Ditemukan 42 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 318/Pdt.P/2022/PN Mks
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
FARDY HUSAIN
125
  • nama Avril de Husain dalam dokumen berupa :
    • Akta Kelahiran, Nomor : 7371-LT-03072018-0079, tertanggal 3 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
    • KTP dengan NIK Kota Makassar Nomor : 7371105504090009;
    • Kartu Keluarga Pemohon No. 7371130307180029;
    • Paspor Republik Indonesia, Nomor : C7029679;
    • Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021, Nomor Induk Siswa Nasional : 3094553557, di Sekolah Dasar Inklusi
Register : 24-02-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 05/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 2 Juli 2014 — BEATRIXE KAMALAHENG, S.Pd Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat
6922
  • 1 (satu) mMinggu ;Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahansebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unitproduksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12(dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu ;Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konselingpaling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didikper tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan ;Beban mengajar guru pembimbing khusus padasatuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan inklusi
Register : 21-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — DRS.H.ABDUL LATIF, AH.MSI
7133
  • Desember2011.Adapun tujuan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif PKLK Dikdas TA. 2012 adalah :a memotivasi pihakpihak terkait dalam melaksanakan programpendidikan inklusif;b meningkatnya dukungan setiap pemangku kepentingan PendidikanInklusif dalam penyediaan akses terhadap pendidikan bagi siswaberkebutuhan khusus di seluruh Indonesia;c meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, gurudan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi
    diseluruh Indonesia;d meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaanpendidikan inklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum diseluruh Indonesia, dengan demikian kesempatan bagi ABK untukmendapatkan hak pendidikannya yang mudah di akses danberkualitas semakin mudah;e Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2012,Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar KementerianPendidikan dan Kebudayaan kemudian membuatsurat bernomor 1864a/C4/OT/2012 PerihalUndangan Sosialisasi Peningkatan Mutu KapasitasPendidikan
    Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru danmasyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di seluruhIndonesia;d. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikaninklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum di seluruh Indonesia,dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hakpendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah; Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember2012, Direktorat Jenderal Pendidikan DasarKementerian Pendidikan dan
    9Desember 2011.Adapun tujuan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif PKLK Dikdas TA.2012 adalah :a.memotivasi pihakpihak terkait dalam melaksanakan programpendidikan inklusif;Meningkatnya dukungan setiap pemangku kepentingan PendidikanInklusif dalam penyediaan akses terhadap pendidikan bagi siswaberkebutuhan khusus di seluruh Indonesia;Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru danmasyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi
Register : 04-05-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PTA SAMARINDA Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Smd
Tanggal 19 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9942
  • Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anaktersebut sudah mendapat pendidikan khusus di SD Inklusi 05 TanahGrogot dan mendapat teraphi dari guru knusus yang datang ke rumah;Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Smd.7. Bahwa anak yang bernama Haya Athaya Humairatunnisa Ayyasy saat inimendapat pendidikan secara home schooling dari rumah belajar HasanAlwi Samarinda;8.
Putus : 27-05-2010 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 646/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 27 Mei 2010 —
324
  • Pemerintah menyalurkan dana ini kepada Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) di Kelurahan sasaran, sedangkan tujuan dari proyek P2KPadalah:e Memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukimanmasyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan/pengembanganperumahannya ;Mengenalkan dan membangun upayaupaya peningkatan pendapatan secaramandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan ;Terciptanya organisasi masyarakat yang memiliki pola kepemimpinankolektif yang representatif, akseptabel, inklusi
    menyalurkan dana ini kepada Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) di Kelurahan sasaran, sedangkan tujuan dari proyek P2KPadalah:e Memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukimanmasyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan/pengembanganperumahannya ;e Mengenalkan dan membangun upayaupaya peningkatan pendapatan secaramandiri dan berkelanjutan untuk masyarakat miskin perkotaan ;e Terciptanya organisasi masyarakat yang memiliki pola kepemimpinankolektif yang representatif, akseptabel, inklusi
Register : 09-09-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 28 Januari 2016 — - Drs. Abdul Latif, AH., M.Si (Terdakwa) - Alinaex Hasibuan, SH (Jaksa Penuntut Umum)
8122
  • Pendidikan Inklusif PKLK Dikdas TA. 2012adalah :a. memotivasi pihakpihak terkait dalam melaksanakan programpendidikan inklusif;b. meningkatnya dukungan setiap pemangku kepentinganPendidikan Inklusif dalam penyediaan akses terhadappendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di seluruhIndonesia;. meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah,guru dan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikaninklusi di seluruh Indonesia;. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaanpendidikan inklusi
    Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, gurudan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi diseluruh Indonesia;d. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaanpendidikan inklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum diseluruh Indonesia, dengan demikian kesempatan bagi ABK untukmendapatkan hak pendidikannya yang mudah di akses danberkualitas semakin mudah;e Selanjutnya pada tanggal 12Nopember 2012, Direktorat JenderalPendidikan Dasar KementerianPendidikan dan
    Selanjutnya Ke5peserta pendidikan inklusi layanan khusus (ALK) mendapat kelaskhusus pada tanggal 25 November 2012 yaitu sosialisasipelaksanaan layanan khusus yang disampaikan oleh nara sumberProf.
Register : 07-12-2022 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Pkb
Tanggal 14 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Wely Alexander
Terdakwa:
Dwico Saputra Bin Harun Syahri
132102
  • Inklusi Keuangan Nusantara (Paypazz Master Agen) yang berisi detil transaksi, user event logs korban dan Tersangka dan identitas terdaftar akun Payfazz Master Agen Korban dan Tersangka;
  • 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 6175235802 atas nama Dwico Saputra bin Harun Syahri periode transaksi 1 Maret 2022 s.d. 31 Maret 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

  • 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 model CH1933 warna
Register : 12-04-2023 — Putus : 07-06-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 391/Pid.Sus/2023/PN Plg
Tanggal 7 Juni 2023 — Penuntut Umum:
FERA APRIYANTI, G, S.H
Terdakwa:
ANGGA PRANATA Bin EMI
8425
  • strong>dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidanakurunganselama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
  • - 1 (satu) lembar Dokumen pendukung dari PT Inklusi

Register : 18-07-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Mad
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat:
1.SLAMET
2.SUMARSIH
Tergugat:
1.LILIANA HANDOJO, S.H
2.SURADJI
728
  • Dalam kasusdemikian, penyebutan nomor sertifikat secara inklusi meliputi penjelasansecara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah. Tidak ada alasanHalaman 23 dari 30 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Maduntuk mengatakan gugatan obcuur libel. Dengan menyebut nomorsertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa obyek sertipikat dalam gugatan Penggugattelah jelas.
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa) MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
9519
  • M.Si danpembuatan pertanggungjawaban Program Pendidikan Inklusi TA. 2012oleh Terdakwa dan Terdakwa Il sebagaimana diuraikan tersebutmerupakan perbuatan secara melawan hukum yaitu bertentangandengan ketentuan yang berlaku yaitu a.
    Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru danmasyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di seluruhIndonesia;d. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikaninklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum di seluruh Indonesia,dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hakpendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah;e Bahwa sebagai tindaklanjut dari program Bantuan Sosial PengembanganPropinsi /kabupaten/Kota Penyelenggara
    Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru danmasyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di seluruhIndonesia;d. meningkat perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikaninklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum di seluruh Indonesia,dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hakpendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah;e Bahwa sebagai tindaklajut dari program Bantuan Sosial PengembanganPropinsi /kabupaten/Kota Penyelenggara
    pleger) perbuatan.Dalam teori pertanggungjawaban pidana, tindakan de/neeming berdasarkansifatnya dibagi menjadi dua yaitu delneeming yang berdiri sendiri dimanapertanggungjawaban dari setiap peserta mendapat penilaian tersendiri dandelneeming yang tidak berdiri sendiri yaitu pertanggungjawaban dari pesertayang satu digantungkan dari perobuatan peserta yang lain;Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati fakta bahwa TerdakwaMuhammad Suhatsayh, ST yang ditunjuk sebagai Bendahara PokjaPendidikan Inklusi
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 3 Juli 2014 — EFRAIN ONI HENDRIK, S.Pd Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat I KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II
8226
  • tugas tambahansebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unitAngka (6)Angka (7)Pasal 2Angka (1)Angka (2)Angka (3)produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12(dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu ;Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konselingpaling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didikper tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan ;Beban mengajar guru pembimbing khusus padasatuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan inklusi
Register : 01-03-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA TANJUNG Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg
Tanggal 30 Agustus 2019 — Penggugat:
Nelly Astuti, ST binti Suprapto
Tergugat:
Sugeng Harianto bin Sakirun
10219
  • terhadap sesuatusehingga tidak ada kontak mata, begitu juga dengan emosinya sepertianak usia 5 tahun; Bahwa Aryasuta Febry Firjatullan tidak bisa sembuh, dia akandewasa tetapi tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembanganfisiknya; Bahwa Aryasuta Febry Firjatullan perlu stimulus denganmemberikan contoh yang baik dan tinggal dilingkungan yang baik; Bahwa sebaiknya anak seperti ini di sekolahkan di sekolah normaltetapi ada menyediakan pendamping khusus untuk anak yangberkebutuhan khusus atau sekolah inklusi
    merangkaikatakata serta anak ini tidak fokus terhadap sesuatu sehingga tidak adakontak mata, begitunya juga dengan emosinya seperti anak usia 5 tahun,kondisi seperti itu tidak bisa sembuh dan tetap akan dewasa tetapi tidaksesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, anak ini perlustimulus dengan memberikan contoh yang baik dan tinggal dilingkunganyang baik, sebaiknya anak seperti ini di sekolahkan di sekolah normal tetapiada menyediakan pendamping khusus untuk anak yang berkebutuhankhusus atau sekolah inklusi
Register : 12-11-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2013/PTUN-BNA
Tanggal 2 April 2014 — RIZAL MUNADI, S.Pd Melawan BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR
8843
  • perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai denganbeban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan ;e kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikandengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium,bengkel,atau unit produksi satuan produksi ;f guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuaidengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; ataug pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan inklusi
Register : 04-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2015
Tanggal 23 April 2015 — 1. DEDI ARYANTO., 2. CARYONO., 3. TASRIFIN VS MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI;
11726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketiga, penangkapanketiga spesies tersebut dapat dilakukan oleh rakyat miskin sesuaidengan prinsip inklusi sosial (socia/ inclusion). Tentu aktivitaspenangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan sangat mudahdilakukan sehingga siapapun bisa melakukan kegiatan ini.
Register : 19-02-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN BATAM Nomor 32/PDT.G/2013 /PN.BTM
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. AYI AFRIANTO, DKK; 1. Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, DKK
175100
  • kepalaf. perpustakaan satuan pendidikan;g. diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atauunit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai denganh. beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuanpendidikan;i. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselordengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dankonseling atau konselor; atauj. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan inklusi
Register : 25-02-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 27/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 13 Mei 2015 — Pembanding/Penggugat : AYI AFRIANTO,DKK
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
5635
  • No.27/PDT/2015/PT.PBRh. beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksisatuan pendidikan;L. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselordengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingandan konseling atau konselor; atauj. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikanterpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerjapembimbing khusus pada satuan pendidikan.(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Register : 18-09-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 153/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 9 Oktober 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
386279
  • Sekolah dengan Kepala Dinas adalah KepalaSekolah bawahan Saksi, kepala sekolah laporannya kepada saksi ;Bahwa yang menentukan SKP Kepala Sekolah itu Kancabdin;Bahwa, Saksi tidak bisa intervensi atas naik atau tidak naik kelasnyasiswa karena itu yang menetapkan Rapat Pleno;Halaman 79 dari 91 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.SBY Bahwa sudah ada aturannya dari mendikbud di KTSP kan sudahdikeluarkan bagaimana penilaian siswa sekolah sesuai kondisi masing masing, di SMKN 4 Malang itu inklusi
Register : 27-01-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Smg.
Tanggal 16 Juni 2021 — TARA PHINASTIKO BIN CAHYO;
416131
  • sianak ke guru ataupun dari guru ke anak; Bahwa jika orang tuanya memarahi anaknya saat tantrum itu salah danbisa saja dikategorikan melakukan kekerasan; Bahwa pembiaran terhadap anak yang sedang tantrum dapat dibenarkanjika tidak membahayakan dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya; Bahwa KPAI sifatnya hanya bisa menunggu laporan ataupun tanpalaporan; Bahwa secara umum ada sekolah khusus di mana untuk anakanak yangberkebutuhan khusus tetapi di sisi lain pemerintah juga mendorongadanya sekolah inklusi
Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — Drs. H. ABDUL LATIF, A.H., M.Si
6546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara akibat kegiatanpelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBNP PendidikanKhusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012yang dilakukan oleh Pokja Inklusi Karimun yang diketuai oleh Terdakwa;c.
Register : 30-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
344272
  • akan bisa lagi masukdapodiknya ketempat yang lama maka untuk menjaga hal tersebutmasih dijaga Dapodiknya sampai mendapatkan sekolah yang baru;Bahwa setelah pindah ke sekolah yang baru kemudian baru dipindahdata dapodiknya;Bahwa terhadap keyakinan siswa tersebut maka;e Kalau siswa tersebut berada di Lembaga Pendidikan Formal makaharus mengikuti tata tertip yang ada;e Tidak ada kekhususan untuk siswa;e Tidak ada layanan khusus mengenai masalah kepercayaanBahwa SMKN 4 Malang bukan termasuk sekolah inklusi