menjadi client/nasabah dariTergugat ;Bahwa keyakinan Penggugat untuk melakukan kerjasama denganTergugat semakin bertambah ketika Tergugat menyampaikancompany profile dan Japoran audit keuangannya yang baik (bukti P4dan P5), terlebihlebih lagi Tergugat merupakan perusahaan sekuritasyang cukup di segani di Indonesia,serta memiliki lisensi dan kriteria yangcukup memadai, yaitu :a.Lisensi yang dimiliki Tergugat adalah :e Full lisence brokerage, underwrite, investment management(surat keputusan Ketua BAPEPAM

Bahwa selanjutnya pada saat perjanjian investasi tersebut tengahberlangsung pada tanggai 06 Januari 2009 badan pengawas pasar modal(BAPEPAM) memutuskan untuk menghentikan seluruh aktifitas transaksiyang dilakukan oleh Tergugat di pasar modal Indonesia (Suspensi),haltersebut dilakukan oleh pihak BAPEPAM karena adanya ketidakakuratandalam melaporkan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang dimilikioleh Tergugat serta adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaanrekeningrekening yang dimiliki para nasabah

Bahwa selanjutnya untuk mengamankan portofolio dari para nasabahyang tersimpan dalam rekeningrekening milik nasabah yang di kelola olehTergugat , maka pihak BAPEPAM pun mempersilahkan kepada paranasabah Tergugat untuk mengajukan klaim kepada Tergugat terkaitdengan portofolioportofolio yang dimiliki oleh para nasabah yang di kelolaoleh Tergugat , dan selanjutnya terhadap klaimklaim tersebut akandilakukan vertifikasi (bencocokan data) di bawah supervise BAPEPAM ;10.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).Badan pengawas pasar modal lembaga Keuangan (BAPEPAM Lk)dan bursa efek Indonesia (BEI) sebagai pihak yang membekukankegiatan usaha Tergugat tidak turut diajukan sebagai Tergugat :16.Bahwa mencermati gugatan Penggugat,terbukti gugatan paraPenggugat harus dinyatakan kurang pihak (p/urium iitisconsortium), karena Penggugat tidak mengikutsertakan badanpengawas pasar modal lembaga keuangan (BAPEPAM LK) danHal. 17 dari 28 hal. Put.

Hal ini dapat dilihat dalam suratdari BAPEPAM LK Nomor SR07/BL/2009 tertanggal 6Januari 2009 yang memerintahkan Tergugat untuk tidakmelakukan perbuatan hukum atas Dana dan Efek miliknasabah Perseroan, kecuali untuk penyelesaiantransaksi bursa yang terjadi sebelum keluarnya surat iniyang merupakan kewajiban kepada PT. Kliring danPenjaminan Efek Indonesia.8.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 danatau Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Persyaratan dan Ketentuan PerdaganganEfek Rekening Reguler (Regular Account Trading Terms and Conditions), maupunberdasarkan ketentuan resmi Bapepam, Penggugat berhak untuk menarik dananyasewaktuwaktu dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV tidak bolehmenolak dengan alasan apapun.

No. 633 K/Pdt/201311ill1213berwenang yaitu Bapepam LK bukan dari diri Pemohon Kasasi I.

LK tertanggal 6 Januari 2009 tentang PemberitahuanHasil Pemeriksaan Bapepam LK terhadap PT Sarijaya Permana Sekuritas).Bukti T I I: 2A dan 2B menyatakan secara jelas pada angka 3:re)3 Memerintahkan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan Kustodian SentralEfek Indonesia untuk membekukan seluruh aset PT SPS dan asetnasabahnya, kecuali untuk penyelesaian transaksi yang telah terjadisebelumnya kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia";Serta ada kalimat selanjutnya pada surat tersebut yaitu: Bapepam

LK bersamaSROs selanjutnya akan segera melakukan beberapa upaya lanjutan:1...2 Melakukan verifikasi atas rekening efek nasabah PT SPS;3.275Dan seterusnya";Bahwa bukti T I IU: 4 dan bukti T I If: 2A dan 2B merupakan bukti yangsaling terkait dan tidak terpisahkan, dan karenanya akan didapat sebuahkesimpulan yang tidak dapat dibantah bahwa penyelesaian klaim dana paranasabah termasuk Terbanding harus menunggu penyelesaian verifikasi yangsedang dilakukan oleh Bapepam LK dan SROs.

telah diizinkan akibat telah selesainya verifikasi atas efek berupa sahamoleh instansi yang berwenang;Jika memang telah selesai dilangsungkannya verifikasi atas dana nasabah dantentunya dengan seizin Bapepam LK dan BEI, Pemohon Kasasi I akan dapatmemenuhi keinginan Termohon sebagaimana yang telah berlangsung selama inisebelum adanya suspensi dari Bapepam LK dan BEI;B Judex Facti Salah Menerapkan Hukum;i1718Adanya Pencampuradukkan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa Judex Facti salah

Putusan Nomor 532 K/TUN/2017Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:a.

Putusan Nomor 532 K/TUN/2017Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan PerusahaanEfek;Bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf dtersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan sanksiadministratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagaiWakil Manager Investasi atas nama Sdr. Fresty Hendayani;9. Bahwa bunyi Peraturan Bapepam yang dilanggar Penggugat dalamKeputusan a2 quo, yaitu:9.1.

Angka 3 huruf a angka 1) huruf e) dan f) Peraturan Bapepam Nomor9.2.V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor KEP334/BL/2007 tanggl 28 September2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek, berbunyi sebagai berikut:e)f)Memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturanperundangundangan yang berlaku; danMemiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembanganoperasional perusahaan efek yang sehat; danAngka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan h) Peraturan Bapepam dan

Pasal 102 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995:(1)Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaranundangundang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yangdilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan,atau pendaftaran dari Bapepam;Halaman 8 dari 36 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/201711.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatberupa:a. Peringatan tertulis;b.

menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bapepam danLK Nomor: KEP06/BL/WPPE/S.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil ManagerInvestasi atas nama Fresty Hendayani;Bahwa yang benar adalah Tergugat menerbitkan Objek sengketa berupaSurat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP06/BL/WMI/$.5/2012, tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pencabutan Izin OrangPerseorangan Sebagai Wakil Manager Investasi atas nama FrestyHendayani;Halaman 19 dari 36 halaman.

Bahwa disatu sisi Para Penggugat menunjukkan bahwa yang dimaksud sebagaiTergugat I adalah Bapepam dan LK, sebagaimana diuraikan sebagai berikut : a. Berdasarkan nomor 10 halaman 4 surat gugatan, Para Penggugatmendalilkan ; 222 nnn n n nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Tergugat I selaku pengawas usaha di bidang perasuransian telahmenerima pengaduan tentang operasional PT.

Berdasarkan Pasal 1716 PMK184 Tahun 2010, Bapepam dan LK mempunyai tugas pelaksanaanpengawasan di bidang perasuransian ; Bahwa selain itu pada nomor 23.1 halaman 8 surat gugatan, ParaPenggugat meminta Majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadapGedung Keuangan Negara RI yang beralamat di gedung SumitroDjojohadikusumo, JI Lapangan Banteng Timur No 24 Jakarta Pusat ; Bahwa gedung sebagaimana tersebut di atas adalah barang milik negaradan merupakan alamat kantor Bapepam dan LK ; Bahwa drin dalil sebagaimana

diuraikan pada huruf a dan c dikaitkandengan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b serta fakta pada hurufd, maka yang dimaksud Tergugat I adalah Bapepam dan LK ; .

Sumarjono pada saat melaporkan dugaan tindak pidanakegiatan usaha perasuransian tanpa izin adalah sebagai Kepala BagianAnalisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Bapepam dan LK ;. Tugas Kepala Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransianberdasarkan Pasal 1727 PMK 184 Tahun 2010, yakni melaksanakan analisispenyelenggaraan usaha dan program asuransi, mengembangkan sistem,pelaporan, dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaanperasuransian ;25h.

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak jelas menguraikan siapa yangdimaksud sebagai Tergugat I, apakah Tergugat I adalah Bapepam dan LKsebagai institusi atau Tergugat I adalah Sdri. Heni Nugraheni dan Sdr.Soemardjono sebagai individu ;26e.

Lampiran KeputusanKetua BAPEPAM Nomor KEP31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang PerilakuYang Dilarang Bagi Manajer Investasi, maka berdasarkan halhal tersebutPut.

Gugatan Penggugat kurang pihak.e Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugatmerupakan hubungan hukum antara Penggugat selaku nasabah atauinvestor di bidang pasar modal dengan Tergugat selaku peruhsaanasset manajemen yang bergerak di bidang pasar modal yang telahmendapat ijin dari Bapepam LK.e Bahwa setiap tindakan Tergugat telah dan selalu dilaporkan kepadaBapepam LK sebagai pengawas dibidang pasar modal, sehinggaseharusnya pihak Bapepam LK diikutsertakan sebagai pihak dalamgugatan

Namun Penggugat tidak menarik Bapepam LK sebagaipihak yang mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugatdan para Turut Tergugat telah disangkal oleh Penggugat dengan mendalilkangugatan telah diajukan kepada pihakpihak yang tepat karena diajukan terhadappihakpihak yang merugikan Penggugat.

No.36/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Hal 31juta rupia) kepada Tergugat yang merupakan perusahaan yang menjalankanusaha dalam bidang perusahaan efek dan melaksanakan kegiatan usahasebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha dari Ketua BadanPengawas Pasar Modal (BAPEPAM), sebagaimana tertuang dalam beberapaKontrak Pengelolaan Investasi beserta addendumnya.

Lampiran KeputusanKetua Bapepam Nomor : KEP31/PM.1996 tanggal 17 Januari 1996 tentangPerilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.

Nomor 77 K/Pdt/2017Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentangPengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukankegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Nomor 77 K/Pdt/2017e juncto Surat Edaran Nomor SE16/BL/2012 tentangPenjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentangPengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukankegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka4 (Vide Bukti T48/PR48 juncto Bukti T49/PR49);.

Nomor 77 K/Pdt/2017tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yangmelakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.Pada Angka 4 (Vide Bukti T48/PR48 juncto Bukti T49/PR49).Perbuatan Melanggar Hukum tersebut telah menimbulkan danmengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh PemohonKasasi.

Nomor 77 K/Pdt/2017Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundangundangan,yaitu: Peraturan BapepamLK Nomor V.D.3 dalam angka 3 hurufe juncto Surat Edaran Nomor SE16/BL/2012 tentangPenjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentangPengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukankegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka4 (Vide Bukti T48/PR48 juncto Bukti T49/PR49);.

Tipu muslihat tersebut dilakukan dengan cara menyembunyikan dokumendokumen Bapepam Nomor III.E. tentang Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek AtauIndeks Efek ("Dokumen Bapepam Nomor III.E.1") dan Keputusan Direksi PT BursaEfek Jakarta Nomor : Kep310/BEJ/092004 Tentang Peraturan Nomor lID TentangPerdagangan Opsi Saham ("Dokumen KepDir PT. BEJ No. 310/2004").

Tergugat dengan sengaja telah menyembunyikan dan tidakmenginformasikan Dokumen Bapepam No. III.E.1 dan Dokumen KepDir PT. BEJ No.310/2004 tersebut sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Arbiter di ICC kelirumenjatuhkan putusannya dalam perkara No. 16772.;Apabila Dokumen Bapepam No. III.E.1 dan Dokumen KepDir PT.

;c Perjanjian Opsi 9 Juni 2006 tidak memenuhi persyaratan sebagaisaham yang dapat diperdagangkan dalam Perjanjian Opsisebagaimana Dokumen Bapepam No. Ill E.;Hal. 10 dari 34 hal Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus Arbitrase/2013Berdasarkan Dokumen Bapepam No.

Tidak memenuhi persyaratan sebagai saham yang dapat diperdagangkan dalamPerjanjian Opsi sebagaimana diatur dalam Dokumen Bapepam No. III E.

BEJ No.310/2004;Perjanjian Opsi 9 Juni 2006 tidak memenuhi persyaratansebagai saham yang dapat diperdagangkan dalam PerjanjianOpsi sebagaimana Dokumen Bapepam No.

Nomor 1455 K/Padt/201713.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Bank Global telahmengajukan pernyataan pendaftaran disertai dengan dokumendokumenpendukungnya kepada Bapepam dan berdasarkan pernyataanpendaftaran tersebut Bapepam telah menerbitkan pernyataan efektifpada tanggal 14 Mei 2003;14.Bahwa berdasarkan angka 9 Lampiran Keputusan Ketua BapepamNomor: Kep43/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai Tata CaraPendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum menyatakan:Pernyataan efektif dan Bapepam

sehingga Bapepam memastikan bahwapernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan;16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, didapati faktafakta sebagai berikut:a. Untuk dapat menerbitkan Obligasi Subordinasi, Bank Global (Tergugat1) harus mendapat persertujuan Bapepam berupa "pernyataan efektifdari Bapepam;b.

Dengan "pernyataan efektif dari Bapepam tersebut, baru Bank Globaldapat melakukan penawaran Obligasi Subordinasi kepada umum;17.Dengan Demikian adalah mustahil akan dapat mengungkap kebenaranmateriil tanpa mengikutsertakan Bapepam sebagai Tergugat dalamgugatan aquo.

Para Penggugat Tidak Menyertakan Bapepam Sebagai Pihak DalamGugatan A quo20. Bahwa Gugatan Para Penggugat a quo pada dasarnya adalahgugatan yang berkaitan dengan pasar modal. Bahkan dalamgugatannya halaman 3 angka 1 Para Penggugat telahmenyebutkan Bapepam sebagai badan yang berwenang untukmengeluarkan pernyataan efektif. Artinya Bapepam dalam sengketapun memiliki peranan yang sangat signifikan;21.

dan pihak yang memperoleh izin,persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam.

Adapaun tanggal efektifpenawaran umum tersebut adalah 14 Mei 2003 sesuai denganpemyataan efektif oleh Bapepam.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Bank Global telahmengajukan Pernyataan Pendaftaran disertai dengan dokumendokumen pendukungnya kepada Bapepam dan berdasarkanPemyataan Pendaftaran tersebut Bapepam telah menerbitkanPemyataan Efektif pada tanggal 14 Mei 2003.14.

Untuk dapat menerbitkan Obligasi Subordinasi, Bank Global(Tergugat l) harus mendapatpersertujuan Bapepam berupa"Pemyataan Efektif dan Bapepam ;b. Dengan"Pernyataan Efektif dan Bapepam tersebut, baru BankGlobal dapat melakukan penawaran Obligasi Subordinasi kepadaumum;17. Dengan Demikian adalah mustahil akan dapat mengungkap kebenaranmatenil tanoa mengikutsertakan Bapepam sebagai Tergugat dalamgugatan aquo.

, padahal jelas betapapentingnya peranan Bapepam dalam sengketa aquo.

Dalamangka 8 huruf c Surat BAPEPAM dimaksud, BAPEPAM memintakepada Konsultan Hukum agar dalam Pendapat Segi Hukum(PSH) menambahkan persetujuan Bank Indonesia sehubungandengan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Bank Global.Tanggapan BAPEPAM tersebut berlaku pula untuk LaporanPemeriksaan Hukum (LPH).Dengan adanya permintaan dari BAPEPAM tersebut, makapersetujuan Bank Indonesia yang termuat dalam Surat BankIndonesia No.5/37/DPwB1/PwB11/Rahasiatanggal 5 Mei 2003tersebut ditambahkan dalam Pendapat Hukum

Tipu muslihat tersebut dilakukan dengan caramenyembunyikan dokumendokumen Bapepam Nomor Ill.E.1 tentang KontrakBerjangka dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek (Dokumen Bapepam NomorII.E.1) dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep310/BEJ/092004 Tentang Peraturan Nomor IlD Tentang Perdagangan Opsi Saham(Dokumen KepDir PT. BEJ No.310/2004);10.

Selain itu, berdasarkan Dokumen Bapepam Nomor Ill.E.1, terhadap sahamyang diperdagangkan di dalam perjanjian opsi harus memenuhi beberapapersyaratan sebagai berikut:Hal.5 Putusan Nomor: 534/Pdt.G/ARB/2013/PN. Jkt. Psta. Memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam;b. Pemilihnan Underlying didasarkan pada suatu riset khusus oleh BursaEfek bersamasama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan; danCc. Mendapat dukungan tertulis sekurangkurangnya 10 (Sepuluh) AnggotaBursa Efek;12.

Tergugat dengan sengaja telahmenyembunyikan dan tidak menginformasikan Dokumen Bapepam No.III.E.1 danDokumen KepDir PT.BEJ No.310/2004 tersebut sehingga mengakibatkan MajelisHakim Arbiter di ICC keliru menjatuhkan putusannya dalam perkara No. 18062;14.

PERJANJIAN OPSI 9 JUNI 2006 TIDAK MEMUNHIO PERSYARATANSEBAGAI SAHAM YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DALAM PERJANJIANOPSI SEBAGAIMANA DOKUMEN BAPEPAM NouJIl.E28. Berdasarkan Dokumen Bapepam No.IIl E (Bukti P4), setiap Underlying yangakan dijadikan dasar transaksi Kontrak wajid memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam;b. Pemilihan Underlying didasarkan pada suatu riset khusus oleh BursaEfek bersamasama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan; danC.

Tidak memenuhi persyaratan sebagai saham yang dapatdiperdagangkan dalam Perjanjian Opsi sebagaimana diatur dalamDokumen Bapepam No.

Dalam Perkara No. 1062 juga dihadirkan saksi ahli dari BAPEPAM yaituSdr.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep10/PM/1997tanggal 30 April 1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam RangkaPenawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (PeraturanNo. IX.C.5) disebutkan bahwa setiap Reksa Dana yang akan diterbitkan harusHal. 10 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012terlebin dahulu dilakukan pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM.

Sebagaimana telah diuraikan dalam butir (11) di atas, pihak yang dapatmelakukan kegiatan sebagai manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yangtelah memperoleh izin dari Bapepam;16.

Dalam Perkara No.1062 juga dihadirkan saksi ahli dari BAPEPAM yaituSdr. Poltak Sihotang, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:"Bahwa yang berhak memasarkan Reksadana adalah:Agen Penjual Reksa Dana dan telah memiliki izin Wakil AgenPenjual Reksa Dana dan Bapepam;ii.

persetujuan Bapepam"."

Bahwa berdasarkan angka 6 Peraturan Bapepam LK V.A.3disebutkan :huruf fRencana perubahan pemegang saham Managjer Investasi wajibterlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melaluiManajer Investasi, untuk memperoleh persetujuan dalam rangkapemenuhan atas ketentuan angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf cperaturan ini ;huruf hPengajuan rencana perubahan pemegang saham sebagaimanadimaksud pada huruf f dan pengajuan permohonan persetujuanoleh calon pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf gwajib

dan LK melakukan penilaiansebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d ;Huruf mManajer Investasi wajib menyampaikan kepada Bapepam danLK setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitandengan perubahan pemegang saham yang wajib mendapatkanpersetujuan dari Bapepam dan LK dan perubahan anggotadireksi dan / atau anggota komisaris, paling lambat 7 (tujuh) harikerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham ;6.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bapepam LK V.A.3 angka 6 hurufi menyatakan :huruf iDalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atasrencana perubahan pemegang saham atau pengajuanpermohonan persetujuan oleh calon pengendali sebagaimanadimaksud pada huruf g, Bapepam dan LK melakukan penilaiansebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d dan huruf e ;9. Bahwa terhadap surat permohonan terkait rencana perubahanAnggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tersebut,melalui surat undangan :a.

dan LK melakukan penilaiansebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d ;Huruf mManajer Investasi wajib menyampaikan kepada Bapepam danLK setiap hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitandengan perubahan pemegang saham yang wajib mendapatkanpersetujuan dari Bapepam dan LK dan perubahan anggotadireksi dan / atau anggota komisaris, paling lambat 7 (tujuh) harikerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham ;11.Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bapepam LK V.A.3 angka 6huruf , Tergugat

ManajerInvestasi wajib terlebih dahulu disampaikan kepadaBapepam dan LK melalui Manajer Investasi, untukmemperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhanPasal 6 huruf Peraturan Bapepam LK V.A.3 :Rencana perubahan susunan dan/atau penggantiananggota direksi dan/atau anggota dewan komisariswajib disampaikan kepada Bapepam dan LK melaluiManajer Investasi untuk memperoleh persetujuansebelum calon dimaksud diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham 2.

dan PenggugatIl uraikansebelumnya diatas, bahwa Pembiayaan Transaksi Efek Nasabahterbukti melanggar syaratsyarat dan ketentuan hukum sebagaimanayang diatur dalam KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASANPASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya disebut (KEPUTUSANHal 13 dari 37 Hal Putusan No.239/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel28.29.KETUA BAPEPAM dan LK).

Bahwa pelanggaran ketiga, adalah terkait dengan Nilai PembiayaanDana Atas Transaksi Margin sebagaimana yang diatur dalamPERATURAN NOMOR V.D.6 angka 6 butir b LAMPIRANKEPUTUSAN KETUA BAPEPAM dan LK. Bahwa faktanya NilaiPembiayaan Dana Atas Transaksi Margin yang diberikan kepadaPenggugat!

Bapepam dan LK, hal yang demikian adalahdilarang.Hal 31 dari 37 Hal Putusan No.239/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Selb) Pelanggaran terhadap Peraturan Nomor V.D.6 angka 1 butir d danangka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, dimanaPenggugat dan Penggugat Il dapat melakukan pembelian efekdengan menggunakan fasilitas Pembiayaan Transaksi Efek Nasabah,tanpa ada perikatan hukum berupa PERJANJIAN PEMBIAYAAN.c) Pelanggaran terhadap Peraturan Nomor V.D.6 angka 6 butir bLampiran Keputusan Ketua.

Bapepam dan LK, dimana NilaiPembiayaan Dana Atas Transaksi Margin yang diberikan kepadaPenggugat dan Penggugat II melampaui Nilai Jaminan Awal yangdisyaratkan, yaitu paling kurang 50% (lima puluh persen) atausebesar Rp. 200.000.000, serta paling banyak 65% (enam puluhlima persen) sebagaimana Peraturan Nomor V.D.6 angka 6 huruf bbutir 2.3.4 Lampiran Keputusan Ketua .

Bapepam dan LK.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, menurut paraPenggugat nyata dan jelas substansi dan materi perkara aquo adalahkarena adanya pelanggaran hukum terhadap KEPUTUSAN KETUABAPEPAM DAN LK yang dilakukan oleh Tergugat yang dapatdikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.Bahwa menurut para Penggugat, Gugatan Perbuatan MelawanHukum dapat diajukan oleh Penggugat!

penerbitan MCB juga terindikasi melanggarketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu, yaitu:(i) Tidak dilakukan melalui persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang BentukBentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan SebagalSetoran Saham;(il) Tidak dilakukan melalui persetujuan pemegang sahamindependen dalam RUPS sebagaimana ketentuan KeputusanKetua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam

) Nomor: Kep32/PM/2000 tentang BenturanKepentingan Transaksi Tertentu;(iit) Tidak dilaporkan terlebin dahulu kepada Bapepam sebagaimanaketentuan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep02/PM/2001tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang TransaksiMaterial dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;(iv) Tidak ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yangada sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebin Dahulu; dan(v) Tidak dilakukan melalui persetujuan

Pada saat itu melalui pemberitaan dimass media, Penggugat akhirnya mengetahui bahwa produk reksadanayang dijual oleh Tergugat ternyata tidak memiliki izin dari Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan Lk). Tergugat jugadiketahui tidak memiliki izin sebagai Agen Penjual Efek Reksadana(APERD) dari BAPEPAM dan Lk;12.

Bahwa selain telah membohongi Penggugat dengan pernyataanpernyataan yang menyesatkan tentang produk reksadana yang dijualnya,Tergugat selaku pelaku usaha pada saat menjual produk reksadana kepadaPenggugat selaku konsumen juga tidak memiliki izin sebagai Agen PenjualEfek Reksadana (APERD) dari BAPEPAM dan LK, sebagaimanadisyaratkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, yaituPeraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(BAPEPAM dan LK) Nomor V.B.3 sebagaimana keputusan KetuaBAPEPAM

Bahwa oleh karena Tergugat pada saat menjual produk reksadanakepada Penggugat tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam PeraturanBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM danLK) Nomor V.B.3 sebagaimana keputusan Ketua BAPEPAM dan LK NomorKep10/BL/2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana, angka3, 4 dan 5, maka Tergugat selaku pelaku usaha secara hukum tidak cakapuntuk membuat kesepakatan jual beli;20. Bahwa Prof.

Bahwa oleh karena Tergugat pada saat menjual produk reksadanakepada Penggugat tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam PeraturanBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM danLK) Nomor V.B.3 sebagaimana keputusan Ketua BAPEPAM dan LK NomorKep10/BL/2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana, angka3, 4 dan 5, maka dengan demikian Tergugat selaku pelaku usaha tidakcakap sebagai penjual reksadana, oleh karenanya jual beli antara Tergugatselaku pelaku usaha dengan Penggugat

(APERD) atau WakilPenjual Efek Reksadana (WAPERD);Bahwa oleh karena itu dalil Termohon PK yang menyatakan AgenPenjual memberikan penjelasan yang tidak benar dan melanggarpoin 5 huruf c Keputusan Bapepam LK.

Berdasarkan Dokumen Bapepam Nomor IIl.E.1, suatu perjanjian opsi atassaham suatu perusahaan publik (dalam hal ini Mobile 8) haruslah dibuatdengan jangka waktu tertentu. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalamDokumen Bapepam Nomor Ill.E.Il, yang menyatakan sebagai berikut:"Opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjualkepada Pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktutertentu";9.

Selain itu, berdasarkan Dokumen Bapepam Nomor Ill.E.l, terhadapsaham yang diperdagangkan di dalam perjanjian opsi harus memenuhibeberapa persyaratan sebagai berikut:c. Memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam;d. Pemilihan Underlying didasarkan pada suatu riset knusus oleh BursaEfek bersamasama dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan;e. Mendapat dukungan tertulis sekurangkurangnya 10 (sepuluh)Anggota Bursa Efek;10.Selanjutnya berdasarkan Dokumen Kep. Dir.

Tergugat dengan sengaja telah menyembunyikandan tidak menginformasikan Dokumen Bapepam Nomor Ill.E. danDokumen Kep. Dir. PT BEJ Nomor 310/2004 tersebut sehinggamengakibatkan Majelis Hakim Arbiter di ICC keliru menjatuhkanputusannya dalam perkara Nomor 16772;Apabila Dokumen Bapepam Nomor Ill.E.1 dan Dokumen Kep.

Perjanjian Opsi 9 Juni 2006 tidak memenuhi persyaratan sebagaisaham yang dapat diperdagangkan dalam Perjanjian Opsisebagaimana Dokumen Bapepam Nomor Ill E;26.Berdasarkan Dokumen Bapepam Nomor Ill E (bukti P4), setiapUnderlying yang akan dijadikan dasar transaksi kontrak wajib memenuhipersyaratanpersyaratan sebagai berikut:a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam;Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 64 PK/Pdt.SusArbt/2015b.

Mendapat dukungan tertulis sekurangkurangnya 10 (sepuluh)Anggota Bursa Efek;27.Dalam faktanya, para pihak dalam Perjanjian Opsi 9 Juni 2006 (Tergugatdan Penggugat) tidak pernah mengajukan permohonan persetujuankepada Bapepam untuk membuat perjanjian opsi atas saham Mobile 8.Berdasarkan hal tersebut, maka Bapepam sama sekali tidak pernahmemberikan persetujuan tertulis bagi para pihak untuk membuat kontrakopsi atas saham Mobile 8 sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Opsi9 Juni 2006;28.Pemilinan saham

Tipu muslihat tersebut dilakukandengan cara menyembunyikan dokumendokumen Bapepam Nomor Ill.E.1tentang Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek Atau Indeks Efek (DokumenBapepam Nomor Ill.E.1) dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek JakartaNomor Kep310/BEJ/092004 Tentang Peraturan Nomor IlD TentangPerdagangan Opsi Saham (Dokumen KepDir PT BEJ Nomor 310/2004);10.Berdasarkan Dokumen Bapepam Nomor Ill.E.1, suatu perjanjian opsi atassaham suatu perusahaan publik (dalam hal ini Mobile 8) haruslah dibuatdengan

Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalamDokumen Bapepam Nomor Ill.E.1, yang menyatakan sebagai berikut:Opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjualkepada Pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu;11.Selain itu, berdasarkan Dokumen Bapepam Nomor Ill.E.1, terhadap sahamyang diperdagangkan di dalam perjanjian opsi harus memenuhi beberapapersyaratan sebagai berikut:a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam;b.

Tergugat dengan sengaja telah menyembunyikan dan tidakmenginformasikan Dokumen Bapepam Nomor Ill.E.1 dan Dokumen KepDirPT BEJ Nomor 310/2004 tersebut sehingga mengakibatkan Majelis HakimArbiter di ICC keliru menjatuhkan putusannya dalam perkara Nomor 18062;14.Apabila Dokumen Bapepam Nomor Ill.E.1 dan Dokumen Kep Dir PT BEJNomor 310/2004 tersebut tidak disembunyikan pada saat pemeriksaanperkara Nomor 13062, maka Majelis Hakim Arbiter ICC akan menjatuhkanputusan yang berbeda dengan Putusan Nomor 18062

Berdasarkan hal tersebut maka jelas Perjanjian Opsi 9Juni 2006 yang dibuat tanpa jangka waktu tertentu merupakan suatu bentukpenyelundupan hukum guna menghindari kewajiban yang diatur dalamketentuan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal videPasal 1 angka 5 Undang Undang Pasar Modal juncto dengan Pasal 1 hurufe Dokumen Bapepam Nomor Ill.E.1;b.

Perjanjian opsi 9 Juni 2006 tidak memenuhi persyaratan sebagai sahamyang dapat diperdagangkan dalam perjanjian opsi sebagaimana DokumenBapepam Nomor Ill.E;28.Berdasarkan Dokumen Bapepam Nomor Ill E (Bukti P4), setiap Underlyingyang akan dijadikan dasar transaksi Kontrak wajib memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut:a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Bapepam;b.

Pasal 32 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah trakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali Semula PemohonBanding tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak tersebut dan karena itu memberikan pendapat sebagai berikut:3.1 Konsep Dasar Reksa Dana, Manajer Investasi dan WakilManajer /nvestasi berdasarkan Undang Undang Pasar Modaldan Peraturan Bapepam

(Lampiran 15) menyatakan bahwa pihak yang dapatmelakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasiadalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usahasebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK.Selanjutnya, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPM,disebutkan sebagai berikut:(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai WakilPenjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek,atau Wakil Manajer Investasi hanya orang peroranganyang telah memperoleh izin dari Bapepam.Butir 3.c Peraturan Bapepam No.VA.3 menyatakan

Lubis, yang juga menjabatselaku Presiden Direktur PT Bahana TCW InvestmentManagement dan karenanya berwenang bertindak untukdan atas nama PT Bahana TCW Investment Managementberdasarkan Anggaran Dasarnya sebagaimana akandijelaskan di bawah.Adapun izin PT Bahana TCW /nvestment Managementuntuk menjalankan kegiatan usaha sebagai ManajerInvestasi adalah sebagaimana tersebut dalam KeputusanKetua Bapepam Nomor Kep06/PMMI/1994 tanggal 21 JuniHalaman 13 dari 28 halaman Putusan Sela Nomor 575 B/PK/PJK/20161994

Lubis sebagai Wakil ManajerInvestasi adalah sebagaimana tersebut dalam KeputusanKetua Bapepam No.KEP94/PM/IP/WMI/1997 tanggal 2 Juli1997 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer /nvestasikepada Edward Parlindungan Lubis (Lampiran 11).Berdasarkan Peraturan BapepamLK No.

Manajer Investasi wajib:1) Mengelola Portofolio Efek Reksa Danamenurut kebijakan investasi yangdicantumkan dalam kontrak dan Prospektusserta memenuhi kebijakan investasinyaselambatlambatnya dalam waktu 1 (satu)tahun setelah efektifnya PernyataanPendaftaran;6) Menyimpan dan memelihara semuapembukuan dan catatan penting yangberkaitan dengan laporan keuangan danHalaman 14 dari 28 halaman Putusan Sela Nomor 575 B/PK/PJK/20163.2pengelolaan Reksa Dana sebagaimanaditetapbkan Bapepam dan LK sertamemisahkan

Bahwa selain gugatan kabur (obscur libel), gugatan a quo jugaharus dinyakan kurang pihak (p/urium litis consortium).Alasannya adalah, jika benar Penggugat menganggap image danreputasi dirinya menjadi rusak (tercemar) akibat tembusan suratTergugat ke beberapa pejabat otoritas terkait, seperti KetuaMahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Kepala Biro Asuransi BAPEPAM, Direksi Bursa Efek Indonesia(BEI) dan Ketua Asosiasi Broker Asuransi Indonesia (ABAI), makaPenggugat seharusnya juga

X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segeradiumumkan kepada publikdi dalam angka 1 menyebutkan bahwa setiapperusahaan publik haruS menyampaikan kepada BAPEPAM danmengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin setiap peristiwa,informasi atau fakta materiil yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efekperusahaan atau keputusan, sedangkan dalam pada angka 2 huruf kmenyebutkan antara lain tentang sengketa yang ada di Pengadilan yangmelibatkan dan menyangkut kepentingan emiten;Pertimbangan hukum

Nomor Kep86/PM/1996,peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segeradiumumkan kepada publik di dalam angka 1 menyebutkan bahwa setiapperusahaan publik harus menyampaikan kepada BAPEPAM danmengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin setiap peristiwa,informasi atau fakta materiil yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efekperusahaan atau keputusan, sedangkan dalam pada angka 2 huruf kmenyebutkan antara lain tentang sengketa yang ada di Pengadilan yangmelibatkan dan menyangkut

kepentingan emiten;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tembusankepada BAPEPAM inipun bukanlah suatu perbuatan yang salah karenaberkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus diketahui oleh publiktermasuk oleh perusahaan Tergugat yang telah Tbk/terbuka;Menimbang, bahwa terhadap tembusan kepada Bursa Efek Indonesia inipunMajelis menilai sama dengan pertimbangan diatas bahwa hal tersebutberkaitan dengan kepentingan semua pihak yaitu tentang kepentinganketerbukaan informasi yang

harus segera diumumkan;(garis bawah olehPemohon Kasasi);15.Bahwa apabila judex facti menerapkan Ketentuan BAPEPAM tentangKeterbukaan Informasi Publik secara benar dan tepat, maka pastinyaJudex facti menyatakan isi surat yang ditembuskan kepada PemohonKasasi oleh Termohon Kasasi bukanlah dikategorikan sebagai informasiyang harus diketahui publik, sebagaimana bunyi lengkapnya sebagaiberikut :Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi hargaefek atau keputusan investasi pemodal

No. 1023 k/Pdt/2014huruf e dan huruf n, Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi (kamikutip):Pasal 3 ayat (1):Pembinaan, pengaturan dan pengawasan seharihari kegiatan pasarmodal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yangselanjutnya disebut Bapepam;Pasal 4:Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuanmewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar,

;Pasal 100 ayat (1):(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihakyang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadapUndangUndang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;Pasal 101 ayat (1):(1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap UndangUndang ini dan aturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagikepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentinganpemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainyatindakan penyidikan;.

melepaskan dirinya darikewenangan pemeriksaan terhadap ganti rugi (perdata), bahwa gugatanPemohon Kasasi berkaitan dengan ganti rugi sebagaimana terurai dalamgugatan;Bahwa BAPEPAM/LK hanya dapat menjatuhkan sanksi administrative,bukan prihal sanksi pidana dan ganti rugi (perdata) karena dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak memberikankewenangan mengenai sanksi tersebut kepada BAPEPAM/LK (mohonlihat Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman

Bahwa tidak ada satupun pasal di dalamUndang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yangmenyatakan bahwa jika ingin mengajukan gugatan perdata harus dimulaipemeriksaan oleh BAPEPAM/LK, karena memang pemeriksaan danpenyidikan yang di lakukan oleh BAPEPAM/LK terbatas hanya jika adadugaan adanya tindak pidana kejahatan dalam pasar modal atau adanyapelanggaran yang bersifat administratif;Bahwa kewenangan memberikan sanksi berupa ganti rugi sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 111 UndangUndang

pasar modal adalahbukan kewenangan Bapepam, namun kewenangan Pengadilan Negeridalam gugatan perbuatan melawan hukum, hal ini sesuai dengan M.Hal. 59 dari 63 hal.