Kerinci, untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi danpenerbitan SPP, SPM sampai dengan SP2D.SP2D dibawa ke bank untuk dilakukan transfer dari dari rekeningdaerah ke rekening desa=" Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di BPKPD Kab. Kerinci,realisasi tahun anggaran 2018 sebesar 100% atau senilai Rp.919.005.300,00.=" Bahwa setelah jadi sudah ditandatangani oleh bupati nanti kita serahkansemua tiap tiap desa yang ada di seluruh kab.

Keterangan Saksi ADI WIBOWO, S.Sos Bin SUBRO, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Saksi bekerja di BPKPD sejak tahun 2016 sedangkan saksi ditunjuksebagai Bendahara Pengeluaran SKPKD sejak bulan Januari 2020berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci H. ADIROZAL dengan Nomor900/Kep.19/2020, tanggal 21 Januari 2020 tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendaharaan Penerimaan, danBendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kab.

Menyimpan kelengkapan bahan atau dokumenBahwa berdasarkan dokumen yang ada di BPKPD Kab. Kerinci,realisasi tahun anggaran 2018 sebesar 100% atau senilai Rp.919.005.300,00.Halaman 46 dari 160, Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.8.

BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.1.323.550,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Febaruari 2020 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Kasubid Penetapan (BPKPD Pemkab Sragen);

BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.4.631.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan (BPKPD Pemkab Sragen)

BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.4.631.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan (BPKPD Pemkab Sragen)

BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.4.631.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan (BPKPD Pemkab Sragen)

BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.4.631.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan (BPKPD Pemkab Sragen)

., memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini,S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinansebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Bulelengsebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Bulelengsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selanjutnya Ni Nyoman AyuWiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uanguntuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplopberisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat;Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par.

,memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untukdiserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Selanjutnya Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak4 (empat) amplop berisi uang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD,sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai DinasPerizinan, sebanyak 3 (tiga) amplop untuk 3 (tiga) orang pegawaiInspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par.

,memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untukselanjutnya diserahnkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

., memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini,S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinansebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Bulelengsebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Bulelengsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selanjutnya Ni Nyoman AyuWiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uanguntuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplopberisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par.

Agung, SST., Par., MAP sebesarRp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh saturibu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah), serta menguntungkan pegawalpada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesarRp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), menguntungkan Pegawaipada Dinas perijinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),menguntungkan pegawai pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), dan menguntungkan pegawai pada BPKPD

Selanjutnya Ni NyomanAyu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4(empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua)orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uang untuk 3(tiga) orang pegawai Inspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, .G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.

Selanjutnya NiNyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisiuang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplopberisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak 3 (tiga) amplopberisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par.

., MAP sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh limajuta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), parapegawai pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan totalsebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), Pegawai padaDinas Perizinan Kabupaten Buleleng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),memperkaya Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Buleleng sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Pegawai pada BPKPD KabupatenBuleleng sebesar

Selanjutnya NiNyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisiuang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplopberisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3(tiga) amplop berisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par.

Agung, SST., Par, MAP sebesar Rp275.571.592,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribulima ratus Sembilan puluh dua rupiah), serta menguntungkan pegawai padaKantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan total sebesarRp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), menguntungkan Pegawaipada Dinas perijinan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),menguntungkan pegawai pada Inspektorat Buleleng sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), dan menguntungkan pegawai pada BPKPD

., M.Si,:Bahwa benar saksi sebagai Kepala BPKPD Kab.

Hal tersebut membuktikan bahwa sudah terjadi kelalaian yang akibatnyamenimbulkan beban data hutang bagi Penggugat yang seharusnya dibebankan padaTergugat yang melakukan kelalaian ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 akibat kelalaian Tergugat, menyebabkanPenggugat mendapat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah(BPKPD) Kabupaten Wajo Nomor: 0082/SKPP/2021 Tanggal 23 Maret 2021 denganData Hutang Jumlah Rp. 148.995.6000 dengan

Foto Copy Surat Keterangan Pajak Nomor: 973/43/VV/2014/BPKPD (yangdiberi tanda bukti T6);Foto Copy suratsurat bukti T1 s/d T6 tersebut telah dibubuhi materaisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy suratsuratbukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan alatalat bukti surat, KuasaPenggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing telahmemberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya sebagaimanatermuat dalam Berita

PUTUSANNomor 163/Pdt.G/2018/PA.Ktg= reir 1t ssaeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yangdiajukan oleh :Xxxx, UMur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN di BPKPD KabupatenBolaang Mongondow Timur, bertempat tinggal diRT.001, RW.001, Lingkungan I, ~ KelurahanGogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, KotaKotamobagu, sebagai Pemohon KonvensilTergugat Rekonvensi

Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung perihalpernyataan keberatan tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda PP1D ;Halaman 99 dari 166 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp95.Fotokopi Surat perihal mohon perlindungan hukum tanggal 7 Pebruari 2020oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP1E ;96.Fotokopi Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahNo. 028/0129/BPKPD

, tanggal 7 Pebruari 2017 perihal tambahan data untukproses persertifikatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda PP1F ;97.Fotokopi Surat Bupati Klungkung No. 028/827/BPKPD, tanggal 5 Oktober2017 perihal klarifikasi permohonan HPL, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda PP1G ;98.Fotokopi Surat kabar harian BALI POST tanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP1H ;99.Fotokopi Sertifikat hak milik No. 219, Desa Semarapura

Penggugatrutinmelakukan pembayar sewa dan Retribusi;Bahwa sistem pembayar retribusi tersebut dibayarkan pertahun, karenaberdasarkan STRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), disana sudah adatarifnya, sehingga pembayarannya disesuaikan dengan tarifnya;Bahwa perjanjian sewa dibuat pada tahun 1984, sebagai pihak pertama ataupemberi sewa adalah Pemda Klungkung (Bupati), sedangkan pihak keduaadalah penyewa;Bahwa jabatan saksi di Pemkab Klungkung adalah Kabid Retribusi di BadanPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKPD

Saksi VI 1 Gusti Ngurah Bagus Putra, yang memberikan keterangan padapokoknya:Bahwa sejak 7 Februari 2015 saksi ditugaskan sebagai Kepala Dinas PTKA(Pengelolaan Keuangan dan Aset), selanjutnya kelembagaan itu digantimenjadi Badan Pengelolaan Keuangaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD);Bahwa saksi menduduki jabatan tersebut sampai 1 Maret 2018;Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah sebagai koordinator pengelolabarang daerah. Jadi barang daerah yang ada di Pemerintah Kabupatenjumlahnya banyak.

Fotokopi surat Bupati Klungkung, tanggal 05 Oktober 2017, Nomor :028/827/BPKPD, perihal : Klarifikasi permohonan HPL, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT I4 ;. Fotokopi surat Bupati Klungkung, tanggal 24 Oktober 2017, Nomor :028/878/BPKPD, perihal pemberian HGB diatas HPL, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT I5 ;. Fotokopi surat dari Ni Wayan Dewi Kunci, SH selaku kuasa dari Sdri.

TONNY RAHMAT SOERJADI, sebagaimana PetikanSurat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 821/Kep.45/BPKPD/2011 yaitualin tugas Terdakwa pada jabatan baru sebagai Kepala BagianPemerintahan Desa pada Asisten Bidang Pemerintahan Daerah; Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meskipunTerdakwa mendapat surat keputusan alih tugas sebagaimana dimaksud,Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli telahmelaksanakan pengelola kegiatan proyek penyaluran bantuan dana sosialuntuk kegiatan keagamaan

DesaMoncongloe Lappara dan telah kami ajukan sebagai Bukti Surat (T9)2) Pemerintah Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros denganSurat Keterangan Nomor: 100/57/MCL/VI/2020 tertanggal 08 Juni2020 yang ditandatangani oleh Camat Moncongloe dan telah kamiajukan sebagai Bukti Surat (T19)Halaman.20 dari 31 Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT MKS3) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah KabupatenMaros dengan Surat Keterangan Nomor: 973/277/IV/2020 tertanggal24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala BPKPD

Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci Nomor : 900/ 0132/SPM-ADDI/BPKPD-2020, tanggal Juni 2020.

dana sebesarRp.11.000.000.000, lebih yang tidak bisa dipertanggung jawabkandan terus ditanyakan kepada pak Kalendi sebagai Pemegang Kas31Daerah mengatakan uang itu sebagian ada dipinjamkan kepadaterdakwa Deny Untono ;Bahwa yang mengetahui pinjam meminjam uang antara Kalendidengan Terdakwa (Deny Untono) pak Kalendi sendiri ;Bahwa uang yang dipinjamkan Kelendi kepada terdakwa itu uangnegara ;Bahwa sepengetahuan' saksi kapasitas terdakwa ini adalahkontraktor ;Bahwa pada tahun 2007 jabatan Saksi di BPKPD

pengguna anggaranmelalui DPA SKPD dengan melampirkan daftarpenggunaan dana;e Mengerjakan buku kas umum ;e Mengerjakan buku simpanan Bank, buku pajakdan buku panjar ;e Mempertanggung jawabkan penggunaan uangkepada SKPD dengan melampirkan buktipertanggung jawaban ;e Bahwa mekanisme pencairan anggaran APBDkepada pihak ketiga adalah :Harus adapermohonan permitaan dari Satkersatker maupunpihak ketiga disertai SPP dan lampiranlampiran lainnya kepadaKepala bagian pemegang Kas Daerah ;Selanjutnya dari BPKPD

ORPA HAMADUNA ;e Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak adahubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan ;e Bahwa Saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Pemda Sumba Timur tahun 1994 danditempatkan pada bagian sosialo, kemudian tahun1995 dimutasi ke bagian Keuangan dan menjabatsebagi Kasubdin Verifikasi pada BPKPD sampaidengan saat ini ;e Bahwa tugas pokok Saksi adalah meneliti laporanpertanggung jawaban dari setiap SKPDSKPD padasetiap ahkir tahun anggaran untuk melakukanlaporan pertanggung

., yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi yang mewakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan DanPajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya;Bahwa, terkait bukti P 16.1, jawaban dari Badan PengelolaanKeuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) diakui oleh saksi;Bahwa, pada saat pengajuan pendaftaran pajak secara online pemohonmenunjukkan 1 (satu) titik, dari titik ini saksi cocokkan dengan data petayang saksi miliki, ketika ditunjukan di dalam suatu titik di peta itukawasan yang ditunjuk

bisa mengajukan ulang dengan menunjukkan titik lokasiyang dimohonkan secara tepat, di mana biar kami nanti di situ bisaHalaman 57 dari 78 halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.SBYditindaklanjuti dengan survey ke lokasi, dari survey ke lokasi baru nantidititik kembali titik kordinat itu akan kami cocokan kembali dengan petayang ada di kantor;Bahwa, dalam permohonan secara elektronik di situ sudah harusmenentukan titik yang dimohonkan, berdasarkan dari titik yangdimohonkan selanjutnya dari BPKPD

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Barang Hasil Lelang, Nomor12/BAPBHL/BPKPD, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Aset DaerahKabupaten Klungkung, tanggal 16 Juli 2018. Bukti tersebut telahdiperiksa Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinyakarena tidak tidak dapat ditunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup,dinazegelen Pejabat Pos, kemudian diberi kode bukti (PR.7). Diberitanggal dan paraf Ketua Majelis;14. Printout pesan Whatsap dari pemilik mobil dan Foto mobil plat DR1034 KB.

., tertanggal 06 Juli 2017, diberi tanda Bukti T.I.II 2;ae Fotokopi sesuai asli, Peta Lokasi Objek Pajak dari BPKPD PemerintahKota Baubau, diberi tanda Bukti T.I.II 3;4. Fotokopi sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan (SPPDBPHTB) tertanggal 9 Oktober 2017, diberitanda Bukti T.I.II 4;5.

./342/KU.03.02/BPKPD/2021, Tanggal 17Februari 2021, Perihal Pemberitahuan, yangditujukan kepada F.

Rapat Giri Arta BPKPD Jl. Jimerto 2527 Lt. 2 AcaraHalaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2018/PT SBY.Rakor terkait permohonan PT. BINA USAHA KAMPUS/ UBAYAmengenai Mutasi Nama PBB yang berlokasi di Gununganyar Tambak PS70 (HGB No. 2663) dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :1.

Koordinasi kegiataan fungsional dalam pelasanakan tugas BPKPd. Pemantuan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan admistrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi danHal. 58 dari 68 hal. Put. No. 1775 K/PID.SUS/2014tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum,persandian, perlengkapan dan rumah tangga.3. Pasal 54Dalam penyelenggaraan fungsinya tersebut BPKP mempunyaiwewenang:a.

(Mantan Kabid Penganggaran pada BPKPD Kota Cirebon).Asli dokumen Tanda Terima Berkas Pengajuan SPM UP/GU/TU/LS : Uang Muka Pengadaan Barang Milik Daerah Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat Rp. 2.559.000.000, nomor : 931/1615/LS-BJ/BUD/1-03.01/2021 tanggal 31 Desember 2021.Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor : 991/224/SPM/LS-BJ/1.03.2.10.0.00.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Syaroni,ATD.

(Mantan Kuasa BUD BPKPD Kota Cirebon).Asli Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Pengadaan Persiapan Belanja Alat Besar Darat Nomor : 027/02/089-BRG/UKPBJ/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (Syaroni ATD.MT.) Pokja Pekerjaan Belanja Modal Alat Besar Darat (Normawan,SKM., Dedy Ahmad Faizal, SE., Edy Sumitro, SE.);Dikembalikan kepada Saksi Normawan Widyanto, AMD., RAD. (Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah).

/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022;Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KE.484-BKD/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2021;Salinan Dokumen Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.318-BPKPD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah Di

Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931/058/LS/BTT/BUD/.02.0.00.0.00.01/2022 tanggal 07 Oktober 2022 Keperluan Untuk : Belanja Tidak Terduga; Pengembalian Dana Bantuan Propinsi Program Pemulihan Ekonomi (PEN) Pada DPUPR Tahun 2021 Sejumlah Rp. 216.129.980,00;Asli 1 (satu) bundel Surat Walikota Cirebon Nomor : 978.3/2035/BPKPD Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;Dikembalikan kepada Saksi Sari Lestaria Rustana, S.STP (Mantan Kuasa BUD

BPKPD Kota Cirebon).