Ditemukan 80 data
76 — 24
bahkan PENGGUGAT sebagai Kepala DesaBontomanai tidak pernah melarang TERGUGAT untuk menggarap,sebagaimana dalam PUTUSAN MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26Juni 1979 berbunyi : Berdasarkan Pasal 19 Peraturan PemerintahNo. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukandihadapan pejabat akta tanah setidaktidaknya di hadapan KepalaDesa yang bersangkutan sedangkan Fakta Tanah Sengketa tidakpernah di alinkan kepada Siapun juga, dan tiba tiba PENGGUGATmendalilkan dalam gugatan telah menerbitkan Sertipikan
1.H. ST HAMIMAH
2.H. MUHAMMAD AMIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
JUMARIAH DG.TARRING
84 — 37
maupundata yuridis yang dimohonkan;Halaman 46 dari 58 halaman Putusan NO. 74/G/2018/PTUN.MksMenimbang, bahwa terhadap prosedur pendaftaran tanahmerupakan bagian suatu sistem yang diatur dan tunduk kepada hukumadministrasi yang diharapkan akan menghasilkan suatu keputusan yangditerbitkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabattata usaha negara dalam hal ini kepala pertanahan kabupaten Gowa(Tergugat) dalam proses penerbitan sertipikan
sengketa, setelah mempelajari gugatan paraPenggugat , jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi , MajelisHakim tidak menemukan adanya sanggahan atau bantahan dari para pihakterkati kewenangan kepala kantor pertanahan kabupaten Gowa (Tergugat)dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa, oleh karena ini tidak adasanggahan dan bantahan mengenai kewenangan Tergugat tersebut makaMajelis Hakim berpendapat bahwa kepala kantor pertanahan kabupatenGowa adalah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertipikan
HARI WALUYO
Tergugat:
1.KASIATI
2.LILIK SUTAJAH
Turut Tergugat:
SITI ALIMIYAH
99 — 27
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag),Sertipikan Hak Milik (SHM) No. 456 atas nama : Kertopawiro/Muiran seluasHalaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Padt.G/2019/PN Njk+ 5.235 m* yang berlokasi di Desa Tembarak Kecamatan KertosonoKabupaten Nganjuk telah di beli oleh Hari Waluyo./Penggugat dari Penjual(Almh. Hj. Suratmi) Tertanggal 10 Desember 2003;6.
28 — 10
penetapan pengadilan untuk melakukanpelarangan terhadap Tergugat untuk memanfaatkan tanahmiliknya sendiri yang sah.Bahwa kemudian hal yang penggugat dalilakan pada halaman 4dan 5 angkat 7 dan 8 yang secara tegas mengakui pada bulanAgustus 2013 Para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat HakGuna Bangunan No. 21 tgl 30 Januari 1986 (vide lembarpoeralihan, diturunkan statusnya menjadi Sertipikat HGB No. 21/Belawan II sejak 23042012), dan Para Penggugat mengakui pulasecara tegas untuk mengajukan pembatalan Sertipikan
92 — 31
Karya BumiNasional Perkasa.Bahwa dengan Jual Beli yang dilakukan antara Tergugat dengan Tergugatll, maka Tergugat Il telah membuat kepemilikannya dengan Sertipikat HakHalaman 7 dari 30halaman Putusan Nomor 34/Pdt/2016/PT AMB.18.19.20.21.22.Milik Nomomr : 348/Desa Nania tanggal 22 April 2014 dengan Surat Ukurtanggal 24 Maret 2014, Nomor 00069/Nania/2014 seluas 20.000 M2.Bahwa selain Sertipikan HAK Milik Nomomr : 348/Desa Nania tanggal 22April 2014 dengan Surat Ukur tanggal 24 Maret 2014, Nomor00069
OENIK DJUNANI ASIEM
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
78 — 26
Balikpapan Utara dengan luas 44.722 M2 atasnama oenik Djunani Asiem,b.Fotocopy sesuai asli Sertipikan hak Milik Nomor 6671 Kel. KarangJoang Kec. Balikpapan Utara dengan luas 5.316 M2 atas namaOenik Djunani Asiem, diberi tanda bukti T 26 ;27. a.
87 — 29
Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam hal ini sebagai pelaksanaadmistrasi Tata Usaha Negara didalam melaksanakan tugasnya selaluberpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dan perludiketahui bahwa didalam menerima berkas permohonan pendaftaranpengakuan hak atas tanah maupun peralinan hak atas tanah Turut Tergugattidak berhak untuk melakukan uji materi (judicial review);Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa pada tanggal. 3 Agustus 2018 telahterjadi pendaftaran pengecekan atas sertipikan
RISKO LIVARDI, S.H.
Terdakwa:
1.WASDI Pgl WASDI Bin SU'UD
2.APLIS Pgl AP Bin BAIN DT. GADANG
64 — 12
Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak olehsatu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.Menimbang bahwa, dari fakta dipersidangan bahwa pada saatpertemuan Tersebut para Terdakwa ada mengumpulkan uang untuk DPpengurusan sertipikat yang mana uang pengurusan sertipikan dikumpulkan dandicatat oleh Terdakwa II Aplis kemudian Para Terdakwa membuat tanda terimaberupa kwitansi yang ditandatangani oleh para Terdakwa;Dengan demikian sudah ada dua orang atau lebih dengan kesadaransaling bekerjasama
147 — 48
Wahyono (Kasubbag TU KantorPertanahan Kota Bandar lampung) menyatakan bahwa: memang telah adapenerbitan Sertipikan Pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 1159/Kt.Byang diterbitkan pada tanggal 07 September 1994, dengan surat ukurtanggal: 11 April 1994 No: 1190/1994 Luas: 157 M2, atas nama: (1) HajjahSumiana, (2) Mima Sefrina, S.lp, (3) Mira Yana, dan (4) Ryan Rachmad,terletak di Jalan Gajah Mada Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur,Bandar Lampung. Selanjutnya Bok.
Muttiara Dg. Intan Binti H. Made
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
171 — 69
Maccini Baji , selain itu juga fakta yang menyatakan bahwa pada tahun2016 saat dilakukan peninjauan lapangan bertemu dengan keluarga H.Abdul Latif yang mana H.Abdul Latif sejak tahun 1990 an telah pindahdari lokasi, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat fakta fakta tersebut bukan merupakanfakta fakta hukum yang kuat terkait dengan data fisik di lapanganPutusan perkara No.82/G/2017/PTUN.MksHalaman 23 dari 18 halamanuntuk menjadi dasar dilakukannya pembatalan sertipikan
Terbanding/Tergugat I : PT. KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
92 — 52
Pada tahun 1987 PJKA (sekarang PT KAI) barumengetahui bahwa rupanya pada tahun 1984 telahterbit Sertipikan Hak Guna Bangunan (HGB) atassebagian tanah PJKA yang disewa oleh SULTAN BINALI FARIS, yaitu Sertipikat HGB No. 1225/KebonHalaman 12 dari 31 Putusan Nomor 209/PDT/2019/PT.BDG3.43.53.63.7Kelapa, Gambar Situasi No. 1154, atas nama SULTANBIN ALI FARIS seluas 596 m2.
HAPISA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
191 — 60
Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negeradalam bentuk 2 (dua) sertipikan Hak milik sebagaimana yang diuraikan diatasterhadap bidangbidang tanah yang disebutkan diatas merupakan tindakanyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmelanggar asas asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut hukum :1. Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Kambu, tanggal 27 Februari 1984,Surat Ukur No 41/1984 tanggal 20 Januari 1984 Luas 1.800 M, atas nama Ir.
93 — 75
sertipikat secara sahatas nama atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haktersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkansertipikat itu. tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegangsertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak25mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupenerbitan sertipikan
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD HENDRI SUTOMO
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL GANI
86 — 33
., tidak berlaku di Kantor Pertanahan Kota Pontianak,dan diberikan hak mengajukan sertipikan pengganti / duplikasi;5. Menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat kepada Tergugat.I sebesarRp.115.000.000,00 ( seratus lima belas juta rupiah) dan dibebankankompensasi sebesar 3 % ( tiga persen) perbulannya jika Penggugat lalamelunasinya;6.
1.SUDARTA LUKAS
2.HARYADI LUKAS
3.PUY PERMANA
4.TEDDY LUKAS
Tergugat:
1.Lani Indriani
2.Rahmat Reza
3.Noval Rahmat
4.PT Bank Nusantara Parahyangan
96 — 28
Andir Kota Bandung;: Copy dari copy Sertipikan Hak Milik No.1242, terletak diBlok Maleber kel.Garuda kecamatan Andir Kota Bandung;Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/e.court/2019/PN Bdg2c : Copy dari copy Sertipikat Hak Milik No.2035, terletak di jaanDulatip No.90, kel. Kebon Jeruk kecamatan Andir Kota Bandung;T.IV 3 : Copy dari copy, Kutipan Akta kematian Nomor 3273KM14052018 0007 tanggal 14 Mei 2018;T.
1.ACHMAD HORI
2.TUHA
3.JUMIATI
4.FADILAH
5.LATIFAH
6.MULHATI
7.NURHASANAH
8.MOCH. TOHIR
9.AMINAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
276 — 142
Putusan 134/G/2020/PTUN Sbymenimbulkan konflik perebutan hak sebagai ahli waris yang salingmengklaim hak atas kepemilikan tanah;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat jika sertipikan obyek sengketa merupakan keputusanyang terbit merupakan tindakan bersegi satu yang diterbitkan karenamerupakan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkanpermohonan maka tindakan tersebut merupakan tindakanadministrasi pemerintah sehingga keputusan yang diterbitkanmerupakan tindakan administrasi
MUH. ASRIEL DG TIRO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
155 — 74
saksi Mansyir demikian juga denganbangunan rumah milik Hasna Mulya yang berada di lokasisertipikat obyek sengketa;Menimbang, bahwa terkait data yuridis tanah lokasisertipikat obyek sengketa Majelis Hakim berpedapat bahwa ada 2(dua) hal yang menjadi kesalahan tergugat, pertama sertipikatterbit diatas tanah yang telah ada penguasaan orang lain yaitupenguasaan Penggugat dan penguasaan oleh Hasnah Mulya ,kedua adanya perbedaan wilayah lokasi tanah Penggugat danMansyir yang mana lokasi disebutkan dalam sertipikan
Terbanding/Tergugat : H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE
83 — 33
diterbitkannyaSertipikat Hak Milik Pelawan yang diterbitkan pada tahun 2015, sehinggasangat beralasan hukum Terlawan mendalilkan Permohonan Pelawanterjadi Abscuur Libel karena Risalah Perlawanan Pelawan tidak terangformulasi positanya, seharusnya Risalah Perlawanan Pelawanmenyebutkan dasar alas hak kepemilikan lengkap dengan semua Suratsurat hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 5227, apalagitelah diterbitkan dalam bentuk Sertipikat, harus ada Komplit File Warkah,sebab File Warkah diterbitnya Sertipikan
diterbitkan pada tahun 2015 sehinggaTerlawan menyatakan Permohonan Pelawan terjadi Abscuur Libel karenaHalaman 68 dari 75 Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT.PBR31.32:Risalan Perlawanan Pelawan tidak terang formulasinya, seharusnyaRisalah Perlawanan Pelawan menyebutkan dasar alas hak kepemilikanlengkap dengan semua suratsurat hingga diterbitkannya Sertipikat HakMilik Nomor: 5227, atas nama Pelawan, apalagi telah diterbitkan dalambentuk Sertipikat, harus ada Komplit File Warkah, sebab File Warkahditerbitnya Sertipikan
SIFA ANNA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
159 — 133
PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 setiap permohonan sertipikat penggantikarena hilang harus disertai Surat Pernyataan dibawah sumpah dariyang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabatyang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan ;Bahwa memang benar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 350 DesaPangkah Wetan, terbit tanggal 24 Oktober 2012, surat Ukur tanggal 17Oktober 2012 Nomor : 96/16.13/2012, seluas 42.990 M2 atas namaDurachman dalam kolom C angka 4 dinyatakan Sertipikan
181 — 109
SelP11 berupa Fotocopy Bilyet Deposito no 12135 atas nama Rida MetinaKumianty Rp.500.000.000. jangka waktu 3 bulan diperpanjang secara otomatisperpanjangan deposito dilakukan tgl 26 November 2014, dihubungkan denganketerangan Saksi Rifky Mandaru Widarto dan Saksi Rida Metina Kumianty, ternyataTergugat tetap membayarkan simpanansimpanan deposito tersebut walaupundalam sertipikan depositonya tercantum bunga 10,25%.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut di atas Majelis Hakimmenilai Tergugat