Kota Tebing Tinggitersebut terjadi kekurangan volume sebesar 37% berdasarkan hasil perhitungantekhnis dari Politeknik Negeri Medan, perbuatan terdakwa merugikan keuangannegara sebesar Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratusdua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapanpuluh satu rupiah) hal ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangannegara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR3879/PW02

pekerjaan aspal Rp. 347.129.294,81Nilai pekerjaan LPB Telford yang tidak dikerjakanNilai kerugian Keuangan negara (5+6) Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh saturupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR3879/PW02

pekerjaan LPB Telford yang tidak dikerjakan Rp.Nilai kerugian keuangan negara (5+6) 128.593.942 40Rp.347.129.294,81 Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh saturupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR3879/PW02

SR3879/PW02/5/2010, tanggal 10 Agustus 2010;Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatunkan kepadaTerdakwa Ali Ombo Alias Ombo, sebesar Rp 50.000.000,00, (lima puluh jutarupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Bandingmenilainya sudah memenuhi rasa kepatutan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasutidak menjatuhnkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepadaTerdakwa Ali Ombo Alias Ombo, Majelis HakimTingkat Banding menilainyakurang

Ahyar sebesar Rp 40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahidari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29September 2015 sebesar Rp. 492.781.650,.

persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidakmenuntut ganti rugi apapuneBersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelatuan Kota Medan sertamematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan KelautanKota Medane Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannyakepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala BidangProduksi Pertanian Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKPPropinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02

Ahyar sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKPProvinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015 sebesar Rp. 492.781.650,.

SR93/PW02/5/2015tanggal 29 September 2015Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankankepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugiankeuangan Negara.5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu) rupiah.lll. Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 11 Agustus 2016, nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa IR.

SR93/PW02/5/2015tanggal 29 September 2015Dirampas untuk Negara. 60 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,(lima ribu rupiah);Telah Membaca :IV.

dan Kelautan berhak untuk menarik paket bantuan tersebuttanpa meminta persetujuan dari kelompok usaha bersama dengan tidakmenuntut ganti rugi apapuneBersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelatuan Kota Medan sertamematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan KelautanKota Medan21e Berkewajiban membuat laporan produksikepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui Kepala BidangProduksi Pertanian= Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP: SR93/PW02

Ahyar sebesar Rp 40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahidari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29September 2015 sebesar Rp. 492.781.650,.

Ahyar sebesar Rp 40.000.000, (empat puluh jutarupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKPProvinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015 sebesar Rp. 492.781.650,.

SR93/PW02/5/2015tanggal 29 September 2015Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankankepada terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugiankeuangan Negara.5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu) rupiah.lll. Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 11 Agustus 2016, nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa IR.

SR93/PW02/5/2015tanggal 29 September 2015Dirampas untuk Negara. 60 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,(lima ribu rupiah);Telah Membaca :IV.

Djoelham KotaBinjai juga telah menyetujui penggunaan dana klaim Jamkesmassebesar Rp.49.978.500, (empat puluh sembilan juta sembilanratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untukpembayaran pengadaan barang/jasa berupa paket peralatanAssesories Penunjang Radiologi yang ternyata berdasarkan hasilaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan pengadaanbarang yang tumpang tindih pembiayaannya

Djoelham KotaBinjai juga telah menyetujui penggunaan dana klaim Jamkesmassebesar Rp.49.390.000, (empat puluh sembilan juta tiga ratussembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket pekerjaan11Perbaikan Peralatan Radiologi yang ternyata berdasarkan hasilaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan Fiktif atau tidakada fisik barangnya.Bahwa penggunaan dana pelayanan kesehatan/Jamkesmas yangdilaksanakan

koordinasiJamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota.e Operasional Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Daerah.e Koordinasi pelaksanaan, konsultasi dan pembinaan program.e Sosialisasi program bagi stakeholder dan melalui media.e Evaluasi program di Kabupaten/Kota dan Provinsi.e Pengelolaan Pelaporan Pelaksaan Jamkesmas di Provinsi/Kabupaten/Kota.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasil auditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02

Djoelham KotaBinjai juga telah menyetujui penggunaan dana klaim Jamkesmas21sebesar Rp.49.390.000, (empat puluh sembilan juta tiga ratussembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket pekerjaanPerbaikan Peralatan Radiologi yang ternyata berdasarkan hasilaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1607/PW02/5/2012, tanggal 27 Maret 2012, ditemukan Fiktif atau tidakada fisik barangnya.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan hasilaudit

persetujuan darikelompok usaha bersama dengan tidak menuntut ganti rugiapapun;e Bersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelatuan Kota Medanserta mematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertaniandan Kelautan Kota Medan;e Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiapbulannya kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medanmelalui Kepala Bidang Produksi Perikanan;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02

Ahyarsebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan totalkerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi SumateraUtara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015sebesar Rp492.781.650,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tujuhratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 470 K/PID.SUS/2017Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang penggantiatas kerugian keuangan Negara;5.

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara;5.

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015;Dirampas untuk Negara;7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh Dr. SalmanLuthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H., danMS.

Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Gorengsebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 60.000 (enampulun ribu) liter sehingga Terdakwa SYAMSUDDIN,SH Als AGAM dapatmelakukan permohonan pencairan dana subsidi minyak goreng untuk 60.000(enam puluh ribu) liter tersebut dan telah pula dicairkan sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).Dan ternyata berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1381/PW02

58.248 (lima pulun delapan ribu dua ratus empat puluh delapan) litersehingga Terdakwa SYAMSUDDIN,SH Als AGAM dapat melakukan permohonanpencairan dana subsidi minyak goreng untuk 58.248 (lima puluh delapan ribu duaratus empat puluh delapan) liter tersebut dan telah pula dicairkan sebesar Rp.145.620.000, (Seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).Dan ternyata berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1381/PW02

ratus lima riburupiah) untuk 59.042 (lima puluh sembilan ribu empat puluh dua) liter sehinggaTerdakwa SYAMSUDDIN,SH Als AGAM dapat melakukan permohonanpencairan dana subsidi minyak goreng untuk 59.042 (lima puluh sembilan ribuempat puluh dua) liter tersebut dan telah pula dicairkan sebesar Rp.147.605.000, (Seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah).Dan ternyata berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR1381/PW02

Halaman 72 dari 104 Halaman.1381/PW02/5/2012, tanggal 13 Maret 2012, pada penyaluran minyak gorengbersubsidi Tahap Ill (ketiga) ini, jumlah subsidi yang sebenarnya disalurkanhanya sebesar Rp. 129.059.075,28,, sehingga terdapat kelebihan pembayaransubsidi yang diterima melalui Pelaku Usaha atau kerugian keuangan negarasebesar Rp. 18.545.924,72..

YUSWANDAFAUZAR sebesar Rp.55.576.761, (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluhenam ribu tujuh ratus enampuluh satu rupiah) ; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan YUSWANDAFAUZAR mengakibatkan negara atau pemkab Batubara mengalami kerugiansebesar Rp.185.340.944 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empatpuluh ribu ssembilan ratus empatpuluh empat rupiah) sesuai dengan hasilperhitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Utaradi Medan dengan surat nomor : SR2603/PW02

FAUZAR sebesar Rp.55.576.761,(lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enampuluhsatu rupiah) ; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan YUSWANDA FAUZAR mengakibatkan negara atau pemkab Batubara mengalami kerugiansebesar Rp.185.340.944 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empatpuluh ribu sembilan ratus empatpuluh empat rupiah) sesuai dengan hasilperhitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPKP Propinsi Sumatera Utaradi Medan dengan Surat nomor : SR2603/PW02

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa biodata Pemohon (Misirah binti Ngaluwi) lahir di Ponorogo, 18 th. dan almarhum suami Pemohon bernama Ismanto Al Isminto bin Marto Beni, lahir di Ponorogo, 25 th. sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 196/69/VII/76, tertanggal 19 Juli 1976 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km04.06/PW02/27/VI/99 tertanggal 10 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo

dengan CHARLES ABDISURYA, SRI LAWATI, SPtdan LAURA HEVALINA KETAREN,Msisebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian KeuanganNegara sebesar Rp. 98.600.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratusHalaman 12Putusan Pengadilan TIPIKORNo.112/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnribu rupiah) atau setidaktidaknya berkisar angka tersebut, sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : LAPKKN113/PW02

Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan CHARLES ABDISURYA, SRI LAWATI, SPtdan LAURA HEVALINA KETAREN,Msisebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan kerugian KeuanganNegara sebesar Rp. 98.600.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratusribu rupiah) atau setidaktidaknya berkisar angka tersebut, sesuai denganLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pemakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : LAPKKN113/PW02

Bahwa hasil Audit terhadap petanggungjawaban dana bantuan SarjanaMembangun Desa telah dituangkan oleh Tim Auditor ke dalam Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : LAPKKN113/PW02/5/2013 tanggal 10 September 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Tim Tenaga Ahli, antara lain : Drs.

Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Oleh BPKP ProvinsiSumatera Utara Nomor : LAPKKN1133/PW02/5/2013 tanggal 10 September2013 ;BARANG BUKTI:Halaman 44Putusan Pengadilan TIPIKORNo.112/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn10.11.12.13.14.15.16.17.. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Kegiatan SarjanaMembangun Desa TA 2011 Kelompok Tani Makmur Kelurahan Alur Dua Kec.Sei lepan Kab.

Keteerangan abhli tersebutbersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.98.600.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) olehAuditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : LAPKKN1133/PW02/5/2013 tanggal 10September 2013 ;Bahwa salah satu dasar hukum bagi Auditor Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera

sesuai dengan kontrak (setelah konversi) = 214,00 MS Volume realisasi pekerjaan ATB dan AC sesuaidengan hasil pengujian dari Laboratorium TeknikSipil Politeknik Negeri Medan = 95,72 MS Kekurangan volume pekerjaan ATB dan AC = 118,28 MS Harga ratarata pekerjaan ATB dan AC = Rp. 2.007.732,00 Kerugian keuangan Negara = Rp.237.474.540,96Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor : SP1009/PW02

AC sesuai dengan kontrak (setelah konversi) = 250 Ms Volume realisasi pekerjaan ATB dan AC sesuaidengan hasil pengujian dari Laboratorium TeknikSipil Politeknik Negeri Medan = 163,25 Ms Kekurangan volume pekerjaan ATB dan AC = 86,75 MS Harga ratarata pekerjaan ATB dan AC =Rp. 2.007.732,00 Kerugian keuangan Negara = Rp.174.170.751 ,00Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor : SP1009/PW02

Djuanda Ruas Kanan Kota TebingTinggi berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor : SP1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanaterdapat pada Pasal 2 ayat (1) jo.

sesuai dengankontrak (setelah konversi) = 214,00 MS Volume realisasi pekerjaan ATB dan AC sesuaidengan hasil pengujian dari Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan = 95,72 MS Kekurangan volume pekerjaan ATB dan AC = 118,28 Ms Harga ratarata pekerjaan ATB dan AC =Rp. 2.007.732,00 Kerugian keuangan Negara = Rp.237.474.540,96Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor : SP1009/PW02

Djuanda Ruas Kanan Kota TebingTinggi berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor : SP1009/PW02/5/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimanaterdapat pada Pasal 3 jo.

meminta persetujuan dari kelompok usaha bersamadengan tidak menuntut ganti rugi apapuneBersedia dibina oleh Dinas Pertanian dan Kelatuan Kota Medan sertamematuhi ketentuan dan peraturan dari Dinas Pertanian dan KelautanKota Medane Berkewajiban membuat laporan produksi tangkapan setiap bulannyakepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melalui KepalaBidang Produksi PerikananBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02

Ahyar sebesarRp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugiannegara hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : 28 SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 492.781.650,(empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribuenam ratus lima puluh rupiah).Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

SR93/PW02/5/2015tanggal 29 September 2015Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepadaterdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (limaribu) rupiah.Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan nomor : 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2016, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1.3.4.Menyatakan Terdakwa SYAHRIZAL, S.Pi telah terbukti secara

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015Dirampas untuk Negara.. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,(lima ribu rupiah); 37Telah Membaca :1.

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015.Dirampas untuk Negara.5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami:BENAR KAROKARO, SH, MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.

Desember 2014 sekiraRp317.334.495.00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluhempat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah); Pembayaran Termin II (100%) dengan Surat Perintah PencairanDana nomor : K06947/LS/DPKM/14 tanggal 15 Desember 2014sekira Rp740.447.155,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratusempat puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat olehBPKP Propinsi Sumatera Utara di Medan dengan Nomor : SR93/PW02

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang penggantiatas kerugian keuangan Negara.5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan, Nomor 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn tanggal 11Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan Nomor 34/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN tanggal 26November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut := Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh TerdakwaDARMAWAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Tipikor Medan;Hal. 55 dari 86 hal. Put.

SR93/PW02/5/2015tanggal 29 September 2015;Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang penggantiatas kerugian keuangan Negara;6.

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara;6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2017 oleh Dr. Salman Luthan,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.

jumlah sebagaiberikutJumlah pengeluaran menurut bukti pertanggung jawaban Rp.45.466 .000, Jumlahrealisasipembayaran Rp. 17.839 .000, Kerugian Keuangan Negara Rp.27.627 .000,dimana dana sebesar Rp. 27.627.000, (dua puluh tujuh jutaenam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut telahdipergunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri,hal tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungankerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor R5962/PW02

denganjumlah sebagai berikutJumlah pengeluaran menurut bukti pertanggung jawaban Rp.45.466 .000, Jumlahrealisasi pembayaran Rp.17.839 .000, Kerugian Keuangan Negara Rp.27.627 .000,dimana dana sebesar Rp. 27.627.000, (dua puluh tujuh jutaenam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut telahdipergunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri,hal tersebut sesuai dengan laporan hasil perhitungankerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor R5962/ PW02

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi BantuanOperasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar sebesar Rp.18.506.840,00, (delapan belas juta lima ratus enam ribu delapan ratusempat puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut16berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : S3652/PW02/5/2012 tanggal17 Juli 2012 dengan rincian

Peraturan....Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar sebesar Rp.18.506.840,00, (delapan belas juta lima ratus enam ribu delapan ratusempat puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut22berdasarkan suratBadan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : S3652/PW02/5/2012 tanggal17 Juli 2012 dengan rincian sebagai berikut : Laporan Pengeluaran selisihPertanggung Sebenarnyajawaban (Rp) (Rp)(Rp)orarium Pegawai Tidak Tetap (PTP Komite 2.100.000

Surat kepala perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : S 5798/PW02/5/2012 tanggal 9 Oktober 2012 hal : pemberianketerangan ahli.Bahwa cara ataupun metode yang dilakukan dalam rangka perhitungankerugian keuangan negara adalah menghitung selisin jumlahpertanggungjawaban penggunaan dana BOS triwulan tahun anggaran2012 SMP Negeri 2 Uluan dengan jumlah penggunaan dana BOStriwulan tahun anggaran 2012 yang sebenarnya digunakan untukkepentingan SMP Negeri 2 Uluan Dinas Pendidikan Kabupaten TobaSamosir

Karya PrimaPerkasa tersebut Terdakwa tempakan sendiri.Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesarRp. 18.506.840,00, (delapan belas juta lima ratus enam ribu delapanratus empat puluh rupiah) berdasarkan surat Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : S3652/PW02/5/2012 tanggal 17 Juli 2012.Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudahtermuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan

. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperolehdipersidangan, ternyata perobuatan Terdakwa tersebut telah merugikankeuangan negara sebesar Rp. 18.506.840,00, (delapan belas juta lima ratusenam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berdasarkan surat BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : S3652/PW02

.= Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Negara dirugikan sebesarRp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enampuluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi SumateraUtara Nomor : R7459/ PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihalLaporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Tambahan Penghasilan GuruPegawai Negeri Sipil Daerah yang belum

Mekanisme Pembayaran.Ayat9:Dinas Pendidikan membayarkan dana Tambahan Penghasilan kepada masingmasingGuru paling lambat sebulan setelah dana diterima oleh Kas Daerah.= Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Negara dirugikan sebesarRp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enampuluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi SumateraUtara Nomor : R7459/ PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihalLaporan

No. 47 K/PID.SUS/20143 Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluhlima rupiah), sesuai laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor R7459/PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus

taniJumlah penggunaan dana menurut hasil audit Rp 886.090.848, Halaman 15 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.SusTPK/2017/PTMdn Selisin Penggunaan dana yang merupakan Rp 329.634.639,Kerugian Keuangan Negara (56) Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanTindak Pidana Korupsi Kegiatan Cetak sawah di Desa Torna GodangKecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2012oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : SR25/PW02

420.000.000,Jumlah penggunaan dana menurut Kelompok Rp 1.215.725.487,taniJumlah penggunaan dana menurut hasil audit Rp 886.090.848,Selisin Penggunaan dana yang merupakan Rp 329.634.639,Kerugian Keuangan Negara (56) Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanTindak Pidana Korupsi Kegiatan Cetak sawah di Desa Torna GodangKecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2012oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : SR25/PW02

SR25/PW02/5/2016, tanggal 19 April 2016.Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepadaTerdakwa HERNRY PRESLY SILALAHI ST, sebesar Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim TingkatBanding menilainya tidak tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1,UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa untuk hukuman denda dalam

SR25/PW02/5/2016, tanggal 19 April 2016.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 2Maret 2017 Nomor : 101/Pid.SusTPK/2017/PNMdn, haruslah dirubahsekedar tentang besarnya denda yang di jatunkan kepada Terdakwasebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidakterdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, makaMajelis Hakim Tingkat Banding

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersamadengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitusebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan HasilAudit Investigasi nomor : SR2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 olehpihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Utara di Medan atau setidaktidaknya sebesar jumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2ayat (1) jo

Bahwa akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwabersama dengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikanyaitu sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan LaporanHasil Audit Investigasi nomor : SR2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Utara di Medan atau setidaktidaknya sebesar jumlah itu.Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal3 jo. pasal

dari pemerintahprovinsi Sumatera utara yaitu dengan membuat Surat Keputusan yang tidakbenar tentang pengangkatan terdakwa selaku bendahara atau bagiankeuangan pada Sekolah Pertanian PembangunanSekolah PertanianMenangah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwabersama dengan NIRWANSYAH, SP, MSi telah mengakibatkan Negaradirugikan yaitu sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuaidengan Laporan Hasil Audit Investigasi nomor : SR2509/PW02

dari pemerintahprovinsi Sumatera utara yaitu dengan membuat Surat Keputusan yang tidakbenar tentang pengangkatan terdakwa selaku bendahara atau bagiankeuangan pada Sekolah Pertanian PembangunanSekolah PertanianMenangah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan.e Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwabersama dengan NIRWANSYAH, SP, MSi telah mengakibatkan Negaradirugikan yaitu sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuaidengan Laporan Hasil Audit Investigasi nomor : SR2509/PW02

Peningkatan Kompetensi Siswa DalamPengelolaan Komoditi Sawit dan Karet Rp. 75.000.000Melainkan danadana tersebut digunakan untuk kepentingan diri Nirwansyahdan Rahmad Aminsyah masingmasing.e Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negaranomor : SR2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan keterangan ahlidari BPKP diperoleh fakta, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkanNegara dirugikan sebesar Rp.400.000.000,Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan

Perobuatan tersebutlah yang menurut ahli sebagaiperbuatan yang merugikan keuangan Negara ;Menimbang, bahwa disamping keterangan ahli dari BPKP tersebut, BPKPjuga telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadappengelolaan dana bantuan hibah sebesar Rp.400.000.000 kepada SPPSPMANegeri Asahan, dimana hasil dari perhitungan kerugian keuangan Negaradituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi nomor : SR2509/PW02/5/2012tanggal 23 Mei 2012 dengan kesimpulan bahwa akibat dari perbuatan

melawanhukum yang dilakukan terdakwa bersama dengan Nirwansyah telahmengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesar Rp.400.000.000 (empat ratusjuta rupiah) ;Halaman 47 dari 58Putusan No.12/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa dalam persidangan laporan hasil audit NomorSR2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 telah dijadikan sebagai alat bukti, dantelah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa membenarkannya;Dengan demikian unsur ini telah terbukti.Menimbang, bahwa dalam dakwaan, kami juga

ANAK PEMOHON dan calon istri(CALON MANTU) dalam kesehariannya sudah cukup siap untuk berumah tangga,meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi Undang Undang ;Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istri sudah datang menghadap ke KantorUrusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, namun oleh KantorUrusan Agama ditolak karena anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) belumcukup umur untuk kawin, berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor : Kk.13.15.19/Pw02

Mengelola menajemen kas termasuk pengambilan uang , yang harusmengikuti prosedur yang berlaku.e Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara, dimanabesarnya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan hasil audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terhadap penyimpanganPenggunaan Uang Kas BRI Unit Gunung Tua tahun 2011 Nomor : SR1176/PW02/5/2012 tanggal 29 Februari