Levina pada saat itusebanyak 17 (tujuh belas) orang sebagaimana tertera dalam daftarcrew list yang telah ditanda tangani Nakhoda dan disyahkan PerwiraJaga kelaik lautan ; Bahwa saksi menjelaskan dalam kendaraan angkutan dikenal denganistilah KIR yang merupakan izin operasi, maka dalam perkapalan yangmenjadi ijin operasi adalah sertifikat keselamatan, surat ukurinternasional, sertfikat keselamatan internasional ; Bahwa pekerjaan yang dilakukan saksi pada malam itu dilaporkankepada kasie KeSyahbandaran

Levina saksi bertugassebagai Perwira Jaga di bidang kelaik lautan kapal ; Bahwa pada hari Kamis tangal 22 Pebruari 2007 sekira pukul 04.30wib telah terjadi terobakarnya kapal penumpang jenis Roro KM Levinadiperairan beting Eka + 45 mil utara Pelabuhan Tanjung Priok ; Bahwa saksi selaku Perwira Jaga pada malam itu bertugas hanyamengesahkan secara administratif crew list yang dibuat oleh Nakhodayang diserahkan melalui agen perkapalan (pihak PELNI) ; Bahwa crew list yang saksi terima berisikan 17 (tujuh

Levina ; 222222 n onan nnn nce c cen nnn n ccc cen nee eeeeBahwa sebelum saksi bertugas pada bidang kelaik Perwira Jaga diKeSyahbandaran Tanjung Priok, pada saat bertugas saksi tidakmelakukan pemeriksaan terhadap awak dan fisik kapal yang akanberlayar dan seingat saksi memang tidak ada aturan yangmengharuskan Perwira Jaga KeSyahbandaran melakukanpemeriksaan tersebut. ; enon enn nn nn nen nnn neeBahwa selama saksi bertugas sebagai Perwira Jaga pada KeSyahbandaran Tanjung Priok setiap malamnya ada

Putusan No 02/Pid.SusPrk /2016/PN.Litdalam bidang tersebut, untuk diatas 10 GT sampai 30 GT olehpemerintah Propinsi,dan untuk diatas 30 GT oleh Kementrian Kelautandan Perikanan ; Bahwa Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandarkepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelahkapal memenuhi persyaratan kelaik meliputi Notis, Teknis Kapal dankewajiban pembayaran retribusi pemerintah daerah ; Bahwa fungsi diterbitkannya SPB adalah untuk keamanan dankeselamatan dalam pelayaran

memiliki izinpenangkapan ikan, ini dikecualikan untuk kapal ikan kecil dengan ukuran5 GT kebawah, sedangkan untuk kapal ikan diatas 5 GT harusmempunyai izin dari pemerintah kabupaten atau kota yang berwenangdalam bidang tersebut, untuk diatas 10 GT sampai 30 GT olehpemerintah Propinsi,dan untuk diatas 30 GT oleh Kementrian Kelautandan Perikanan ; Bahwa Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandarkepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelahkapal memenuhi persyaratan kelaik

Terdakwa besertabarang bukti ke Polres Melawi guna proses lebih lanjut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan;3.Supriyadi alias Pardi bin Kaharudin, di bawah sumpah pada pokoknya Saksimenerangkan sbagai berikut :Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan karena Saksi telahmembawa kayu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam18.00 Wib di Jalur Sungai Melawi yang tepatnya di Desa Kelaik

A., di bawah sumpah pada pokoknyaSaksi menerangkan :Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan karena penangkapanterhadap Terdakwa yang diduga membawa kayu tidak dilengkapi dengandokumen yang sah;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar jam18.00 Wib di Jalur Sungai Melawi yang tepatnya di Desa Kelaik KecamatanNanga Pinoh Kabupaten Melawi:;Bahwa Saksi ada memesan kayu jenis Ulin/ Belian kepada Terdakwa untukkeperluan membangun jembatan di Desa Melamut Kecamatan Pinoh

U 11/AP.1/100/VII/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang9dipergunakan terdakwa untuk melayarkan kapal tersebut sudah tidak berlaku lagi,karena menurut ketentuan Surat persetujuan berlayar hanya berlaku 1x24 jam dankalau sudah lewat harus dimintakan lagi ke Syahbandar dan sebagaimana pasal117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa kelaik lautankapal dan pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimanadimaksud pada dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal sedangkankelaiklautan

KepalaDinas KSOP Kelas Dumai ;Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan ukuran dan jenistertentu yang digerakan oleh tenaga angin, mesin atau energi lainnyaditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan yangtidak berpindahpindah, sedangkan surat Persetujuan Berlayar ialahDokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiapkapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapalmemenuhi persyaratan Kelaik

Sihar Pakpahan, SH,Penyidik Pembantu pada Polres Kebumen, selanjutnya oleh Majelis Hakim dikutip padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa Ahli memberikan keterangan berkaitan dengan adanya tindak pidanapenyelundupan manusia yang terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen ;e Bahwa Ahli dalam kesehariannya bertugas sebagai Kasi Keselamatan Berlayar,Penjagaan dan Patroli Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap ;e Bahwa sepengetahuan Ahli, kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang atauorang harus memenuhi aturan kelaik

KM 1 Tahun 2010tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar antara lain menegaskantentang kelaik lautan kapal dan administrasi yang lainnya ;Bahwa untuk kapal sekoci tanpa nama dan bendera Negara yang digunakan untukmembawa para imigran memasuki wilayah Kabupaten Kebumen tidak termasuk kapalyang dapat digunakan untuk berlayar dari suatu Negara ke Negara lainnya dan tidakdapat dikategorikan sebagai kapal penumpang karena kapal tersebut hanya dapatdigunakan untuk keadaan darurat/keselamatan

Berlian Baru dengan tidak memenuhipersyaratan kelaik lautan kapal;Perbuatan Terdakwa FARHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 323 Ayat (1) jo.

Saksi Ahli: BENAYA SAMRI :> Bahwa Saksi bekerja dikantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 1 danbertugas sebagai Kelaik Lautan Kapal dalam hal ini ditugas sebagaiPemeriksa Nautis, tehnis dan radi kapal serta penandatanganan SPB (SuratPersetujuan Berlayar) diluar jam kerja;> Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli, saksi memilikiSertifikat Kompetensi Kepelautan (COC) Ahli Nautika Tingkat Il (ANT Il);> Bahwa jenisjenis kapal laut yaitu Kapal Layar Motor (KLM) , Kapal MotorNelayan (KMN

Surat Persetujuan Berlayar ialah Dokumen Negara = yangdikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayarmeninggalkan Pelabuhan setelah Kapal memenuhi persyaratan Kelaik lautanKapal dan kewajiban lainnya, setelah Kapal tersebut dinyatakan laik laut yaitukeadaan Kapal yang memenuhi' persyaratan keselamatan Kapal,pengawakan, garis muat, pemuatan dan status hukum Kapal, kKegunaan SuratPersetujuan Berlayar adalah memberikan identitas Kapal sesuai denganSertifikat yang dimiliki oleh Kapal

bisa dibenarkan.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara SYAHRONI Als RONI BinJUMINGAN Sudah jelas menyalahi aturan pelayaran yang ada, dimanasaudara SYAHRONI Als RONI Bin JUMINGAN Selaku Nakhoda telahmelanggar pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran, Dimana Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimilikioleh setiap kapal yang sedang berlayar maupun melakukan aktivitas olahgerak di dalam kawasan pelabuhan guna menjamin keamanan dankeselamatan kapal dan kelaik

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat persetujuan berlayar adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapalyang hendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yangtelah ditentukan

Kerja Sekumbang Kundur; Bahwa selanjutnya pihak Syahbandar mengagendakan Surat Permohonan tersebutserta di disposisikan dengan mencantumkan perintah kepada petugas yg ditunjuk/KLK (Kelaik Lautan Kapal) untuk melakukan pengecekan fisik kapal;Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal oleh Syahbandar,kemudian dilakukan pengawasan secara periodik atau berkala atau sewaktuwaktudiperlukan oleh Kepala Wilayah Kerja Sekumbang Kundur;Bahwa yang mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon(Rosendi binMuhammad) dan Termohon(Pitra binti Pawadi) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2012 di Dusun Kelaik, Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

pemindahan minyaktersebut adalah terdakwa setelah terdakwa mendapat telepon dari IRWANTO dan tujuankapal tersebut adalah ke Batam, yang mana terdakwa menakhodai kapal tersebut atas PerintahSAMSUL dan dalam Menakhodai kapal tersebut, terdakwa tidak memiliki surat persetujuanberlayar dari Syahbandar, padahal seharusnya terdakwa memiliki surat persetujuan berlayartersebut pada saat akan menggerakkan kapal untuk meninggalkan pelabuhan menujupelabuhan selanjutnya, setelah kapal memenuhi persyaratan kelaik

untukmemastikan bahwa hasil survey yang dilakukan oleh pemeriksa kapal betul betul benar, tidak bias dan tidak memihak kepada salah satu pihak, yaituHalaman 24 Putusan Nomor 633/PDT/2020/PT.DKI1.31.(1)(2)(3)(4)(5)1.32.1.33.1.34,baik si pencarter (dalam hal ini Penggugat) ataupun si mencarterkan (dalamhal ini Tergugat).Bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang No. 17 tahun 2008 tentangPelayaran, pihak yang bernwewenang untuk melakukan pemeriksaan danpengujiansertapenilikan atas keselamatankapal / kelaik

pengujian.Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan penilikan secara trus menerus sampai kapal tidakdigunakan lagi.Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberiwewenang dan memiliki kompetensi.Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, tim survey Penggugat tidak memilkiwewenang untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian serta penilikanatas keselamatan kapal / kelaik

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapal yanghendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yang telahditentukan

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat persetujuan berlayar adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapalyang hendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yangtelah ditentukan

Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putri Yuli yaitu masaberlakunya sudah habis dilakukan perpanjangan terlebih dahulu dikantorSyahbandar terdekat, karena sesuai pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa kelaik lautan kapal wajib dipenuhistatus hukum kapal.Bahwa Nahkoda KMN. Putri Yuli yang bernama M.

menyatakan bahwa setiap Nahkoda yang berlayar harusmemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarsetempat:;Bahwa syarat yang harus dipenuhi bila kapal berlayar adalah Sertifikat KelaiklautanKapal, Surat Keterangan Kecakapan serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yangdikeluarkan oleh Syahbandarsetempat;Bahwa Surat Persetujuan Berlayar ialah Dokumen Negara yang dikeluarkan olehSyahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan setelahKapal memenuhi persyaratan Kelaik

UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)Menimbang bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen KapalPerikanan Tangkap yang dikeluarkan oleh Pejabat Kesahbandaran Perikanan KKPdipelabuhan Perikanan seperti diatur dalam pasal 42 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang bahwa peruntukan SPB adalah salah satu syarat bahwa kapal yanghendak berlayar menangkap ikan telah memenuhi standard kelaik lautan yang telahditentukan