANNARIjuga telah turut menerima sepasang kaos kaki merk Mundoseharga Rp. 80.000, (delapan ratus ribu rupiah).2) Biaya Pendidikan/Biaya Peningkatan SDM yang menggunakan PosAnggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002 ;.a) Bahwa penyimpangan penggunaan Biaya Pendidikan/Biaya PeningkatanSDM bagi Anggota DPRD Kota Bontang yang menggunakan Pos Anggaranb)11Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2001 terjadi dengan carasaksi H.

Mencairkan anggaranb. Melakukan pembayaranc. Membuat laporan pertanggung jawaban; Bahwa saat itu Kepala Desa pak DJUFRI sampai tahun 2016, lalu ASKARI(Terdakwa) lanjut sebagai pejabat Kepala Desa; Bahwa Pencairan periode sebesar Rp.36.450.000, untuk Tunjangan AparatDesa.

Surat Kepala BPKS Nomor : 916/BPKS/164 tanggal 25Mei 2018, Perihal : Usulan Revisi Anggaranb. Surat Persetujuan Pengurangan Volume Output DalamRevisi Anggaran Nomor : 958/BPKS/165 tanggal 25 Mei2018c. Matriks Perubahan (SemulaMenjadi) Per Satuan Kerjabadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabangd. Surat Deputi Pengawasan BPKS Nomor09/BPKS/DP.P/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : HasilReviu Dokumen Revisi RKAK/L BPKS TA. 2018e.