PEMERINTAH PROVINSI RIAU vs CONNY SUARNO, sebagai Direktur Utama PT RIVOMAS MULTI PERINDO

Penggugat:
Yoghie Verly Pratama
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo c.q Hary Tanusoedibjo
2.Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi c.q. Hendry Attan
3.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Batanghari c.q. Abd Rachman

Penggugat:
RENI
Tergugat:
1.Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.SAIFUL HAMID
Turut Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP-PERINDO)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW-PERINDO) Provinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (DPD-PERINDO) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

AWINDO INTERNATIONAL
Terbanding/Tergugat : PERUSAHAAN UMUM (Perum) PERIKANAN INDONESIA (Perum Perindo)

Bahwa Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perum Perindo)dahulu Perum Prasarana Perikanan Samudra, sebagaimana penjelasandalam Surat Kuasa Hukum Tergugat, TSA Advocates, beralamat diMenara Batavia, 3" floor, Jalan K.H. Ma Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat10220, dengan Nomor : 181/TSASK/LGL/II/2016 tertanggal 16 Pebruari2016, Perihal : Jawaban Surat Rekan tanggal 04 Pebruari 2016;3.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Listis Consortium) Dalam perkara quad non seharusnya Penggugat juga menarikPerum Perindo Cabang Jakarta sebagai Tergugat II karena yangmenjadi pihak dalam perjanjian adalah antara Penggugat danPerum Perikanan Indonesa cabang Jakarta, selain itu juga sudahsepatutnya Pemerintah R.I cq.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN BOJONEGORO, 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROVINSI JAWA TIMUR, 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO DAN 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOJONEGORO, 2. BUPATI BOJONEGORO, 3. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOJONEGORO, 4. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR

BINA PERINDO NUSANATARA >< KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA,Cs

KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJAPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DKLawanPT BINA PERINDO NUSANTARA

PT BINA PERINDO NUSANTARA VS KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DK

PUTUSANNomor 581 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PT BINA PERINDO NUSANTARA, berkedudukan di JalanBandengan Utara Nomor 80 A 17, Jakarta Utara, yang diwakilioleh Direkturnya Harun Theodoric Surya Jaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Budiyanto, S.H., M.H., dan kawan.

Sigit Adipratama, Jabatan Direktur, yang bertindak untuk dan atas namaPT Bina Perindo Nusantara, in casu Penggugat selaku pihak kedua;. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian,penerbit PT Intermasa, tahun 2005, halaman 1, suatu perjanjian adalahsuatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana duaorang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;. Bahwa dari pendapat Prof.

Sigit Adipratama, jabatan Direktur, yang bertindak untuk dan atas namaPT Bina Perindo Nusantara, in casu Penggugat selaku pihak kedua;sehingga Tergugat dan Tergugat Il tidak pernah menjanjikan untukmemberikan atau melakukan sesuatu hal kepada Penggugat sehingga tidakmungkin dapat dinyatakan wanprestasi;38.Bahwa seharusnya yang digugat untuk dinyatakan wanprestasi olehPenggugat adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan Penggugat,yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong PrajaProvinsi

dimiliki oleh Tergugattersebut, sehingga tertahannya objek sengketa (senjata) bukan sematamatakarena kesalahan dari Penggugat;Bahwa karena keterlambatan penyerahan objek sengketa berupa senjataapi tersebut bukan dari kesalahan dari Penggugat, maka pemutusan perjanjianuntuk paket pengadaan alatalat keamanan (senjata) adalah tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi PT BINA PERINDO

Penggugat:
Dara Juanti
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Melawi
2.Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Prov. Kalimantan Barat
3.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Penggugat:
AGUS SUPRAYITNO
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN BOJONEGORO
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROPINSI JAWA TIMUR
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO
Turut Tergugat:
3.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOJONEGORO
4.BUPATI BOJONEGORO
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOJONEGORO
6.GUBERNUR JAWA TIMUR

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarifyang berlaku adalah tarif yang lama, yaitu Keputusan Direksi PerumPeirndo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014,akan tetapi apabila perjanjian sewa lahan berakhir setelah terbitnyaKeputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016,maka tarif sewa yang dikenakan adalah sesuai Keputusan Direksi PerumPerindo No.

/PERINDO/DIR.A/III/2016dengan Keputusan Direksi Perum PerindoNo.KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, maka terdapat kenaikan yangcukup signifikan yaitu Rp.482.570.440, atau sebesar 421,48% daripembayaran tarif dengan menggunakan pengaturan sebelumnya yaituKeputusan Direksi Perum Perindo No.KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014,oleh karenanya penghitungan tarif sewa lahan dengan menggunakanKeputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia No.KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 mengalamikenaikan yang tidak

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014tertanggal 13 Oktober 2014;Bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Direksi Perusahaan Umum(Perum) Perikanan Indonesia No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016tertanggal 22 Maret 2016 oleh TERGUGAT Il kepada PENGGUGAT,padahal berdasarkan Surat Perum Perindo No.

menyewa lahan tanah milik Tergugat berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perindo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/201 4/tertanggal 13 Oktober 2014;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagiTergugat Il untuk melaksanakan Isi Surat Perum Perindo No.

2016, maka berdasarkan SuratPerum Perindo No.

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT I & II Rekonvensi/TERGUGAT I & II Konvensi, karena melakukan/ menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah dengan luas 8.879 M² (Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) telah habis waktu sewanya pada tanggal 31 Desember 2015, dan sejak tanggal 01 Januari 2016 s/d 09 Juli 2017 selama 1 tahun secara illegal tanpa seizin Pemilik (Perum Perindo

Hendri) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor : KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 dibayarkan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, secara Tunai tanpa beban apapun.

melalui Surat Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, tertanggal 13Oktober 2014 oleh karenanya Surat Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016tertanggal 22 Maret 2016 oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, padahalberdasarkan Surat Perum Perindo No.

KEP063/ PERINDO/DIR.A/ III/ 2016, maka tarif yang berlaku adalah tarif yang lama, yaituKeputusan Direksi Perum Peirndo KEP221/ PERINDO DIR.A/ X/ 2014tertanggal 13 Oktober 2014, akan tetapi apabila perjanjian sewa lahanberakhir setelah terbitnya Keputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/ IIl/ 2016, maka tarif sewa yang dikenakan adalah sesuaiKeputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/ PERINDO/ DIR.A/ III/2016, oleh karenanya Surat Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, tertanggal 22Maret 2016, maka tarif sewa yang dikenakan adalah sesuai Keputusan DireksiPerum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarif yang berlaku adalah tarif yanglama, yaitu Keputusan Direksi Perum Peirndo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, akan tetapiapabila perjanjian sewa lahan berakhir setelah terbitnya KeputusanDireksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarifsewa yang dikenakan adalah sesuai Keputusan Direksi Perum PerindoNo. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, oleh karenanya Surat PerumPerindo No.

Tergugat) kepada Perum Perindo CabangBelawan (ic. Penggugat II) No TARIF KepmenKP RI Keputusan Direksi PP No. 75 Tahun Keputusan DireksiNo. KEP Perum Perindo No. 2015 Perum Perindo No.41/MENI/2007 KEP KEP221/PERINDO/DIR.AIX/ 063/PERINDOIDIR.AI2014 11/20161 Development (0.5% x Rp. (0,65% x Rp. 464.000,) Rp. 4.000, x 4.183 (4% x Rp. 464.000,)Charge (DC) 335.000,) x 4.183 x 4.183 m?x5= m? x 5 = Rp. x4.183m?

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, danKeputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016;30.Bahwa berdasarkan tabel di atas, apabila diperbandingkan antarapenghitungan sewa lahan tanah Tergugat dengan menggunakan KepmenKelautan dan Perikanan RI No. KEP41/MEN/2007 dengan KeputusanDireksi Perum Perindo No.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, makaterdapat kenaikan yang wajar, yaitu =Rp. 149.450.224, ( ) Rp.73.218.186,= Rp.76.232.038,, atau sebesar 104,11%,akan tetapiterdapat ketidakwajaran apabila diperbandingkan penghitungan tarifsewa lahan dengan menggunakan Keputusan Direksi Perum Perindo No.KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016dengan Keputusan Direksi PerumPerindo No.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, maka terdapat kenaikanyang cukup signifikan Rp. 565.775.848, atau sebesar 378,57%daripembayaran tarif dengan menggunakan pengaturan sebelumnya yaituKeputusan Direksi Perum Perindo No. KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, oleh karenanya penghitungan tarif sewalahan dengan menggunakan Keputusan Direksi Perum PerikananIndonesia No.

Pada tanggal 31 Agustus 2016, Rapat dengan Dewan PertimbanganDaerah (DPD) Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Komite IIdan dihadiri Kementerian BUMN RI, Kementerian Kelautan danPerikanan RI, Kepala PPS Belawan, Direksi Perum Perindo, KepalaPerum Perindo Cabang Belawan, AP2GB, dan Pengusaha Perikananyang kesimpulannya agar Perum Perindo (ic. TERGUGAT 1!)

KEP063/ PERINDO/ DIR.A/ III/ 2016, maka tarif yang berlakuadalah tarif yang lama, yaitu Keputusan Direksi Perum Peirndo KEP221/PERINDO/ DIR.A/ X/ 2014 tertanggal 13 Oktober 2014, akan tetapi apabilaperjanjian sewa lahan berakhir setelah terbitnya Keputusan Direksi PerumPerindo No. KEP063/ PERINDO/DIR.A/ Ill/ 2016, maka tarif sewa yangdikenakan adalah sesuai Keputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/ DIR.A/ III/ 2016, oleh karenanya Surat Perum Perindo No.

Penggugat) kepada Perum Perindo Cabang Belawan (ic. Tergugat II) N TARIF PP No. 75 KepmenKP RI Keputusan KeputusanO Tahun 2015 No. KEP Direksi Perum Direksi Perum41/MEN/2007 Perindo No. KEP Perindo No. KEP221/PERINDO/DI 063/PERINDO/DIR.A/X/2014 R.A/II/20161 Developm Rp. 4.000, x (0,5% x Rp. (0,65%xRp. (4%xRp.ent Charge 1.022 m?x5= 335.000,) x 464.000,) x 1022 464.000,) x 1022(DC) Rp. 1022 m?x5= m?

KEP221/ PERINDO/ DIR.A/ X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, dan Keputusan Direksi Perum PerikananIndonesia No. KEP063/ PERINDO/ DIR.A/ III/ 2016 tertanggal 22 Maret 2016;37.Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas, apabila diperbandingkan antarapenghitungan sewa lahan tanah PENGGUGAT dengan menggunakanKepmen Kelautan dan Perikanan RI No. KEP41/ MEN/ 2007 denganKeputusan Direksi Perum Perindo No. KEP221/ PERINDO/ DIR.A/ X/ 2014,maka terdapat kenaikan yang wajar, yaitu = Rp.

KEP063/ PERINDO/ DIR.A/ IlIl/ 2016tertanggal 22 Maret 2016 oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, padahalberdasarkan Surat Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarifyang berlaku adalah tarif yang lama, yaitu Keputusan Direksi PerumPeirndo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014,akan tetapi apabila perjanjian sewa lahan berakhir setelah terbitnyaKeputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016,maka tarif sewa yang dikenakan adalah sesuai Keputusan Direksi PerumPerindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, oleh karenanya SuratPerum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 mengalamikenaikan yang tidak memenuhi azas kepatutan dan azas kewajaran;Bahwa berdasarkan Surat Direksi Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016.

menyewa lahan tanah milikTergugat berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perindo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014/tertanggal 13 Oktober 2014;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi TergugatIl untuk melaksanakan Isi Surat Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, maka berdasarkan SuratPerum Perindo No. S920/Dir.A/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut,tarif yang diberlaku bagi Pembanding adalah tarif lama sesuai dengan SuratKeputusan Direksi Perum Perindo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/201 4/tertanggal13 Oktober 2014;Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 427/PDT/2018/PT MDNBahwa dengan keluarnya Surat Perum Perindo No.

melalui Surat Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/ III/ 2016, maka tarif yang berlaku adalah tarif yang lama, yaituKeputusan Direksi Perum Peirndo KEP221/ PERINDO/ DIR.A/ X/ 2014tertanggal 13 Oktober 2014, akan tetapi apabila perjanjian sewa lahan berakhirsetelah terbitnya Keputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarif sewa yang dikenakan adalah sesuaiKeputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/ PERINDO/ DIR.A/ III/ 2016,oleh karenanya Surat Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/ DIR.A/ Ill/ 2016 dengan Keputusan Direksi Perum Perindo No.KEP221/ PERINDO/ DIR.A/ X/ 2014, maka terdapat kenaikan yang cukupsignifikan yaitu Rp. 2.701.265.204, atau sebesar 378,57% dari pembayarantarif dengan menggunakan pengaturan sebelumnya yaitu Keputusan DireksiPerum Perindo No. KEP221/ PERINDO/ DIR.A/ X/ 2014, oleh karenanyapenghitungan tarif sewa lahan dengan menggunakan Keputusan DireksiPerum Perikanan Indonesia No.

;Bahwa berdasarkan penjelasan dari Perum Perindo (ic.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, maka berdasarkan SuratPerum Perindo No. S920/Dir.A/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut,tarif yang diberlaku bagi Pembanding adalah tarif lama sesuai dengan SuratKeputusan Direksi Perum Perindo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/201 4/tertanggal13 Oktober 2014;Bahwa dengan keluarnya Surat Perum Perindo No. S920/Dir.A/X/2016tertanggal 17 Oktober 2016, Terbanding II sebagai perpanjangan dariTerbanding wajib melaksanakan Surat Perum Perindo No.

melalui Surat Perum Perindo No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarif yang berlaku adalah tarif yang lama,yaitu Keputusan Direksi Perum Peirndo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014tertanggal 13 Oktober 2014, akan tetapi apabila perjanjian sewa lahan berakhirsetelah terbitnya Keputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarif sewa yang dikenakan adalah sesuaiKeputusan Direksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, olehkarenanya Surat Perum Perindo No.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014;Bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Direksi Perusahaan Umum(Perum) Perikanan Indonesia No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal22 Maret 2016 oleh TERGUGAT Il kepada PENGGUGAT, padahalberdasarkan Surat Perum Perindo No.

Keputusan Direksi Perum Perindo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014/tertanggal 13 Oktober 2014, bukan tarif barusebagaimana Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, sehingga Pembanding tidakmelaksanakan isi Surat Terbanding No.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, maka berdasarkan SuratPerum Perindo No. S920/Dir.A/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut, tarifyang diberlaku bagi Pembanding adalah tarif lama sesuai dengan Surat KeputusanDireksi Perum Perindo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014/tertanggal 13 Oktober2014;Bahwa dengan keluarnya Surat Perum Perindo No. S920/Dir.A/X/2016 tertanggal17 Oktober 2016, Terbanding II sebagai perpanjangan dari Terbanding wajibmelaksanakan Surat Perum Perindo No.

,CLA selaku AsistenManeger Hukum PERUM PERINDO, 4. RAVOTTI ASIKINNATANEGARA,S.H, selaku Staf Hukum PERUMPERINDO, 5. H.M.REZZA SEPTHIO,S.H.,M.Kn selaku StafHukum PERUM PERINDO, kesemuanya Karyawan padaPERUM PERINDO beralamat di JIl.Muara Baru UjungPenjaringan Jakarta Utara berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya disebutPembanding yang semula sebagai Penggugat ;Il.

samasesuai KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarif yang berlaku adalah tarif yanglama, yaitu Keputusan Direksi Perum Peirndo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, akan tetapiapabila perjanjian sewa lahan berakhir setelah terbitnya KeputusanDireksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarifsewa yang dikenakan adalah sesuai Keputusan Direksi Perum PerindoNo. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, oleh karenanya Surat PerumPerindo No.

Tergugat) kepada Perum Perindo Cabang Belawan(ic. Penggugat II) No Kepmen KepmenKP Keputusan KeputusanTARIF KP RI No. RI No. KEP Direksi Perum Direksi PerumKEP 41/MEN/2007 Perindo No. Perindo No.11/MEN/2 KEP KEP001 221/PERINDO 063/PERINDO//DIR.A/X/2014 DIR.A/SIII/2016Rp. 1.200, (0,65% x Rp. (0,65%xRp. (4% x Rp.il Develo x 12.317 335.000,) xj 464.000,) x 464.000,) xpment m? x 5 = 12.317 m*x 5/ 12.317 m? x 5 12.317 m?

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, makaterdapat kenaikan yang wajar, yaitu = Rp. 440.061.776, ( ) Rp.249.634.796, = Rp. 101.953.967,, atau sebesar 69,03%, akan tetapiterdapat ketidakwajaran apabila diperbandingkan penghitungan tarifsewa lahan dengan menggunakan Keputusan Direksi Perum Perindo No.KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016dengan Keputusan Direksi PerumPerindo No.

samasesuai KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

yang sama sesual KEP063/PERINDO/DIR.A/II1/2016tanggal 22 Maret 2016.............dst;4.

KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarif yang berlaku adalah tarif yanglama, yaitu Keputusan Direksi Perum Peirndo KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, akan tetapiapabila perjanjian sewa lahan berakhir setelah terbitnya KeputusanDireksi Perum Perindo No. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, maka tarifsewa yang dikenakan adalah sesuai Keputusan Direksi Perum PerindoNo. KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016, oleh karenanya Surat PerumPerindo No.

Tergugat) kepada Perum Perindo CabangBelawan (ic. Penggugat I!) Keputusan Direksi KeputusanNoTARIFPP No. 75 Tahun2015KepmenKP RI No.KEP41/MEN/2007Perum Perindo No.KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014Direksi PerumPerindo No.KEP063/PERINDO/DIR.A/11/2016 Development ChargeRp. 4.000, x19.971,50 mx 5 =Rp. 399.430.000,(0,5% x Rp. 335.000,)x 19.971,50 m?x5=Rp. 167.261.312,5(0,65%xRp. 464.000,) x19.971,50 m? x 5 = Rp.301.170.220,(4%xRp.464.000,) x19.971,50 m?

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, maka terdapat kenaikanyang cukup signifikan yaitu Rp. 2.701.265.204, atau sebesar 378,57%dari pembayaran tarif dengan menggunakan pengaturan sebelumnyayaitu Keputusan Direksi Perum Perindo No. KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, oleh karenanya penghitungan tarif sewalahan dengan menggunakan Keputusan Direksi Perum PerikananIndonesia No.