BANK MANDIRI (persero) Tbk dan kemudian hendakdikuasai oleh PARA TERLAWAN dengan mengatasnamakan kepentingan boedel pailit ALITJANDRA SOETJIPTO (Dalam Pailit), padahal jelas bahwa LIDYAWATI SOETJIPTOadalah yang berhak atas harta yang dijadikan boedel pailit ALI TJANDRA SOETJIPTO(Dalam Pailit) sebelum adanya Putusan Pailit, maka penetapan penyegelan maupun penyitaanatas boedel pailit ALI TJANDRA SOETJIPTO (Dalam Pailit) adalah tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Bahwa PELAWAN sangat keberatan

untuk dijadikan boedel pailit ALITANIA, SOB TINPTO: (Dalla Pati): g =10 Bahwa oleh karena PELAWAN selaku pemegang Hak Waris atas Harta yang dijadikan boedelpailit ALI TJANDRA SOETJIPTO (Dalam Pailit) secara sah dan karenanya merupakanAhliwaris yang berhak atas Harta Warisan bagiannya,, maka jelas PELAWAN mempunyaikepentingan atas Harta Warisan yang dijadikan boedel pailit ALI TJANDRA SOETJIPTO(Dalam Pailit) tersebut, yang merupakan Hak dari LIDYAWATI SOETJIPTO walaupunHalaman 5 dari 32 Perkara Nomor

Pailit ALI TJANDRA SOETJIPTO (DalamPailit) mengajukan Perlawanan untuk mempertahankan hakhaknya selaku Ahliwaris yang sah atasHarta yang terebut didalam Boedel Pailit ALI TJANDRA SOETJIPTO (Dalam Pailit) tersebut.

Olehkarena itu PELAWAN memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayaagar berkenan menerima dan memeriksa Perlawanan a quo ;PENETAPAN PENYITAAN DAN SEGALA BENTUK PRODUK PELAKSANAANPENETAPAN PENYITAAN ATAS BOEDEL PAILIT TERSEBUT CACAT DAN TIDAKBERDASAR HUKUM UNTUK DILAKSANAKAN 2 232 nnnBahwa demikian pula apabila telah diterbitkan Penetapan Penyegelan atas HartaSebagaimana tersebut didalam Boedel Pailit yang merupakan Harta Warisan Hak Pelawan,makaPenyitaan tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat, karena jelas faktanya Hartayang tersebut didalam Boedel Pailit ALI TIANDRA SOETJIPTO (Dalam Pailit) tersebut merupakanHarta Warisan Hak Pelawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 655/PDT.G/2003/PN.Sby Tanggal : 29 Juli 2004 tersebut mengikat para pihak in casu GOK SIK YEN, CV.ANUGERAH ABADI dan PT.

Bahwa saat ini 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunan yangmerupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm.

waris) tersebut oleh TERGUGAT ADALAH TIDAKSAH mengingat dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya izin danpersetujuan dari PARA PEMOHON INTERVENSI sebagai pihak yangberhak atas kepemilikan 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunanharta peninggalan (boedel waris).HARTA WARISAN BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA25.Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) tanah dan bangunan yangmerupakan harta peninggalan (boedel waris) Alm.

tanah dan bangunanyang merupakan hibah milik PARA PEMOHON INTERVENSI,dikarenakan terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan bangunantersebut merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm.

Bahwa sesuai Pasal 4 Adendum kesepakatan Perdamaian pada PutusanAkta Perdamaian 7 (tujuh) bidang tanah yang juga termasuk sebagaiharta peninggalan (boedel waris) Alm. Luswati yang belum dibagi;Dengan demikian, terdapat 31 (tiga puluh satu) bidang tanah danbangunan di dalam Perkara a quo yang secara tegas telah diakui dandinyatakan sebagai harta peninggalan (boedel waris) Alm.

Bahwa oleh karenanya, telah jelas 24 (dua puluh empat) dan 7 (tujuh)bidang tanah dan bangunan objek perkara a quo TERBUKTI DAN TELAHDIAKUI sebagai harta peninggalan (boedel waris) dari Alm.

Sulenco Buolevard Indah kepadaTermohon Il sebagaimana tersebut pada angka (6.12) adalah milik Pemohondan karenanya beralasan menurut hukum untuk menyatakannya tidak termasuksebagai boedel pailit dari PT. Sulenco Boulevard Indah (dalam Pailit);Bahwa dalam berbagai kesempatan dan korespondensi yang ada,Termohon Il telah mengakui dan menyatakan bahwa keseluruhan tanah danbangunan tersebut pada angka (6.12) adalah bukan boedel pailit, knususnyadalam suratnya kepada Termohon No.

pada KepaniteraanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar;Membebankan biaya perkara pada boedel pailit;Hal 9 dari 20 hal.

Halaman 62 aliena IV, "Menimbang, .... maka renvoi prosedur yangdiajukan oleh Pemohon adalah untuk pencoretan boedel pailit yangtelah dijadikan jaminan hutang dengan diikat dengan hak tanggunganHal 11 dari 20 hal. Put. No. 623 K/Pdt. Sus/2012oleh PT. Sulenco Boulevard Indah (Dalam Pailit) pada Termohon Ildimasukkan ke dalam boedel pailit sebagaimana bukti TI38 dan buktiTII39;b.

Bahwa dengan memperhatikan substansi permohonan yang diajukanPemohon Kasasi dalam perkara ini, yang merupakan keberatan atasdimasukkannya sejumlah asset berupa tanah dan bangunan objekperkara sebagai boedel pailit PT.

pailit harus diajukan dalam bentuk perlawanan;Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo berisi keberatanPemohon terhadap daftar boedel pailit PT.

No. 158 K/Pdt.Sus/2011Uang yang akan dibagikan kepada para Kreditor diperolehdari penjualan boedel pailit yang tidak transparan dandijual di bawah tangan dengan harga jauh di bawah hargalimit lelang;bahwa Pemohon menolak dengan tegas pembagian boedelpailit sebagaimana yang telah diajukan Kurator danditetapkan oleh Hakim Pengawas, karena sebelum uangpenjualan boedel pailit tersebut dibagikan kepada paraKreditor, maka seharusnya Hakim Pengawas menganalisa lebihlanjut' terlebih dahulu) adanya keberatan

keberatan yangdiajukan oleh Kreditor sehubungan dengan proses penjualanboedel pailit tersebut ;bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang ada, terbuktibahwa uang penjualan boedel palit tersebut belum layakuntuk dibagikan, karena proses penjualan boedel pailittersebut dilakukan oleh Kurator secara tidak transparan dantidak maksimal, bahkan tidak sesuai dengan ketentuanperundangan yang berlaku yaitu dijual secara diamdiamtanpa pemberitahuan kepada Kreditor dan harga penjualanjauh di bawah harga limit

transparan tersebut, ternyata setelah melihat DaftarPembagian Boedel Pailit yang dibuat oleh Kurator tersebutjustru sangat mengejutkan bahkan di luar kewajaranpenanganan proses kepailitan pada umumnya, di mana lebihkurang sepertiga dari uang hasil penjualan boedel pailittersebut adalah untuk menutupi biaya operasional yang tidakada hubungannya dengan aset yang dijual tersebut,sebagaimana dapat dilihat dalam Daftar Pembagian BoedelPailit PT.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut, JudexFacti tidak memeriksa secara cermat dan objektifDaftar Pembagian Boedel Pailit, dengan alasan telahdisetujui oleh Hakim Pengawas. Padahal inti dariperlawanan a quo adalah guna mengajukan keberatanterhadap Penetapan Daftar Pembagian boedel pailit(bukti P2 (lampiran 3) jo. bukti T11) yang telahdisahkan Hakim Pengawas.26.

Bahwa apabila Judex Facti hanya berpedoman kepada apayang telah disahkan dan disetujui oleh HakimPengawas, maka untuk apa lagi upaya hukum perlawananterhadap Daftar Pembagian Boedel Pailit tersebutdiberikan ruang oleh UU Kepailitan.

615/Tambakrejo;4) Sertifikat Hak Milik No. 616/Tambakrejo;5) Sertifikat Hak Milik No. 612/Tambakrejo;6) Sertifikat Hak Milik No. 21/Tambakrejo;7) Sertifikat Hak Milik No. 371/Tambakrejo;8) Sertifikat Hak Milik No. 613/Tambakrejo;9) Sertifikat Hak Milik No. 590/Tambakrejo;10) Sertifikat Hak Milik No. 614/Tambakrejo;11) Sertifikat Hak Milik No. 370/ Tambakrejo;dan 12) Sertifikat Hak Milik No. 460/Tambakrejo, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, merupakan boedel

boedel Hartapailit tersebut merupakan harta yang menjadi jaminan pelunasan utangPT.

Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menetapkan bahwa boedel hartasebagaimana yang terdapat dalam pertelaan (daftar) harta pailit tertanggal15 Juli 2014 sebagai boedel harta pailit dan memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk segera melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaiKurator untuk melakukan pengamanan atas boedel harta pailit tersebut;BAHWA TERGUGAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DANPENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG;Bahwa

SRI REJEKI MEBELINDO (DALAM PALIT).b) Bahwa Objek yang Dimohonkan Lelang dan Merupakan Boedel HartaPailit tersebut Merupakan Harta Jaminan Pelunasan Utang PT. SriRejeki Mebelindo kepada Turut Tergugat Il yang Merupakan Salah SatuKreditor PT. Sri Rejeki Mebelindo.1) Bahwa Boedel Harta Pailit tersebut adalah merupakan jaminanpelunasan utang PT.

harta pailittersebut adalah boedel harta pailit yang harus dibereskan melaluiproses pemberesan sebagai sumber pembayaran utangDebitor/PT.

Pasal103 UU Kepailitan dan PKPU dan apabila diperlukan penegasan atasstatus harta tersebut sebagai boedel harta pailit, maka TERGUGATmenyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenetapkan bahwa boedel harta sebagaimana yang terdapat dalampertelaan (daftar) harta pailit tertanggal 15 Juli 2014 sebagai boedel hartapailit.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan PARA PENGGUGATseharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijke verklaard

LabaMunthe untuk mengembalikan tanah terperkara ke boedel warisan Alm.Joho Munthe dan Almh.

LabaMunthe untuk menikah lagi, oleh karena itu Tergugat I sangatkeberatan apabila di dalam Akta Hibah No.18/2006 tanggal 17Februari 2006 Tergugat VIII menyatakan dirinya sebagai isteri Alm.Laba Munthe dengan dugaan pemalsuan data ini telah pulamenghibahkan sebagian tanah terperkara kepada Tergugat IX danTergugat X yang masih merupakan boedel warisan yang belum dibagikepada ahli waris Alm. Joho Munthe dan isterinya Almh.

Bahwa Akta Hibah No.18/2006 tanggal 17 Februari 2006 karenapenerbitannya tanpa sepengetahuan Tergugat I sampai dengan TergugatVIl apalagi setelah Tergugat VIII mengatakan dirinya sebagai isteri Alm.Laba Munthe yang telah menghibahkan sebagian tanah terperkara kepadaTergugat IX dan Tergugat X yang masih merupakan boedel warisan yang14belum dibagi kepada ahli waris Alm. Joho Munthe dan isterinya Almh.Rantip Br.

Kebenaran objek sengketa masih dalam status boedel warisan dari Alm. JohoMunthe dan Almh. Rantip Br. Girsang yang belum dibagi;2. Kebenaran .........192. Kebenaran bahwa mereka adalah satusatunya Ahli Waris dari Alm. LabaMunthe;3. Hibah yang dilakukan Alm. Laba Munthe terhadap sebagian objek perkaraadalah tidak sah menurut hukum;a.d.l.

Mengenai objek sengketa masih dalah status boedel warisan yang belum dibagi;Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut sebagaimana yang telahdibuktikan dan dipertimbangkan didalam mempertimbangkan dalildalilPenggugat/ Terbanding I diatas tadi, maka tidak cukup terbukti bahwa objeksengketa masih dalam status boedel warisa dari Alm. Joho Munthe dan Almh.Rantip Br. Girsang yang belum dibagi;a.d.2.

Haltersebut tampak jelas dari penggunaan kata boedel warispada halaman 1 Gugatan sebagai berikut:dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap:1)2)3)mengenai pembagian harta peninggalan(boedel waris)almarhum dr. Chaidir Aulia, dengan alasanalasan sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Surini Ahlan Sjarif,S.H., M.H. dan Dr.

Permintaan penetapan agar harta kekayaan (aset)Pewaris ditetapbkan sebagai Boedel WarisPewaris; danc. Permintaan penetapan mengenai bagian waris darimasingmasing Ahli Waris;Sehubungan dengan permintaan penetapan boedel warisPewaris tersebut, Penggugat dalam Gugatannya dengantegas memberikan dalildalil mengenai apa saja yangtermasuk harta kekayaan (aset) dari Pewaris.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 171 KHI,redaksional pasalpasal dalam KUHPerjuga menyatakanbahwa yang dimaksud dengan boedel waris meliputiaktiva dan pasiva dari Pewaris.

Cilandak) dalam boedel waris yang ingin dikuasai oleh Penggugattersebut.Bahwa berdasarkan ketentuan KHI (serta KUHPer) sudahtentu apa yang menjadi boedel waris adalah peninggalanpeninggalan Pewaris baik dalam bentuk aktiva (aset)maupun pasiva (hutang), dan bukanlah barang ataupunhak dari pihak ketiga yang tidak ada kaitannya denganpewarisan.Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan GugatanPenggugat yang pada pokoknya mengajukan permohonanpenetapan agar boedel waris yang didalamnya terdapathak milik

Tergugat selaku anak perempuan kandung Pewarismemperoleh % (satu per empat) bagian dari SisaBagian Boedel Waris;b. Tergugat Il selaku anak perempuan kandung Pewarismemperoleh % (satu per empat) bagian dari SisaBagian Boedel Waris; danc.

FransiscusNoer Prih sahardi, Sri Hono Hadiwirjatna dimasukkan sebagai boedel pailitPT Dawamiba Engineering (Dalam Pailit) yang nantinya akan dilikuidasi olehPembantah untuk melunasi seluruh kewajiban kepada para kreditur ;4.

Fransiscus Noer Prin Sahardi dan Sri Hono Hadiwirjatnadimasukkan sebagai boedel pailit PT Dawamiba Engineering (dalampailit) yang nantinya akan dilikuidasi oleh Termohon Kasasi untukmelunasi seluruh kewajiban kepada para kreditur ;d.

Fransiscus Noer Prih Sahardidan Sri Hono Hadiwirjatna adalah termasuk boedel pailit PT DawamibaEngineering (dalam pailit), maka secara hukum tidak dapat dianggapbahwa tanah dan bangunan atas nama Ir. Fransiscus Noer Prih Sahardidan Sri Hono Hadiwirjatna adalah termasuk boedel pailit PT DawamibaEngineering (dalam pailit) ;Bahwa, konsekuensi hukumnya mengingat Pengadilan Niaga Jakartatidak menyatakan bahwa Ir.

Fransiscus Noer PrihSahardi dan Sri Hono Hadiwijatna adalah termasuk boedel pailit PTDawamiba Engineering (dalam pailit) adalah termasuk boedel pailit atau bukan,maka jelaslan bahwa putusan dimaksud bersifat kabur.

Atas dasar ketentuan dimaksud jelas bahwa hartakekayaan yang termasukdalam proses kepailitan adalah harta milik debitur, sedangkan harta kekayaanyang bukan milik debitur tidak temasuk harta "boedel pailit". Konsekuensihukumnya maka harta kekayaan yang tidak termasuk harta boedel pailit tidakdapat dijual oleh kurator untuk kepentingan membayar kewajiban kepadakreditur.

Bawa Para Penggugat tidak menguraikan dimana letakobyek Boedel Pailit yang dipersengketakan;c. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat tidakmenguraikan batasbatas obyek Boedel Pailit yangdipersengketakan;d.

Bawa Para Penggugat tidak menguraikan dimana letakobyek Boedel Pailit yang dipersengketakan;c. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat tidakmenguraikan batasbatas obyek Boedel Pailit yangdipersengketakan secara jelas dan detail;d.

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan dimana letakobyek Boedel Pailit yang dipersengketakan;c. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat tidakmenguraikan batasbatas obyek Boedel Pailit yangdipersengketakan;d.

Bahwa hal tersebut diatas sangatlah penting dalam hal untukmenetapkan AHLI WARIS dan BOEDEL WARIS. Tanpa adanyakedudukan Pewaris 2 dan pemisahan BAGIAN Boedel Waris milikPewaris setelah Pewaris Il meninggal dan Pembagian Boedel Warisdari Pewaris 2 untuk ahli waris lainnya.3.

Reg4610/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tidak jelas karena tidak menjelaskantentang KEDUDUKAN PEWARIS II serta BAGIAN BOEDEL WARISPEWARIS dari PEWARIS II serta BOEDEL WARIS yang disebutdalam Gugatan ini Sebagian adalah juga merupakan Boedel Warisdari Pewaris II.5.

Bahwa hal tersebut diatas sangatlah penting dalam hal untuk menetapkanAHLI WARIS dan BOEDEL WARIS. Tanpa adanya kedudukan Pewaris 2 danpemisahan BAGIAN Boedel Waris milik Pewaris setelan Pewaris II meninggaldan Pembagian Boedel Waris dari Pewaris 2 untuk ahli waris lainnya.3.

Reg 4610/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tidak jelas karena tidakmenjelaskan tentang KEDUDUKAN PEWARIS II serta BAGIAN BOEDEL WARISPEWARIS dari PEWARIS II serta BOEDEL WARIS yang disebut dalam Gugatanini Sebagian adalah juga merupakan Boedel Waris dari Pewaris II.4.

WAHYU SUKOCO,MM : Kepala seksi Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Timur, sebagai Anggota Panitia Penaksir ;--------------------------------Sebagai Panitia Penaksir atas boedel Afwezig SIE KHWAN HO di Jalan Ketapang IV/ 2 Surabaya.3.

Membebankan biaya permohonan ini kepada boedel Afwezig yang bersangkutan sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam)

Balai Harta Peninggalan Surabayatidak tersedia dana untuk biaya perawatan boedeltersebut .5 Bahwa Panitia Penaksir boedel Afwezig Sie Khwan Ho di Jalan Ketapang I'V/2 Surabaya, terdiri dari : a NINUK PETIR KARSONO, SH.MH: Anggota Teknis Hukum padaKantor Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Ketua PanitiaPenaksir ; b Drs.H.

Membebankan biaya permohonan ini kepada boedel Afwezig yangbersangkutan; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datangmenghadap dipersidangan Pemohon Balai Harta Peninggalan yang diwakili olehDra.

WAHYU SUKOCO,MM : Kepala seksi Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung DinasPekerjaan Umum Cipta Karya danTata Ruang Propinsi Jawa Timur,sebagai Anggota PanitiaPenaksir ;e Bahwa benar akan lebih baik dan bermanfaat bagi kepentingan orang tidakhadir tersebut diatas apabila Boedel Afwezig dimaksud dijual mengingatkeadaan bangunan sudah tua dan rusak, sedangkan di Balai HartaPeninggalan Surabaya tidak tersedia dana untuk biaya perawatan Boedel tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Hukum tersebut diatas benarPemohon akan menjual Boedel Afwezig dari orang tersebut diatas, danberdasarkan ketentuan pasal 396 BW/KUH Perdata yang menyebutkan bahwasebelum penjualan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu harus memperoleh ijin dariPengadilan Negeri dan atas Boedel tersebut dilakukan penilaian harga/ditaksiroleh Tim/Ahli Penaksir yang diangkat oleh Pengadilan negeri Surabaya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan hokumdiatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan

Penaksir;4 Membebankan biaya permohonan ini kepada boedel Afwezig yangbersangkutan sebesar Rp.156.000, (seratus lima puluh enam) ; Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal : 10 DESEMBER 2014oleh : EKOWATI HARI WAHYUNI, SH. sebagai Hakim tunggal, Penetapanmana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim tersebut dengan didampingi oleh : YUNAWATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri olehPemohon.

hak hakPembanding atas boedel warisan yang telah dijadikan boedel pailit olehTerbanding I, Il dan III tersebut telah ditegaskan dan dilegitimasi olehPutusan Pengadilan Negeri Makassar No.136/Pdt.Plw/2012/PN.

Bank Negara Indoensia, TBK ic Terbading IV; Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah yang menjadisatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan itu sendiri padapoint 6 tersebut diatas, nyata bahwa agunan sertifikat tersebut adalahbukan boedel pailit, oleh karena boedel warisan tersebut bukan merupakan boedel pailit, maka bukan seperti yang dimaksud dalamPenjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehinggakewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah padaPengadilan

ADALAH MERUPAKAN BOEDEL PAILIT.FAKTANYA dalam perkara a quo boedel warisan SHM No. 20232, SHMHal. 35 dari 41 Putusan No.367/Pdt/2017/PT.Mks15.No. 20059, SHM No. 20061, SHM No. 20065, SHM No. 20055, SHMNo. 20064, SHM No. 20058, SHM No. 20056, SHM No. 20057 dan SHMNo. 75 yang sedang dipermasalahkan oleh PEMBANDING dalamperkara a quo, oleh karena boedel warisan tersebut tercatat milik dariDEBITOR PAILIT maka meskipun boedel warisan tersebut menjadiagunan pada TERBANDING IV, boedel warisan tersebut tetapmerupakan

boedel pailit.

Akan tetapi kreditor separatis mempunyai hakuntuk melaksanakan sendiri eksekusi atas jaminan tersebut dengantetap memperhatikan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.Bahwa adapun penetapan boedel warisan tersebut sebagai boedel pailittidak memerlukan pendapat dari pihak lain maupun penetapan dariHakim Pengawas. Akan tetapi seluruh kekayaan dari debitor pailitDEMI HUKUM MENJADI BOEDEL PAILIT. Hal ini ditegaskan dalamPasal 21 dan 23 UU Kepailitan dan PKPU.

Bank Mandiri (persero) Tok dan kemudian hendak dikuasai oleh ParaTerlawan dengan mengatasnamakan kepentingan boedel pailit Ali TjandraSoetjipto (Dalam Pailit), padahal jelas bahwa Lidyawati Soetjipto adalah yangberhak atas harta yang dijadikan boedel pailit Ali Tjandra Soetjipto (DalamPailit) sebelum adanya Putusan Pailit, maka penetapan penyegelan maupunpenyitaan atas boedel pailit Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;9.

tersebut diambil alin secara sepihak untuk dijadikan boedel pailit AlliTjandra Soetjipto (Dalam Pailit);10.Bahwa oleh karena Pelawan selaku pemegang hak waris atas harta yangdijadikan boedel pailit Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) secara sah dankarenanya merupakan ahli waris yang berhak atas harta warisan bagiannya,maka jelas Pelawan mempunyai kepentingan atas harta warisan yangdijadikan boedel pailit Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) tersebut, yangmerupakan Hak dari Lidyawati Soetjipto walaupun

mendapat bagian 1/12(seperduabelas) dari nilai harta warisan yang dijadikan boedel pailit AlliTjandra Soetjipto (Dalam Pailit) tersebut dan apabila penyegelan dan ataupengambilalihan Persil dengan mengatasnamakan boedel pailit Ali TjandraSoetjipto (Dalam Pailit) tersebut tetap dilaksanakan, maka hak Pelawanselaku yang berhak atas harta sebagaimana tersebut di atas jelas dirugikan,karena Lidyawati Soetjipto menjadi tidak dapat menikmati hakhaknya;Oleh karena itu sangat berdasar hukum Pelawan mengajukan

Putusan Nomor 610 K/Pdt.SusPailit/2015Penetapan Penyitaan Dan Segala Bentuk Produk Pelaksanaan PenetapanPenyitaan Atas Boedel Pailit Tersebut Cacat Dan Tidak Berdasar HukumUntuk Dilaksanakan;6.

waris kedalam boedel!

terletak di JalanBulu Dua, Nomor 40, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar,Kota Makassar adalah boedel warisan peninggalan almarhumah DeboraBura alias D. Bura;4. Menyatakan tindakan Tergugat membuat Surat Keterangan AhliWaris tanggal 1 Mei 2009 dan mengajukan permohonan peralihan hakatau balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Lariang Bangi, SuratUkur tanggal 9 Januari 1986, Nomor 111, luas 81 m? boedel warisanalmarhumah D. Bura tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;5.

boedel warisan almarhumah D. Bura tersebut,kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;7. Menghukum Tergugat Il untuk segera merehabilitasi atau mengembalikanHalaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/202110.11.12.13.kepada keadaan semula Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Lariang Bangi,Surat Ukur tanggal 9 Januari 1986, Nomor 111, luas 81 m? boedel warisanalmarhumah D. Bura tersebut kembali ke atas nama D.

terletak di JalanBulu Dua, Nomor 40, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar,Kota Makassar adalah boedel warisan peninggalan almarhumah DeboraBura alias D. Bura;3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara iniyang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.676.000,00 (satu jutaenam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);4.

terletak diJalan Bulu Dua, Nomor 40, Kelurahan Lariang Bangi, KecamatanMakassar, Kota Makassar adalah boedel warisan peninggalanalmarhumah Debora Bura alias D. Bura:4. Menyatakan tindakan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali membuat Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 Mei 2009 danmengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama SertifikatHak Milik Nomor 448/Lariang Bangi, Surat Ukur tanggal 9 Januari1986, Nomor 111, luas 81 m? boedel warisan almarhumah D.

boedel warisan almarhumah OD. Bura tersebut, kepadaPenggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tanpa syarat apapun juga;7. Menghukum Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali II untukHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2021segera merehabilitasi atau mengembalikan kepada keadaan semulaSertifikat Hak Milik Nomor 448/Lariang Bangi, Surat Ukur tanggal 9Januari 1986, Nomor 111, luas 81 m? boedel warisan almarhumah D.Bura tersebut kembali ke atas nama D. BURA;8.

Nomor 158 K/Pdt.SusPailit/2015Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), danayat (3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.1.Berdasarkan pasal di atas,Pelawan jelas telah salahmengambil upaya hukumterhadap status boedel pailit.Menurut Pasal 68 UndangNomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang,terhadap perlawanan penetapanatas boedel opailit harusdilakukan melalui upaya hukumbanding ke pengadilan, bukanmelakukan perlawanan.

Menyangkut Penetapan Boedel Pailit1.Selain salah menentukan upayahukum, Pelawan telahmelampaui batas hukummengajukan upaya hukum ataspenetapan boedel pailit ;Menurut Pasal 68 UndangNomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang,upaya hukum hanya dapatdilakukan melalui banding kepengadilan dalam waktumaksimal 5 (lima) hari ;Atas fakta di tas, jelasPerlawanan Pelawan ini selaintidak memiliki /egal standing dansalah dalam menentukankompetensi, juga telahmelampaui batas

Boedel Pailit mana yangdimaksud;b. Jika memang benar adaBoedel Pailit, apa dasardari Boedel Pailit yangdimaksud Pelawan;c. Tidak diketahui BoedelPailit tersebut ditetapkanoleh putusan ataupenetapan pengadilanatau apa;d. Pelawan sama sekalitidak menyebut putusan/penetapan nomor berapadan tanggal berapa yangdimohonkannya untukdicabut dan dilawan;Dengan fakta tersebut, Perlawanan dari Pelawan tidak jelas dan sangatsangat kabur;5.

Tidak jelas apakah Pelawan hendakmempermasalahkan boedel pailit (yang jugatidak jelas boedel pailit dengan nama, sifat,dasar, tanggal, dst) ataukah hendakmempermasalahkan Penetapan Nomor 15/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Sby tanggal 4 Oktober2012 tentang penyegelan terhadap aset PTCarvita Central Cahaya (Dalam Pailit). ApakahPelawan mempermasalahkan boedel pailitatau penyegelan, tidaklah jelas.

Judul adalah tentangpencabutan status boedel pailit,posita tentang penyegelan(Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga. Sbytanggal 4 Oktober 2012) danPetitum meminta putusan atasdua hal sekaligus pencabutanstatus boedel pailit danpenyegelan (Penetapan Nomor15/Pailit/2012/PN.Niaga. Sbytanggal 4 Oktober 2012). IniHal.12 dari 24 hal. Put. Nomor 158 K/Pdt.SusPailit/2015sungguhsungguhmembingungkan ;2.

Mega Graha International(selanjutnya disebut Daftar Harta/Boedel Pailit);Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 769 K/Padt.SusPailit/2016IV. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara adalahmilik/terdaftar atasnama The Hwie Gwan sehingga bukan merupakanharta/boedel pailit PT.

Mega Graha Internasional;9.Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap tindakan Tergugat yangdengan secara sepihak telah memasukkan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 3505/Meruya Utara ke dalam Daftar Harta/Boedel Pailit, tertanggal9 September 2015 (Bukti P13), padahal secara jelas dan terang benderangSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut bukanmerupakan Harta/Boedel Pailit PT.

Mega Graha International, sehingga SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut bukanmerupakan harta/boedel pailit dan Tergugat selaku Kurator demi hukumHalaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt.SusPailit/2016harus mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/MeruyaUtara tersebut dari daftar Harta/Boedel Pailit PT. Mega GrahaInternational (vide Bukti P13);V.

Utara tersebut sebagai Harta/Boedel Pailit PT.

Mega GrahaInternational, sehingga jelasjelas Sertifikat Hak Guna Bangunan3505/Meruya Utara bukan merupakan Harta/Boedel Pailit PT. MegaGraha International;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang dimaksuddengan Harta/Boedel Pailit adalah Harta milik/terdaftar atas namaDebitor Pailit, dimana dalam perkara ini adalah seluruh harta yangharuas dimiliki/terdaftar atas nama PT.

Membebankan biaya perkara ini kepada Boedel Pailit;

Membebankan biaya perkara pada boedel pailit;

Iksan Sakiman selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa boedel warisanharta pusaka yang belum dibagi waris antara lain:a.

Bahwa kedua bidang tanah hak yasan sebagaimana angka 11 a dan angka11 b tersebut di atas, merupakan boedel warisan harta pusaka alm. H. IksanSakiman yang belum dibagi waris kepada para ahli waris alm. H. IksanSakiman. Namun tanpa seizin Penggugat kedua bidang tanah yangmerupakan boedel warisan harta pusaka alm. H.

Iksan Sakiman berhak pula terhadapkedua boedel warisan harta pusaka alm. H.

Iksan Sakiman yang masihberstatus boedel warisan harta pusaka yang belum dibagi waris;. Bahwa kedua boedel warisan tersebut secara nyata (feitelijk) tidak adapihakpihak lain yang menguasai dan atau menempati kedua bidang objeksengketa kecuali pihak Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi(Sdr. Afic Maswan),Tidak dimaksukkannya dan atau ditariknya anakanak Sudjilah dan atausaudara kandung Sdr.

karena didalam perkara ini, sesuai fakta hukum kedua boedel warisanalm.

SCI SHGB 7251;Bahwa penetapan suatu asset dari Boedel menjadi Non Boedel adalahkewenangan Hakim Pemutus dan bukan kewenangan HakimPengawas, baik dalam bentuk perlawanan maupun dalam bentuk renvoiprosedur;Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 adalah inisiatifPuguh Wirawan dan bukan atas permintaan Terdakwa;Bahwa uang Rp250.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa dari PuguhWirawan adalah fee Puguh Wirawan dan bukan untuk merubah statusSHGB 7251 dari Boedel menjadi Non Boedel Pailit;Bahwa Terdakwa

menjual SHGB 7251 secara Non Boedel Pailitkarena asset tersebut atas nama pihak ketiga yaitu PT.

Sedangkan terhadap asset SHGB 7251 Kurator tetapberpandangan bukan merupakan Boedel Pailit.

SCI tersebut ;e Keberatan Kreditur Buruh kepada Hakim Pengawas terhadap penjualanSHGB 7251 secara Non Boedel dengan mengajukan bukti Dokumenbahwa SHGB 7251 sebagai Non Boedel Pailit;Menimbang atas keberatan Kreditur Buruh terhadap penjualan SHGB7251 secara non Boedel, Hakim Pengawas/Terdakwa memberikan3 opsi antara lain : 1. Terhadap asset Gunung Putri yang dijualsecara non Boedel agar buruh mengajukan PK ke Mahkamah Agung,2.

7251 sebagai Boedel Pailit;Bahkan, sekalipun kenyataannya SHGB 7251 telah dujual secaraNon Boedel Pailit oleh Kreditur BNI (sebagai Pemegang HakTanggungan) dengan cara mengijinkan Pemilik Jaminan (SurosohSuahimi, Direktur PT.