• 1 (satu) helai baju dinas BPKPD warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa HASNA SUKIRMAN Als ASNA Bin KISMAN.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Selanjutnya Saksi beserta TIMmenanyakan kepada Sdr.HASNA SUKIRMAN Als HASNA BinKISMAN adakah barang bukti lainnya dan Sdr.HASNASUKIRMAN Als ASNA Bin) KISMAN menunjukan danmengambil barang bukti lainnya berupa 1 (Satu) helai bajudinas BPKPD warna cokelat yang di dalamnya berisikan 1(satu) paket plastik klip transparan yang diduga narkotikajenis shabu.

DanTerdakwa juga memiliki, menyimpan barang 1 (Satu) paket plastikklip transparan yang diduga narkotika jenis shabu yang berada disaku baju dinas BPKPD warna coklat.Bahwa dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadapTerdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekirapukul 14.00 Wib disebuah rumah dinas samsat yang beralamatDusun Nengen Desa Lumbang RT 012 RW 006 Kec. SambasKab.

Barang bukti 1 (Satu) helai baju dinas BPKPD warna coklatyang disakunya terdapat : 1 (satu) paket plastik kliptransparan yang diduga narkotika jenis shabu adalah milikTerdakwa.c. 1 (satu) buah tas merk ACER warna hitam didalamnyaterdapat 1 (Satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNAwarna putin yang berisikan 1 (Satu) buah alat hisap sabhu(BONG), tidak lengkap hanya berupa tutup botol dan pipetkaca adalah milik Terdakwa.d.

Dan Terdakwa juga tidakada memiliki ijin dari dinas terkait memiliki, menyimpan barang 1(satu) paket plastik klip transparan yang diduga narkotika jenisshabu yang berada di saku baju dinas BPKPD warna coklat milikTerdakwa, yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapanterhadap Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 6 Januari 2020sekira pukul 14.00 Wib Disebuah rumah dinas samsat yangberalamat Dusun Nengen Desa Lumbang RT 012 RW 006 Kec.Sambas Kab.

• Bahwa sebagai seorang PNS pada kantor Samsat Majene,Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraianberdasarkan Surat Izin Nomor 1300/3431/BPKPD/X/2021 tanggal 29Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangandan Pendapatan Daerah Sulawesi Barat;12.

  sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilatau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dantidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telan memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 1300/3341/BPKPD

  /X/2021 tanggal 29Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutupuntuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadirdi persidangan, maka jawaban Tergugat atas

  Fotokopi Surat Keterangan Izin bercerai dari pimpinan Nomor1300/3341/BPKPD/X/2021. Bukti surat tersebut telah bermeteraicukup telah dicap pos dan dinazegelent. Kode P.2;2. Bukti Saksi.Hal. 4 dari 13 Hal.

• BPKPD.900/76/SPM-LS/BANT/ VI/2017, tanggal 19 Juni 2017;

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/77/SPM-LS/BHP/ VI/2017, tanggal 19 Juni 2017;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/78/SPM-LS/BHR/ VI/2017, tanggal 19 Juni 2017;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/79/SPM-LS/BANT/ VI/2017, tanggal 19 Juni 2017;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM.

  BPKPD.900/258/SPM-LS/BANT/V/2018, tanggal 14 Mei 2018;

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/259/SPM-LS/BANT/V/2018, tanggal 14 Mei 2018;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/260/SPM-LS/BHP/V/2018, tanggal 14 Mei 2018;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/261/SPM-LS/BHR/V/2018, tanggal 14 Mei 2018;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM.

  BPKPD.900/141/SPM-LS/BANT/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019;

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/142/SPM-LS/BANT/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/143/SPM-LS/BHP/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/144/SPM-LS/BHR/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM.

  BPKPD.900/290/SPP-LS/BHR/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/291/SPM-LS.2/BANT/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/292/SPP-LS.2 /BHP/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/293/SPM-LS.2/BHR/X/2019, tanggal 27 Juni 2019;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM.

  BPKPD.900/226/SPM-LS/BANT/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020 ;

• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/227/SPM-LS/BHP/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020 ;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/228/SPM-LS/BHR/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020 ;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. BPKPD.900/454/SPM-LS/BVANT/IX/2020, tanggal 1 September 2020 ;
• 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM.

• sehingga lapangan kerja tidaktercipta/terjadinya pemborosan sumber daya serta inefisiensidan ketidakefektifan perekonomian daerah;Bahwa adanya malafungsi alokasi dan malafungsi distribusianggaran APBD, Pemohon ketahui dari hasil evaluasi GubernurKalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 (selanjutnya disebut hasilevaluasi Gubernur) sebagaimana termaktub dalam KeputusanGubernur Kalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD

  Putusan Nomor 22 P/HUM/202020192014 (BuktiP16), adalah anggota Badan MusyawarahDPRD Kabupaten Melawi periode 20192024, bersaksi, bahwaBadan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi tidak pernahmenetapkan jadwal acara rapat antara Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi dengan TAPD Kabupaten Melawi, perihalpenyempurnaan dan penyesuaian Rancangan PerdaKabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019.

  Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Ivo Titus Mulyono atasnama Bupati Melawi tertanggal 30 Desember 2019 telah mengirimsurat Nomor 910/1306/BPKAD (BuktiP14), kepada Pimpinan DPRDKabupaten Melawi, perihal Penyampaian Tindak Lanjut Atas HasilEvaluasi Raperda APBD TA 2020, yang menyatakan, bahwaRancangan Perda tentang APBD TA 2020 sudah diperbaiki danditindaklanjuti sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor1430/BPKPD/2019;Halaman 13 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/202015.

  Bahwa apabila surat Sekretaris Daerah a quo dihubungkan denganketerangan saksisaksi sebagaimana tersebut dalam angka 13.1.dan angka 13.3. di atas, maka surat Sekretaris Daerah a quo adalahbukti otentik, bahwa Perbaikan dan tindak lanjut atas RancanganPerda tentang APBD TA 2020 sesuai Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019 dilakukan sepihak,yaitu hanya oleh Bupati Melawi. Tindakan sepihak Bupati Melawi aquo bertentangan dengan Pasal 315 ayat (6) UU Pemda;A. 2.

  Putusan Nomor 22 P/HUM/202010.11.12.13.14.116.Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor1430/BPKPD/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Melawi tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2020. (Bukti P9):Fotokopi KTP para saksi bersama keterangannya yang dilegalkan dihadapan Notaris Dodon Almury Baron Jatan (asli).

• KEPALA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH (BPKPD)

• Bahwa sebagai seorang PNS pada kantor Samsat Majene, Penggugat telahmemperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat IzinNomor 1300/3341/BPKPD/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah SulawesiBarat;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:Primer :1.

• Sabaria Binti Sano alias Muahammad Tang (anak kandung);

  Khusus untuk mengurus penerbitan pajak dan perubahan data dan subjek pajak di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD);

  4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah.)

• 1 (Satu) lembar surat pemerintahan provinsi Kalimantan Barat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Bendahara Umu Daerah, Nomor : 903/116/BL/BPKPD-B/2019, tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

• 2 (dua) lembar lampiran SPD Nomor : 903/116/BL/BPKPD-B/2019, periode bulan Januari s/d maret 2019 tahun anggaran 2019 dan 8 (delapan) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, Nomor DPA SKPD, 1.14.01.05.01.06.5.2, Formulir DPA-SKPD 2.2.1.

• 1 (satu) lembar surat pemerintah provinsi kalimantan barat dinas tenaga kerja dan transmigrasi UPT latihan kerja industri entikong, nomor : 020/317/ULKI-TU, perihal K penunjukan pelaksanaan pekerjaan pengadaan dikantor ULKI Entikong, pada tanggal 14 Desember 2019 dan 9 (sembilan) lembar lampiran SPD nomor : 903/116/BL/BPKPD-B/2019 periode bulan januari s/d maret tahun anggaran 2019 dan 8 (delapan) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, nomor :

  903/116/BL/BPKPD-B/2019, periode bulan Januari s/d Maret 2019 Tahun Anggaran 2019 dan 8 (delapan) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, nomor DPA SKPD, 1.14.01.05.01.06.5.2, formulir DPA-SKPD 2.2.1 dan 6 (enam) lembar GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, nomor : 903/ /830/ BPKPD-C, sifat : pelaksanaan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019, Pontianak, 24 Juni 2019.

• penjara selama 2 (dua) Tahun;

• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) berkas fotocopy dan telah di legalisir sesuai dengan aslinya NPHD ( naskah perjanjian hibah daerah ) antara Gubernur Kalbar dengan ketua lembaga pendidikan Maarif NU Kapuas Hulu dengan Nomor : 972/0716/BPKPD

   telahh dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan penggunaan dana hibah tahun 2018 Nomor : 35/LP.M.NU/KAB.KH/VI.2018 tanggal 5 Juni 2018 ( senilai Rp.4.000.000.000,- );

2. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah diegalisir sesuai dengan aslinya Laporan penggunaan dana Hibah tahun 2018 Nomor : Nomor : 47/LP.M.NU/KAB.KH/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 ( senilai Rp.2.000.000.000,- );
3. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 49/BPKPD

4. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran hibah tahap 2 kepada LP Maarif Nu Kapuas Hulu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
5. 1 (satu) berkas foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya SPP,SPM dan SP2D LS pembayaran tahap 1 kepad LP maarif NU Kapuas Hulu sebesar Rp. 4 Milyar;
6. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat pengantar atas nomor : 072/29/BPKPD

   Kalimantan Barat Nomor :565/BPKPD/2017 tentang pembentukan Tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD t.a. 2018;

7. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018 SKPD-BPKPD Prov.

   ;

8. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah nomor : 903/446/BPKPD tanggal 11 Februari 2019 pemberhentian dan penunjukan pegawai sebagai PPK dan SKPKD Prov.

• PUTUSANNomor 384/Pdt.G/2018/PA.PtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Negeri Sipil ( BPKPD), tempat kediaman di KotaPontianak, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan :SWASTA,

• bulan;

• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) berkas fotocopy dan telah di legalisir sesuai dengan aslinya NPHD ( naskah perjanjian hibah daerah ) antara Gubernur Kalbar dengan ketua lembaga pendidikan Maarif NU Kapuas Hulu dengan Nomor : 972/0716/BPKPD

   telahh dilegalisir sesuai dengan aslinya Laporan penggunaan dana hibah tahun 2018 Nomor : 35/LP.M.NU/KAB.KH/VI.2018 tanggal 5 Juni 2018 ( senilai Rp.4.000.000.000,- );

2. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah diegalisir sesuai dengan aslinya Laporan penggunaan dana Hibah tahun 2018 Nomor : Nomor : 47/LP.M.NU/KAB.KH/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 ( senilai Rp.2.000.000.000,- );
3. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 49/BPKPD

4. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Kuitansi pembayaran hibah tahap 2 kepada LP Maarif Nu Kapuas Hulu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
5. 1 (satu) berkas fotocipy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya SPP,SPM dan SP2D LS pembayaran tahap 1 kepad LP maarif NU Kapuas Hulu sebesar Rp. 4 Milyar;
6. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat pengantar atas nomor : 072/29/BPKPD

   Kalimantan Barat Nomor :565/BPKPD/2017 tentang pembentukan Tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD t.a. 2018;

7. 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018 SKPD-BPKPD Prov.

   ;

8. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah nomor : 903/446/BPKPD tanggal 11 Februari 2019 pemberhentian dan penunjukan pegawai sebagai PPK dan SKPKD Prov.

• BATI Pajak Air Tanah Sebesar Rp.1.323.550,- (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 27 Febaruari 2020 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Kasubid Penetapan (BPKPD Pemkab Sragen);

• Selanjutnya NiNyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisiuang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplopberisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3(tiga) amplop berisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, terdakwa 2.

  TPK/2021/PT DPSDikembalikan kepada Dinas BPKPD Kabupaten Buleleng melaluiDrs. Gede Sudiartha Widiada, M.Si.7.36. Copy Legalisir 1 (Satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat pimpinanTinggi pratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017atas nama Nyoman Gede Gunawan, S.S.7.37.

  Copy Legalisir 1 (Satu) bundel keputusan Bupati BulelengNomor: 900/55/HK/2020 tentang Pelimpahan kewenanganPengelolaan Keuangan Daerah tanggal 08 Januari 2020.Dikembalikan kepada Dinas BPKPD Kabupaten Buleleng melaluiDrs. Gede Sudiartha Widiada, M.Si.3.7.35. Copy Legalisir 1 (Satu) bundel keputusan Bupati BulelengNomor 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan MutasiHal. 180 dari 186 halaman, Putusan No. 5/PID.

• ,Par., MAP., memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini,S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinansebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Bulelengsebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Bulelengsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

  Selanjutnya Ni Nyoman AyuWiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uanguntuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplopberisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par.

• Bukti P15Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Idris kepada Kepala BadanPengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKBD)Kabupaten Wajo, tanggal 3 Juli 2020 Perihal : Kejelasan SuratPemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 73.13.090.012.027.0089.0;Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Badan PengelolaanKeuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo kepadaIdris Nomor : 940/367/BPKPD, tanggal 6 Juli 2020 Perihal :Data SPPT PBB P2;Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Idris kepada Kepala BadanPengelolaan

  Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKBD)Kabupaten Wajo, tanggal 15 Juli 2020, Perihal : Kejelasan PetaBlok 27 Kelurahan Tangkoli Kecamatan ManiangpajoKabupaten Wajo ;Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Kepala Badan PengelolaanKeuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo kepadaIdris Nomor : 940/407/BPKPD, tanggal 22 Juli 2020 Perihal :Data SPPT PBB P2 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 07/G/2016/PTUN.Mks,tanggal 3 Mei 2016, antara Muhammad Ilham

• Hasnah Binti H Rasyid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Pedagang (campuran), bertempat tinggal di DusunTopoyo (Pas depan kantor BPKPD Keuangan Kabupaten MamujuTengah) Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten MamujuTengah, selanjutnya disebut Penggugat;LawanAnas Rapi, SE Bin H.

• SUMJ yang ditandatangani saudara Benny Sutanto;

• 64 (enam puluh empat) lembar Bukti Setoran Bank BCA atas nama Se Cin dengan nomor rekening 4811203828 pada tahun 2018;
• 61 (enam puluh satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA atas nama Se Cin dengan nomor rekening 4811203828 pada tahun 2019;
• 1 (satu) berkas Surat Tagihan Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor: 900/384/BPKPD-IV/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Badan

  Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

• 1 (satu) berkas Surat Tagihan Kurang Bayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor: 900/547/BPKPD-IV/III/2020, tanggal 19 Mei 2020 dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
• Print Out Rekening Koran Tabungan Bank BCA atas nama Se Cin dengan Nomor Rekening 4811203828;
• 5 (lima) buah Buku Laporan hasil audit PT.

• Ni Nyoman Ayu Wiratini,S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesarRp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesarRp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa 2.

  Ni Nyoman AyuWiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4(empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2(dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uanguntuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, I1.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.,menerima lagi pengembalian kelebihan pembayaran dari para penyedia, namunbelum sempat dibagi dan masih disimpannya.Bahwa terdakwa 1.

  Ni Nyoman AyuWiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk 4(empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2(dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplop berisi uanguntuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat.Halaman 91 dari 177 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK /2021/PT.DpsBahwa setelah membagi dana tersebut, I1.G.A Maheri Agung, SST., Par., MAP.

• Marnawati
  7.Basri
  8.Camat Maniangpajo
  9.Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

• ., memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini,S.Sos untuk selanjutnya diserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinansebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Bulelengsebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Bulelengsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

  Selanjutnya Ni Nyoman AyuWiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak 4 (empat) amplop berisi uang untuk4 (empat) orang pegawai BPKPD, sebanyak 2 (dua) amplop berisi uanguntuk 2 (dua) orang pegawai Perizinan, sebanyak sebanyak 3 (tiga) amplopberisi uang untuk 3 (tiga) orang pegawai Inspektorat;Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par.

  ,memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untukdiserahkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesar Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

  Selanjutnya Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos menyerahkan sebanyak4 (empat) amplop berisi uang untuk 4 (empat) orang pegawai BPKPD,sebanyak 2 (dua) amplop berisi uang untuk 2 (dua) orang pegawai DinasPerizinan, sebanyak 3 (tiga) amplop untuk 3 (tiga) orang pegawaiInspektorat.Bahwa setelah membagi dana tersebut, I.G.A Maheri Agung, SST., Par.

  ,memberikan dana tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos untukselanjutnya diserahnkan kepada Pegawai Dinas Perizinan sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai Inspektorat Buleleng sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pegawai BPKPD Buleleng sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).