., jadi Para Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyangka kalau satusatunya tempat tinggal Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dankeluarganya diambil alin oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasidengan cara dilakukan peralihan hak dengan Akta Jual Beli Nomor : 18Tahun 2015 di Notarais & PPAT Kurnia Armunanto, S.H., padahal ParaTergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengangsur atau mencicilhutang tersebut sebanyak 2 x dengan jumlah Rp164.000.000,00 (seratusenam

Bahwa dalam organ pengurus YPTT yang sah berdasarkanpasal 17 tentang struktur organ YPTT dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran DasarNo. 253. yang dibuat dihadapan Notarais Benediktus Bosu,SH SPN, Msc di Malang .5. Bahwa, Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan PerubahanAnggaran Das ar No. 253 di buat di hadapan Not arisBenediktus Bosu, SH, SPN, Msc. Di Malang pada tanggal 16Mei 2002 ;146.

Notarais di Jakarta, jelas bahwa yang ikutmenanda tangani juga selain Terbantah dan Ill yaitu oleh Posma Allagandan Leslie Legiman Ahmad sebagai Direkturdirektur dari PT. Senopati DutaCaraka, sehingga keduanya harus ikut dibantah ;Bahwa Masri Husen, SH.

Menyatakan Batal Demi Hukum akta Kuasa jual No.21 dan No.23 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notarais Achmad Bajumi ,SH,MH dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II, dengan segala akibat hukumnya;C. DALAM REKONPENSI1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi II, untuk sebagian; 2.

No. 802 K/Pdt/2009 Bahwa apabila pengakuan Tergugat Ill tentang adanya kepemilikanbersama atas bidang tanah terperkara antara Tergugat Ill denganPenggugatPenggugat Intervensi didasarkan kepada adanyapengakuan Tergugat III berdasarkan Akta Pengakuan No. 95 tertanggal20 Oktober 1977 yang diperbuat di hadapan Kusmulyanto Ongko,Notaris di Medan, yang berkaitan dengan adanya Akta Hibah No. 80tanggal 25 Mei 1977 yang juga diperbuat di hadapan KusmulyantoOngko, Notarais di Medan, pengakuan Tergugat Ill

Notarais di Mataram, dan telah memperoleh Keputusan MenteriHalaman 2 dari 22 halaman Put.Nomor 90/PDT/2019/PT.MTRHukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU02198/AH/01.01 tahun 2013, tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan Terbatas, bertanggal 21 Januari 2013, dengan demikianadalah merupakan Badan Hukum yang sah berdiri di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dibidang usaha Jasa Akomodasi perhotelan/ bungalows berikut dengan segala kelengkapannya ;Bahwa PT Juliatos memiliki 3(tiga

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;
• Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perdamain Nomor: 04 tanggal 07 Oktober 2022 dan Akta Addendum perdamaian Nomor : 01 tanggal 04 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Notarais

tangga 28 Maret 2017;Bahwa atas rumah dan Bangunan yang terletak dan dikenal : Perum YKPPandugo Blok PM / 24 RT.03/RW.08 Kelurahan : PenjaringansariKecamatan : Rungkut Kota : Surabaya, telah timbul Sertifikat hak gunabangunan Nomor 1722/ Kel Penjarinagansari , NIB 12.01.03.14.01354,letak Tanah Pandugo PM24, surat ukur tanggal : 09 September 2002,No.262/Penjaringansari, luas : 162 M2.atas nama : Muhammad Adriansjahterkait Akta Jual beli PPAT Nomor : 48/2008 Yang dibuat oleh Ranty Artisila,SH selaku Notarais

Sehingga saatini objek perkara a quo tersebut telah beralih kepemilikannyapemenang lelang.3.3.Notarais adalah pihak yang telah menerbitkan Akta Pemberian HakTanggungan, Kantor Pertanahan Kota Malang merupakan instansiyang telah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaisalah satu dokumen persyaratan untuk pelaksanaan lelang (vide Pasal25 (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tanggal22 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan instansiyang menerbitkan/memproses

, yang terletak diBlok Sambong Bencoy, Desa Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi,Kota Tasikmalaya, tercatat atas nama Endut Sutarna (Penggugat);Menimbang, bahwa oleh Penggugat menyatakan dalam surat gugatannyabahwa perjanjian jual beliatas tanah terperkara adalah dilaksanakan secaramelawan hukum dimana Penggugat pada waktu menandatangani satu berkas yangterdiri dari beberapa Akta Notarais yang disodorkan oleh Tergugat Il HARIKRISTIANO,SH,MKn.

Kasasiadalahsebagaiberikut dibawah ini :1.Bahwa surat pelepasan hak tanggal 15 November 1998, dilegalisirCamat Balikpapan Timur pada tanggal 24 Desember 1993dibawah nomor : 1353/H/CBT/III/93 dari Katirah kepada PutuRideng, SH. pada tanggal 30 Juli 2004, dibatalkan oleh Katirahdengan alasan harga tanah sebesar Rp.15.000.000, (lima belasjuta rupiah) belum dibayar.Bahwa pembatalan surat pelepasan hak (SPH) tersebut dilakukanoleh Katirah dengan Akte Notaris yakni Akte Notaris tanggal 30Juli 2004, No.10 dihadapan Notarais

Bahwa benar Tergugat menawarkan rumahnya untuk di jual dan saksi setujukemudian datang ke Notarais dibuatlah Ikatan Jual beli pada tanggal 13 Juli2012 dengan pembayaran Rp. 500.000.000, Bahwa saksi sudah melunasi pembayaran rumah tersebut tetapi sampaisekarang belum menempati rumah tersebut.17Bahwa benar saksi baru tahu ternyata tanah tersebut ada permasalahandiantara Penggugat dan Tergugat sewaktu Pengadilan melakukan pemeriksaansetempat di lokasi pada tanggan 9 Nopember 2012Bahwa benar saksi tidak

Citra Nusa Graha PersadaJaya, sesuai dengan Akta Pendirian Notarais No.54 tanggal 25 Mei 1993,Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 03 Agustus 2000 dan AktaBerita Acara Rapat No.102 tanggal 28 Februari 2003 dan selain itu Hasanjuga tidak termasuk di dalam data personalia/pegawai yang mempunyaikeahlian sebagaimana tersebut dalam lampiran tenaga ahli dalam BukuKontrak sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 32 aya (3) KeppresNo.80 tahun 2003 dan sesuai fakta persidangan Proyek Normalisasi

Pekerjaan Notarais dan Pejabat pembuat AktaTanah beralamat di Jalan KH. Agus Salim II No.41, KotaBalikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT ;2. IKATAN NOTARIS INDONESIA PENGURUS DAERAH BALIKPAPAN,Jalan S. Parman No.1, Kelurahan Gunung Sari Ulu, KotaBalikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IIdahulu TERGUGAT II ;;Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No. 65/PDT/2016/PT.SMR3. PT.

,Notarais/PPAT di kota dan kewajiban atas pembayaran Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dipenuhi Penggugatsesuai Surat Setoran BPHTB tertanggal 05 Oktober 2004 dengan batasbatas sebagai berikut: Utara: Jalan Rambutan, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan PondokMelati, Kota Bekasi;Selatan : rumah penduduk;Timur : Jalan Desa dan lapangan;Barat :tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di JalanRambutan Nomor 72 RT.008, RW.003, KelurahanJatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi

(Pertimbangan hukum ini Pembanding tolak.)2.1 Bahwa objek sengketa pada kasus a quo tersebut jual beli yangdilakukan dihadapan notarais adalah tidak tas namaTerbanding/Penggugat asal.

tanggal 1 Desember1993 , yang dibuat dihadapan MochamadDamiri, Notaris Pontianak terbukti didirikan dengan nama PT PerusahaanPelayaran Usaha Maju Shipping, bahwa perbedaan antara yang disampaikanoleh Penggugat dengan apa yang disanggah oleh Tergugat tidak jauh berbedaMajelis berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Penggugat tentulah samadengan apa yang disampaikan oleh Tergugat yaitu PT Perusahaan PelayaranUsaha Maju Shipping, mengingat Penggugat sebagai pekerja lapangan yangtentunya nama pada Akta Notarais

diatas adalah cacathukum dan tidak sah oleh karena itu terhadap aktaaktasebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan batal demihukum;Bahwa setelah terbit aktaakta sebagaimana terurai tersebutdiatas yaitu akta No.6 tertanggal 4 Nopember 2013, akta No.7tertanggal 4 Nopember 2013, Akta No.8 tertanggal 4Nopember 2013, akta No.9 tertanggal 4 Nopember 2013 danakta No.5 tertanggal 4 Nopember 2013, maka kemudianPenggugat mengajukan akta jual beli terhadap barangbarangjaminan milik Tergugat tersebut kepada Notarais

Dankesepakatan perjanjian jual beli tanah tersebut telah dilegalisasi oleh Notarais H. HarjonoMoekiran, SH, Notaris di Jakarta Nomor: 200 / LEGALISASI / VI/2012,Tertanggal 26Juni 2012 BUKTI (P1)2.

P2 ditanda tangani.Bahwa berdasarkan bukti P2 telah diakui oleh Pihak Pertama (TURUTTERGUGAT) yaitu telah menerima jumlah uang tersebut (Rp.140.000.000.)dengan baik dan tunai dari pihak Kedua (TERGUGAT) dan akta ini bukti P2berlaku sebagai tanda penerimaan kwitansi yang sah.Bahwa berdasarkan bukti P2, pihak Pertama (TURUT TERGUGAT) berkewajibanmenyerahkan tanah dan segala yang ada diatasnya kepada Pihak Kedua(TERGUGAT).Menimbang bahwa oleh karena alat bukti P2 adalah alat bukti surat aktaotentik Notarais

baik dan berguna untuk mencapai maksudtersebut, tidak ada yang dikecualikan.Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengusahakan adanya KTP dan KKjuga merupakan kewajiban dari TERGUGAT bukan merupakan kewenanganNotaris PPAT sepeperti pendapat TERGUGAT.Bahwa pada saat dilakukan perjanjian pengikatan jual beli di hadapan Notaris,TERGUGAT selaku kuasa PENGGUGAT pada saat tersebut dapat menanyakandan meminta kepada TURUT TERGUGAT atau kepada Notaris untuk memintasalinan atau copy yang dilelisir oleh notarais