Ditemukan 33 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nasional naisional nasionalis national naisonal nasionall nasionalm nasionalã nasionla nationala nasionaal nasioanal
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 03-12-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 92/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : GUSTI JAYA SAPUTRA Diwakili Oleh : Dr. Raymundus Loin,S.ag.,S.H.,MH
Terbanding/Tergugat : PT. Aneka Tambang, Tbk
164 — 1208
  • Penggugat Konvensimengajukan keberatan atau protes kepada Tergugat Konvensi, namun faktanyapemagaran ini baru dilakukan oleh Penggugat dan Gusti Zakiri pada tahun 2017dimana pemagaran tersebut dilakukan diatas lahan yang dulunya dimiliki olehalmarhum ibu Fatimah dan lahan tersebut telah dibebaskan dan dibeli olehTergugat Konvensi pada tahun 2001 secara terangterangan dihadiri oleh wargasetempat, Kepala Dusun Piasak, Kepala Desa Pedalaman, Camat KecamatanTayan, Notaris dan Bank Kalabar, Badan Pertanahan Nasionala
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-08-2017 — Upload : 05-12-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 62/PDT/2017/PT KAL BAR
Tanggal 8 Agustus 2017 — YOHANNA LIVIA, Selanjutnya disebut sebagai semula Penggugat sekarang Pembanding; L A W A N THE KHUN SENG alias YOHNI MULIAWAN,dkk Selanjutnya disebut sebagai semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding;
190 — 152
  • Jabatan Sepervisi Pengukuran dan Pemetaan PerwakilanKantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 1 Desember2010 sebagaimana didalilkan pada Posita point 6 (enam) gugatanHalaman 56 dari 87 halaman, putusan Nomor 62/PDT/2017/PT KALBARTERGUGAT REKOVENSI (PENGGUGAT DALAM KONVENSI) adalahdalil yang tidak benar, oleh karena Berita Acara PengembalianBatasnya tidak sesuai dengan tata kelola administrasi Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, yang tidak ada Capmaupun Logo Badan Pertanahan Nasionala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK, dkk vs NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA
131 — 116
  • semua harus dapat diaksesoleh publik, kecuali apabila dipergunakan untuk bangunanbangunan khusus ;Bahwa Ahli menerangkan dalam kondisi saat ini, dimana sudah tidak banyak lagiwilayah pantai DKI Jakarta yang dapat dijadikan ruang terbuka publik (gratis),seharusnya justru Pemerintah menjadikan pantai Ancol sebagai Pantai publik (gratis),sebagai bagian dari servis pelayanannya kepada masyarakat ;Bahwa Ahli menerangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PekerjaanUmum sebagai Pembina Tata Ruang Nasionala
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama
Register : 04-05-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA MADIUN Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Mn
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
133 — 43
  • Bahwa dalam Perkara Nomor : 26/BASYARNASJKT/2018 di BadanArbitrase Syariah Nasional, TERLAWAN PENYITA tidak pernahmenggugat secara hukum Para Pelawan Eksekusi dalam kedudukanhukum sebagai Pemegang Hak Kepemilikan/Peralinan berdasarkanKesepakatan Jual Beli atas Objek Eksekusi Pada Perkara Nomor:26/BASYARNASJKT/2018, yang mana dalam Keputusan BadanArbitrase Syariah Nasionala quo, menyampingkan dan/atau tidakmemperhatikan kedudukan Pelawan Eksekusi sebagai Pemilik yangtelah menguasai dan telah memiliki
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 353/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : Bapak Dr. Prianggada Indra Tanaya
Terbanding/Penggugat : DR. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : Puspita Wardaningsih, S.H
Turut Terbanding/Tergugat III : Vidija Wardani, S.S
120 — 75
  • BDG.12) Keputusan Judex Factie yang /mengabulkan PetitumPENGGUGAT /dh TERBANDING' untuk menyatakan AktaPernyataan No. 11 tanggal 9 April 1976 dan Akta Surat Kuasa No.12 tanggal 9 April 1976 dapat digunakan untuk mengurus prosesbalik nama di Kantor Turut Tergugat atas 4 (empat) bidang tanahobjek perkara aquo, bertentangan dengan peraturan di bidangPertanahan Nasionala.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata Tanah
Register : 09-05-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN ATAMBUA Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Atb
Tanggal 8 Nopember 2017 — - ANTONIUS BRIA- DK Lawan - GUIDO KEHI - DKK
106 — 52
  • menguasai rumah tembok permanenyang telah dibangun oleh Penggugat tanpa alas hak yang kuat, merombakdan atau menambah bentuk bangunan rumah tembok permanen dengancara menempel bangunan foris dapur pada bagian belakang rumah,sehingga berubah bentuk memanjang ke belakang, menguasai bidangtanah warisan sengketa beserta tanamantanama umur panjang yangtumbuh dan hidup diatas permukaan bidang tanah warisan sengketa, sertatelah membatalkan penerbitan sertifikat tanda bukti hak milik oleh BadanPertanahan Nasionala
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 18-07-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 17-08-2018
Putusan PN KOTABARU Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Ktb
Tanggal 17 Mei 2018 — KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMATAN SELATAN cq. kantor badan pertanahan nasionala kabupaten kotabaru
4.KEPALA DESA KARANG LIWAR
5.KEPALA DESA BANGKALAAN MELAYU
6.NAJAMUDDIN
7.HANAH
8.SIKANDI
9.AMAT
10.ROHANI
11.WAHYU,
12.UMAL
13.SIKING
14.IJUH,
114 — 0
  • KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMATAN SELATAN cq. kantor badan pertanahan nasionala kabupaten kotabaru
    4.KEPALA DESA KARANG LIWAR
    5.KEPALA DESA BANGKALAAN MELAYU
    6.NAJAMUDDIN
    7.HANAH
    8.SIKANDI
    9.AMAT
    10.ROHANI
    11.WAHYU,
    12.UMAL
    13.SIKING
    14.IJUH,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 209/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD TAUFIK.Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq., KEPALA DAERAH/GUBERNUR DKI JAKARTA, Cs
131 — 41
  • semua harusdapat diakses oleh publik, kecuali apabila dipergunakan untuk bangunanbangunan khusus ; Bahwa Ahli menerangkan dalam kondisi saat ini, dimana sudah tidak banyaklagi wilayah pantai DKI Jakarta yang dapat dijadikan ruang terbuka publik(gratis), seharusnya justru Pemerintah menjadikan pantai Ancol sebagai Pantaipublik (gratis), sebagai bagian dari servis pelayanannya kepada masyarakat Bahwa Ahli menerangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini KementerianPekerjaan Umum sebagai Pembina Tata Ruang Nasionala
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
Jadiaman Simbolon, S.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
Nuning Lestari
367 — 381
  • Bahwa berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana hasilpengkajian perkara pertanahan Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Mei 2019, terdapat unsurcacat administrasi dalam Penerbitan sertifikat Hak milik Nomor1362/Jabungan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun2016, dengan demikian penerbitan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasionala Provinsi Jawa tengah Nomor 07/ PBT/BPN.33/IX/2019 tanggal
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 01 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Mei 2016 —
40 — 7
  • Kotabaru yang jugalangsung terhubung dengan(LPSE.Kotabarukab.go.id) dengan user idfaswword : 130875).portallelang pengadaan nasionala.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
YAYASAN BINA SUMBER DAYA INSANI RIAU
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Riau
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubernur Provinsi Riau
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq.Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Dinas Pendidikan Provinsi Riau Cq. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Plus Provinsi Riau
164 — 91
  • Departemen Pendidikan Nasionala. penetapan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis danpengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan negara,serta perumusan dan penyiapan kebijakan umum di bidangpendidikan nasional termasuk kebudayaan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasiDepartemen dalam arti perencanaan dan pendayagunaan sumberdaya, pengorganisasian, serta hubungan antarlembaga;Halaman 29 dari 131Putusan Perdata Gugatan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 18 Mei 2015 — FITRINA MAMULAI
60 — 12
  • CaraPenyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerima, PeraturanPemerintah PP Nomor: 13 Tahun2010 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional, Perkaban Nomor: tahun 2010 tentang standarpelayanan dan pengaturan Pertanahan pada lampiran halam 2 tentang mekanismepenerbitan sertifikat hak atas tanah di BPN, Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan seksi pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2017/PNSby
Tanggal 18 Juli 2017 — SUWANTO, S.E.; Batu Malang
66 — 21
  • Tanah kategori V (Prona) tahun anggaran 2015 Kantor Pertanahan Kota Batu yang telah dilegalisir. 17) 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor : 66/KEP-35.79/III/2015, tanggal 6 Maret 2015 tentang Penetapan Peserta Kegiatan Peningkatan Administrasi Pertanahan Melelaui Sertipikat Tanah kategori V (Prona) tahun anggaran 2015 Kantor Pertanahan Kota Batu yang telah dilegalisir. 18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Dari Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionala