Ditemukan 42 data
Usman La Uku, SH.
Terdakwa:
KAAMU ALIAS LA KAAMU BIN LA KAAMA
46 — 21
SH selake Penuntut Umum Pada Keiaksaan NegeriRaha dan di hadapan terdakwa ;PUAKIM sania i HARIM RE PLASAIPUL BROW. SH 2. SATRIO BUDIONG.S.7LM. HumPANE PENDANT
AMIE YULIAN NOOR,S.H.
Terdakwa:
1.Asmuri Alias Uli Bin Muchtar Bas
2.Sahrul Gunawan Bin Ramli Alm
3.Asmar Bin Muchtar Bas
4.Tino Alias Babe Bin Laitung
178 — 74
Bahwa Terdakwa (I s/d IV dan Arbain Alias Bain (Dpo), Yulisar MansyurAlias Uli Seken (Dpo), Aldi (Dpo) dan Fazriansyah Alias Eli sudah 4 (Empat)kali mengambil / melakukan pencurian besi dan tembaga di atas Kapal AAV.EVER JUOGER yang sedang berlabuh di Parairan Laut Balikpapan tanpaseizin pemiliknya (Keiaksaan Negeri Balikpapan).
EVER JUOGER yang sedang berlabuh di Parairan Laut Balikpapan tanpaseizin pemiliknya (Keiaksaan Negeri Balikpapan);Menimbang bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang dilakukan olehpara Terdakwa dan IV kerugian total yang alami oleh Negara (KejaksaanNegeri Balikpapan) akibat kasus pencurian ini adalah Rp. 200.000.000. (buaratus juta rupiah), namun apabila disesuaikan dengan barang bukti saat ini yangsedang disita oleh Penyidik bahwa barang tersebut bernilai sehorga Rp.15.000,000.
PARMANTO, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN ALIAS BASTA
52 — 26
Jaksa Penuntut Umum pada Keiaksaan NecaeriUompu aan erdakwa : !Hakimhakim Hak Ketua, saifitiman Jayadi, .H..M.H. 1. Nur Salam, 3.H.Nr Putu Asin Yudrastri. $.H..M.H.vanitera rengganu,aeoll KanmanMadd 1O Ud FO CetvSsal NUT! OF id. Of eV Par iv Lp.
22 — 23
Nip.197AA9A2L9970031001 selaku JaksaPenuntut umum Keiaksaan Negeri Siantar;2. Bahwa Pada Tanggal 06 Agustus 2010 Pengadilan Negeri Simalungunmenjatuhkan Putusan Perkara No. Reg : 45/Pid.B /2010/PN.Sim atasnama terdakwa KEMIN (ic.
36 — 17
Terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh PenuntutUmum akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana dan dinyatakanLepas dari tuntutan hukum;Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasikepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang setelah memeriksaHalaman 3 Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT.PBR12.13.memberikan Putusan dengan register perkara No. 690 K/Pid/2013 tertanggal 15Januari 2014, yang pada intinya menyatakan Menolak PermohonanKasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Keiaksaan
46 — 17
CHANDRA DiNATA NOOR.SH Jaksa HenuntutUmum pada Keiaksaan Neaeri Makassar dan dihadiri !Dula oleh Terdakwa danPenasihat Hukumnva: akim Ketua, i 'MARIN,CJAN MARPAUNG, SH.MH.IB O,SH.MHPUJI HENDRO.S.SHPanitera Penaaanti.fowlFAISAL MUSTAFA.SH
M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
Terdakwa:
1.HANDOKO Bin ASMEI
2.YUDIN als. UDIN Bin MARNO
77 — 22
Penuntut Umum pada Keiaksaan Negeri Koiaka. dandihadapan terdakwaterdakwa; HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdGORGA GUNTUR, SH.MH AGUS DARWANTA, SH.TtdRUDI HARTOYO, SHPanitera Pengganti,TtdLAODE ALAM WUNA KARMAN, SHHal. 20 dari Hal. 20PUTUSAN Nomor : 194/Pid. B/2015/PN.KIk
M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
Terdakwa:
ABBAS Bin DAENG BONTO
75 — 27
Penuntut Umum pada Keiaksaan Neaeri Koiaka. dan dihadapan terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdGORGA GUNTUR, SH.MH AGUS DARWANTA, SH.TtdRUDI HARTOYO, SHPanitera Pengganti,TtdLAODE ALAM WUNA KARMAN, SHHal. 20 dari Hal. 20PUTUSAN NOMOr : 19d/Fid. B/ZU 1S/PIN,KIK
Usman La Uku, SH.
Terdakwa:
Dudut Marsauli Alias Udut Bin Ramli Ago
35 — 14
Pasal 56 ayat (1) ke 1KUHP yang didekwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua Primas lefaha3Undangundang Ri No. 3 Tahun 1997 tentang Pengaditan Anak atau dijatubi PidannPengawasan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) angka 2 huruf a Undangundang No4 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Gengan Pengawasan Keiaksaan danPetugas Pembimbing kemasyarakatan, dengan alasan sebagai berikut:: Batwa pasal 64 ayat (2) hunt d UU No.23 tahun 2002 tentang PortindunganAnak bahwa penjatuhan pktana/saksi terhadap anak adalah
56 — 60
Ancaman HukumanterhadapPenqgugat sesuai tuntutan Kejaksaan NegeriPurwokerto adalah Penjaraseumur hidup, yang berartipenjatuhan ancaman oleh Keiaksaan Negeri Purwokertomelebihi dari ancamanyang diterapkan oleh Pasal 9huruf a dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979.
94 — 29
IBO, SH selaku Panitera Pengganti, M.ARIFIN, SH, selakuPenuntut Umum pada Keiaksaan Tinggi Papua dan di hadiri olehterdakwa ;Hakimhakim Anggota, HakimKetua,Ttd ttd1.LIDIA AWINERO, SH W. MARCO ERARI, SH,MHTtd2.HELMIN SOMALAY, SH. MHPanitera PenggantiTtdERNI S, IBO, SH
PT Toyota Astra Financial Services cabang Bandung
Tergugat:
1.KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG
2.ANHAR
51 — 9
Bahwa dalam pasal 270 KUHAP disebutkan "Pelaksanaan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh aksa, yang untukitu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.Bahwa Terlawan I telah melakukan tugas dan fungsinya dalam penanganan danpenyelesaian perkara tindak pidana sebagaimana di atur dalam UndangundangNomor 16 Tahun 2004 tentang Keiaksaan RI Bab III Pasal 30 ayat (1) huruf adan b yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan danmelaksanakan penetapan
92 — 22
padahari Senin, tanggal 7 Januari 2013 oleh kami : RAILAM SILALAHI, SH,MHsebagai hakim ketua, JAMUKA SITORUS, SH,MHum dan PUDJOHUNGGUL H, SH,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan datam persidangan yang terbuka untuk umum padahari jumat, tanggat 11 Januari 2013 oteh Hakim Ketua tersebut dengandidampingi oteh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantuMUH.UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH Panitera Penggati pada PengaditanNegeri Makassar dihadapan ILHAM IRFAN, SH, MH Jaksa PenuntutUmum bada Keiaksaan
61 — 31
Bahwa Terlawan I telah melakukan tugas dan fungsinya dalam penanganan danpenyelesaian perkara tindak pidana sebagaimana di atur dalam UndangundangNomor 16 Tahun 2004 tentang Keiaksaan RI Bab II Pasal 30 ayat (1) huruf adan b yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan danmelaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.Putusan Mahkamah Agung RI No. 2329.K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 808.K/Pid /1989 tanggal
92 — 30
HakimPengadilan Negeri Bengkalis pada hari Jum/at tanggai 11 Maret 2016 olehRUSTIYONO, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ADHIKA BUDI PRASETYO, SH,MBA, MH dan AULIA FHATMA WIDHOLA, SH, MH masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang untuk umum pada hari itujuga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakimhakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh HENDRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBengkalis, dengan dihadiri oleh HARI NAURIANTO, SH, Jaksa Penuntut Umumpada Keiaksaan
159 — 58
Jaksa Penuntut Umum pada Keiaksaan Tinaai Maluku, dihadaDan Terdakwa Sr ert wwHukumnya, DARMI MARASABESSY,SH.akjm Anggota, Hakim GLENNY J.L. de FRETES JUNTAK, SH, CN, M.HumYSAGAM SYARIEF BHARUPIN,SH.,MH. PaniteraPenggantiLVNuhutteGREACE P.MANUHUTUSH vana didamoinai PenasihatAlDicatat dfsini' bahwa putusan perkara Nomor: 266/Pi'd.B/2010/PN.AB belummempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenaJaksa Penuntut Umum meyatakan Kasasipada hari Kamis, tanggal 16 September 2011; Ambon, 20 Wakil Panitera Pe
75 — 9
keluarga atauKuasanya Kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkanalasannya .Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, sekitar jam 14.30 WIBHal 11 dari 4 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Pwttelah dilakukan Penangkapan terhadap PEMOHON oleh TERMOHONmembuat Surat yaitu;a.Surat Perintah Penangkapan.nomor:Print776/0.3.14/Fd1/05/2015.oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto,Jawa Tengah.Tertanggal :12 Mei 2015.b.Surat Perintah Penahanan.nomor : 775/0.3.14/Fd.1/05/2015Dikeluarkan oleh Kenala Keiaksaan
73 — 10
EDI SUPARMANJI bin HMAKRUP (Aim) ;e Bahwa benar saksi pemah memberi keterangan di penyidik keiaksaan berkaitandengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksitersebut benar ;.
50 — 11
Keiaksaan 1 x Rp.7.000.000, Rp.7.000.000, 17. Operasional Bendahara Rp.19.650.000,18. Operasional Pembantu (2) Rp.9.000.000,19. Operasional staf UPTD (2) Rp.2.000.000,20.
191 — 168
Dalam kasus aquo Jaksa menyatakan dugaan kerugian negaraadalah sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu miliar dua ratus juta Rupiah) berartidibawah Rp. 5.000.000.000, (lima miliar Rupiah), dengan demikian CabangKejaksaan Negeri Balige di Porsea tidak berwenang untuk menangani perkaratersebut melainkan yang berwenang adalah KEJAKSAAN NEGERI BALIGE, olehkarenanva Cabang Keiaksaan Negeri Balige di Porsea telah melanggar Surat Edaran laksa Agung RI Nomor: SE001/A/IA/01/2010. (BUKTI P4) b.