No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan MenteriKeuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan eksporatas batubara dan No. 131/PMK.010/2005 mengenai perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor ;5. Telah dikeluarkannya surat dari Menteri Keuangan No. S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan EksporBatubara ;6.

Bukti Pembayaran Pungutan Ekspor tanggal 7 April 2006 ;5. Surat dari kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai PenyelesaianDenda Administrasi Atas Keterlambatan pembayaran Pungutan Ekspor No.S805/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;6. Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai PenetapanSanksi Administrasi No. 82/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006 ;7.

termasuk sanksi administrasi yang timbul sebagai akibatnyaadalah temasuk dalam kelompok Pungutan Negara Bukan Pajak(PNBP) ;5.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 selanjutnya telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk dalam kategoriPNBP.

Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenishasil batubara, sehingga Pungutan fEkspor atas komoditipertambangan batubara bukan termasuk kategori Pungutan Eksporyang merupakan PNBP ;7.4.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014,tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal01 April 2014, maka semua Jasa Keuangan wajib memberikan 2 (dua) jenispungutan yaitu: (1). Pungutan Tahunan, dan (2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Februari2014;b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, vide Bukti P.1 dan Bukti P2;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa 1.Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, 2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, 2.

SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINASYang mana terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut ditujukanuntuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mana Akta Jual Beli (AJB)tersebut menjadi bagian atau sebagai Surat pengantar atau Suratrekomendasi atau Surat keterangan peserta PRONA di Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang merupakan persyaratanpembuatan sertifikat tanah, hal mana terdakwa dalam membuatPeraturan Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten BrebesTentang Pungutan Desa Tahun 2016 Nomor

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)Halaman 8, Putusan Nomor 5/Pid.

Rp 30.000,00Kemudian setelah biaya pungutan tersebut ditetapkan, lalu terdakwamemerintahkan kepada panitia PRONA tahun 2017 di Desa Laranganyang sudah dibentuk untuk melakukan pendataan dan pungutan biayauntuk pembuatan sertifikat terhadap warga pada Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang hendak mengajukanPRONA, dan terdakwa selaku Panitia Ajudikasi dan jugapenanggungjawab PRONA tahun 2017 di Desa Larangan jugamelakukan pendataan dan pungutan biaya untuk pembuatan sertifikat; Bahwa

SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINAStersebut diatas melakukan penarikan pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA yang dilakukan secara bertahap kemudian melaporkanhasilnya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan, dimana uanghasil pungutan sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh duajuta rupiah) disetorkan kepada saksi KUSWANDI oleh terdakwa secarabertahap untuk kepentingan operasional pembuatan sertifikat PRONA.e Bahwa selanjutnya setelah uang hasil pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA sebesar

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)atau lebih besar dari jumlah tersebut dimana pungutan biaya

S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan EksporBatubara.Telah dikeluarkannya surat edaran dari Dirjen Bea dan Cukai SE28/BC/2006tanggal 13 September 2006 yang menyatakan bahwa terhadapbatubara tidak dilakukan pungutan ekspor.Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar Pengadilan Pajakdapat membatalkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor90/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2Nopember 2007 No.

menunda sementara atas penerapan peraturan tersebut diatasdengan membuat kesepakatan bersama sepanjang Eksportirmenyampaikan surat pernyataan sanggup membayar.Bahwa Fakta hukum yang sebenarnya berawal dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tertanggal 11 Oktober 2005 perihalPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara yang menyatakanbahwa terhadap ekspor batubara dikenakan Pungutan Ekspor yangdihitung berdasarkan rumus Tarif Pungutan Ekspor X Harga PatokanEkspor (HPE) X Jumlah Satuan

perihal pelaksanaanPeraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

SE10/BC/2006 pada butir 6 huruf b)sehingga diterbitkannya tagihan pertama mengenai pungutan eksporNomor.

Ekspor adalahtermasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganTarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.

No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan MenteriKeuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan eksporatas batubara dan No : 131/PMK.010/2005 mengenai tarif pungutanekspor ;. Telah dikeluarkannya surat Menteri Keuangan No. S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan Eksporbatubara ;.

S396/MK.10/2006 tanggal 13 September 2006kepada Dirjen Bea Cukai agar tidak melakukan pungutan ekspor batubara ;15.Surat Edaran Dirjen Bea Cukai No.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan undangundang dan Peraturan Pemerintah sertaPeraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaannyasebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.132 C/PK/PJK/2008batubara dikenakan Pungutan Ekspor yang dihitung berdasarkanTarif Pungutan Ekspor X Harga Patokan Ekspor (HPE) X JumlahSatuan barang X Nilai Kurs ;Penjelasan Tambahan : Ketentuan tersebut diatas belum dapat diterapkan dikarenakansejak Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan masih belumterdapatnya nilai Harga Patokan Ekspor (HPE) yang akanditetapkan oleh Departemen Perdagangan, sehingga belum dapatdihitung jumlah Pungutan Ekspor (PE) yang harus dibayarkan,sehingga teknis pelaksanaan

Mineral Exportindo, yang mewajibkan PT.Mineral Exportindo membayar denda administrasi atas pungutan eksport.Sedangkan pungutan ekxport dan sanksi yang dikenakan termasuk dalamkelompok Pungutan Negara Bukan Pajak.

mengundang sembilan perusahaan tersebut untuk dilakukan rapat untukHal 28 dari 111 hal Putusan Nomor : 415/Pid.B/2019/PNDps.pengkajian lagi sehingga pungutan uang gali potensi sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dibagi dua yaitu pungutan sebesar Rp. 5.000,(lima riburupiah) disetorkan ke Desa Adat tanjung Benoa sebagai bentuk pungutan galipotensi dan pungutan sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) dikembalikan keperusahaan.Karena nilai pungutan uang gali potensi dianggap terlalu besar dan nilaipungutannya

YONDA.Tidak ada perusahaan lain selain perusahaan water sport yang tergabungkedalam wadah Gahawisri dilakukan pungutan uang gali potensi mulai tanggal20 Desember 2014, namun dari tanggal 1 Januari 2015 ada perusahaan diluargahawisri dilakukan pungutan uang gali potensi yaitu PT.

YONDA.Sepengetahuan saksi pada awalnya nilai pungutan tersebut ditetapkan olehBendesa Adat Tanjung Benoa MADE WIJAYA, SE als.

dimulai sejak hari Sabtu tanggal 20 Desember2014 telah dilakukan pungutan uang gali potensi kepada para pengusaha di TanjungBenoa.

Beberapa bulan setelah perarem gali potensi disahkantanggal 25 April 2015, ada permintaan dari perusahaan agar uang pungutan untukperusahaan ditabung sendiri, atas permintaan tersebut dari desa adat Tg. Benoamenyetujui dan selanjutnya uang pungutan yang diambil oleh desa adat Tg.

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello dan sejak April s/d Juni 2011 ketika Herman Taminmenjadi kepala UPTD?

dan pada bulan Juli 2011 pungutan tersebut berhenti;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli 2011 berhenti total;Bahwa saya tidak tahu kemana uang yang diberikan kepada Kepala UPTD;Bahwa ikan hasil tangkapan di jual di dermaga dan tidak ada retribusi;Bahwa nelayan Chantrang yang tidak masuk paguyuban Ichal tidak dipungutretribusi;Bahwa pungutan

diambil dari nelayan dan pembakul;Bahwa bukti pungutan dari nelayan atau pembakul yang buat adalah Ichal;Bahwa tidak ada bukti pungutan dari UPTD, yang ada hanya bukti setor dari Ichalkepada UPTD;Bahwa sebelum Ichal berdiri tidak ada setoran kepada UPTD, pada tahun 2010nelayan Chantrang jual bebas atau menjual liar tanpa ada pungutan;Bahwa yang mengeluarkan ijin untuk nelayan Chantrang adalah dinas kelautan danperikanan bukan UPTD;Bahwa perjanjian antara Ichal dan terdakwa Marcello sebagai kepala

Lampung;Bahwa yang saya ketahui pungutan retribusi yang dilakukan padaUPTD PPI Lempasing tersebut bermasalah karena carapemungutannya yang salah;Bahwa dasar hukum untuk pungutan daerah adalah Perda;Bahwa Ka. UPTD PPI Lempasing / Kadis kelautan danperikanan Prop.

/pungutan tersebut;e Bahwa di paguyuban Ichal ada rekapan atau struk tanda terimapembayaran;e Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan ijin penangkapanikan sulit keluar tetapi setelah ada pungutan ada kemudahandalam perijinan;e Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah dinas kelautan propinsilangsung;e Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;e Bahwa ketika Herman Tamin tidak lagi menjabat ka UPTDpungutan tersebut berhenti juga;e Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak adapungutan

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr. EDISON KARUBUI bersamasama dengan Sdr.

Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotasorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.

EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.

melakukan pungutan langsung dengan uangtunai.

EDISONKARUBUI langsung mengambil uang pada pemilik barang, Saksijuga melakukan pungutan dengan menggunakan karcis masukkenderaan atau juga hanya mengambil uang tunai saja dari pemilikbarang tanpa memberikan karcis. Bahwa Saksi tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Saksi untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcismasuk kenderaan.sedangkan untuk Sdr.

benar terhadap pungutan tersebut menurut saksi tidak benar, karena di dalamJuklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkan kepadaDindikpora Kab.

pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

menurut saksi atas pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

benar terhadap pungutan sebesar 5 % dari dana rehab, menurut saksi tidakbenar, karena di dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Bahwa benar total pengembalian atas uang pungutan 5% sejumlahRp.652.094.252..

uang dari masyarakatpeserta PRONA 2006 adalah saksi Umar Latif sebagai Kepala BPN KotaParepare ketika terjadinya pungutan uang tersebut di atas, sehinggadengan demikian, tidak tepat apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapatbahwa pungutan tersebut Terdakwa telah menggunakan secara bersamasama dengan saksi Budi Hartono sebagaimana disebutkan di atas;Bahwa oleh karena penerimaan dan pengeluaran uang pungutan dariwarga masyarakat pemohon PRONA 2006 bukti (B16) yang dijadikanbarang bukti dalam perkara

dari warga masyarakat pemohon sertifikatPRONA 2006 bukan program SMS, adalah merupakan penilaian danpendapat Majelis Hakim Kasasi yang cenderung bersifat subyektif dantidak didasarkan fakta hukum, karena sama sekali tidakmempertimbangkan bahwa pungutan dana masyarakat peserta PRONA2008 yang anggarannya sudah ada dalam DIPA 2006 tidak ada kaitannyadengan perbuatan Terdakwa menerima hadiah atau janji atau mengetahuiadanya pungutan tersebut.

Bahwa adapun dana pungutanmasyarakat peserta PRONA 2006 dengan jenis pungutan sebagaimanabukti (PK 1) tidak ada anggarannya dalam DIPA 2006. Adapun dana yangtersimpan pada Bendahara Kantor BPN yang bersumber dari pungutanmasyarakat peserta PRONA 2006 dan Terdakwa sama sekali tidak tahumenahu karena pungutan tersebut sudah ada sebelum Terdakwa menjabatsebagai Kepala Kantor BPN Parepare.

Demikian pula tidak benardan tidak berdasarkan fakta hukum bahwa ada kaitannya pungutan danayang diterima saksi Budi Hartono diperuntukkan membiayai kegiatan HariUlang Tahun Agraria Nasional pada tahun 2006 termasuk menjamukedatangan tamu BPN, dan yang benar pungutan dana untuk mendanaikegiatan HUT Agraria Nasional adalah inisiatif pegawai BPN untukmenyumbang bukan kebijakan Terdakwa selaku Kepala Kantor BPN KotaParepare (vide bukti PK 4).

No. 209 PK/Pid.Sus/201015.16.pidana korupsi dengan saksi Budi Hartono dengan mempergunakan uangyang diperoleh dari pungutan masyarakat peserta PRONA tahun 2006;Bahwa pungutan yang dilakukan oleh saksi Setiawan Azis selaku LurahBukit Indah adalah pungutan sah menurut hukum keperdataan karenadilakukan atas dasar hasil kesepakatan masyarakat peserta PRONA 2006yang diputuskan bersama pada tanggal 25 Mei 2006.

Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.

YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.

uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.

Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.

Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr.

Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotaSorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.

EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.

Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk di pelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang

Bahwa Terdakwa tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Terdakwa untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcis masukkenderaan sedangkan untuk sdr. EDISON KARUBUI , Terdakwa tidak tahuhalaman 52 dari 83 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnkapa alasannya sehingga tetap melakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest/non dokumen.

Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 22 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jjin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika

Bahwa uang hasil pungutan yang diserahkan oleh Saksi KOSIM Bin Hi.

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebutikut berlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

;Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisiarmelakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan pungutan liartersebut karena kejadian penangkapan tersebut di depan mobil yangsaya kendarai;Bahwa saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang melakukanPemerasan dan pungutan liar tersebut namun 3 (tiga) orang yang dudukdi pos THG yang berada disamping rumah makan pecel lele tersebut ikutberlari saat di kejar oleh pihak kepolisian;Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak mobil yangsudah

atau diiring oleh pelakuPemerasan dan Pungutan liar tersebut.Bahwa mobil yang saya kendarai tersebut di ikuti oleh pelaku pemerasardan pungutan liar namun tibatiba mobil saya langsung dihadang olehpelaku dengar menggunakan sepeda motor tersebut.Bahwa cara terdakwa memaksa saya untuk turun dari mobisambil mengatakan "TURUN KAMU DARI MOBIL" dan mengancam sayadengar menggunakan senjata tajam;Bahwa yang melihat saksi memberi uang kepada pelaku adalahsdr BAMBANG SETIAWAN dan,uang yang saya berikan kepada

;Bahwa benar yang menjadi korban pemerasan dan pungutan liar tersebutadalah sopirsopir mobil Truck;Bahwa benar setiap pertama kali mobil Truck yang mampir kamimintakan uang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah).Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan dan pungutan liarterhadap supir truk tersebut dengan cara mengejar supir truk tersebutyang melintas dari muara saling menuju rantau serik denganmenggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam lalu lalumemberhentikan mobil truck yang melaju

KOMANG YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 tahun sehubungandengan Terdakwa sebagai teman satu grup suka duka FPD (forumpeduli desa) Sesetan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupunsemenda dan tidak pula ada hubungan kerja demikian pulasebaliknya;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yangdiberikan sudah benar;Bahwa Terdakwa ditangkap terkait ada pungutan uang kepada sopirtruk dengan alasan untuk keamanan dan

bukan atas kehendak FPD Sesetanmelainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhanhidup; Bahwa Terdakwa ikut duduk di FPD Sesetan sebagai anggota tapi tidakpernah meminta ijin kepada FPD untuk meminta pungutan kepada parasopir; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh POLISI di TKP, Terdakwamenarik uang pungutan dari sopir sebesar Rp. 75.000,; Bahwauang pungutan itu tidak dilakukan setiap hari; Bahwa Terdakwa menarik uang pingutan itu dengan alasan untuk parkirdan keamanan, namun saksi

Sesetan yang ditanda tangani olehTerdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa adalah anggota FORUM PEDULI DESA (FPD)Sesetan, namun FORUM PEDULI DESA (FPD) Sesetan tidakmeminta pungutan untuk kepentingan organisasi dan tidak pernahmemberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminta uang pungutankepada para sopir truk termorking (truk pengangkutikan beku); Bahwa para sopir truk termorking termasuk saksi Anmad Herdiyantoalias Kentung mau menyerahkan uang pungutan kepada Terdakwa,karena takut keamanan dirinya, dan kernet

dari para sopirdan tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan stempelorganisasi untuk memungut uang pungutan dari para sopir truk termorking diPelabuhan Benoa;Menimbang, bahwa terhadap uang pungutan yang dipungut secara liaroleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannyasendiri, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas menurut MajelisHakim telah terpenuhi;Ad.3.

yang diminta olehTerdakwa yang berkisar antara Rp.75.000, sampai Rp.100.000, karenamerasa terancam keamanan dirinya, kernetnya, dan khawatir muatannyadiambil apabila ia tidak menyerahkan uang pungutan yang diminta olehTerdakwa, sehingga para sopir truk termorking termasuk saksi AhmadHerdiyanto alias Kentung terpaksa menyerahkan uang pungutan yangdiminta oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata barang buktiberupa uang sebesar Rp.325.000, yang disita dari Terdakwa adalah uangpungutan