Wal Murabahah No.122 tanggal27 November 2013 yang dibuat dan di hadapan Idris Abas,S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon (selanjutnya disebutsebagai AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR122).d.

Fotokopi Akad Pembiayaan Qardh Wal MurabahahNo.122 tanggal 27 November 2013 yang dibuat dan di hadapan IdrisAbas, S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon (selanjutnya disebut sebagaiAKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122), bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.II5;6.

permohonan tersebut sebagaimanayang tercantum dalam AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122.Berdasarkan Pasal 1 butir 3 AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR122 yang berbunyi sebagai berikut:Barang adalah barangbarang yang dibiayai oleh fasilitas modalkerja Bank BNI (Take Over fasilitas modal kerja BNI) yang dihalalkanberdasarkan syariah ...Berdasarkan ketentuan pada butir (c) di atas, maka sudah jelas danterang mengenai objek AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122.Dengan demikian dalil PENGGUGAT DAN PENGGUGAT

Bahwa selain itu, ketentuan terkait dengan penalty telah diatur dalamAKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122 dimana PENGGUGAT telah mengetahui hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 pragraf (4) AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122 ;d.

telah menerimaHalaman 206 dari 210 halamanPutusan nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kngfasilitas Pembiayaan Qardh wal Murabahah sebesar Rp 422.000.000,(empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dari TERGUGAT II.Il.

Bahwa fakta hukumnya dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSNMUI/V1I/2002tentang Pengalihan Piutang terdapat beberapa pilihan akad yang dapatdiplih antara lain Alternatif IV yaitu : Akad Qardh dan akad Ijarah Muntahiyahbi Al Tamlik;5.

Bahwa persetujuan pembiayaan tersebut telah dituangkan dalam AkadPembiayaan sebagai berikut:1) Akad Qardh No. 17/QARDH/KCPCBNG/5/2018 tanggal 24 Mei 2018yang dibuat bawah tangan antara Tergugat dengan Sdr. TjoengYohanes (selanjutnya disebut Akad Qardh No. 17);2) Akad Jual Beli No. 34/KCPCBNG/AJB/5/2018 tanggal 25 Mei 2018yang dibuat bawah tangan antara Tergugat dengan Sdr.

Tjoeng Yohanes telah sepakat untukmenandatangani Akad Qardh No. 17, akad jual belli no. 34 dan AkadHalaman 24 dari 51, Putusan Nomor 4559/Padt.G/2021/PA.CbnIMBT NO. 14 dimana pada saat penanda tanganan akad tersebut,Tergugat telah menjelaskan maksud dari pembuatan akad tersebut. Dilain pihak Sdr. Tjoeng Yohanes telah memahami dan menyetujui akadsetuju terbukti Sdr. Tjoeng Yohanes menanda tangani Akad Qardh No.17, Akad Jual Beli No. 34 dan Akad IMBT NO. 14;g.

Bahwa oleh karena itu, Tergugat menolak dalil gugatan dan petitumgugatan Penggugat yang meminta pembatalan atas Akad Qardh No. 17dan Akad IMBT NO. 14;i.

Bahwa oleh karena itu, Tergugat menolak dalil gugatan dan petitumgugatan Penggugat yang meminta pembatalan atas Akad Qardh No. 17dan Akad IMBT NO. 14;Halaman 26 dari 51, Putusan Nomor 4559/Padt.G/2021/PA.Cbn5.

., Penggugat mengemukakan halhal yang pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tergugat tentangSurat Persetujuan Prinsip tertanggal 24 Agustus 2014, PenggugatdenganTergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjianpembiayaan Kepemilikan Logam Mulia, yang dituangkan dalamAkad Al Qardh No. 631/KCISBY/08/2011, tertanggal 24 Agustus2011;Bahwa, dalam pasal 1 dan pasal 2 Akad Al Qardh No. 631/KCISBY/08/2011, tanggal 24 Agustus 2011, dinyatakan Penggugatmenerima pinjaman uang dari

Syariah Cabang Gubeng tgl. 28 Oktober2013;Bahwa, di samping hal tersebut di atas, dalam ketentuan pasal 5ayat 1 Akad Al Qardh No. 631/KCISBY/08/2011, tanggal 24Agustus 2011, ditentukan pula, untuk menjamin pengembalianpinjaman, Penggugat harus menyerahkan emas sebesar 200 gramAntam sebagai jaminan / agunan;Bahwa, terkait dengan jaminan / agunan tersebut, Penggugatdengan Tergugat juga telah menandatangani perjanjianpemeliharaan dan penyimpanan emas yang dituangkan dalamAkad ljarah No. 632/KCISBY/08

Adapun yang dimaksud dengan akad gardadalah sebagai berikut :UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah;Pasal 19 Ayat 1Huruf emenyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lainyang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;Penjelasan Pasal 19 Ayat 1Huruf eYang dimaksud dengan "Akad gardh" adalah Akad pinjaman danakepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajibmengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telahdisepakati;Akad Al Qard Nomor 631/

Akad Al Qardh No. 631/KCISBY/08/2011, tertanggal 24 Agustus 2011,dan2. Akad ljarah dalam perjanjian pemeliharaan dan penyimpanan emasyang dituangkan dalam Akad lIjarah No. 632/KCISBY/08/2011, tanggal24 Agustus 2011;Menimbang bahwa Akad ljarah beserta Syaratsyarat danKetentuanketentuan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia PT Bank BRISyariah yang dibuat dan ditanda tangani antara pihak PT Bank BRISyari'ah dan Nasabah telah ditentukan di dalam Pasal 12 ayat 1, 2 danayat 3:1.

Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadapyang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan / atau putusanyang ditetapbkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkatpertama dan terakhir;Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalildalil eksepsiTergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :1) Fotokopi Akad Al Qardh No. 631/KCISBY/08/2011, tertanggal24 Agustus 2011 (T.1 Eksep.);2) Fotokopi Akad ljarah No. 632/KCISBY/08/2011, tanggal 24Agustus 2011

Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah Nomor 122 tanggal27112013 dan seluruh Addendumnya;4.Menyatakan telah lunas dikembalikan secara penuh olehPenggugat kepada Tergugat dan Tergugat II fasilitas pembiayaanMusyarakah dan Murabahah yang diberikan oleh Tergugat danTergugat Il kepada Penggugat masingmasing sebesarRp11.000.000.000, (Sebelas milyar rupiah) dan Rp2.422.000.000,(dua milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah);5.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar kerugianmateril sebesar Rp2.913.000.000

Bahwa fasilitas ini telah dilunasi Penggugat denganmenjual aset Apotek Sahabat tanggal 22 September 2015;b.Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah Nomor 122 tanggal 27112013 (T.Il5) yang dibuat oleh Penggugat 1!

dan Tergugat Il dihadapan Turut Tergugat II, Penggugat telah menerima fasilitasPembiayaan Qardh wal Murabahah sebesar Rp422.000.000, (empatratus dua puluh dua juta rupiah) dari Tergugat Il dengan ketentuanpembiayaan dan penggunaannya sebagaimana termuat dalam Pasal2 dengan margin Rp144.562.517 (seratus empat puluh empat jutalima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah)jo.

Bag.dilakukan penjualan aset Apotek Sahabat (SHM 2055 dan 5609) padatanggal 22092015;Menimbang, bahwa hutang Para Penggugat pada Akad Murabahahdiakui telah dilunasi, pengakuan mana tidak dibantah oleh Tergugat Ilsehingga harus dinyatakan bahwa hutang Pengggugat sebagaimanatercantum dalam akad Pembiayaan Murabahah Nomor 56 tanggal 23052011 Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah Nomor 122 tanggal 27112013 (TII5) telah dilunasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.114 Surat PenegasanPersetujuan Pembiayaan

agar Pengadilan Menyatakan telah lunas dikembalikan secarapenuh oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat Il, fasilitaspembiayaan Musyarakah dan Murabahah yang diberikan oleh Tergugat danTergugat II kepada Penggugat masingmasing sebesar Rp11.000.000.000,(sebelas milyar rupiah) dan Rp2.422.000.000, (dua milyar empat ratus duapuluh dua juta rupiah);Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyamenyatakan pula bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 56 tanggal23052011 Akad Pembiayaan Qardh

Ujrah.Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untukmelakukan pengurusan dokumen penjualan kemudianmenagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lainyang ditunjuk oleh pihak yang berutang;Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untukmelakukan penagihan (collection) kepada pihak yangberutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yangberutang untuk membayar;Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan danatalangan (Qardh

) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilaipiutang, dan qardh ini dapat dibayar dengan hasil penagihansebagaimana dimaksud dalam angka 3;Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut,pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperolehujrah/fee;Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakandalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yangdihitung dari pokok piutang;Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan atausesuai kesepakatan dalam akad;Antara akad Wakalah bil

Ujrah dan akad Qardh, tidakdibolehkan adanya keterkaitan (taalluq).Ketiga : Ketentuan Penutup1.Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya ataujika terjadi perselisihan di antara para pihak, makapenyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariahatau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatanmelalui musyawarah.Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya denganketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Putusan Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby.a.10.Akad Qardh Nomor 30, Akad Hawalah Nomor 31 dan Akad AlMusyarakah Muttanagisah Nomor 32 yang kesemuanya dibuatpadatanggal 30 Maret 2012 dan dibuat dihadapan Notaris HendraWismal, S.H., dengan Limit Pembiayaan sebesar Rp 4.500.000.0060, (Empat Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang ditindaklanjuti denganPenandatanganan Akad Pembiayaan Nomor 14/013/MSYHI/III/2012Tanggal 30 Maret 2012, danAkad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) nomor 33tertanggal

Rupiah) yang ditindaklanjuti denganPenandatanganan Akad Pembiayaan Nomor 14/012/MSYH/2012dengan Limit Pembiayaan sebesar Rp 10.500.000.000, (Sepuluh MiliyarLima Ratus Juta Rupiah) tanggal 30 Maret 2012 dan Akad PembiayaanNomor 14/015/MSYH/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dengan limitPembiyaan sebesar RP 12.500.000.000, (dua belas miliyar lima ratusjuta rupiah).Bahwa AkadAkad sebagaimana tersebut diatas memiliki jangka waktuPembiayaan yang disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGATIsebagai berikut:Akad Qardh

Putusan Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby.11.memiliki jangka waktu Pembiayaan selama 2 (dua) bulan terhitung sejaktanggal 23 April 2012 dan berakhir pada tanggal 23 Juni 2012.TERGUGAT II DAN TERGUGAT Ill MEMBERIKAN JAMINAN ATASPEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT Bahwa atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PENGGUGATkepada TERGUGAT , TERGUGAT Ilatas persetujuan TERGUGAT Illselaku Istri TERGUGAT II memberikan jaminan yang tercantum dalamPasal 2 ayat (3) huruf b Akad Qardh Nomor 30tanggal

NASABAH melunasi fasilitas Qardh tersebut kepada BANK dengan12.cara NASABAH dan/atau pihak ketiga menjual asset kepada BANK yaituberupa:Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang menjadi turutannyatermasuk bangunan yang berada diatasnya baik yang sudah adamaupun segala sesuatu yang aka nada dikemudian hari yang menurutsifat dan peruntukannya merupakan satukesatuan dengan bidang tanahtersebut dengan bukti kepemilikan hak diantaranya namun tidak terbataspada Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor

Menyatakan sah dan mengikat akad Qardh Nomor 30 tanggal 30Maret 2012, akad Hawalah Nomor 31 tanggal 30 Maret 2012, akadHim. 59 dari 61 him.

Akad Al Qardh No.79tertanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H., penggantidari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris Pengganti di KotaJakarta Pusat dan Lampiran 1 Akad Al Qardh tertanggal 28 November 2014mengenai Penjualan dan Penyerahan Barang (Bal) (Perjanjian FasilitasPerbankan Syariah); Halaman 10 dari 77 : Putusan Nomor : 109/Pdt.BTH/2017/PN.Jkt Pst13.

Azhar SH, MH, M.Kn.Selaku Notaris dan PPAT yang telah membuat dan mensahkan: Akta Perjanjian Pemberian Kredit Fasilitas Perbankan SyariahNo.78 tanggal 28 November 2014 ; Akad Al Qardh No. 79 tanggal 28 November 2014; dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74, 75, 76, 77, /2014 tanggal12 Desember 2014 atas objek a quo.3.

Akad Al Qardh No.79 tertanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapanUrniyati, S.H., pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., NotarisPengganti di Kota Jakarta Pusat dan Lampiran 1 Akad Al Qardh tertanggal 28November 2014 mengenai Penjualan dan Penyerahan Barang (Bai) (PerjanjianFasilitas Perbankan Syariah);Selain itu, Pembantah juga merupakan penjamin perorangan atas PerjanjianFasilitas Perbankan Syariah berdasarkan Akta No.88, Perjanjian PenjaminanPerorangan dan Garansi tertanggal

Akad Al Qardh No.79. Sehingga Terbantah memilikhak untuk melakukan eksekusi atas Sertipikat Hak Tanggungan No.4424/2014,Sertipikat Hak Tanggungan 4422/2014, Sertipikat Hak Tanggungan 4426/2014 danSertipikat Hak Tanggungan 4423/2014 pada Perkara a quo.

Perjanjian Outsetoran dicatatkan talangan Biaya Pinjaman standingberdasarkan dalam ujrohketerangan rekeningnasabah bank1 HARMANT 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000) 3.900.000/ Qardh 15.000.000O PDTH/GDs. Puncen IMGL/IX/201RT 02 RW 8 0, tgl. 16Salam SeptemberMagelang 20102 ISRIATUN 25.500.0000Q 14.400.000,4 15.000.000 3.900.000/168/Qardh 15.000.000Ds.

Suruhan IPDTH/GRT 002 RW IMGL/ VHI/20007 10, tgl. 11Tegalrejo Agustus 2010Magelang5 SOBIB 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000/ Qardh 5.000.000Ds. Kemiri IPDTH/GRt 06RW5 IMGL/ VII/20Kaloran 10, tel.Temanggun Agustus 201086 MOCH . 25.500.0000 6.000.000,4 22.500.000, 2.400.000561/Qardh 22.500.000ZAELANI IPDTH/GDs. Jrakah IMGL/ VHI/20Rt1RW0O1 11, tel. 22Srumbung, Asustus 2011Magelang7 DUROTUN 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000// Qardh 22.500.000KHILMAH PDTH/GDs.

/Qardh 22.000.000MANSYUR IPDTH/GTulusrejo IMGL/ ..../ seyDs.

Suruhan IPDTH/GRT 002 RW IMGL/ VIIL/2007 010, tel. 11Tegalrejo Agustus 2010Magelang5 SOBIB 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000/ Qardh 15.000.000Ds. Kemiri IPDTH/GRt 06RW5 IMGL/ VII/20Kaloran 10, tel.Temanggun Agustus 201086 = MOCH . 25.500.0000 6.000.000,4 22.500.000, 2.400.000561/Qardh 22.500.000ZAELANI IPDTH/GDs. Jrakah IMGL/ VII/2Rt 1 RW01 011, tel. 22Srumbung, Agustus 2011Magelang 7 DUROTUN 25.500.0000, 14.400.000,4 15.000.000) 3.900.000/ Qardh 22.500.000KHILMAH IPDTH/GDs.

/Qardh 22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo Ds.

Tbk (Tergugat Ill) yang selanjutnyapermohonan tersebut disetujui oleh Tergugat IIl melalui Surat PersetujuanPermohonan Pembiayaan KPRPaS iB Nomor 590/SID/EXT/X/2015, Tanggal7 Oktober 2015, dengan memberikan 3 (tiga) macam fasilitas yaitu sebagaiberikut : Fasilitas 1 : Takeover Pembiayaan Pemilikan Rumah.Akad Pembiayaan: A/Qardh. Fasilitas 2 : Pelunasan Terhadap A/Qardh.Akad Pembiayaan : Musyarakah Mutanagishah (MMQ). Fasilitas 3 : Top up.Akad Pembiayaan : Musyarakah Mutanagishah (MMQ).4.

(Tergugat III) berdasarkan : Akad AlQardh No. 327/QARDH/PIN/SID/15 Tanggal 13 Oktober 2015. Perjanjian Jual Beli No. 326C/JBMMQ/SID/15 Tanggal 13 Oktober 2015.

tersebut secara nyata tidakterdapat keterangan/catatan yang menyebutkan bahwa objek tersebut tidak bolehdiagunkan, karenanya dalil Penggugat dalam gugatannya dan dalil keberatanPembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak didukung dengan buktiyang kuat, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa sesuai hukum dan perundangundangan berkaitandengan fakta nomor 3 dan 4, yaitu proses pengajuan dana talangan (al gardh)dipertimbangkan sebagai berikut:Pertama bahwa proses pengajuan dana talangan (Akad Al Qardh

) (13 Oktober2015) telah terjadi jauh sebelum adanya pembatalan hibah oleh Penggugat diPengadilan Agama Mojokerto (2018);Kedua proses pengajuan dana talangan (Akad Al Qardh) yang akhirnya disetu juiTergugat Ill/Terbanding Ill dan selanjutnya dilakukan proses transaksi melaluitransaksi akadakad syariah yang berkaitan (A/Qardh, Jual beli, dan MMQ. dll)serta dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat HakTanggungan (SHT) oleh pejabat yang berwenang, dengan jaminan SHM No.2159/Kel.

nama Penggugat.Dari jenis pembiayaan Qardh Wal Musyarakah menjadi AlMusyarakah denganjangka waktu 12 Bulan (bulan Juni 2010 s/d bulan Juni 2011).

Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakanghubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagaiberikut:(i) PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT dimana TERGUGAT memberikan fasilitas pembiayaan atas permohonan dari PENGGUGATsebagaimana yang tercntum dalam Akad Qardh No.374, tanggal 29 Mei2009 yang dibuat dan di hadapan Riza Octariana, S.H., Notaris di Langsa(Selanjutnya disebut sebagai AKAD QARDH) juncto Akad PembiayaanAlMusyarakah No.375, tanggal 29 Mei 2009 yang

Fotokopi Akad Qardh No.374, tanggal 29 Mei 2009 yang dibuat dan dihadapan Riza Octariana, S.H., Notaris di Langsa (Selanjutnya disebut sebagaiAKAD QARDH), selanjutnya diberi tanda T.I2;3. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.375, tanggal 29 Mei 2009yang dibuat dan di hadapan Riza Octariana,S.H Notaris di Langsa (selanjutnyadisebut sebagai AKAD AL MUSYARAKAH NOMOR 375), selanjutnya diberitanda T.I3;4.

Bahwa selanjutnya persetujuan pemberian pembiayaan tersebut dituangkandalam Bukti T.I2/ Bukti T.ll2.a (Akad Qardh sebagai perjanjian pembiayaanantara Tergugat dan Penggugat), Bukti T.ll2.b.

Olehkarenanya Penggugat dan Tergugat harus mematuhi perjanjian yang mengikatkedua belah pihak sesuai dengan Bukti T.l2/ Bukti T.ll2.a (Akad Qardh sebagaiperjanjian pembiayaan antara Tergugat dan Penggugat), Bukti T.ll2.b.

Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru (defisittabarru), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangikekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkandari dana tabarru.Ketujuh : Ketentuan Penutup1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jikaterjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannyadilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidaktercapai kesepakatan melalui musyawarah.2.

Fasilitas Pembiayaan Qardh Wal Murabahah, dengan nilai pembiayaansebesar Rp3.230.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah),tujuan pembiayaan adalah Take Over Fasilitas Pembiayaan Investasi dariBank Bukopin Syariah Cabang Medan, untuk jangka waktu selama 60(enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 01 September 2009 s/dtanggal 01 Agustus 2014 dengan angsuran sebesar Rp78.547.324,00(tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus duapuluh empat rupiah) untuk angsuran

Fasilitas Pembiayaan Qardh Wal Musyarakah sebesar Rp855.000.000,00(delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), untuk tujuan Take OverTambahan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dari Bank Bukopin SyariahCabang Medan, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan;Bahwa Penggugat sudah membayar angsuran bulanan sebanyak 19(sembilan belas) kali pembayaran dengan total sebesar Rp1.591 .768.544,00(satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluhdelapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah

Terbanding/Penggugat) patut disebutsebagai Debitur yang wanprestasi atau sudah masuk kategori kredit macet;Angka (3)Bahwa disamping perjanjian kredit antara Penggugat/Terbanding denganTergugat l/Pembanding sebagaimana dituangkan dalam akte AkadPembiayaan Al Qardh Al Murabakah yang dituangkan didalam SuratPersetujuan Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Nomor 11/6513/089tanggal 24 September 2009 perikatan hukum antara Tergugat I/Pembandingdengan Penggugat/Terbanding juga telah dibebani dengan Hak

Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2014sebagaimana dituangkan dalam Akte Akad Pembiayaan Al Qardh WalMurabakah terhitung sejak tanggal 1 September 2009 sampai dengantanggal 1 Agustus 2014 dan diperbarui dengan Keputusan KomiteRestrukturisasi (Penjadwalan Ulang) menjadi tanggal 1 September 2014,maka jangka waktu yang telah disepakati antara Penggugat denganTerugat untuk pelunasan Pinjaman Penggugat belum jatuh tempo;Sehingga Pemohon Kasasi berkesimpulan tindakan Tergugat yangmelelang barang yang diagunkan Penggugat

nama Penggugat.Dari jenis pembiayaan Qardh Wal Musyarakah menjadi AlMusyarakah denganjangka waktu 12 Bulan (bulan Juni 2010 s/d bulan Juni 2011).

"AKAD QARDH) juncto Akad Musyarakah No.375 tanggal 29 Mei 2009 Riza Octariana, S.H., Notaris & PPAT di Kota Langsa(selanjutnya disebut sebagai "AKAD ALMUSYARAKAH NO. 375) junctoAkad Addendum No.250 tanggal 20 Agustus 2010 Riza Octariana, S.H.

Bahwa perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakanghubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagaiberikut:(i) PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT dimana TERGUGAT memberikan fasilitas pembiayaan atas permohonan dari PENGGUGATsebagaimana yang tercntum dalam Akad Qardh No.374, tanggal 29 Mei2009 yang dibuat dan di hadapan Riza Octariana, S.H., Notaris di Langsa(selanjutnya disebut sebagai AKAD QARDH) juncto Akad PembiayaanAlMusyarakah No.375, tanggal 29 Mei 2009 yang

Bahwa selanjutnya persetujuaan pemberian pembiayaan tersebut dituangkandalam Bukti T.I2/ Bukti T.IIl2.a (Akad Qardh sebagai perjanjian pembiayaanantara Tergugat dan Penggugat), Bukti T.IIl2.b.

Olehkarenanya Penggugat dan Tergugat harus mematuhi perjanjian yang mengikatkedua belah pihak sesuai dengan Bukti T.I2/ Bukti T.II2.a (Akad Qardh sebagaiperjanjian pembiayaan antara Tergugat dan Penggugat), Bukti T.Il2.b.

Bentuk transaksi yang dilarang ini tidak ada bedanya baik Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia HeMenetapkanPertama121 EBASP Berdasarkan Prinsip Syariah 6piutang itu ditimbulkan dari akad qardh ataupun jual beli tidaktunai. (Oararat wa Taushiyat Nadawat alBarakah, AlAmanahalAmmah li alHaiat alSyariyah, Majmuah Dallah alBarakah,Jeddah, cet. VII, Tahun 2006). Fatwafatwa DSNMUI yang terkait Pembaruan Utanga. Fatwa DSNMUI Nomor: 12/DSNMUI/IV/2000 tentangHawalah:b.

Aset Syariah Berbentuk Dain (ASBD) adalah asset yang timbul darijual beli (bai), pinjaman (qardh) dan sewa (piutang ujrah).5. Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain (ASBBD) adalah aset yangtimbul dari pembiayaan atau transaksi yang berdasarkan akadmudharabah, musyarakah dan/atau akadakad lain yang kedudukankepemilikan aset masih berada pada originator.6.

Larangan tersebut berlaku pada piutang yangtimbul dari akad qardh atau jual beli tangguh (tidak tunai).(Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI no. 101 11/4 tentang baialdain)b.

Bentuk transaksi yang dilarang ini berlaku padapiutang yang ditimbulkan dari akad qardh ataupun jual beli tidaktunai. (Qararat wa Taushivat Nadawat alBarakah, AlAmanahal'Ammah li alHaiat alSyariyah, Majmuah DallahalBarakah, Jeddah, cet. VII, Tahun 2006)5. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI:NGNeexiioat tale ofA) AS: sgA) BA A phe byDiantara bentukbentuk bai aldain yang dibolehkan adalahmenjual piutang dengan komoditas tertentu. (Keputusan LembagaFikih Islam OKI no. 158 17/7 tentang bai aldain)6.

URAIAN FAKTA FAKTA HUKUMBahwa berdasarkan Surat Putusan Persetujuan Pembiayaan atas namaPenggugat Nomor 11/0553/110/SP3 tertanggal 15 Mei 2009 dengan jenispembiayaan Qardh Wal Musyaragah berasal dari Take Over dari Bank BRIsebagai Penambahan Modal Kerja dengan Plafond Pembiayaan sebesarRp 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 12 Bulan.Kemudian berdasarkan Surat Nomor 12/2733/110/SP3 tertanggal 9 Juli 2010yang telah dilakukan Adendum Surat Keputusan Persetujuan Pembiayaan atasnama

Penggugat.Dari jenis pembiayaan Qardh Wal Musyarakah menjadi AlMusyarakah denganjangka waktu 12 Bulan (bulan Juni 2010 s/d bulan Juni 2011).

Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah terikat dalam perjanjianpemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Qardh No.374 tanggal 29 Mei 2009 Riza Octariana, S.H., Notaris & PPAT di KotaLangsa (selanjutnya disebut sebagai "AKAD QARDH) juncto AkadMusyarakah No. 375 tanggal 29 Mei 2009 Riza Octariana, S.H., Notaris &PPAT di Kota Langsa (selanjutnya disebut sebagai "AKAD ALMUSYARAKAH NO. 375) juncto Akad Addendum No.250 tanggal 20Agustus 2010 Riza Octariana, S.H., Notaris & PPAT di Kota Langsa

Bahwa perlu kami jelaskan terlebin dahulu, yang menjadi latar belakanghubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagaiberikut:(i)(ii)(iii)(iv)(v)PENGGUGAT adalah nasabah TERGUGAT dimana TERGUGAT memberikan fasilitas pembiayaan atas permohonan dari PENGGUGATsebagaimana yang tercntum dalam Akad Qardh No.374, tanggal 29 Mel2009 yang dibuat dan di hadapan Riza Octariana, S.H., Notaris di Langsa(Selanjutnya disebut sebagai AKAD QARDH) juncto Akad Pembiayaan AlMusyarakah No.375, tanggal 29

EKSEPSI MOHON DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK3.1 Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, substansi hubungan hukumdan perselisihan hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah terkaithubungan pembiayaan Qardh Wal Musyaragahtanggal 9 Juli 2012 antaraHalaman 21 dari 43 Putusan Nomor 96/PDT/2018/PT BNAPenggugat dengan Tergugat dengan objek jaminan sebidang tanah dan5 (lima) unit ruko, kemudian dilanjutkan dengan restrukturisasi tanggal 19Juli 2011 sampai usaha Penggugat mulai menurun, dan Penggugat telahwanprestasi

Dalam pasal tentang Qardh,pensyarah telah menuturkan masalah ini penjaminanterhadap suatu kewajiban (utang) yang belum terjadi danmenyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalampasal tersebut adalah sebagai berikut: Seandainyaseseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyakseratus ... dan aku menjaminnya.

Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad alKeempat 1.Qardh wal ijarah.Ketentuan dan batasan (dhawabith wa hudud) SyariahCharge Card :a. Tidak boleh menimbulkan riba.b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram ataumaksiat.c. Tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan)antara lain dengan cara menetapkan pagu.d. Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas(ghalabah aldayn).e.

(AsSuyuthi, AlAsybah wanNadzair, 78, 105).Substansi fatwa DSNMUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentangMudharabah, fatwa DSNMUI No. 08/DSNMUI/IV/2000tentang Musyarakah, fatwa DSNMUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh, substansi fatwa DSNMUI No. 01/DSNMUI/IV/2000 dan 02/DSNMUI/IV/2000 mengenai akadWadiah, serta fatwa DSNMUI No. 28/DSNMUI/III/2002tentang Jual Beli Mata Uang (AISharf).Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ahNasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Syaban 1423 H.MEMUTUSKANFATWA

Hal tersebut sesuai dengan formulir pembiayaangadai emas serta akad qardh dalam rangka rahn serta akad ijarahyang telah ditandatangani oleh TERGUGAT II tanggal 31 Januari2013 ;2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, petugas PENGGUGAT yang bernamaMaulana Fathur Rozak Febri memberitahu TERGUGAT mengenaipembiayaan gadai No.SBGE 426R0159 dan No.SBGE 426R0160 yang akansegera jatuh tempo dan diharapkan agar TERGUGAT dan TERGUGAT Imenyetorkan dana untuk pelunasan pembiayaan gadai tersebut ;3.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akad Qardh dalam rangka Rahn yang telahditanda tangani oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il telah ditegaskanbahwa apabila TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak dapat melaksanakanpembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatun tempo, makaPENGGUGAT berhak untuk menjual barang jaminan dengan harga yangpantas menurut bank, dan hasil penjualan barang tersebut digunakan olehPENGGUGAT untuk membayar / melunasi utang TERGUGAT danTERGUGAT Il kepada PENGGUGAT setelah dikurangi biaya biaya yangtimbul

Menyatakan sah akad qardh dalam rangka rahn serta akad ijarah yang telahditandatangani oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il keduanya dibuattanggal 31 Januari 2013 ;3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi ;4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil danimmaterial kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus, denganperincian :e Kerugian materiil yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesarRp. 113.544.800,.

Pasal ini menyebutkan katapembatalan, pembatalan yang dimaksudkan adalah perjanjian menjadibatal.Bahwa didalam pasal 1335 KUHPerdata dinyatakan bahwa Suatupersetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebabyang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.Bahwa menurut pasalpasal diatas maka, akad qardh dalam rangka rahnserta akad ijarah TERGUGAT dan TERGUGAT II haruslah dinyatakantidak sah dan menjadi batal demi hukum, karena mengandung unsurpenipuan dan tipu muslihat.DALAM

Akad Al Qardh No.79tertanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapan Urniyati, S.H., penggantidari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris Pengganti di KotaJakarta Pusat dan Lampiran 1 Akad Al Qardh tertanggal 28 November 2014mengenai Penjualan dan Penyerahan Barang (Bal) (Perjanjian FasilitasPerbankan Syariah); Halaman 10 dari 77 : Putusan Nomor : 109/Pdt.BTH/2017/PN.Jkt Pst13.

Azhar SH, MH, M.Kn.Selaku Notaris dan PPAT yang telah membuat dan mensahkan: Akta Perjanjian Pemberian Kredit Fasilitas Perbankan SyariahNo.78 tanggal 28 November 2014 ; Akad Al Qardh No. 79 tanggal 28 November 2014; dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74, 75, 76, 77, /2014 tanggal12 Desember 2014 atas objek a quo.3.

Akad Al Qardh No.79 tertanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapanUrniyati, S.H., pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., NotarisPengganti di Kota Jakarta Pusat dan Lampiran 1 Akad Al Qardh tertanggal 28November 2014 mengenai Penjualan dan Penyerahan Barang (Bai) (PerjanjianFasilitas Perbankan Syariah);Selain itu, Pembantah juga merupakan penjamin perorangan atas PerjanjianFasilitas Perbankan Syariah berdasarkan Akta No.88, Perjanjian PenjaminanPerorangan dan Garansi tertanggal

Akad Al Qardh No.79. Sehingga Terbantah memilikhak untuk melakukan eksekusi atas Sertipikat Hak Tanggungan No.4424/2014,Sertipikat Hak Tanggungan 4422/2014, Sertipikat Hak Tanggungan 4426/2014 danSertipikat Hak Tanggungan 4423/2014 pada Perkara a quo.