Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequoet bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun surat panggilan (relaas)/ Pengumuman Nomor108/Pdt.P/2019/PA Msh, tanggal 05 April 2019 yang dibacakan di persidangan, paraHim 2 dari 4 Pen.

Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak paraHim. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 0430/Padt.P/2019/PA.SlwPemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahundengan seorang lakilaki bernama CALON SUAMI;3.

KetuaMajelis, Hidayah, S.H.1. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masingmasing sebagai HakimAnggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 H. oleh KetuaMajelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh paraHim 4 dari 5. Pen.

,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 12 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi paraHim.6 dari 7 hlm. Put.

sertamemutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan para Pemohon;Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dan Pemohon Ilbernama : Ranti binti Yudi untuk melangsungkan pernikahan denganseorang lakilaki bernama : Wawan bin Ruslan;Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, ParaPemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat ParaHim

padapendiriannya ingin menikahkan anak Para Pemohon;Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini ParaPemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikahdengan seorang lakilaki bernama Wawan bin Ruslan, namun pendaftaranpernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas karena anak ParaPemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukandalam peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya ParaHim

Begitupula calon suami anak ParaHim. 2 dari 20 him. Penetapan No. 64/Pdt.P/2020/PA.NgpPemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untukmenjadi seorang kepala rumah tangga;6. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai KaryawanPT. Erna dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)perbulannya;7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya danlamarannya diterima.

AgamaKecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi disebabkan anak Para Pemohonbelum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh UndangUndangPerkawinan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohontersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suamianak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang padapokoknya membenarkan anak Para Pemohon akan segera menikah dengancalon suaminya karena saling mencintai;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya ParaHim

calon suami anak Para Pemohon siapuntuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dankesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon pernahmendapatkan sosialisasi mengenai bahaya seks bebas;Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belumpernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahanperkawinan usia dini dan bahaya seks bebas;Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) ParaHim

ParaHim.5 dari 16 him. Put.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor 16/G/2013/PTUNPTK, yang dimohon banding, diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2013 dengandihadiri oleh Para Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I,Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I / Terbanding II, dan Kuasa Hukum TergugatII Intervensi II / Terbanding III; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak tanggal 7 November 2013 Nomor 16/G/2013/PTUNPTK tersebut, ParaHim

Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umuruntuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 Jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, Namunpernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenakeduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan calon istri anak ParaHim. 3 dari 14 him. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.

Nama XXX, tempat tanggal lahir Jepara 25 Juni 1984, agama Islam,pekerjaan pengusaha konveksi, tempat kediaman di RT 02 RW O01 DesaXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anaknyabernama XXXXXXXXxX dengan XXXXXXXXXXX, namun ditolak olehKantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX karena anak ParaHim. 8 dari 14 him.

AkbarBahwa selama perikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahanPemohon dan Pemohon II dan selama itupula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikatdalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yangsakinah, mawadddah, warrahmah;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah paraHim. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2018/PA.PrgiPemohon mengurusnya ternyata

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karenakeduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidaksanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubunganmereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga ParaHim. 2 dari 13Penetapan 4/Pdt.P/2021/PA.MrbPemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung ParaPemohon,4.

permohonannya dan memohon kepada PengadilanAgama untuk menjatuhkan penetapannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklahkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalahmohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak ParaHim

7 Ayat2) dan (3) butir (e) Kompitasi Hukum islam, maka akan memeriksa lebih Menimbang, bahwa olch Karena Para Pemohon tidak hedir dlpersidangan, maka perkara in casu diniai tidak bereungguheungguh Taha 2006 dan perubshan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun"2008, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada ParaHim, 4dari S him. Penetapen Nomar 21 PL PYOOT OPA.

oleh dua orang saksi nikah masingmasing bernamaSamsul Hadi dan Sabri Rosidi dengan mas kawin berupa uangsejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Seperangkat AlatSholat dibayar tunai; Bahwa para Pemohon telah mempunyai Kutipan AktaNikah pada tahun 2021;7 Bahwa anak yang bernama Muhammad Azka Nabil, hinggasaat ini belum mempunyai akta kelahiran; Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanasalusul anak adalah karena ketika para Pemohon mengurusAkta Kelahiran anak bernama Muhammad Azka Nabil, paraHIm

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, makaalat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa paraHIm 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.GMPemohon beragama islam dan berdomisili diwilayah yuridiksi PengadilanAgama Giri Menang, dengan demikian para Pemohon mempunyai legalstanding untuk melanjutkan permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, pemohon dan pemohon II telahmelangsungkan perkawinan di Dusun Ujung Bori, Desa Kayu Loe Timur,Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan parahIm. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2018/PA Jnp.63 olpemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi daripejabat yang berwenang.Bahwa pemohon dinikahkan (sighat tjab kabul) oleh H. M.

nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawinan itu, sehingga berdasarkan ketentuandalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para pemohon memiliki /egalstanding (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah a quo.Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon a quo adalahtidak tercatatnya perkawinan antara pemohon dan pemohon II di kantorurusan agama setempat dikarenakan imam desa tidak melaporkanpernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat sementara parahIm

., M.A. masingmasingsebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 H. oleh KetuaMajelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh paraHim. 4 dari 5 him. Put. No.211/Pdt.G/2017/PA. Cig.Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti,dihadiri Penggugat dan Tergugat;GOTAM. Nur, S.Ag.S.H.HAKIM ANGGOTA, H.

., M.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I.masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi paraHim. 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0393/Padt.G/2018/PA. Tbh.Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;KETUA MAJELISYENI KURNIATI, S.H.1.HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTARIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.

diputusdengan seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan para Pemohon telahdatang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihatkepada para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan pencatatannikah tersebut melalui jalan lain selain melalui pengadilan, dan ternyata paraPemohon menerima nasihat Majelis Hakim tersebut;Bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan akanmengupayakan musyawarah keluarga dalam masalah pencatatan nikah paraHim

Bahwa untuk menyelesaikan kewajiban hutang piutang almarhum danpemohon tersebut diatas kepada Pihak BRI atau pihak lainnya, maka paraHIm. 2 dari 6 Him. Pen. No. 35/Pdt.P/2021/PA.Bmahli waris membutuhkan bukti hubungan waris antara Pemohon danalmarhum Sofyan Bin Ahmad dengan penetapan Pengadilan Agama;7. Bahwa para ahli waris sepakat dan bermaksud akan menyelesaikankewajiban hutang piutang almarhum kepada pihak BRI atau pihak lainnyayang berkaitan, dengan menjual obyek warisan;8.

Uman, M.Sy. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh paraHim. 4 dari 6 Him. Putusan No. 1977/Pdt.G/2020/PA.Bks.hakim anggota, dan bantu oleh Zulhemi, S.H. sebagai PaniteraPenggantidengan tanpa dihadiri olen Penggugat dan Tergugat.Ketua Majelis,Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. Suyadi Drs. Uman, M.Sy.Panitera Pengganti,Zulhemi, S.H.Perincian biaya perkara :1.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untukitu, Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kKemudian MajelisHakim memberikan nasehat dan pandangan agar Para Pemohon menundaperkawinan anaknya sampai cukup umur sebagaimana yang diamanatkanoleh peraturan perundangundangan yang berlaku, ternyata berhasil dan ParaHim. 2 dari 5 him. Pen.

tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukanpara Pemohon di damping Kuasa Hukumnya hadir sendiri menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelasmenunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil paraHIm