Anta tersebut sesuai Surat Keterangandari Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W7.DO.RT/440/667/Pdt.G/85/X/1 986/06 tanggal 31 Oktober 1986 (P.8) ;Bahwa oleh karena Tergugat sampai dengan VIII telah melakukanperbuatan melawan hukum (eks Pasal 1865 KUHPerdata) dengan secaratanpa hak menduduki dan sekarang telah berdiri + 3 (tiga) bangunan semipermanen tanpa izin yang berwenang (bukti P.9) diatas persil tanah milikNegara yang dikelola oleh Penggugat, yang berakibat terhambatnyarencana

Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Kantor KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI kantor wilayah DKI Jakarta No.W7.Eu.UM.01.01.5980 tanggal 3 Agustus 2012, yang diberi tanda (P.2).Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah menghadirkanbukti saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :1.

,MH Jaksa Penuntut Umum dan No.W7.U1/617/At.02.283/I11/2011 ditujukan kepada Terdakwa untukmempelajari berkas perkara;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalamtenggang waktu) dan dengan cara dan syarat syarat yangditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan bandingtersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas' perkara dan turunan' resmi putusanPengadilan Negeri Pangkalpinang

yang telah diSita Termohon ada buktibukti tambahan sebagai berikut :Surat dari Inspektur Pengawasan Kepolisian Daerah Metro Jaya tanggal 8September 2009 No.B/8566/IX/2009/Datro (bukti P.1);Putusan Bantahan dari Mahkamah Agung No.1259 K/Pdt/2002 tanggal29 Juni 2005 (bukti P5);Putusan dari Mahkamah Agung No.146 K/Pdt/1996 tanggal 30November 1998 (P7);Surat dari Mensetneg tanggal 27 April 2007 No.R.217/Setneg/D5/04/2007 (P8);Surat dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juni2002 No.W7

Tertanggal 16 Desember 1997 dan pelaksanaanSita Eksekusi tersebut adalah atas permohonan Terbantah dengan Berita AcaraPensitaan Eksekusi tersebut di atas penguasaan tanah sengketa tetap dalampenguasaan Pembantah ;Hal 3 dari 11 hal Put.No.177 PK/Pdt/2004Bahwa dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No.57/Pen/1997/PN.Krw. jo No.385/Pdt/G/1993/PN.Jak.Pus jo No.099/1997.Eks tertanggal16 Desember 1998 adalah surat permintaan bantuan dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat tertanggal 10 Nopember 1997 No.W7

)No.484/1935/49710/IX/PHK/31999 tanggal 25 Maret 1999 sampai adaputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat pada tanggal 26 Januari 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6Oktober 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7Februari 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.W7

Surat PTUN No.W7.PTUNJKT. Prk.120.35196, tanggal 8 Agustus1996;5. Putusan MARI No.131 KfTUN/1995 tanggal 17 Mei 1999;B. Putusan Perdata atas Perkara No.579/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst1. Putusan Pengadilan Negeri Jkt.Pst No.579/Pdt.G/1999 tanggal 29Pebruari 2000;2. Putusan PT. DKI Jkt No.379/Pdt/2000 tanggal 24 Agustus 20003. Putusan MA.R. No.3553 K/Pdt/2000 tanggal 29 April 20024. Putusan PK No.301 PK/Pdt/2003 tanggal 26 Oktober 2004C. Putusan Pidana atas Perkara No.1377/Pid.B/1995/PN.Medan1.

Pdt/2003 tanggal 26 Oktober 2004 rnenjadi Rp.2.189.052.620,60 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Terhadap putusan Mahkamah Agung RI jo. putusan PK tersebuttelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberdasarkan Berita Acara Pencairan No. 163/2000 Eks tanggal24 Juli 2007 dan terhadap uang hasil eksekusi telahdikonsinyasikan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat serta telah diberitahukan pula kepada Penggugatberdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W7

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI jo. putusan PK tersebut telah dilakukaneksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkanBerita Acara Pencairan No. 163/2000 Eks tanggal 24 Juli2007 dan terhadap uang hasil eksekusi telah dikonsinyasikanpada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sertatelah diberitahukan pula kepada Penggugat berdasarkansurat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W7.Dc.HT.163/2000 Eks 4694.VII.2007.03 Tanggal 24 Juli2007 untuk mengambil uang hasil pencairan tersebut

Tergugat Illdan terhadap uang hasil eksekusi telah dikonsinyasikan pada kepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah diberitahukan kepada Penggugatberdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W7.Dc.HT.163/2000 Eks 4694.VIIl.2007.03 Tanggal 27 Juli 2007 untukmengambil uang hasil eksekusi pencairan tersebut.Berkenaan dengan halhat tersebut diatas apabila ditarik kesimpulan antaraperkara a quo dengan perkara No. 579/Pdt.G/1999/PN.JKT.PSTsebagaimana telah diputus melalui putusan

Pst No.W7.Dc.Ht. 163/2000Eks.7331.XII.2007.03 tanggal 6 Desember 2007 ;(sesuai dengan asii)Bukti P.VI9 Surat PT.MKJ No.063/MKJPN.Jkt.Pst/XI/2007 tanggal 16November 2007; (sesuai dengan asli)Bukti P.VI10 Surat PT.MKJ No.058/MKJPN.Jkt.Pst/X/2007 tanggal 29Oktober 2007; (sesuai dengan asli)Bukti P.VI11 Surat PT.MK.I No.048/MKJPNikt.Pst/VII/2007 tanggal 28Bukti P.VI12Bukti P.VI13Bukti P.VI14Agustus 2007; (sesuai dengan asii)Surat PT.MKJ No.041/MKJPN. Jkt.

Bahwa sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal1821986, No.W7.Dc.Ht.1726/II/1986.01, tentang Pelaksanaan SitaEksekusi berdasarkan Ketetapan Daftar No.180/85 Eks yang ditujukankepada Hakim Agung Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jakarta yangintinya menyatakan : Bahwa Jurusita tidak melakukan sita Eksekusi atas rumah yang BUKANOBYEK SENGKETA adalah sudah tepat, dan membuat berita acarapendapatan tanpa mengesampingkan bunyi ketetapan eksekusiHalaman 27 dari 87 halaman Putusan No.245

Bahwa sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal1141986, No.W7.Dc.Ht.180/85.Eks.1404/IV.1986.01, tentang PelaksanaanSita Eksekusi berdasarkan Ketetapan No.180/85 Eks yangintinyamenyatakan : Bahwa dengan menggaris bawahi petunjuk dari Mahkamah Agung RI,Eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.116/1982PDT.G tanggal 6121982, jo.No.395/1983/P.T.Perdata, tanggal2571983, jo.No.143 K/Pdt/1984, tanggal 2351985, harus dianggaptelah selesai ;Dengan demikian terhadap perkara

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 1988 No.362 PK/Pdt/1985harus dianggap telah selesai dan apabila dikehendaki dapat mengajukangugatan ganti rugi.e bahwa sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W7.Dc.HT/1726/II/1986.01 tertanggal 18 Februari 1986 yang ditujukankepada Bapak Hakim Agung Pengawas Daerah Pengadilan TinggiJakarta, pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan sita eksekusiterhadap rumah sengketa tidak dapat dilaksanakan dikarenakan rumahyang

Bukti T.Il.Intv. 14 : Surat KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.W7.Dc.HT/726/Il/1986.01 tertanggal 18 Februari1986 (fotokopi dari fotokopi);15. Bukti T.Il.Intv. 15 : Surat Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986No. W7. Dc .Ht . 180 / 85. Eks. 1404 / IV .1986.01. (fotokopi dari fotokopi);16. Bukti T.ll.Intv. 16 : Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal27 Januari 2015 Nomor: 110/2007 Eks.(fotokopidari fotokopi);17. Bukti T.Il.

W7.U1/768/At.02.376/111/2011 ditujukankepada Anthony, SH Jaksa Penuntut Umum dan No.W7.U1/769/At.02.377/I11/2011 untuk Terdakwa Susanto BinSuwarso, No. W/.U1/ /At.02.377/111/2011 untuk Terdakwa IISunaryo Als Sunar Bin Suawrso, No.

No. 151 K/TUN/2009tanggal 20 Maret 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 9 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.W7.PT.TUN.KAS.2237.2002. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara tersebut pada tanggal 23 Juli 2002;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 24 Juli 2002telah diberitahu tentang memori

W7.U1/1694/HK.02.173/7/2017 tertanggal 25 Juli 2017 yangditujukan kepada Ketua PN.Jakarta Selatan yang dibuat oleh an.KetuaPengadilan Negeri Pangkalpinang yaitu PLH Panitera Muchsin SH.MH ternyataHal 2 dari 10 Put No.22/PDT/2017/PT BBLTergugat I sudah pindah alamat info dari Kelurahan Jakarta Selatan tertanggal30 Oktober 2017 dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri PangkalpinangAhyar Parmika,SH.MH dengan surat no.W7.U1/0173/HK.02.17/1/2018 yangditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

06/Akta.Pid/2012/PN.PKP, dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada paraterdakwa pada tanggal 13 April 2012 sebagaimana dalam Akta PemberitahuanPermintaan Banding No : 06/Akta.Pid/2012/PN.PKP;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiBangka Belitung , telah diberi kKesempatan oleh Panitera Pengadilan NegeriPangkalpinang untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umumdan para terdakwa, masingmasing pada tanggal 16 April 2012 No.W7

2012/PN.PKP, danMemori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum tangga 14 Meil 2012 dan atas memori banding Tertdakwa tersebutJaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra memori bandingnyaMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini di kirim ke PengadilanTinggi Bangka Belitung kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum olehPanitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah diberitahukan kepada ke duabelah pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat No.W7

PT.TUN.JKT. tanggal 13 Januari 2003 yang amarnya sebagaiberikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat tanggal 21 Maret 2001 No.389/21 93/3584/IX/PHK/32001 ; Membebankan biaya perkara ini pada Negara ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 13 Januari 2003 kemudian terhadapnya olehPenggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Januari2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.W7

Saeed Ahmed alias Mirza Saeed Ahmad alias Saeed Tinggi,diberi tanda T2 ;Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat No.W7.FC.GR.02.035451 tanggal 10 Agustus 2010, Perihal penyerahanWNA An.

.), hal ini sepertidiuraikan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris No.W7.Ca.HT.05.1324 tanggal22 November 2005 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia R.l Kantor Wilayah DKI Jakarta, Balai Harta Peninggalan Jakarta(Bukti : P1) ;Hal. 2 dari 23 hal. Put.

No.969 K/Pdt/20091) Buku Tanah Hak Milik No. 67 (blanko lama) ;2) Warisan, berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris dari Balai HartaPeninggalan Jakarta No.W7.Ca.HT.05.1324 tanggal 22 November 2005(Bukti P8) Jalan Kaji No.40, RT.011/07, Kelurahan Petojo Utara, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat ;Bahwa terhadap ke2 (dua) rumah/bangunan di Jalan Kaji No.40, JakartaPusat tersebut telah memperoleh IMB berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Jakarta, Kepala Dinas PengawasanPembangunan

telahdiserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri17Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2012 dan atas memori banding tersebut JaksaPenuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori bandingnya;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke PengadilanTinggi Bangka Belitung kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun JaksaPenuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telahdiberitahukan kepada kedua belah pihak tersebut untuk mempelajari berkasperkara sebagaimana surat No.W7

.U1/1036/At.02.536/VV/2012 dan No.W7.U1/1036/ At.02.536/VV/2012 tanggal 01 Juni 2012;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding yang diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukandalam tenggang waktu dan caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalamundangundang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tipikor Bangka Belitungmenjatuhkan

SECHUSMAN bin ABDULLAH BADJENEDsesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Hak Mewaris No.W7.Ca.HT.05.1305 yang dikeluarkan oleh Balai Harta PeninggalanJakarta Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RepublikIndonesia, maka menimbulkan pertanyaan bagi diri Pelawan yaituATAS DASAR APA YANG MULIA MAJELIS HAKIM DAPATMEYAKINI APABILA TERLAWAN I TERLAWAN VII ADALAHBENAR MERUPAKAN AHLI WARIS YANG SAH DARI ALM. SECHUSMAN BIN ABDULLAH BADJENED???;5.

W7.Ca.HT.05.1305 pernah digunakan pula oleh orangorang yang mengaku sebagai Para Ahli Waris dari SECH HASAN binOEMAR BAHAFDULLAH, dalam perkara perdata No:234/PDT/G/2016/PN.BDG tanggal 17 Juni 2016SehinggaHalaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 74 / PDT / 2019 / PT.BDGPatut diduga Kutipan Surat Keterangan Hak Mewaris No.W7.Ca.HT.05.1305 yang dikeluarkan oleh Balai Harta PeninggalanJakarta Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesiayang digunakan Terlawan Terlawan VII (dahulu Penggugat

W7.Eb.PK.01.01.01 Reg2496 tanggal 25 Agustus 2011;5.Bukti P5 :/Fotocopy dari copy Lembar Tes Urine Bulanan Medio 25 Agustus 2011s.d. 22 Desember 2011 Lembaga Peduli Masrakat PelayananPenyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS berbasis DKI Jakarta;6.Bukti P6 :/Fotocopy dari copy Untuk Rehabilitasi Di Keatuan Peduli MasrakatPelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIVAIDS Berbasis MasrakatDKI Jakarta No.W7.Eb.PK. 01.01 Reg 2496 tanggal 25 Agustus 2011;7.

No. 315 PK/Pdt/2009Bahwa membaca dalil bantahan Pembantah, baik dalam posita maupundalam petitumnya, jelas bantahan Pembantah ditujukan terhadap sitaeksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No.385/Pdt/G/1993/PN.Jak.Pus Jo No. 099/1997/EKS tertanggal 16Desember 1997, atas dasar Surat Permintaan Bantuan dari PengadilanNegeri Jakarta Pusat tertanggal 10 November 1997 No.W7.DC.Ht.099/1997.Eks.4718.XI1997.03, atas dasar Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 099/1997

Ahmad Yani,Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Bantuan dari PengadilanNegeri Jakarta Pusat tertanggal 10 November 1997 No.W7.DC.Ht.099/1997/EKS.4718.XI19967.03, Ketua Pengadilan NegeriHal. 11 dari 31 hal. Put.