Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Watuliney Tengah Kecamatan Belang berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Watuliney Tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 03/BA-PPHT/Walteng/IX-2019, Tanggal 14 September 2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut Calon Hukum Tua Pemilihan Hukum Tua Tahun 2019 Desa Watuliney Tengah Kecamatan Belang;

b.

3. Mewajibkan kepada :

a. Tergugat I untuk mencabut Berita Acara Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Watuliney Tengah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 03/BA-PPHT/Walteng/IX-2019 Tanggal 14 September 2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut Calon Hukum Tua Pemilihan Hukum Tua Tahun 2019 Desa Watuliney Tengah Kecamatan Belang;

b.

Penggugat:
WICLIEF ANTHONIE
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA WATULINEY TENGAH, KECAMATAN BELANG, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Nama JabatanTempat KedudukanLAWANPANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)DESA WATULINEY TENGAH, KECAMATANBELANG, KABUPATEN MINAHASATENGGARA;Desa Watuliney Tengah Jaga Il, KecamatanBelang, Kabupaten Minahasa Tenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalHalaman 2 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.MdoROMEO TUMBEL, SHIndonesiaAdvokat dan KonsultanJalan

Bahwa ternyata selain persyaratan untuk pencalonan sebagai hukum tuasebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut di atas, PanitiaPemilinan Hukum Tua (PPHT) Desa Watuliney Tengah, Kecamatan Belang,Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu, dan Bupati MinahasaTenggara, Tergugat Il in casu, juga mewajibkan kepada Penggugat untukmengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh panitia.8.

Bahwa uji Kompetensi dimaksud pada angka 7 di atas dilakukan oleh TimPenguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasildari uji kompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji danselanjutnya Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Watuliney Tengah,Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu,Halaman 14 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.Mdomengeluarkan objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA PANITIAPEMILIHAN HUKUM TUA DESA WATULINEY

(Fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Nomor : 03/BA/PPHT/WatTeng/IX2019,tanggal, 14 September 2019, Tentang Penetapan CalonHukum Tua dan Pengundian Nomor Urut Calon HukumTua Pemilihan Hukum Tua Tahun 2019 Desa WatulineyTengah, Kecamatan Belang.

Bukti T.1,T.1l11. : Berita Acara Nomor : 02/BA/PPHT/WatTeng/IX2019, tanggal 13 September 2019, TentangPenetapan Calon Hukum Tua dan PengundianNomor Urut Calon Hukum Tua Pemilinan HukumTua Tahun 2019 Desa Watuliney Tengah,Kecamatan Belang. (Fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi ataupun ahlidalam perkara a quo meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

:

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan eksepsi - eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal :

1. Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Molompar Timur, Kecamatan Belang berupa Berita Acara Nomor : 04/BA/PPHT-MOLTIM

Tua Desa Mangkit, Desa Watuliney, Desa Belang, Desa Watuliney Tengah, Desa Buku, Desa Molompar Timur, Desa Watuliney Indah, Desa Beringin, Desa Molompar, Desa Tababo Selatan, Desa Tababo, Desa Ponosakan Belang, Desa Buku Tengah, Desa Ponosakan Indah dan Desa Borgo Satu Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara yang memberhentikan Sutarni Ilolu, SE dan Mengangkat Irpan Idris;

Penggugat:
YEANS MAX MANOPPO
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN BARAT, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Nama JabatanTempat KedudukanLAWANPANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)DESA SILIAN BARAT, KECAMATAN SILIANRAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;Desa Silian Barat, Kecamatan Silian Raya,Kabupaten Minahasa Tenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. NamaKewarganegaraanPekerjaanROMEO TUMBEL, S.H.

Bahwa ternyata ada uji Kompetensi yang dilakukan oleh Tim PengujiBakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasil dari ujikompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji danselanjutnya Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Silian Barat,Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat incasu, mengeluarkan objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA NOMOR:05/PANPEL/HT/DSB/IX2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER = 2019TENTANG PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALONHUKUM TUA DESA

Pembanding/Tergugat II : BUPATI MINAHASA TENGGARA
Terbanding/Penggugat : PASKELIN RUTH SOLANG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) SILIAN SATU,KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASATENGGARA;Berkedudukan di Desa Silian Jaga 1, Kecamatan = SilianRaya,Kabupaten Minahasa Tenggara;Dalam Hal ini memberi kuasa kepada :1.Nama ROMEO TUMBEL, SH.Kewarganegaraan Indonesia.Pekerjaan Advokat/Konsultan.Alamat : Jl. Achmad Yani No. 26. Sario Tumpaan.KotaManado.2Nama DIRK TOLU, SH. MH.Kewarganegaraan Indonesia.halaman 2 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 143/B/2020/PTTUN Mks.a.Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Satu, KecamatanSilian Raya berupa Berita Acara Nomor : 06/PPHT/HT/DS1/IX2019,Tanggal 14 September 2019 TentanRapat Pleno Penetapan CalonHukum Tua dan Pengundian Nomor Urut;Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor : 327 Tahun 2019Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tuadan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah,Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa

Mewajibkan kepada :a.Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor : 06/PPHT/HT/DS1/IX2019, Tanggal 14 September 2019 Tentang Rapat Pleno PenetapanCalon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut;Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Bupati Minahasa TenggaraNomor : 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 TentangPemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum TuaDesa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Silian Kota, Desa Silian Selatan,Desa Silian Utara, Desa Silian Satu dan Desa Silian Barat KecamatanSillaan

>

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan eksepsi - eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal :

1. Keputusan Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa Silian Satu, Kecamatan Silian Raya berupa Berita Acara Nomor : 06/PPHT

Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Desa Silian Tengah, Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu dan Desa Silian Barat Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai nomor urut 6 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Semly Mamahit, S.Sos dan mengangkat Fenly Ronny Yusak Meteng;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening PPHT KBM Pemasaran Madiun Bank BNI 1946 No.Rek.0093206048, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Lambang Waloyo tertanggal 4 November 2013 dan 2 (dua) lembar Register uang tendon UD Triska Abadi, seluruhnya dikembalikan kepada saksi Eddy Maswandi; 6. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

2013, di, Kantor Perhutani Kediri, EddyMaswandi dan terdakwa bertemu dengan Edi Suroso selaku ManagerKomersial Kayu di Perhutani Wilayah Kediri dan Eddy Maswandi memesankayu jati sebanyak 30 kubik, ukuran panjang 7,00 7,40 md 3539 cm mutuT (ketiga) , disepakati harganya sekitar Rp.410.730.000, (empat ratussepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Eddy Maswandi harusmenyetorkan DP sebesar Rp. 90 % dan harga pembelian sebesarRp.370.000.000, (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening PPHT

KBMPemasaran Madiun Bank BNI 1946 No.Rek: 009.320.6048;Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Mahmud and Tukino selaku BendaharaYayasan Budhi Rukun Palembang menyetorkan uang sejumlahRp.370.000.000, (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kerekening PPHT KBMPemasaran Madiun Bank BNI 1946 No.Rek: 009.320.6048 tersebut danselanjutnya Eddy Maswandi memperoleh kayu jati sebanyak 39 (tiga puluhsembilan) batang seharga Rp 169.943.917, (seratus enam puluh Sembilanjuta Sembilan ratus empat puluh tiga riou Sembilan

2013, di Kantor Perhutani Kediri, Eddy Maswandidan terdakwa bertemu dengan Edi Suroso selaku Manager Komersial Kayu diPerhutani Wilayah Kediri dan Eddy Maswandi memesan kayu jati sebanyak 30kubik, ukuran panjang 7,00 7,40 md 3539 cm mutu (ketiga), disepakatiharganya sekitar Rp.410.730.000, (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah) dan Eddy Maswandi harus menyetorkan DP sebesar Rp. 90% dan harga pembelian sebesar Rp.370.000.000, (tiga ratus tujuh puluh jutarupiah) ke Rekening PPHT

KBM Pemasaran Madiun Bank BNI 1946 No.Rek:009.320.6048;Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Mahmud and Tukino selaku BendaharaYayasan Budhi Rukun Palembang menyetorkan uang sejumlahRp.370.000.000, (tiga ratus tujuh putuh jute rupiah) ke rekening PPHT KBMPemasaran Madiun Bank BNI 1946 No.Rek: 009.320.6048 tersebut danselanjutnya Eddy Maswandi memperoteh kayu jati sebanyak 39 (tiga puluhSembilan) batang seharga Rp.169.943.917, (seratus enam puluh Sembilan jutaSembilan ratus empat putuh tiga ribu Sembilan

saksi Eddy Maswandi dengan terdakwa;e Bahwa, saksi tahu Eddy Maswandi menelpon saksi untuk minta tolong dicarikankayu jati yang panjang dan besar;e Bahwa, saksi menyuruh saksi Eddy Maswandi berhubungan dengan terdakwasedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatasterdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yangtelah sah disita berupa: 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening PPHT

Pembanding/Tergugat II : BUPATI MINAHASA TENGGARA
Terbanding/Penggugat : YEANS MAX MANOPPO
Turut Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN BARAT, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Nama Jabatan : PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESASILIAN BARAT, KECAMATAN SILIAN RAYA,Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2020/PTTUN MksTempat Kedudukan:Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal2. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal3. NamaKABUPATEN MINAHASA TENGGARA;Desa SilianKecamatan Silian Raya,Kabupaten Minahasa Tenggara;ROMEO TUMBEL, S.H.;Manado;Indonesia;Advokat;Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpaan, KotaDIRK TOLU, S.H.,M.H.

Pembanding/Tergugat II : BUPATI MINAHASA UTARA
Terbanding/Penggugat : ACHMAD LEMPAS
Turut Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA MOLOMPAR TIMUR, KECAMATAN BELANG, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Nama Jabatan : PANITIAPEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESAMOLOMPAR TIMUR, KECAMATAN BELANG,KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;Tempat Kedudukan : Desa Molompar Timur, Jaga Il, KecamatanBelang, Kabupaten Minahasa Tenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ROMEO TUMBEL, SH, pekerjaanAdvokat dan Konsultan pada Kantor RomeoTumbel, S.H., & Partners, bertempat tinggaldi Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpaan,Kota Manado;2. DIRK TOLU, SH.

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana ditentukanmenurut UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnyatelah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :Pembanding semula Penggugat telah membuktikan alas haknya atas obyeksengketa dengan akte otentik berupa akta jual beli PPHT

Bahwa tidak benar Lembo spont tersebut dikelola oleh LEMAH danPANTUK, tetapi dikelola oleh JUNYUK dan IBUS sehingga dikelola olehSaudara JANUS GIMAN (Almarhum) ayah kandungnya Saya (FERNANDO)dengan bukti adanya PPHT yang sudah ditandatangani oleh saksi batas danPemerintah Kampung Benggeris dan Pihak Kecamatan Muara Lawa;3.

Bahwa lokasi Tanah Lembo Spont yang digugat oleh saudara Penggugatadalah hak milik Syah Milik saudara JANUS GIMAN (Almarhum) yang terletakdi Sungai Benggeris RT 1, Kampung Benggeris, Kecamatan Muara LawaHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 166/PDT/2020/PT SMRberdasarkan surat PPHT;4. Berdasarkan Pembagian hak waris yang dimaksud Saudara DIOMEDESMUIS, SH melalui Saudara Kuasa Hukum Penggugat PETRUS BARU, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Nama JabatanTempat KedudukanLAWAN:PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)DESA BUKU TENGAH, KECAMATANBELANG, KABUPATEN MINAHASATENGGARA;Desa Buku Tengah Jaga II, Kecamatan Belang,Kabupaten Minahasa Tenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalHalaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 28/G/2019/PTUN.MdoROMEO TUMBEL, SHIndonesiaAdvokat dan Konsultan HukumJalan Ahmad

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Nama JabatanTempat KedudukanLAWANPANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)DESA SILIAN SELATAN, KECAMATANSILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASATENGGARA;Desa Silian Selatan, Kecamatan Silian Raya,Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.MdoKabupaten Minahasa Tenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.MdoTahun 2014 Tentang Pemilinan Kepala Desa dimaksud pada angka 6 diatas dapat diterapkan dalam pemilihan hukum tua Desa Silian Selatan,Kecamatan Silian Raya.Bahwa ternyata ada uji Kompetensi yang dilakukan oleh Tim Penguji BakalCalon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasil dari ujikompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji danselanjutnya Panitia Pemilinan Hukum Tua (PPHT

(Fotokopi sesuai dengan asii);Berita Acara Nomor : 06/PPHT/Sil.Sel/IX2019,tanggal 14 September 2019, Tentang Rapat PlenoPenetapan Dan Pengundia Nomor Urut CalonHukum Tua Desa Silian Selatan Tahun2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa;Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.MdoMenimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwaterhadap uji kompetensi tersebut dilakukan oleh Tim Penguji Bakal CalonHukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasil uji kompetensi dituangkandalam Berita Acara Tim Penguji dan selanjutnya Panitia Pemilinan Hukum Tua(PPHT

Pihak Tergugatharus memgeluarkan hakhak Penggugat tersebut berupa uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan biaya penggantikesehatan dan perumahan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal156 ayat 2,3 dan 4;Bahwa setelah adanya anjuran dari Disnaker Kota Medan, Tergugat jugatidak bersedia mengikuti anjuran tersebut, oleh sebab itu makaberdasarkan Pasal 14 ayat (I) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHT, makaGugatan yang diajukan Penggugat adalah tepat dan cukup beralasan ;10.Bahwa tindakan Tergugat

Bahwa tidak benar Lembo spont tersebut dikelola oleh LEMAH danPANTUK, tetapi dikelola oleh JUNYUK dan IBUS sehingga dikelola olehSaudara JANUS GIMAN (Almarhum) ayah kandungnya Saya (FERNANDO)dengan bukti adanya PPHT yang sudah ditandatangani oleh saksi batasdan Pemerintah Kampung Benggeris dan Pihak Kecamatan Muara Lawa;3.

Bahwa lokasi Tanah Lembo Spont yang digugat olen saudara Penggugatadalah hak milik Syah Milik saudara JANUS GIMAN (Almarhum) yangterletak di Sungai Benggeris RT 1, Kampung Benggeris, Kecamatan MuaraLawa berdasarkan surat PPHT;4. Berdasarkan Pembagian hak waris yang dimaksud Saudara DIOMEDESMUIS, SH melalui Saudara Kuasa Hukum Penggugat PETRUS BARU, S.H.

Agustus 2014 yang di buat oleh WAYANSETIA DARMAWAN SH selaku PPAT kemudian pada tanggal 26 Juli2018 di lakukan pengecekan sertifikat oleh PPAT NYOMAN MUSTIKASH.MHUM . kemudian pada tanggal 25 September 2018 di lakukan jualbeli kepada WAYAN SINTA SUARTAMA A.MD , kemudian berdasarkanAkta Jula beli No 257/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang di buat oleh NYOMAN MUSTIKA SH.MHUM selaku PPAT , Kemudian pada tanggal 24Oktober 2018 di bebankan hak Tanggungan peringkat pertama No06671 / 2018 berdasarkan APHT PPHT

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2019/PTUN.MdoSelanjutnya disebut =) 012 (6 ( aaPENGGUGAT;Nama JabatanTempat KedudukanLAWAN:PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)DESA KALAIT SATU, KECAMATANTOULUAAN SELATAN, KABUPATENMINAHASA TENGGARA;Desa Kalait Satu Kecamatan Touluaan Selatan,Kabupaten Minahasa Tenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat Tinggal2.

Bahwa ternyata selain persyaratan untuk pencalonan sebagai hukum tuasebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut di atas, PanitiaPemilinan Hukum Tua (PPHT) Desa Kalait Satu, Kecamatan TouluaanSelatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu, dan BupatiMinahasa Tenggara Tergugat Il in casu juga mewajibkan kepadaPenggugat untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan olehpanitia..

Bahwa uji Kompetensi dimaksud pada angka 7 di atas dilakukan oleh TimPenguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara danhasil dari uji kKompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara TimPenguji dan selanjutnya Panitia Pemilihaan Hukum Tua (PPHT) DesaKalait Satu, Kecamatan Touluaan Selatan, Kabupaten MinahasaTenggara, Tergugat in casu, mengeluarkan objek sengketa angka 1(BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON PEMILIHAN TETAPPEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU KECAMATANTOULUAAN SELATAN)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Nama JabatanTempat KedudukanLAWANPANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT)DESA TATENGESAN, KECAMATANPOSUMAEN, KABUPATEN MINAHASATENGGARA;Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen,Kabupaten Minahasa Tenggara;Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.MdoDalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat

Bahwa ternyata selain persyaratan untuk pencalonan sebagai hukum tuasebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tersebut di atas, PanitiaPemilinan Hukum Tua (PPHT) Desa Tatengesan, Kecamatan Posumaen,Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu, dan Bupati MinahasaTenggara, Tergugat Il in casu, juga mewajibkan kepada Penggugat untukmengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh panitia.8.

Bahwa uji Kompetensi dimaksud pada angka 7 di atas dilakukan oleh TimPenguji Bakal Calon Hukum Tua Kabupaten Minahasa Tenggara dan hasilHalaman 13 dari 61 Halaman Putusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.Mdodari uji kompetensi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Tim Penguji danselanjutnya Panitia Pemilihan Hukum Tua (PPHT) Desa Tatengesan,Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Tergugat in casu,mengeluarkan objek sengketa angka 1 (BERITA ACARA NOMOR:08/PPPP/D.T/IX2019 TANGGAL 13 SEPTEMBER

No. 65 PK/TUN/2005oleh Aparat Badan Pertanahan (BPN) dalam proses sertifikasi sesuai SuratKeputusan No.1554.PPHT/HM/75 ;Bahwa khusus untuk pencabutan Sertifikat Hak Milik (GHM) No.245 atasnama Sutrisno Eddy Tjokro dan Sertifikat Hak Milik No.244 atas nama LimaHaryati juga tidak sah, karena dalam Surat Pembatalan No.280/Dja/1987tanggal 10 Oktober 1987, tercantum No.SHM 244 atas nama L.

Bank DutaCabang Semarang berkedudukan di Jakarta ( Akta tanggal 1861993 No. 136/4/S.Teng/Hipt/VI/93, PPHT, J. Kartini Soejendro,4.

Aceh Utaradari Ben Blang oleh Mukhtar Badai (Tergugat) yang ditanda tanganiditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPHT)/KecamatanGeureudong Pase, dalam wilayah Kerja Kecamatan Geureudong Pase,Kabupaten Aceh Utara, bermaterai tanpa legalisasi Panitera, karenaHim 8 dari 42 hlm Pts No 298/Pdt.G/2015/MSLSMPenggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dengan alasan aslinyaberada pada Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;Fotocopy Kwitansi tanda terima uang, tetanggal Medan, 22 Juni 2011yang

Oleh Majelis surat bukti P.1 dinyatakan belum memenuhi syarat formildan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, dan hanya dapatdijadikan bukti pelengkap yang harus di dukung oleh alat bukti lainnya dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.2 berupa Foto Copy Akta Jual BeliTanah, No.01/GPS/2008, tanggal 3 April 2008, yang ditanda tangani ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPHT) /Camat Geureudong Pase,dalam wilayah Kerja Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh