Berau Coal dengan PusatPenelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman (PPHT/PusrehutUnmul) Mei 2011:1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Analisis Ekologis FragmenHabitat Satwa Liar pada Kawasan Revegetasi Lahan PascaTambang PT.Berau Coal Tahun 2011 Tanggal 22 Agustus 2011Jangka Waktu 1 September 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012Nilai Sebesar Rp228.030.000,00 (dua ratus dua puluh delapan jutatiga puluh ribu rupiah);1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Monitoring KeberhasilanRevegetasi Lahan Pasca

Berau Coal dengan Pusat Penelitian Hutan TropisUniversitas Mulawarman (PPHT/Pusrehut Unmul) Mei 2011;39.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Analisis Ekologis Fragmen HabitatSatwa Liar pada Kawasan Revegetasi Lahan Pasca Tambang PT.BerauCoal Tahun 2011 Tanggal 22 Agustus 2011 Jangka Waktu 1 September2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 Nilai Sebesar Rp228.030.000,00(dua ratus dua puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah);40.1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Monitoring KeberhasilanRevegetasi Lahan

Bahwa ternyata selain persyaratan untuk pencalonan sebagai hukum tuasebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut di atas, PanitiaPemilinan Hukum Tua (PPHT) Desa Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara,Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu, dan Bupati MinahasaTenggara, Tergugat Il in casu, juga mewajibkan kepada Penggugat untukmengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh panitia..

Bahwa uji Kompetensi dimaksud pada angka 7 di atas dilakukan oleh TimPenguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasildari uji kompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji danselanjutnya Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Kuyanga,Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat incasu, mengeluarkan objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA NOMOR:03/BA/PCHT/IX2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TENTANGPENETAPAN CALON HUKUM TUA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT)dan

Salmon yang bertindak sebagai kuasa dari Be TjioMargaretha, Be Ang Hiap Nio dan Be Marietje Nio tanggal5 Agustus 1965;Menimbang, bahwa dari bukti P3 (Berita Acara PanitiaPenafsir Harga Tanah/ Rumah Daerah No. 1/X/PPHT RDKM/64tanggal 19 Oktober 1964) ternyata Penggugat sudahdiberitahu bahwa tentang pembayaran ganti' rugi tanahbekas eigendom verponding No. 98 yang telah dikonversimenjadi HGB No.569 atas nama Be Diong Kie di BumiBeringin sudah diselesaikan lihat bukti 17.4 (SuratGubernur kepada kuasa

Bahwa jaminan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tercatatdan dimiliki atas nama Galih Adi Nugraha telah dibebankan denganHak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 15/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan APHT No. 235/2015tanggal 25 Juni 2015 dibuat dihadapan Notaris, PPHT Ina MegahwatiSH, Notaris di Surakartasmaka peran Galih Adi Nugraha sangatbertalian secara hukum untuk ditarik sebagai PIHAK dalam perkara aquo untuk mengetahui perihal jaminan yang DIAKUI adalah bukanHalaman

Bahwa jaminan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tercatat dan dimiliki atas nama Galih Adi Nugraha telah dibebankandengan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 15/2015 tanggal 16 Januari 2015 danAPHT No. 235/2015 tanggal 25 Juni 2015 dibuat dihadapanNotaris, PPHT Ina Megahwati SH, Notaris di Surakarta,maka peranGalih Adi Nugraha sangat bertalian secara hukum untuk ditariksebagai PIHAK dalam perkara a quo untuk mengetahui perihaljaminan yang DIAKUI adalah bukan milik

administrasi lengkap, maka saksisetujui ;Bahwa dari laborat hanya periksa ketebalan dari hasilcoredrill, itu sudah masuk ;Bahwa memang pada waktu itu tidak dihitung secarafactual, hanya dibuat subsidi silang, setelah itudihitung secara total ;Bahwa saksi lihat tidak ada masalah, makanyadilanjutkan ;Bahwa bila data tidak lengkap bisa dibatalkan ;Bahwa benar PPKom yang mengelola sampai selesai ;Bahwa dimasa pemeliharaan tidak dilakukanpemeriksaan, kecuali bila ada longsor atas kerusakandiperbaiki sampai PPHT

DIDIK SUMARDI, SEe Bahwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkanketerangannya serta menandatangani BAPe Bahwa Konfirmasi dilakukan dengan Penyedia jasa, PPHT,PPATK dll termasuk Pemasok ;e Bahwa Peninjauan lapangan, minta untuk laborat dari Ahli(UNNES) ;e Bahwa dari ahli : Hasil kajian, bahwa ada kekuranganvolume dari hasil konfirmasi dari pemasok ;e Bahwa saksi menghitung berdasar tiket kalau ahli berdasarsampling ;e Bahwa Penghitungan beda 5%, kalau lebih siapa yang salahsaksi atau ahi ;e Bahwa

Bahwa berdasarkan posita angka 16 dalam gugatannya,PENGGUGAT mendalilkan bahwa sepanjang tahun 2012 sampaiHalaman 34 dari 65 Putusan NOMOR 73/PDT/2018/PT SBYdengan tahun 2014 telah membayar lunas pita cukai sejumlah Rp32.404.783.320 ;Bahwa unsur pembayaran cukai oleh PENGGUGAT terdiri ataspembayaran cukai dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPNHT) sebesar 8,4% dari HJE, sehingga kelebihan bayar yang didalilkanPemohon sebesar 4.067.784.000 rupiah terdiri atas pembayarancukai dan PPHT, sementara

atas pengembalian atas PPHT adalahkewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DUP) ;Bahwa dikarenakan DJP cq.

Dan itu biasanya ada laporanlaporan 1 mingguan, bulanan,karena certifiedtersertifikasi, seharusnya dilabel kecuali nanti pada saat terimapekerjaan telah selesai 100 %, ada tim yang disebut PPHT, kerja tim ini agakberbeda.

membuatlaporan atas sepengetahuan pengawas;Bahwa kalau keadaan di lapangan secara visual sudah baik, tetapi secarakuantitas di lapangan hasilnya belum mencapai kualitas yang dipersyaratkandalam kontrak;Bahwa saat itu belum kami lakukan kami hanya menyampaikan laporan kePPK kaitannya dengan hasil pemeriksaan di lapangan, misalnya mengenaihasil pengukuran;42Bahwa setelah itu, setelah ada hasil dari lapangan kami laporkan ke PPKOM,dilakukan rapat koordinasi dari PPKOM, panitia, pengawas, PPTK dan PPHT

Bahwa gugatan para pelawan 1 s/d 5 adalah obscure libel sebabmeskipun pada pelawan 1s/d 5 mendalilkan bahwa LANNY, Shselaku notaries (terlawan VI) terlibat dalam pembuatan aktatanggungan no. 214/APHT/VI/2011 tertanggal 21 juni 2011 sudahtepat dan sesuai prosedur dan aturan hokum dan di mana terlawan1 s/d 5 tidak menguraikan dengan jelas bentukbentuk perbuatanhokum yang di lakukan oleh notaris LANNY, Sh selaku pejabatpembuat akta tanah (PPHT);b.

Penggugat:
1.SERIKAT KARYAWAN PERUM PERHUTANI (SEKAR PERHUTANI)
2.Suparman
3.Noor Rochim
4.Munawar Sukowati
5.Muchid
6.Hendra Siswanto
7.Ahmad Arif, SE
8.Agus Subagio
9.LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN SINAR HARAPAN KALEDONG (LMDH SINAR HARAPAN KALEDONG)
10.PERKUMPULAN BINA KARYA PATRIA
11.SERIKAT RIMBAWAN PEMBAHARUAN PERHUTANI (SERIMBA-PPHT)
12.SERIKAT RIMBAWAN PERHUTANI (SERIMBA-PHT)
13.SERIKAT PEKERJA DAN PEGAWAI PERHUTANI (SP2P)

dan telah di LegesNotaris;EKSEPSI:1) Dalam Adat Minangkabau, permasalahan Harta Pusaka Rajo Bawilayah, BasaBalingkuang Auah, Penghulu Babingkah Tanah, hak milik harto bapunyo adodalamnyo, maka pisah hak akan terjadi jika terjadi hal hal berikut ini yakni jual bell,pagang gadai, pemberian/hibah, sementara atas obyek perkara Tergugat B telahmenerima Hibah dari andung Saridam yang sah secara hukum, karna diataslembaran segel lama yang diakui oleh Negara serta telah diakui dan disahkan olehNotaris/PPHT

Dwi Karya Pratama;T.13 Foto copy Surat Kementrian Kehutanan DirektoratJenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor:$.550/1IV KK/2010 perihal Permohonan KerjasamaPengelolaan Penggunaan Jalan didalam fTahura BukitSuharto, tertanggal 21 desember 2010;T.14 Foto copy Surat Kementrian Pendidikan NasionalUniversitas Mulawarman Lembaga Penelitian PusatPenelitian Hutan Tropis Nomor: 96/117.2 PPHT/TU/2010perihal Permohonan Penggunaan/Pemanfaatan jalan EksPT.

Juli1994 ; (foto kopi dari foto kopi);Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 3698/073.3, tanggal 19 September 1991; (foto kopidari foto kopi);Salinan Putusan Nomor : 160/G/1991/Tn/PTUNJkt,tanggal 29 Juli 1992; (Sesuai salinan);Salinan Putusan Banding Nomor : 85/B/1992/PT.PTUNdJkt,tanggal 7 Desember 1992; (Sesuai salinan);: Salinan Putusan Nomor : 123/G/2014/PTUNJkt, tanggal14 Januari 2015; (Sesuai salinan);: Surat dari Kepala Kantor Agraria Walikota Jakarta UtaraNomor : 1649/II/PPHT

Sunter Jaya, tanggal 12September 1990; (Sesuai dengan asli);Surat Pelepasan Hak Dan Tanda Penerimaan Uang GantiRugi/Pesangon Atas Tanah/Empang, Di Kelurahan SunterAgung, Kecamatan Tanjung Priok, Wilayah Jakarta Utara,tanggal 18 September 1990; (Sesuai dengan asli);Surat Pernyataan dari Annie Sumanti, tanggal 18September 1990; (Sesuai dengan asli);Salinan Putusan Nomor : 123/G/2014/PTUNJkt, tanggal14 Januari 2015; (Sesuai salinan);Surat dari Kepala Kantor Agraria Walikota JakartaUtara Nomor : 1649/II/PPHT

Said Tangahu dapat 4 pohon danIbrahim Halusi dapat 8 pohon kelapa;anBahwa kemudian dijual kepada Warus dengan harga Rp. 750.000, yangdituangkan dalam tanda terima berupa kwitansi;Bahwa saksi tahu yang dibeli Said Tangahu 1500 meter, kemudian dijual kepadaWarus 3000 meter saksi ikut menanda tangani;Bahwa saksi menanda tangani tersebut karena semua tanahtanah tersebut sudahada pemiliknya masingmasing;Bahwa saksi pernah melihat surat yang berkaitan dengan jaul beli tanah tersebutdiantaranya surat PPHT

dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat dan Selatan dengan bantuan alatalat Negara yangberwenang;19 Menghukum Tergugat untuk bersama dengan Penggugat ataumasingmasing kuasanya yang sah membuat akta Jual Beli tanahyang bersangkutan dihadapan PPAT yang berwenang; Apabla Tergugat setelah ditegor oleh Pengadilan Negeri dalamwaktu 8 (delapan) hari masih juga tidak mentaati penghukuman untukbersama dengan Penggugat yang sah membuat Akte Jual Beli tanahyang bersangkutan dihadapan PPHT

prasarana yaitu berupa material,dan dari pihak Penggugat belum pernah meminta ;35Bahwa Laporan pekerjaan dilakukan per mingguan ;Bahwa Jika terjadi keterlambatan diajukan keP.P.Kom ;Usaha yang dilakukan Penggugat untuk prestasi adalah memintaperpanjangan waktu secara tertulis tetapi tidak ada tanggapan daridisdikpora ;Bahwa pernah diadakan rapat koordinasi yang dihadir oleh , Stafpengurus sedangkan dari PPKom tidak hadir ;Bahwa PP kom tidak pernah melakukan pengawasan;Bahwa waktu pengukuran team PPHT

Ikut menilai hasil pekerjaan karena ada keraguan dariDiknas, berkaitan dengan penilaian Diknas melalui PPHT;Bahwa saksi tidak tahu hasil penilaian dari DPU;Bahwa perjanjian kontrak, mulai tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengantanggal 31 Desember 2012 ;Bahwa dengan adanya pekerjaan yang belum selesai, tindakan yangsaksi lakukan adalah memberikan kesempatan untuk termin pertama, dantidak dikenakan denda , karena masih ada waktu 50 hari ;Bahwa sebagai PPK saksi ada SK nya;Bahwa syaratsyarat sebagai PP.Kom

IIIberasal dari Kampung Klawal Raja Ampat ;Bahwa Jika kayukayu hendak dibawah ke lokasi pengolahan sajadokumen yang harus dilengkapi cukup dengan Nota angkutan saja;Halaman 32 dari 89 Putusan nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.SONBahwa riwayat dari asalnya kayu olahan tersebut antara lain sebelumkayu di olah, dibentuklah tim untuk saksikan lalu diterbitkan nya SKSKB(Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) sebagai bukti pelunasandisaksikan oleh tim dari Kejaksaan, Kepolisian, Kehutanan PropinsiPapua Barat dan PPHT

Raha yang menugaskan PPT untuk melakukan antara lainmengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, makadapat disimpulkan tanah a quo tidak dalam keadaan bebas atau tanah a quosedang dikuasai/dimiliki masyarakat sehingga harus diadakan/dibebaskan/dilepaskan dan kemudian diserahkan.Bahwa dengan berhasilnya PPT melaksanakan tugasnya sampaipada tahap pembayaran dan penyerahan lahan maka adalah pantas danwajar jika PPT/PPHT

charge dan terdakwa sertabukti transfer seluruh dana ganti rugi telah masuk ke rekening pemilik tanahdan sepeserpun tidak ada yang masuk ke rekening/kantong para terdakwasebagaimana fakta persidangan, maka adalah ironis jika dugaan kerugiannegara Rp. 1.030.149.000, harus pulah dipertanggung jawabkan secarapidana oleh para terdakwa.Bahwa berkaitan dengan dugaan Terdakwa menerima biaya Beaperolehan Hak Atas Tanah sebesar Rp. 205.437.750, dan biaya sertifikatsebesar Rp. 62.531.325, serta sisa biaya PPT/PPHT

tanggal 17 Januari 2008 tentang penaksiran hargatanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 9 Jember yang diatasnya terdapat bangunan Markas Brigif 9/2 Kostrad, masingmasing anggota Panitia Penaksir menentukan taksiran denganangka yang bervariasi;Bahwa pertimbangan Judex Facti tidak melihat adanyapenyimpangan dalam pembuatan Berita Acara PenaksiranHarga (BAPH) dan tidak ada rekayasa untuk menyesuaikandengan harga yang telah ditetapkan antara Bupati dengan M.Ghozi dan Panitia Penaksir Harga Tanah (PPHT

Maka dari itu warga yang menempati lahan tersebutbelum memiliki surat PPHT serta Suratsurat lainya sebagaimana pada poin 4 (empat)tersebut diatas, yang seharusnya Turut Tergugat sebagai Kepala desa bersikap sepertikepala Desa sebelumnya, sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetapdan/atau kesepakatan antar Pemilik Lahan dengan Para Tergugat;Bahwa setalah pergantian kepala Desa yang dijabat oleh Turut tergugat sejak tahun2017.