Pada tanggal 6 Oktober 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PUP2U sebesar Rp26.500.000,00 kepadaDasrul R.;5. Pada tanggal 13 November 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PUP2U sebesar Rp5.000.000,00 kepadaDasrul R.;6. Pada tanggal 12 Desember 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PJP2U sebesar Rp3.500.000,00 kepada HeriKafianto;7.

;Pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa menyerahkan uang yang berasaldari pungutan tarif PJP2U sebesar Rp5.000.000,00 kepada Sujanto;Pada tanggal 21 September 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PUP2U sebesar Rp20.000.000,00 kepadaDasrul R.;Pada tanggal 6 Oktober 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PUP2U sebesar Rp26.500.000,00 kepadaDasrul R.

Simatupang, juga menyatakanbahwa pungutan harus sepadan dengan ruang lingkup tugasbadan/lembaga yang melaksanakan pungutan tersebut,berbeda dengan pajak yang meliputi semua transaksi yangbernilai uang.

pungutan adalah pihak yang memangbergerak di bidang industri jasa Keuangan.

pungutan dan biaya yang dibayarkan olehHalaman 35 dari 78 halaman.

Secarateknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harusdengan UndangUndang tersendiri karena akan banyak UndangUndangyang khusus dan tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. ... 5. Bahwa pengaturan mengenai pungutan dalam PP Pungutan terhadappihak yang diawasi oleh lembaga pengawas jasa keuangan adalah halyang lazim di banyak negara.

PENGATURAN MENGENAI PUNGUTAN YANG WAJIB DIBAYAR OLEHPROFESI PENUNJANG BERDASARKAN PP PUNGUTAN ADALAH BIAYAPENDAFTARAN DAN BIAYA TAHUNAN SERTA TIDAK MENGATURHalaman 63 dari 78 halaman.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 14 (empat belas) lembar setoran pungutan dari Linmas periode bulan Maret 2017 sampai bulan Januari 2018.
2. 16 (enam belas) lembar slip gaji Pegawai Linmas Desa Pemecutan Kaja periode bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2017.
3. Uang tunai sebesar Rp. 3.203.000,- (tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Surat menyurat;Bahwa pungutan selain pungutan yang dilarang tersebut boleh dilakukanseanjang diatur dalam Perdes?

Bahwa saksi mengetahui pungutan tersebut namun saksi tidak mengetahuiSiapa yang melaksanakan pungutan tersebut dan siapa yang memerintahkanuntuk melakukan pungutan. Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil pungutantersebut.

Petugas pungutan Sumbangan...terlampir Pasal 2. Masing masing petugas pungut diberikan imbalan 50 % dari totaljumlah pungutan yang didapat khusus dari hasil pungutan pedagang kakilima Pasal 3.

mengundang sembilan perusahaan tersebut untuk dilakukan rapat untukHal 28 dari 111 hal Putusan Nomor : 415/Pid.B/2019/PNDps.pengkajian lagi sehingga pungutan uang gali potensi sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dibagi dua yaitu pungutan sebesar Rp. 5.000,(lima riburupiah) disetorkan ke Desa Adat tanjung Benoa sebagai bentuk pungutan galipotensi dan pungutan sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) dikembalikan keperusahaan.Karena nilai pungutan uang gali potensi dianggap terlalu besar dan nilaipungutannya

YONDA.Tidak ada perusahaan lain selain perusahaan water sport yang tergabungkedalam wadah Gahawisri dilakukan pungutan uang gali potensi mulai tanggal20 Desember 2014, namun dari tanggal 1 Januari 2015 ada perusahaan diluargahawisri dilakukan pungutan uang gali potensi yaitu PT.

YONDA.Sepengetahuan saksi pada awalnya nilai pungutan tersebut ditetapkan olehBendesa Adat Tanjung Benoa MADE WIJAYA, SE als.

dimulai sejak hari Sabtu tanggal 20 Desember2014 telah dilakukan pungutan uang gali potensi kepada para pengusaha di TanjungBenoa.

Beberapa bulan setelah perarem gali potensi disahkantanggal 25 April 2015, ada permintaan dari perusahaan agar uang pungutan untukperusahaan ditabung sendiri, atas permintaan tersebut dari desa adat Tg. Benoamenyetujui dan selanjutnya uang pungutan yang diambil oleh desa adat Tg.

Roudlotus Syubban, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Mustagirin, S.Pd. ., KepalaMadrasah MI. Assira Fuyah, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun.

Bukti P 34tidak ada pungutan / tarikan dari pihak manapun.(fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Abdul Chonid Al Choaf, S.Pd., Kepala Madrasah MI. Futuhiyyah, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun.

Bukti P 74tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan dari pihakmanapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Ali Mustaqim, KepalaMadrasah MI. Miftahul Huda, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Fakhrur Rohman, KepalaMadrasah MI.

Bukti P 992014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Musyafig, S.Pd.l, KepalaMadrasah MI. Miftahul Huda 2 Turirejo, tanggal 20Juni 2014, yang menyatakan bahwa BantuanRehab ruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan /tarikan dari pihak manapun.

Miftahul Huda, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Suparman, S.Pd.l, KepalaMadrasah MI. Raudlatul Aulad, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun.

meminta pungutan uang keamanan tersebut tanpa adadasar aturan pungutan dari Pemerintah Kota Mataram, dan saatTerdakwa menerima pungutan uang keamanan tersebut Terdakwa tidakmenyerahkan karcis/tiket pungutan dimaksud;Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diriTerdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa taspinggangnya warna hijau keabuan, merk PROSPORT yang didalamnyaberisi uang sejumlah Rp. 640.500, (enam ratus empat puluh ribu, limaratus rupiah);Bahwa atas temuan barang

meminta pungutan uang keamanan tersebut tanpa adadasar aturan pungutan dari Pemerintah Kota Mataram, dan saatHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN MtrTerdakwa menerima pungutan uang keamanan tersebut Terdakwa tidakmenyerahkan karcis/tiket pungutan dimaksud;Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diriTerdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa taspinggangnya warna hijau keabuan, merk PROSPORT yang didalamnyaberisi uang sejumlah Rp. 640.500, (enam ratus empat

sudah melakukan penekanan tersebut sebanyak 3 kalikepada para petugas pasar, dan setiap harinya pula saksi selalumengumumkan melalui pengeras suara, agar para pedagang tidakmemberikan uang kepada siapapun juga terkait pungutan yang adadipasar kebun roek jika tidak diberikan bukti pembayaran berupa karcisresmi dari Pemerintah Kota Mataram;Bahwa pungutan yang resmi adalah pungutan retribusi pasar dari DinasPerdagangan di pungut setiap hari dengan sejumlah Rp 800, (delapanratus rupiah) per meter per

Danuntuk pungutan kebersihan setiap bulannya dilakukan oleh Sdra AGUSPITOYO;Bahwa pungutan diluar dari yang saksi sebutkan tersebut merupakanpungutan liar (Pungli) / tidak resmi;Bahwa, baik saksi pribadi maupun kantor tidak pernah menerima uangsetoran pungutan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa, sepengetahuan saksi, besar pungutan yang dilakukan olehTerdakwa kepad para pedagang bakulan kisaran antara Rp 1000,(Seribu rupiah) hingga Rp 3000, (tiga ribu rupiah);Bahwa Terdakwa merupakan petugas keamanan pasar

tersebut saksi selalu mendapatkan karcisdari Pemerintah Kota Mataram; Bahwa selain membayar iuran wajib setiap bulannya dan iuran retribusipasar setiap harinya, ada juga pungutan lainnya lagi untuk setiap harinya,dan pungutan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan pungutan tersebuttidak menggunakan karcis; Bahwa besaran pungutan yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp 2000,sampai Rp 3.000, untuk setiap pedagang; Bahwa alasan Terdakwa meminta / memungut uang keamanan kepadasaksi maupun kepada pedagang

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANITA RISTANTI Alias NITA Binti ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Menyatakan Terdakwa ANITA RISTANTI Alias NITA Binti ABDULRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan biayakepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan DokumenKependudukan", sebagaimana diatur dalam pasal 95B UU RI No. 24 tahun2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;2.

Saksi MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli menerangkan dihadapkan dipersidangan karena adamasalah pungutan pada pengurusan dan penerbitan dokumenkependudukan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukanpemeriksaan data administrasi kelengkapan pengajuan akta kelahiran.Bahwa terdakwa melakukan pungutan biaya dalam pembuatan aktakelahiran yang hilang dan pembuatan akta kelahiran yang baru pada hariSelasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wib di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Probolinggo.Bahwa Akta kelahiran yang diajukan oleh NANANG an.

secara keseluruhan,terdakwa hanya menawarkan plastik bungkus akta kelahiran yang biasanyapemohon memberikan uang sebesar Rp.5.000, s/d Rp.20.000..Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2017/PN.Krs.Bahwa terdakwa mengenakan biaya berdasarkan permintaan pemohonuntuk mengadakan plastik.Bahwa saat melakukan pungutan biaya oplastik adalah dengansepengetahuan Kabid Pencatatan Sipil yaitu sdr.

Bahwa saat melakukan pungutan biaya plastik adalah dengansepengetahuan Kabid Pencatatan Sipil yaitu sdr. TOTOK SUSIANTOsecara lisan. Namun pemberian dari pemohon antara Rp. 5.000, s/dRp.20.000,. Bahwa untuk setiap harinya ketika loket sudah tutup uang hasil pungutantersebut dihitung kemudian terdakwa setorkan kepada Kabid atau Kasi diruang Pencatatan Sipil dan Kasi akta kelahiran.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan SumbanganBiaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, yang bertentangandengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional Pasal 48.

Pungutan dan Sumbangan di tingkatpendidikan Menengah, yang ada adalah untuk PendidikanDasar yaitu PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2012.Bahwa dengan demikian dikhawatirkan pertimbangan hukum yangdigunakan adalah mengutip dari Pasal 15 ayat (1) PERATURANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 44 Tahun2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan PadaHalaman 8 dari 41 halaman.

Yaknikeberatan atas adanya pungutan dan/atau sumbanganterhadap siswa pada SMAN 1 Rangkasbitung KabupatenHalaman 25 dari 41 halaman.

(Permohonan Poin IV 1);Dalil Pemohon menyebutkan adanya keberatan terhadappungutan dan/atau sumbangan pendidikan dengan membuaturaian mengenai perkiraan besaran hasil pungutan dan/atausumbangan pendidikan pada SMAN 1 Rangkasbitung danrincian penggunaan, tetapi pada sisi lain justru yangdipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan denganketerbukaan terhadap pengelolaan atau laporan keuangandana pendidikan yang berasal dari pungutan dan/atausumbangan.

Menyatakan sah demi hukum serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya PendidikanPada Satuan Pendidikan Dasar;3.

Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari guruguru yangmenyatakan ada dugaan pungutan yang terjadi di Sekolah SMK N 1Bintan Timur Kab.Bintan. Bahwa pungutan liar tersebut terkait dengan biaya untuk acaraperpisahan murid/ siswa.

dicicil.Bahwa anak kelas XI diundang datang kemudian disampaikan oleh pihaksekolah ada pungutan sebesar Rp 50.000 per orang para peserta didik.Bahwa terhadap dana sebesar Rp 869.000 untuk biaya Simulasi UNBK,UKK, Perpisahan, Map ljazah, Pas foto dibebankan untuk dibayar olehpeserta didik/wali adalah merupakan pungutan karena jumlah besaranuangnya sudah ditentukan.Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.Saksi TRI WAHYUNINGRUM.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYOFRANITA.

(satu juta rupiah).Bahwa selanjutnya saksi juga menggunakan dana pungutan yangdiambil dari Siswa / Siswi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp.1000.000, ( satu juta rupiah).Halaman 37 dari 115 Halaman Putusan No. 14/Pid.Sus / TPK/2018/PN.TpgBahwa dari hasil pungutan uang yang dimintakan sebesarRp.10.400.000.

) tersebut.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada saat adanya iuran /pungutan tersebut adalah saksi MUNGIN PRIBADI.

1 Kabupaten BintanTimur terkait dengan pungutan atau iuran kepada siswa kelas XII tahunajaran 2016/2017.Bahwa pertanggungjawaban iuran/pungutan kepada siswa kelas XIlSMK Negeri 1 Bintan sebesar Rp. 869,000. perorang dari siswa kelasXIl tahun ajaran 2016/2017, dan objek pemeriksaan lain yang adakaitannya dengan iuran/pungutan kepada siswa kelas XII SMK Negeri 1Bintan sebesar Rp. 869.000, ( delapan ratus enam puluh Sembilan riburupiah)..Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUNGIN PRIBADIterhadap

Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai Pungutan Ekspor, dalam hal ini adalahi.

Tergugat, melalui Keputusan TataUsaha Negara untuk tetap menarik pungutan terhadapPenggugat selama periode pungutan adalah bertentangandengan Putusan Mahkamah Agung ;Bahwa pada angka 2 huruf d Keputusan Tata UsahaNegara menyatakan sebagai berikut (kutipan)d. mengingat bahwa ekspor batubara yang dilakukan olehPT.

Dasa Eka Jasatama terhadap Surat Ketetapan Pajak/(Pungutan Ekspor) No. : Kep15/Ag/2008 tertanggal 6Pebruari 2008 ; dan4.

Dasa Eka Jasatamaterhadap Surat Ketetapan Pajak (Pungutan Ekspor) No.

.010/2005 tentang Perubahan atasPeraturan Menter i Keuangan Nomor : 95/PMK.02/2005tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara..

Banjarnegara.Bahwa benar saksi tidak diberi kwitansi/tanda terima atas penyetoranuang pungutan tersebut.Bahwa benar pungutan sebesar 5 % dari dana rehab saksi catat dalambuku kas bantu SDN 1 Karanganyar.Bahwa benar menurut saksi atas pungutan tersebut tidak benar, karenadi dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Banjarnegara.Bahwa benar jumlah pungutan untuk SD seKec.

Banjarnegara, namun ada pungutan yangdilakukan oleh Dindikpora Kab.

Bawang untuk mengkoordinir atas pungutan 1 % dan 4 % daridana rehab tersebut.Bahwa terhadap pungutan 1 % dan 4 % sudah saksi laksanakan.Bahwa rincian 7 SD penerima seKec.

Susukan karena ada pungutan sebesar 8%.Bahwa benar untuk Kec. Susukan pungutan sebesar 8% tapi Kec.

No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan MenteriKeuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan eksporatas batubara dan No : 131/PMK.010/2005 mengenai tarif pungutanekspor ;. Telah dikeluarkannya surat Menteri Keuangan No. S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan Eksporbatubara ;.

S396/MK.10/2006 tanggal 13 September 2006kepada Dirjen Bea Cukai agar tidak melakukan pungutan ekspor batubara ;15.Surat Edaran Dirjen Bea Cukai No.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan undangundang dan Peraturan Pemerintah sertaPeraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaannyasebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.132 C/PK/PJK/2008batubara dikenakan Pungutan Ekspor yang dihitung berdasarkanTarif Pungutan Ekspor X Harga Patokan Ekspor (HPE) X JumlahSatuan barang X Nilai Kurs ;Penjelasan Tambahan : Ketentuan tersebut diatas belum dapat diterapkan dikarenakansejak Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan masih belumterdapatnya nilai Harga Patokan Ekspor (HPE) yang akanditetapkan oleh Departemen Perdagangan, sehingga belum dapatdihitung jumlah Pungutan Ekspor (PE) yang harus dibayarkan,sehingga teknis pelaksanaan

Mineral Exportindo, yang mewajibkan PT.Mineral Exportindo membayar denda administrasi atas pungutan eksport.Sedangkan pungutan ekxport dan sanksi yang dikenakan termasuk dalamkelompok Pungutan Negara Bukan Pajak.

1. Menyatakan terdakwa SUMARNI Als ANI Binti HANAFI ABDUL SAMAD telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan " Pungutan liar "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMARNI Als ANI Binti HANAFI ABDUL SAMAD tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) Bulan ;
3. Menetapakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapakan

Rekening : 4570010005 24000 a.n SUMARNI
Uang Tunai sebesar Rp.3930.000,-
seluruhnya dirampas untuk negara
- 4(empat) buku kecil catatan pungutan
- 6(enam) buku besar catatan pemasukan dan pengeluaran pungutan
- 1(satu) lembar kwintasi tanggal 06 - 04 - 2014 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran sampah warga dan sampah pasar PKL
- 1(satu) lembar kwintasi tanggal 31 - 10 - 2015 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran sampah

Samarinda lIlir yaitu saksi AGUSSALIM;Bahwa uang hasil pungutan dipergunakan untuk:1.

Lambung Mangkurat Gang Rivai Samarinda ada kamilakukan pemungutan kepada pedagang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) per lapak tiap hari dan Dasar kami melakukan pemungutantersebut adalah untuk kegiatan kemasyarakatan di Lingkungan RT. 34Kelurahan Pelita Samarinda; Bahwa saksi menerangkan Besaran pungutan Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) tersebut adalah merupakan besaran jumlah pungutan yangsebelumnya tetah dilakukan sebelumnya oleh Karang Taruna dan Untukpelaksanaan pungutan ini kami dari

ada ancaman kekerasan jika Saksi tidak membayar pungutan /retribusi tersebut; Bahwa saksi menjelaskan pungutan tersebut sifatnya wajib dan jikatidak bisa membayar sebesar 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) makaterdakwa meminta sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) saja dan DapatSaksi jeiaskan terdakwa tidak pernah mengambil/merampas daganganmilik Saksi jika Saksi tidak membayar pungutan/retribusi;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa meminta pungutan/retribusitersebut kepada Saksi hanya seorang diri dan Dapat

sekarang dan Dapat Saksi jelaskan Saksi membayarpungutan/retribusi tersebut kepada terdakwa; Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdakwa ada memberikan buktiberupa karcis terkait pungutan/retribusi tersebut,namun hampir sekitar 2(dua) tahun terdakwa tidak pemah lagi memberikan bukti berupapungutan/retribusi yang telah kami bayarkan dan Dapat Saksi jelaskantidak ada ancaman kekerasan jika Saksi tidak membayar pungutan /retribusi tersebut; Bahwa saksi menerangkan pungutan tersebut sifatnya wajib dan

pungutan liar itu atas suruhan dariKetua RT 34 dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang selanjutnyadari terdakwa SUMARNI Als ANI kami mengamankan berupa BukuRekening Bank BRI dengan No.REK : 457001022682532 a.nSUMARNI, Deposito Berjangka di Bank BRI No.REK : 457001000552400 a.n SUMARNI, uang tunai sebesar Rp. 3.930.000,, 4 (empat) bukukecil catatan pungutan, 6 (enam) buku besar catatan pemasukan danpengeluaran pungutan selanjutnya SUMARNI Als ANI dan berang buktitersebut kami bawa ke Polresta

2009sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental disetujui oleh BupatiNgawi sebesar :al. 21 dari 59 hal.

/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan sebagaimanaal. 22 dari 59 hal.

No.1914 K/Pid.Sus/2011berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannyadalam melakukan Pungutan/Iuran Insidental dari orang tua siswa TahunPelajaran 2008/2009 tanpa adanya ijin/rekomendasi atas Pungutan/luranInsidental dari Bupati Ngawi serta adanya iuran pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 dan adanya Pungutan/Iuran Insidental TahunPelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi Bupati Ngawi pada saatitu. serta dengan tidak dilaksanakannya peraturanperaturan

No.1914 K/Pid.Sus/2011harus mengeluarkan biaya atas Pungutan/lIuran Insidental Tahun Pelajaran2008/2009 tanpa adanya jjin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untuk pembelian 1 (Satu) unit mobilDaihatsu Gran Max tahun 2008 serta biaya atas Pungutan/Iuran InsidentalTahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanya ijin/rekomendasi atasPungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala SMA Negeri 1 Ngawi' ;Bahwa sesuai dengan

dari Bupati Ngawi dan pungutan/iuran untukpembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tahun 2008 serta biayaatas Pungutan/luran Insidental Tahun Pelajaran 2009/2010 sebelum adanyaiin/rekomendasi atas Pungutan/Iuran Insidental dari Bupati Ngawi, sangatsesuai dengan bunyi perumusan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyakni :Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINASYang mana terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut ditujukanuntuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mana Akta Jual Beli (AJB)tersebut menjadi bagian atau sebagai Surat pengantar atau Suratrekomendasi atau Surat keterangan peserta PRONA di Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang merupakan persyaratanpembuatan sertifikat tanah, hal mana terdakwa dalam membuatPeraturan Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten BrebesTentang Pungutan Desa Tahun 2016 Nomor

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)Halaman 8, Putusan Nomor 5/Pid.

Rp 30.000,00Kemudian setelah biaya pungutan tersebut ditetapkan, lalu terdakwamemerintahkan kepada panitia PRONA tahun 2017 di Desa Laranganyang sudah dibentuk untuk melakukan pendataan dan pungutan biayauntuk pembuatan sertifikat terhadap warga pada Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang hendak mengajukanPRONA, dan terdakwa selaku Panitia Ajudikasi dan jugapenanggungjawab PRONA tahun 2017 di Desa Larangan jugamelakukan pendataan dan pungutan biaya untuk pembuatan sertifikat; Bahwa

SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINAStersebut diatas melakukan penarikan pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA yang dilakukan secara bertahap kemudian melaporkanhasilnya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan, dimana uanghasil pungutan sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh duajuta rupiah) disetorkan kepada saksi KUSWANDI oleh terdakwa secarabertahap untuk kepentingan operasional pembuatan sertifikat PRONA.e Bahwa selanjutnya setelah uang hasil pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA sebesar

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)atau lebih besar dari jumlah tersebut dimana pungutan biaya

Salem Kabupaten Brebes;Perkara KorupsiBahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Salem Kabupaten Brebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

sejumlah Rp.2.000, untuksetiao SPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpulRp.831.000, dari 415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidakmembayar pungutan.

sebesar Rp.175.000, untuksetiap penerima dana PSKS sebelumnya tidakdimusyawarahkan, demikian juga mengenai pungutan sebesarRp.2000..8.

.600.000,Bahwa dana pungutan yangterkumpul dari 14 orangtersebut yaitu. sejumlahRp.2.405.000.4.

Senanduro memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi menerangkan saat ini diperiksa selaku saksi penagkapanterhadap saudara Abrian Juni Bin Kimson karena melakukan tindak pidanamengemis dimuka umum (pungutan liar); Bahwa saksi menangkap Abrian Juni Bin Kimson pada hari Sabtu tanggal27 April 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Perlintasan Jalan Rel Kereta ApiKel. Tanjung Rambang Kec.

Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Adi melakukan pungutan liarkepada Supir Truk yang melintas Perlintasan Jalan Rel Kereta Api Kel.Tanjung Rambang Kec. RKT Kota Prabulih; Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut dengan cara melakukanpengeturan lalu lintas di jalan raya tepatnya di Perlintasan Jalan Rel KeretaApi Kel. Tanjung Rambang Kec. RKT Kota Prabulin dan setiap kendaraanroda 4 (mobil) yang lewat saya diberi uang kisaran Rp.2000 (dua ribu)rupiah.

Bahwa Terdakwa melakukan pungutan liar atas kemauan sendiri dan bukandisuruh orang lain. Bahwa rencanya uang tersebut akan digunakan untuk membeli rokok.

RKT Kota Prabulih.Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Sektor PrabumulihTimur pada saat melakukan pengemisan/meminta uang di jalan atau dimuka umum dan biasa disebut pungutan liar.Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan temannya saudara Adimelakukan pungutan liar kepada Supir Truk yang melintas PerlintasanJalan Rel Kereta Api Kel. Tanjung Rambang Kec.

RKT Kota PrabulihBahwa benar, Terdakwa melakukan pungutan liar tersebut dengan caramelakukan pengeturan lalu lintas di jalan raya tepatnya di PerlintasanJalan Rel Kereta Api Kel. Tanjung Rambang Kec.

OJK adalah Lembaganirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, danakuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.Namun demikian, pungutan OJK yang diatur dalam PP OJK seolaholah dijadikan sumber tambahan penerimaan APBN (Vide Pasal 37ayat (5) UU OJK).Selain itu, jikapun pungutan OJK akan diterapkan kepada pelakuusaha, seharusnya penerimaan dari pungutan OJK digunakan dari danatau untuk kepentingan pelaku

Menurutnya, jika Manajer Investasi sudahdikenakan Pungutan OJK, maka bisnis underwriter jugadikenakan, sehingga dikenakan 2 (dua) kali pungutan. PadahalPerusahaan Efek sudah mendapatkan pungutan transaksi saham daripihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga besaran pungutan yangberganda tersebut akan semakin menyulitkan perusahaan efek yangpendapatannya tidak setinggi perusahaan industry jasa keuanganlainnya.

Apakah akan tetap mendapatkan pungutan tersebut?".(Bukti P22).Bahwa Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Fransiscus Welirang,juga mengatakan, saat UndangUndang terkait pungutan OJK terbit,seluruh industri jasa keuangan dikenakan pungutan tersebut. Tidakada pemilahan lembaga yang harus membayar pungutan. "Menurutsaya itu salah, karena tidak semua emiten itu industri keuangan.Pasar modal tidak seluruhnya di sektor keuangan.

dimaksud di atas.Pasal 2 PP OJK:(1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak.(2) Pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayarPungutan yang dikenakan OJK.Pasal 3 PP OJK:(1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2digunakan untuk membiayai kegiatan operasional,administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukunglainnya.(2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakanuntuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud padaayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.(3) Dalam hal Pungutan

Keberadaan PP OJK yang memperluas cakupan Pihak Yang WayjibMembayar Pungutan OJK telah merugikan Profesi Penunjang PasarModal dan Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan KegiatanUsaha Non Jasa Keuangan, dan pungutan OJK tersebut akanmembebankan pemodal dan masyarakat yang mencari sumber pendanaanalternatif bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengandemikian, adanya beban pungutan OJK akan mematikan pelaku usahaMikro, Kecil dan Menengah karena biaya transaksi di sektor pasar modalakan

Pungutan uang trasportasi untuk mengantar uang kuliah sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) kepada 75 Mahasiswa program PPKHByang mana Pungutan Uang transportasi tersebut tidak ada diatur dalamketentuan Universitas bung hatta dan bukan kewajiban mahasiswaperkuliahan program PPKHB tersebut.e. Pungutan uang jilid forto folio sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima riburupiah) kepada masingmasing guru/mahasiswa.f.

Pasaman Barat kepada mereka antara lain telahselaku Ketua Pengelola Kegiatan dan selaku Kabid Dikdasterkumpul uang para saksi/mahasiswa sebagai berikut: Jenis Jenis PungutanPungutan Kelebihan Pungutan Pungutan Pungutan PungutanNo Nama Mahasiswa Uang Uang Uang Uang Uang Jilid JUMLAPorto Pendaftaran Almamater Mingguan Transport Ulang HPolio (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Porto(Rp) Polio (Rp)(Rp)1 DEFI LIARNI. A.Ma 750,000 100,000 375,000 40,000 20,000 1,285,0002 M.

Pasaman Barat kepada mereka antara lain telahselaku Ketua Pengelola Kegiatan dan selaku Kabid Dikdasterkumpul uang para saksi/mahasiswa sebagai berikut: Jenis Jenis PungutanPungutan Kelebihan Pungutan Pungutan Pungutan PungutanNo Nama Mahasis wa Uang Uang Uang Uang Uang Jilid JUMLAPorto Pendaftaran Almamater Mingguan Transport Ulang HPolio (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Porto(Rp) Polio (Rp)(Rp)1 DEFI LIARNI. A.Ma 750,000 100,000 375,000 40,000 20,000 1,285,0002 M.