Ditemukan 90 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
asshiddique
asshiddiqi
assiddiqie
ashshiddiqi
ashshiddieqie
ashshiddiqie
assihiddiqie
asshidiqie
ashiddiqie
Register : 08-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 829/PID.SUS/2021/PT MKS Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : Irmawati, SH
Terbanding/Terdakwa : SHINTYA PRATIWI LESTARI Alias TIWI Binti AHMAD GAZALI
46 — 69
Terbanding/Terdakwa : SHINTYA PRATIWI LESTARI Alias TIWI Binti AHMAD GAZALI
46 — 69
Selain ituProf Jimly Asshiddiqie (2004: 278279) mengatakan bahwamemasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusussehingga tunduk pada prinsip lex specialis derogate legi generalis.Namun, Jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifatHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 829/PID.SUS/2021/PT MKSpengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produkhukumnya adalah peraturan..
Register : 30-06-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 12-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 P/HUM/2014 Tanggal 15 September 2014 — DEWAN PIMPINAN PUSAT BRIGADE PEMBURU KORUPTOR (DPP-BRIPKOR) KALIMANTAN BARAT VS WALIKOTA SINGKAWANG, DKK;
82 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Jimly Asshiddiqie.
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 28
69 — 28
yaitu:
- Nafkah selama menjalani masa Iddah sejumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun sejumlah uang Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Mutah atau kenang-kenangan berbentuk emas 24 (dua puluh empat) karat, seberat 20 (dua puluh) gram dari Toko Emas Asia Kota Bengkulu;
- Nafkah untuk kedua orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Raushan Fikr Asshiddiqie
Register : 15-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 13-02-2022
Putusan PTUN MATARAM Nomor 22/G/SPPU/2019/PTUN.Mtr Tanggal 28 Maret 2019 — BAIQ SUMARNI vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
580 — 613
580 — 613
Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku Putih HitamPengadlilan Khusus terbitan Komisi Yudisial Tahun 2013 (Buku Bunga RampaiKY 2013), yang menyebut lembagalembaga yang bersifat mengadill tetapi tidakdisebut sebagai pengadilan itu sebagai bentuk Quasi Pengadilan atau SemiPengadilan. Lebih lanjut Prof.
Jimly Asshiddiqie mengatakan, lembagalembagatersebut selain bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsifungsi yangbersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi administrasi.Beberapa di antaranya berbentuk komisikomisi negara, ada juga yangmenggunakan istilah badan ataupun dewan.
Register : 26-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 655/PID.SUS/2018/PT MKS Tanggal 31 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ST. NUrdaliah. SH
Terbanding/Terdakwa : ANITA ALIAS NITA BINTI MUH. ALIB
32 — 23
Terbanding/Terdakwa : ANITA ALIAS NITA BINTI MUH. ALIB
32 — 23
Prof Jimly Asshiddiqie (2004: 278279)mengatakan bahwa memasukkan peraturan MA sebagaiperaturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip lexspecialis derogat legi generalis. Namun, Jimly mengkritik bentuksurat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinyaberisi. peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalahperaturan..
Register : 13-10-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — EDDY M. LEKS, SH., LL.M., MCIArb., DK;
PRESIDEN RI;
303 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
303 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang langsung ataupun tak langsungdidasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, statusekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang bersifat pengurangan, penyimpangan atau penghapusanpengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individualmaupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosisal, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide Pasal 1angka 3 UU Nomor 39/1999).38 Asshiddiqie
Justru, pemerintah wajid dan bertanggung jawabmenghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasimanusia termasuk langkah implementasi yang efektif dalam bidanghukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. a6 Tentunya, dengandiundangkannya PP Nomor 103/2015, alihalih melakukan langkahlangkah yang efektif, pemerintah malah mendiskriminasi hakhakkonstitusi dan hakhak asasi WNI; % Asshiddiqie, Prof. Dr.
Register : 08-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 828/PID.SUS/2021/PT MKS Tanggal 13 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : Irmawati, SH
Terbanding/Terdakwa : SRI WAHYUNI MUHARRAM Alias YUNI Binti MUHARRAM
43 — 33
Terbanding/Terdakwa : SRI WAHYUNI MUHARRAM Alias YUNI Binti MUHARRAM
43 — 33
Selain ituProf Jimly Asshiddiqie (2004: 278279) mengatakan bahwamemasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusussehingga tunduk pada prinsip lex specialis derogate legi generalis.Namun, Jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifatpengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produkhukumnya adalah peraturan..
Register : 15-12-2011 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42912/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
263 — 180
263 — 180
pengajuankeberatan dan atas keberatan tersebut belum diputuskan oleh DirekturJenderal;5. bahwa dalam pelaksanaannya, kata dapat sebagaimana tercantum pada pasal 3ayat (4) ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, yang pada umumnyaditafsirkan dengan penafsiran secara litterlijk/literal atau secara gramatikal yakniboleh dilampirkan boleh tidak.6. bahwa berkenaan dengan multitafsir sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dapat diuraikan beberapa cara penafsiran dalam Hukum Tata Negara(sumber: Jimly Asshiddiqie
Putus : 30-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 — Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: I. SAHITAR BERUTU, S.Ag.,MA. dkk ; Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi
1542 — 853 — Berkekuatan Hukum Tetap
1542 — 853 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan bahwa perbuatan para Terdakwa ... [Selengkapnya]
JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, selaku Ketua merangkapAnggota; Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH., MH.; Pdt. SAUTHal. 10 dari 25 hal.
Register : 14-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 5709/Pdt.G/2016/PA.Sby Tanggal 24 Juli 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
54 — 9
54 — 9
Karena anakanak sangat dan teramat membutuhkan kasih sayang dariibunya.Menurut Pasal 156 huruf a KHI jo Pasal 41 huruf b UU No 1 tahun 1974,Yang paling Berhak Pemegang Hadhanah atas Anak yang Belum Mumayyis Adalah Ibu kandungPrinsip hukum yang digariskan di atas, didukung oleh doktrin hukum,antara lain dikemukakan oleh pakar FIKIH terkenal Prof HASBI ASSHIDDIQIE (Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta, 1962, hal. 326) yangmengatakan :e Akibat suami isteri bercerai, maka hak pemeliharaan anak dipegangoleh
Karena anakanak sangat dan teramat membutuhkan kasih sayang dari ibunya.Menurut Pasal 156 huruf a KHI jo Pasal 41 huruf b UU No 1 tahun1974, Yang paling Berhak Pemegang Hadhanah atas Anak yang Belum Mumayyis Adalah Ibu kandungPrinsip hukum yang digariskan di atas, didukung oleh doktrin hukum,antara lain dikemukakan oleh pakar FIKIH terkenal Prof HASBI ASSHIDDIQIE (Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta, 1962, hal. 326) yangmengatakan :e Akibat suami isteri bercerai, maka hak pemeliharaan anak dipegangoleh
Register : 22-11-2011 — Putus : 31-05-2012 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/TUN/2011 Tanggal 31 Mei 2012 — PROF. DR. IR. MOCHAMMAD ASWIN, MM vs KAKAN PERWAKILAN PROV. KALIMANTAN TIMUR BPK RI;
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam makalahnya yangberjudul Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi, cabang kekuasaan eksekutifdi Indonesia terdiri dari:1) Presiden dan Wakil Presiden (satu kesatuan institusi, single executive);2) Wakil Presiden (i) membantu, (ii) mendampingi, (iii) mewakili untuksementara, (iv) mewakili secara tetap, dan (v) kegiatan mandiri;3) Menteri Kabinet;a) Prinsip pembagian pekerjaan secara habis;b) Puncak kepemimpinan administrasi pemerintahan di bawah Presidendan Wapres;4) Semua
Register : 26-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 17-03-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 3954/Pdt.G/2016/PA.Sby Tanggal 13 Februari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
15 — 1
15 — 1
kandung, masihhidup dan segar bugar tanpa kurang suatu apapun.Maka bertitik tolak dari faktafakta tersebut dikaitkan denganketentuan Pasal 156 huruf a KHI jo pasal 41 huruf b UU No 1Tahun 1974, sudah tepat dan layak apabila Tergugat Rekonpensidalam kapasitasnya sebagai ibu kandung ditetapkan menjadipemegang dan pelaksana hadhanah terhadap kedua anakPenggugatdan Tergugat.Prinsip hukum yang digariskan di atas, didukung oleh doktrinhukum, antara lain dikemukakan oleh pakar FIKIH terkenal ProfHASBI ASSHIDDIQIE
Register : 19-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 21/G/2019/PTUN.DPS Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
I WAYAN GOBANG EDI SUCIPTO, AP.,MM
Tergugat:
BUPATI BANGLI
476 — 393
I WAYAN GOBANG EDI SUCIPTO, AP.,MM
Tergugat:
BUPATI BANGLI
476 — 393
Jimly Asshiddigie pernah berpendapat bahwa asasretroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaansenada dengan pendapat yang dikemukakan Prof.Jimly Asshiddiqie,S.F Marbun,SH.
Register : 22-09-2015 — Putus : 15-04-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 4373/Pdt.G/2015/PA.Sby Tanggal 15 April 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 1
11 — 1
Menurut Pasal 156 huruf a KHI jo Pasal 41 huruf b UU No 1 Tahun1974, Yang paling Berhak Pemegang Hadhanah atas Anak yangBelum Mumayyis Adalah Ibu kandungPrinsip hukum yang digariskan di atas, didukung oleh doktrin hukum,antara lain dikemukakan oleh pakar FIKIH terkenal Prof HASBI ASSHIDDIQIE (Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta, 1962, hal. 326)yang mengatakan :e Akibat suami istri bercerai, maka hak pemeliharaan anakdipegang oleh ibu, sehingga anak itu mumayyiz ;e Apabila umur anak telah melampaui
Register : 23-07-2015 — Putus : 01-04-2016 — Upload : 08-04-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 3079/Pdt.G/2015/PA.Sby Tanggal 1 April 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
14 — 2
14 — 2
Karena anakanak sangat dan teramatmembutuhkan kasih sayang dari ibunya.Menurut Pasal 156 huruf a KHI jo Pasal 41 huruf b UU No 1 tahun1974, Yang paling Berhak Pemegang Hadhanah atas Anak yangBelum Mumayyis Adalah lbu kandung.Prinsip hukum yang digariskan di atas, didukung oleh doktrinhukum, antara lain dikemukakan oleh pakar FIKIH terkenal ProfHASBI ASSHIDDIQIE (Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta,1962, hal. 326) yang mengatakan :e Akibat suami isteri bercerai, maka hak pemeliharaananak dipegang
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1039 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
80 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya Pengantar IImu HukumTata Negara (uilid , halaman 296 297), mengulas salah satu metodepenafsiran hukum/peraturan adalah metode penafsiran teleologis,yakni apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yangditentukan dalam teks (what does the articles would like to achieveby the formulated text). Pada intinya, bunyi suatu hukum/peraturanharus diartikan sesuai konteks maksud tujuan yang ingin dicapaidari hukum/peraturan tersebut.
Register : 14-09-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 4258/Pdt.G/2016/PA.Sby Tanggal 2 Maret 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
13 — 1
Hasbi AsShiddiqie (Hukum Islam, Pustaka Islam, Jakarta, 1962.
Putus : 21-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/Pdt/2010 Tanggal 21 Desember 2010 — ANASTASIA ILI BRIA vs THERESIA SEUK SERAN, dk
47 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DR Jimly Asshiddiqie,SH., yang mengatakan bahwa:UUD 1945 mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalammasyarakat Meskipun sistem peradilan nasional bersifatterstruktur dalam kerangka sistem nasional, materi hukum yangdijadikan pegangan oleh para Hakim dapat dikembangkanHal. 11 dari 21 hal. Put. No. 406 K/Pdt/2010secara beragam.
Register : 18-03-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 07/G/2015/PTUN-SMD Tanggal 9 Juli 2015 — RICKY ELVIANDI AFRIZAL;
melawan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;
149 — 37
149 — 37
BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27130.1292009, tanggal 23 Januari2009, tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama: Ricky Elviandi Afrizal;Bukti P 14 : Foto copy sesuai dengan Asli Jawaban Tergugat;Bukti P 15 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor :22 Tahun 2007, tentang Nomor Identitas PegawaiNegeri Sipil;Bukti P 16 : Foto copy sesuai dengan Foto Copy, Kutipan tentang NegaraHukum oleh Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie
Register : 21-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 2/G/2020/PTUN.DPS Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
Drs I DEWA GEDE RAI, MM
Tergugat:
BUPATI BANGLI
420 — 224
Drs I DEWA GEDE RAI, MM
Tergugat:
BUPATI BANGLI
420 — 224
Jimly Asshiddiqie, S. F. MarbunS.H.,M.Hum juga menyatakan bahwa Pernyataan suatuKTUN dengan daya berlaku surut. harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaandarurat/keadaan genting yang benarbenarmembahayakan kehidupan Negara artinya KTUNsecara asas validitas yaitu asas yang berkaitandengan syarat sahnya / mulai berlakunya suatu KTUNberlaku sejak ditanda tangani dan tidak boleh berlakusurut.