Trayek angkutan umum lainnya yang tidak berimpitan dengan trayekangkutan massal, dand. angkutan pengumpan;Yang dimaksud dengan Lajur Khusus adalah lajur yang disediakan untuk angkutanmassal berbasis jalan (kelas jalan) sesuai dengan peraturan perundangundangan;Yang dimaksud dengan Tidak Berimpitan adalah trayek angkutan umum memilikikesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingantidak sehat;Bahwa dalam ayat 1 Pasal 158 UndangUndang No.22 tahun 2009 menyatakan:*Pemerintah

Gubernur atau bupatiMwalikota untuk pelabuhan pengumpan;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan:Pasal 1 angka 11:Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan,pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberianpelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belumdiusahakan secara komersial:Pasal 38:Halaman 27 dari 38 halaman.

Bandar...39.40.41.42.43.44.45.46.RESIDENREPUBLIK INGONESIABandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udarayang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhiperkembangan ekonomi terbatas.Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau diperairan dengan batasbatas tertentu dalam wilayahRepublik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepaslandas dan pendaratan pesawat udara guna keperluanpertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara adalahwilayah

atauperdagangan;e. pembuka isolasi daerah, pengembangan daerahperbatasan, dan penanganan bencana; sertaf. prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dankedaulatan negara.Pasal 195Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraankegiatan:a. pemerintahan; dan/ataub. pengusahaan.Pasal 196...RESIDENREPUBLIK INDONESIA75Pasal 196Penggunaan bandar udara terdiri atas bandar udarainternasional dan bandar udara domestik.Pasal 197(1) Hierarki bandar udara terdiri atas bandar udarapengumpul (hub) dan bandar udara pengumpan

(spoke).(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud padaayat (1), terdiri atas bandar udara pengumpul denganskala pelayanan primer, sekunder, dan tersier.(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan bandar udara tujuan atau penunjangdari bandar udara pengumpul dan merupakan salah satuprasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.Pasal 198Klasifikasi bandar udara terdiri atas beberapa kelas bandarudara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dankegiatan operasional

Pembinaan yang dilakukan olehPemerintah tersebut meliputi pengaturan, pengendalian, danpengawasan.Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia penerbangan tanpabatas hak angkut (open sky policy), kerja sama bilateral, multilateral,dan plurilateral, asas resiprokal, keadilan (fairness), dan cabotage,aliansi penerbangan, jaringan rute pengumpul (hub) dan pengumpan(spoke), serta perkuatan industri penerbangan dalam negeri,pengaturan angkutan udara difokuskan untuk menciptakan iklimyang kondusif di bidang

nasional dan jaringan jalur kereta apinasional sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b meliputipengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan:a. jJaringan jalan nasional pada jaringan jalan lintas utaraPulau Jawa, jaringan jalan lintas tengah Pulau Jawa,jaringan jalan lintas selatan Pulau Jawa, Jaringan jalanpengumpan Pulau Jawa, jaringan jalan lintas selatan PulauBali dan jaringan jalan bebas hambatan;b. jaringan jalur kereta api antar kota pada jaringan jalurkereta api lintas utaraselatan (pengumpan

pariwisata, pertanian,industri dan perikanan serta PKN Surakarta sebagai pusatpengembangan kawasan andalan Surakarta, Boyolali,Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (SubosukaWonosraten) dengan sektor unggulan industri pariwisata danpertanian guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa Ball;b. memantapkan Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistemdengan Bandar Udara Adi Sumarmo yang terpadu denganJaringan jalan lintas tengah Pulau Jawa, jaringan lintas selatanPulau Jawa, jaringan jalan pengumpan

danpengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier.Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta apinasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputipengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadudengan:a.jaringan jalan nasional pada jaringan jalan lintas utara PulauJawa, jaringan jalan lintas tengah Pulau Jawa, jaringan jalanlintas selatan Pulau Jawa, Jaringan jalan pengumpan

Putusan Nomor 05 P/HUM/2017b. memantapkan Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistemdengan Bandar Udara Adi Sumarmo yang terpadu denganJaringan jalan lintas tengah Pulau Jawa, jaringan lintas selatanPulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (SecangMagelangSlemanYogyakarta, YogyakartaPrambananklatenKartosuro, dan YogyakartaBantulGregesParangtniis), jaringanJalan bebas hambatan (SemarangSolo, YogyakartaSolo,YogyakartaBawen, SoloMantingan dan CilacapYogyakarta)dan jaringan jalur kereta api perkotaan

Selain itu sebagai sub sistem dalam Jaringan Transportasi Nasional, Kebutuhan transportasi di wilayah D.LY Jateng akan terpadu dengan Rencana Pembangunan dengan Jaringan Jalan lintas tengah pulau Jawa, Jaringan lintas selatan pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan pulau Jawa (SecangMagelangSlemanYogyakarta, Yogyakarta PrambananKlatenKartosuro, dan YogyakartaBantulGregesParangtritis), Jaringan Jalan Bebas Hambatan (SemarangSolo, YogyakartaSolo, YogyakartaBawen, SoloMantingan, dan CilacapYogyakarta),

Bandar UdaraHusein Sastranegara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier. (3) Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringanjalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi pengembangan atau pemantapan bandar udara yangterpadu dengan:a, Jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa,Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas SelatanPulau Jawa, jaringan jalan pengumpan

Pulau Jawa, Jaringan Jalan LintasSelatan Pulau Bali dan jaringan jalan bebas hambatan; Jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utaraselatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek,PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan PerkotaanKedungsepur, PKN YogyakartaPKN Surakarta, PKN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.(4) Pemanfaatan bersama bandar udara

Memantapkan Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarno yang terpadu dengan Jaringan Jalan lintas tengah pulau Jawa, Jaringan lintas selatan pulau jawa, jaringan jalan pengumpan pulau jawaSecangMagelangSleman Yogyakarta, YogyakartaPrambananKlaten Kartosuro dan YogyakartaBantulGregesParangtritis), Jaringan Jalan Bebas Hambatan (SemarangSolo, YogyakartaSolo, YogyakartaBawen, Solo Mantingan, dan CilacapYogyakarta), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN YogyakartaPKN

Gubernur untuk pekeraan reklamasi di wilayahperairan pelabuhan laut pengumpan regional; danC. Bupati/Walikota untuk pekeraan reklamasi diwilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal danpelabuhan sungai dan danau.Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, menyatakan sebagaiberikut :Kegiatan kerja Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 harus mendapat persetujuan dari:a.

Kabid Laut dan Udara pada Kantor Dishub ProvinsiNTB;Bahwa ahli memberikan keterangan di kantor Dinas Perhubungan ProvinsiNTB;Bahwa tugas ahli yang berkaitan dengan perkara ini adalah memfasilitasipekerjaan dan pembangunan TUKS dibawah pelabuhan pengumpan;Bahwa secara umum pelabuhan ada 2 jenis yaitu 1) pelabuhan umum dan 2)pelabuhan khusus termasuk TUKS;Bahwa TUKS adalah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;Bahwa kaitan pelabuhan dengan TUKS adalah setiap pelabuhan tidak selalumemiliki TUKS, namun

sebagai SAUM ( Sarana Angkutan Umum Massal )oleh Tergugat dan II haruslah mengacu kepada aturan yangberlaku;Bahwa didalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan pada paragraph 5 tentangAngkutan Massal pasal 158 ayat ( 2), menyatakan :Angkutan Massal sebagaimana maksud dari ayat ( 1 ) harusdidukung dengan :a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;1010b. lajur khusus;c. trayek angkutan umum lainnya yang tidak berimpitan dengantrayekangkutan massal, dand. angkutan pengumpan

1ai/Belt13 Slitter & Kum Sum Korea 5 1989 1stockerMachine14 Auto Clipper Kum Sum Korea 5 1989 115 Auto Feeder Kum Sum Korea 1989 116 Rotary Chip Kum Sum Korea 1989 1Pisau 1989 1RotaryBelt 1989 2ConveyorBlower 1989 117 Continous Kum Sum Korea Pan 1989 1 Halaman 198 dari 229 Putusan Nomor 27/Pdt.Bth/2017/PN.Sak el KipasUdaraPanas198916 KipasUdaraDingin1989 Pipapipauap1989 Conveyormodelkawatjarring1989 Alat umpanMasuk1989 18Jet rollerdyerKum SumKorea1989 Kipasudarapanas198916 Kipasudaradingin1989 Pengumpan

kawasan metropolitan, dan kawasanperkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Ayat (2)HurufaCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan lajur khusus adalah lajur yangdisediakan untuk angkutan massal berbasis jalan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Huruf cYang dimaksud dengan tidak berimpitan adalah trayekangkutan umum memiliki kesamaan dengan trayekangkutan massal sehingga memungkinkan timbulnyapersaingan yang tidak sehat.Huruf dYang dimaksud dengan angkutan pengumpan

Pasal 10); Bahwa tentang kewenangan penilaian Amdal untuk kegiatan terminalkhusus (Pelabuhan jetty) telan diatur dalam Permen Lingkungan HidupNomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaandokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan, dimanauntuk usaha dan/atau kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpanlokal, terminal kKhusus atau terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)yang berada dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerahlingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan

Gubernur atau bupati/walikota untukpelabuhan pengumpan ;Pasal 52 ayat (5) Kepmenhub No. 54/2002:Pemberian atau penolakan permohonanizin pengerukan atau reklamasisebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diberikan oleh Menteri, dalam waktuselambatlambatnya 21 (dua puluh satu)hari kerja sejak permohonan diterimasecara lengkap ;Lampiran 2 Kepmenhub No. 54/2002 bagiancontoh o terkait Keputusan MenteriPerhubungan tentang Pemberian lIzin Reklamasijuga mencerminkan bahwa pemberian ataupenolakan izin reklamasi

Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;

Arbi Tiga Utama an Muhammad Aswan Anwar;

2021;

2021;

Kipas udara panas - - - - 1989 16 Kipas udara dingin - - - - 1989 4 Pengumpan

2021;

Kasih tanggal 12 November 2021;