2002 s/d 2009 saksi pernah sebagai Sekda (Sekretarisdaearah) Bulungan dan pada tanggal 01 Juni 2009 saksi pensiun ;Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan dan pembebasan tanah,bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di KabupatenBulungan sesuai SK Bupati No. 279 tahun 2003 dan Nomor 441 tahun 2004dan kedudukan saksi sebagai Panitia Penanggung Jawab Administrasi;Bahwa mekanisme pembebesan tanah untuk Cold Storage adalah pertamamengacu pada rencana pembangunan yang disusun dalam rencangan

Unit Kerja Daerah sebagaibahan penyusunan rencangan APBD dan rancangan perubahan APBD.Menyusun RAPERDA dan Nota Keuangan APBD Propinsi KepulauanBangka Belitung untuk disampaikan kepada DPRD Propinsi KepulauanBangka Belitung.Menyusun rancangan dan Nota Perubahan APBD Propinsi KepulauanBangka Belitung untuk disampaikan kepada DPRD Propinsi KepulauanBangka Belitung.e Menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan Gubernur tentangpenjabaran APBD dan rancangan aturan Gubernur tentang penjabaranperubahan

ABDUL LATIF perihal musyawarah sewa / lelangantitisara Desa (PAD) dan rencangan Perdes APBDes Sarajaya TA. 2018,tertanggal 08 Maret 2018Anggaran dana Desa tahap 2 TA. 2017 yang sempat di blokir oleh CamatLemahabang suydah dilakukan pencairannya pada tanggal 13 bulanNovember 2018 dan sudah di poskan ke pekerjaan fisik/oembangunandan pemberdayaan dan di sudah buatkan SPJ nya.Dan atas surat tersebut ditindaklanjuti olen Camat dengan membuat Suratke Bupati Cirebon melalui PLT Sekretaris Daerah Kab.

Idi Tunong atau selaku Koordinatorpelaksana teknis pengelolaan Keuangan Gampong;Bahwa tugas saksi adalah : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG Mernyusun Rencangan Qanun Gampong tentang APBG, PerubahanAPBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBG menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBGmelakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan dan pengeluaranAPBG.Bahwa Saksi diperiksa dalam

yangberanggotakan 11orang, yang terdiri dari unsur Pemerintah Negeri, Pemuda, Pendidikan,Kesehatan, Agama, dll) tersebut, kemudian ditetapkan dalam bentukRencana APB Desa yang selanjutnya dikirim ke Badan PemberdayaanMasyarakat Negeri Kabupetan Maluku Tengah untuk ditetapkan danselanjutnya setelah ditetapbkan, maka kami tinggal menunggu dana ADDdan DD tersebut dicairkan ke Rekening Desa pada BankMaluku atas nama Negeri Paa ;Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 5 /Pid.SusTPK/2019 /PN Amb Bahwa dalam penyusunan Rencangan

2002 s/d 2009 saksi pernah sebagai Sekda (Sekretarisdaearah) Bulungan dan pada tanggal 01 Juni 2009 saksi pensiun ;Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan dan pembebasan tanah,bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di KabupatenBulungan sesuai SK Bupati No. 279 tahun 2003 dan Nomor 441 tahun 2004dan kedudukan saksi sebagai Panitia Penanggung Jawab Administrasi;Bahwa mekanisme pembebesan tanah untuk Cold Storage adalah pertamamengacu pada rencana pembangunan yang disusun dalam rencangan

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang.menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri.menyusun dan menyiapkan Spesifikasi Teknis Barang.menyusun dan menyiapkan dokumen rencangan kontrak.menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang.menandatangani kontrak.melaksanakan kontrak dengan penyedia barang.mengendalikan pelaksanaan kontrak.oO oN OP a FF oO DPmelaporkan pelaksanaan penyelesaian barang kepada PA/KPApengadaan.10. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang kepada PA/KPA denganBerita

2002 s/d 2009 saksi pernah sebagai Sekda (Sekretarisdaearah) Bulungan dan pada tanggal 01 Juni 2009 saksi pensiun ;Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan dan pembebasan tanah,bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di KabupatenBulungan sesuai SK Bupati No. 279 tahun 2003 dan Nomor 441 tahun 2004dan kedudukan saksi sebagai Panitia Penanggung Jawab Administrasi;Bahwa mekanisme pembebesan tanah untuk Cold Storage adalah pertamamengacu pada rencana pembangunan yang disusun dalam rencangan

Rencangan KontrakMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / JasaMenyetujui Bukti Pembelian atau menandatangani Kwitansi / SuratPerintah Kerja/ SPK/ Surat PerjanjianMelakukan Kontrak dengan Penyedia Barang/ JasaMengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrakMelaporkan Pelaksanaan / penyediaan kegiatan kepada KPA yaituberupa :1. Pelaksanaan Kegiatan2. PenyelesaianKegiatan3.

2002 s/d 2009 saksi pernah sebagai Sekda (Sekretarisdaearah) Bulungan dan pada tanggal 01 Juni 2009 saksi pensiun ;Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan dan pembebasan tanah,bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di KabupatenBulungan sesuai SK Bupati No. 279 tahun 2003 dan Nomor 441 tahun 2004dan kedudukan saksi sebagai Panitia Penanggung Jawab Administrasi;Bahwa mekanisme pembebesan tanah untuk Cold Storage adalah pertamamengacu pada rencana pembangunan yang disusun dalam rencangan

/d 2009 saksi pernah sebagai Sekda (Sekretarisdaearah) Bulungan dan pada tanggal 01 Juni 2009 saksi pensiun ;e Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan dan pembebasan tanah,bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di KabupatenBulungan sesuai SK Bupati No. 279 tahun 2003 dan Nomor 441 tahun 2004dan kedudukan saksi sebagai Panitia Penanggung Jawab Administrasi;e Bahwa mekanisme pembebesan tanah untuk Cold Storage adalah pertamamengacu pada rencana pembangunan yang disusun dalam rencangan

pelaksana PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan tatakerja Kementerian dalam negri , tugas pokok Kepala Sub Direktorat Wilayah pada Direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerahdengan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasipelaksanaan, kebikajan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, danteknis daan supervisi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntasi,pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pelaksanaanevaluasi rencangan

ditetapkan dalam APBDesae Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesae Mendasari Aturan Pemendagri Nomor 131 Tahun 2014 tetang PengelolaanKeuangan Desa.Bahwa Terdakwa ada membentuk Pelaksana Teknis Pengelola KegiatanPengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membanitu Terdakwa dalamPengelolaan Keuangan Desa akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan SuratKeputusannya;Bahwa ada Musyawarah Desa, ada pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Desanamun Sekretaris Desa tidak permah menyusun Rencangan

ditetapkan dalam APBDesae Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesae Mendasari Aturan Pemendagri Nomor 131 Tahun 2014 tetang PengelolaanKeuangan Desa.Bahwa Terdakwa ada membentuk Pelaksana Teknis Pengelola KegiatanPengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk membantu Terdakwa dalamPengelolaan Keuangan Desa akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan SuratKeputusannya;Bahwa ada Musyawarah Desa, ada pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Desanamun Sekretaris Desa tidak pernah menyusun Rencangan

namun Terdakwa menerima Spek dan HPS dari saksi Joko yang belum ditanda tangani setelahditetapkan pemenang lelang baru ditanda tangani oleh PPK;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima rancangan kontrak dari PPK;Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN PlkBahwa yang menyerahkan Spek dan HPS untuk di tanda tangani PPK adalahTerdakwa ;Bahwa Terdakwa Il mengetik konsep kontrak, seharusnya yang membuatkontrak adalah PPK namun Terdakwa mendapatkan konsep dari KPA;Bahwa dokumen KAK, HPS dan rencangan

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencangan Kontrak. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Menandatangani kontrak. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa. Mengendalikan pelaksanaan kontrak. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang Jasakepada KPAPA. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/JAsa kepadaPA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

kalau APBD KepalaSKPD jadi tugas pokok dan wewenang Pengguna Anggaran tercantum diPasal 8 ayat 1 huruf a s/d d yaitu : Menyusun, Penggolongan,Penganggaran dan pemograman, selain itu di huruf C Pengguna Anggaranjuga mengangkat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) itu ada di Pasal 11beda dengan Pasal 8 dan kalau Pasal 8 tugas dan wewenang jadi PPKmempunyai 3 tanggung jawab mutlak yaitu : menetapkan spesifikasi teknisPasal 11 ayat 1 huruf a, menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) padahuruf b, menetapkan rencangan

Jaya Sakti Alam Mandiri;

Jaya Sakti Alam Mandiri;

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangmeliputi :1) Spesifikasi tehnis barang dan Jasa2) Harga perkiraan sendiri3) Rencangan kontrakb. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/Jasahal 275 Putusan Nomor : 87/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstMenandatangani kontrakMelaksanakan kontrak dengan penyedia barang/Jasae. Mengendalikan kontrak Melaporkan pelaksanaan/penyelesaianpengadaan barang/jasakepada PA/KPAf.