tanggal 08 Februari2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SabangNomor 556/058/2010 tanggal 5 MAret 2010 Perihal Mohon BantuanTenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata KotaSabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 PerihalPelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugassebagai Kepala Dinas Kebudyaan

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SabangNomor 556/058/2010 tanggal 5 MAret 2010 Perihal Mohon BantuanTenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;Hal 48 dari Hal 55 Putusan No.13 /Pid.Tipikor/2014/PT.BNA40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata KotaSabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 PerihalPelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugassebagai Kepala Dinas Kebudyaan

tanggal 08 Februari 2010Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SabangNomor 556/058/2010 tanggal 5 MAret 2010 Perihal Mohon Bantuan TenagaTeknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SabangNomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal Pelelangan ProyekOTSUS Tahun Anggaran 2010;Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugassebagai Kepala Dinas Kebudyaan

Bahwa sekira bulan Oktober 2015 terdakwa SUGIRIN S.Pd selaku KetuaYayasan Pendidikan Purnama Langkat mengajukan proposal permintaanbantuan dana untuk pembangunan USB SMK Pertambangan PurnamaLangkat ke Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan DirjenPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRI dan terdakwa SUGIRIN, S.Pd dengan saksi MISWAN langsungmengantarkan ke Direktorat SMK Dirjen Pendidikan dasar dan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudyaan RI, namun untuk tahun

Karena faktanya Pemohon adalah Warga Negara Asing (ltalia)yang buta akan bahasa, agama dan kebudyaan Indonesia sehinggabagaimana mungkin mengeri dan mengetahu cara proses perceraian dalamkebudayaan Indonesia khususnya blam terutama dalam adat Sasak/Lombok.Dan Termohon didalam persidangan tidak ada mengajukan berupa bukiipesan ataupun email terkait dengan Pemohon telah menceraikan Termohon.Oleh = karena itu. = putusan Pengadilan Agama Praya Nomor0950/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 05 Juni 2018 tersebut

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kabupaten Bogor, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Putusan Nomor 59 P/HUM/2018Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan danPerlindungan Sosial; Kementerian Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudyaan; Deputi BidangKoordinasi Peningkatan Kesehatan; Staf Ahli Kemenko PMkK;Staf kKnusus Menko PMK (vide bukti T12) sehingga dipandangperlu Termohon sebagai lembaga/badan yang melaksanakanprogram Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebutJKN) perlu mengambil kebijakan guna pengendalian mutu danpengendalian biaya terhadap terjadinya defisit

Petunjuk teknis tahun 2016 tentang Bantuan pembangunan UnitSekolah Baru SMK dari Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruanDirektorat Jenderal pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikandan Kebudyaan 2016.b. Pedoman pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedungSMK tahun 2016 dari Direktorat Pembinaan SMK Direktorat jenderalpendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRI.C.

Sesuai dengan Petunjuk teknis tahun 2016 tentang Bantuan pembangunanUnit Sekolah Baru SMK dari Direktorat pembinaan sekolah menengahkejuruan Direktorat Jenderal pendidikan dasar dan menengah KementerianPendidikan dan Kebudyaan 2016 yaitu :1) Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dengan PPK subditkelembagaan dan sarana prasarana, fakta integritas,dan surat pernyataantanggung jawab mutlak.2) Bertanggung jawab terhadap persiapan dokumen pendukung pengurusanizin mendirikan bangunan (IMB),

Sesuai dengan Petunjuk teknis tahun 2016 tentang Bantuan pembangunanUnit Sekolah Baru SMK dari Direktorat pembinaan sekolah menengahkejuruan Direktorat Jenderal pendidikan dasar dan menengah KementerianPendidikan dan Kebudyaan 2016 yaitu :1)2)3)4)Melakukan pendataan kondisi lokasi ( antara lain : Peta kontur, petalokasi, daya dukung tanah, sarana jalan masuk dan keluar).Membuat gambar rencana bangunan yang terdiri dari :a) Tata letak bangunan (site plan)b) Denah, Tampak, Potonganc) Instalasi Listrik

dengan alasan untuk membuat laporan pertanggung jawaban,dan saksi minta bon faktur kosongnya, dan saksi serahkan kepada TerdakwaSUGIRIN, SPd.Bahwa untuk proposal permintan dana bantuan untuk pembangunan USB SMKPertambangan Purnama Langkat tersebut dan ada diajukan sebanyak dua kali,yang pertama pada sekira bulan september 2015, dan saksi dibawa olehTerdakwa SUGIRIN,Spd selaku Ketua Yayasan untuk mengantarkan proposalnyake Direktorat SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah KementerianPendidikan dan Kebudyaan

SINISUKA,ST (alm) ditunjuk selaku Pembina, dan Terdakwaselaku Ketua Yayasan, dan SARIAWATI selaku Sekretaris, dan LELATUNNISAselaku bendahara dan MISWAN selaku pengawas, kemudian setelah dibentukYayasan tersebut, dan oleh Terdakwa mengajukan proposal permintaan bantuandana untuk pembangunan USB SMK Pertambangan Purnama Langkat yaitu sekirabulan september atau oktober 2015, dan Terdakwa dengan MISWAN langsungmengantarkan ke Direktorat SMK Dirjen Pendidikan dasar dan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudyaan

tanggal 08Februari 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA2010;Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan PariwisataKota Sabang Nomor 556/058/2010 tanggal 5 MAret 2010Perihal Mohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas PengadaanBoat Pariwisata;Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan DanPariwisata Kota Sabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21Januari 2010 Perihal Pelelangan Proyek OTSUS TahunAnggaran 2010;Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untukMelaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudyaan

2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;394041424344454647Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata KotaSabang Nomor 556/058/2010 tanggal 5 MAret 2010 PerihalMohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan BoatPariwisata;Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan PariwisataKota Sabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010Perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untukMelaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudyaan

tanggal 08Februari 2010 Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata KotaSabang Nomor 556/058/2010 tanggal 5 MAret 2010 PerihalMohon Bantuan Tenaga Teknis Pengawas Pengadaan BoatPariwisata;Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan PariwisataKota Sabang Nomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010Perihal Pelelangan Proyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untukMelaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kebudyaan

Soeparno dan Pihak Kedua Aceng Hermawan.1 (satu) bundel Proposal Pencairan (Asli) atas nama Kelompok PemudaPemudi Bola Voly Sukarame.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi / cek lapangan dari DinasPendidikan dan Kebudyaan Kota Banjar tanggal 02 Agustus 2008 yangditandatangani oleh Ketua Kelompok Aceng Hermawan dan Petugas CekLapangan dan diketahui oleh Ketua Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dankebudayaan Kota Banjar bidang Pemuda dan Olahraga.1 (satu) bundel Proposal pengajuan / proposal pertama

satu) bundel naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kelompok PemudaPemudi Bola Voly Sukarame yang beralamat di Lingkungan Sukarame Rt.05Rw.14 Keluarahan Mekarsari Kecamatan Banjar sebesar Rp.15.000.000, ( LimaBelas juta rupiah) dengan nomor yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Drs.Soeparno dan Pihak Kedua Aceng Hermawan.1 (satu) bundel Proposal Pencairan (Asli) atas nama Kelompok Pemuda PemudiBola Voly Sukarame.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi / cek lapangan dari Dinas Pendidikandan Kebudyaan

Soeparno dan Pihak KeduaAceng Hermawan.1 (satu) bundel Proposal Pencairan (Asli) atas nama Kelompok PemudaPemudi Bola Voly Sukarame.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi / cek lapangan dari DinasPendidikan dan Kebudyaan Kota Banjar tanggal 02 Agustus 2008 yangditandatangani oleh Ketua Kelompok Aceng Hermawan dan PetugasCek Lapangan dan diketahui oleh Ketua Tim Verifikasi Dinas PendidikanPutusan Tipikor Nomor 172/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, halaman g353637383940At424344dan kebudayaan Kota Banjar

Soeparno dan Pihak Kedua AcengHermawan.1 (satu) bundel Proposal Pencairan (Asli) atas nama Kelompok PemudaPemudi Bola Voly Sukarame.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi / cek lapangan dari DinasPendidikan dan Kebudyaan Kota Banjar tanggal 02 Agustus 2008 yangditandatangani oleh Ketua Kelompok Aceng Hermawan dan Petugas CekLapangan dan diketahui oleh Ketua Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dankebudayaan Kota Banjar bidang Pemuda dan Olahraga.1 (satu) bundel Proposal pengajuan / proposal pertama

satu) bundel naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kelompok PemudaPemudi Bola Voly Sukarame yang beralamat di Lingkungan Sukarame Rt.05Rw.14 Keluarahan Mekarsari Kecamatan Banjar sebesar Rp.15.000.000, ( LimaBelas juta rupiah) dengan nomor yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Drs.Soeparno dan Pihak Kedua Aceng Hermawan.1 (satu) bundel Proposal Pencairan (Asli) atas nama Kelompok Pemuda PemudiBola Voly Sukarame.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi / cek lapangan dari Dinas Pendidikandan Kebudyaan

Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kab. Brebessekaligus (100%) kepada terdakwa dengan ketentuan waktu pelaksanaanprogram tersebut selama 5 (lima) bulan dimana dalam pelaksanaanprogram tersebut terdakwa berkewajiban untuk menyampaikan kepadaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kab. Brebes sekaligus (100%)kepada terdakwa dengan ketentuan waktu pelaksanaan program tersebut selama5 (lima) bulan dimana dalam pelaksanaan program tersebut terdakwaberkewajiban untuk menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan KebudayaanKab.

Pelaksanaan danPengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2016.1 (satu) Bundel Dokumen Pedoman Penyusunan Laporan danPertanggung jawaban Keuangan bantuan sarana dan PrasaranaSMK tahun 20161 (satu) Bundel Dokumen Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA023.03.1.419515/20166 (enam) SK PPK Subdit Kelembagaan dan sarana PrasaranaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktoratjenderal Pendidikan Dasar dan menengah KementerianPendidikan dan kebudyaan

DIPAPutusan Nomor: 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 12242.43.44.Ab.46.47.48.49.023.03.1.419515/20166 (enam) SK PPK Subdit Kelembagaan dan sarana Prasarana DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat jenderal PendidikanDasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan kebudyaan nomor :3473/D5.4 /KU /2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang PenetapanPenerimaan dana Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Tahun2016Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 3490/D5.4/KU/2016 tanggal 17 Juni2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan PengawasanPembangunan Gedung SMK tahun 20161 (satu) Bundel Dokumen Pedoman Penyusunan Laporan danPertanggung jawaban Keuangan bantuan sarana dan PrasaranaSMK tahun 20161 (satu) Bundel Dokumen Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP.DIPA023.03.1.419515/20166 (enam) SK PPK Subdit Kelembagaan dan sarana PrasaranaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktoratjenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikandan kebudyaan

Putusan Nomor 60 P/HUM/2018Pembangunan Manusia dan Kebudyaan; Deputi BidangKoordinasi Peningkatan Kesehatan; Staf Ahli Kemenko PMK;Staf knusus Menko PMK (vide bukti T7) sehingga dipandangperlu Termohon sebagai lembaga yang melaksanakan programJaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut JKN) perlumengambil kebijakan guna pengendalian mutu danpengendalian biaya terhadap terjadinya defisit cash flowsekaligus mencegah terjadinya penyalagunaan/ kecurangandalam penyalahgunaan kesehatan sebagaimana

tanggal 08 Februari 2010Perihal Percepatan Pelaksanaan APBA TA 2010;Asli Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SabangNomor 556/058/2010 tanggal 5 MAret 2010 Perihal Mohon BantuanTenaga Teknis Pengawas Pengadaan Boat Pariwisata;Foto Copy Surat dari Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SabangNomor 556.4/011/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal PelelanganProyek OTSUS Tahun Anggaran 2010;Foto copy Surat Perintah dari Walikota Sabang untuk Melaksanakan tugassebagai Kepala Dinas Kebudyaan

HERI YUDHI, S.Spd selanjutnya berkas tersebutdikirimkan oleh SUWIDI, S.PdBahwa sekira bulan Juli 2018, Saksi diberitahu oleh Saksi SAYATI BUDI ASTUTIKURNIA bahwa akan ada Tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan,Dirjen PAUD dan DIKMAS yang akan melakukan visitasi ke Lembaga POS PAUDCEMPAKA 100 tersebut, namun pada saatnya Tim tidak jadi melaksanakankegiatan tersebut dikarenakan terjatun di Kec.

Fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik TamanKanakKanak (TK) atas nama ANAK Nomor Induk 399, yang dikeluarkanoleh Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan Republik Indonesia, telahdinazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf olehKetua Majelis dan diberi tanda (P.4);Bukti Saksi.

., diangkat sebagai Pegawai NegeriSipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya Tahun 1997, berdasarkan Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudyaan Nomor 3198/A2/KP/1997 pada tanggal15 Januari 1997 dengan Nomor Induk Pengawai 132157976.1.4.

ZAHARI, dalambukunya berjudul Sejarah Buton dan Adat Fiy Darul Butuni diterbitkanoleh Proyek Pengembangan Media Kebudayaan DepartemenPendidikan dan Kebudyaan RI;Bahwa berdasar penjelasan tersebut diatas terkait Hak Rakyat AtasTanah pada Kerajaan/Kesultan Buton adalah tidak benar dalil parapenggugat yang menyatakan tanah eks taman makam pahlawan atauobyek sengketa diperoleh dari pembagian Lembaga syara/ syara adatmasih dalam sistim kerjaan atau kesultan atau sebelum IndonesiaMerdeka;3.

., berdasarkan Penetapan Nomor: 1927/Pen.Pid.Sita/2022/PN.Tng tanggal 23 Agustus 2022)

Bahwa pengertian Kelong dalam artikel yang dimuat dalamHalaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 216/PDT/2021/PT SMRWebsite Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan Direktorat JenderalKebudayaan, dalam artikel terTanggal 24 Desember 2019 denganjudul Kelong, Alat Penangkap Ikan Orang Pesisir, dalam bagianartikelnya tertulis sbb : Kelong merupakan alat tangkap tradisional, alat tangkap kelongterbuat dari kayu yang dipasang jaring dibagian tengah laut.kelong biasanya diletakan pada dasar laut sedalam enam