juridis formil Penggugat telah dapat membuktikan bahwaobyek gugatan mengenai letak, ukuran luas dan batasbatas tanah, telahsesuai dengan posita gugatan Penggugat, confirm dengan buktibuktiPenggugat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.12, yang dikuatkanpula dengan keterangan saksisaksi Penggugat yakni Saksi Philipus DavidRampengan, (pemilik/penjual tanah obyek sengketa pada Penggugat), SaksiFelsen Mangkey (Perangkat Kelurahan Tataaran I/Pengukur Tanah) danSaksi Welly Pesik, (Perangkat Kelurahan Tataran

Juridis formil jual beli a quo telah sah,memenuhi syarat formal dan syarat materiil, baik dari segi Hukum Adat, rieldan kontan, KUHPerdata maupun Undangundang Pokok Agraria Pasal 19,PP. 10 Tahun 1961. bukti P.12 adalah satu kesatuan dengan bukti P.1sampai dengan P.7. merupakan bukti pengukuhan terhadap syarat terangdan penguatan dari pejabat yang berwenang (Kepala Kelurahan Tataran IlHal. 14 dari 18 hal. Put.

Serta dikuatkan pula olehsaksi Felsen Mangkey (Pengukur Tanah) dan Saksi Welly Pesik selakuAparat Kelurahan Tataran , dan di hadapan Kepala Kelurahan Tataaranll sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu;Bahwa jual beli Tergugat/Termohon Kasasi Welly Rengkuan denganayahnya Welem Rengkuan, bukti T2, dan T.l. adalah tidak sah, karenaternyata telah tidak dilakukan oleh dan di hadapan Pemerintah KelurahanTataran Il, dan tidak terdaftar dalam Buku Register Tanah KelurahanHal. 16 dari 18 hal. Put.

Apabila suatu Akta dipermasalahkan, maka kedudukanPejabat Akta bukan sebagai pihak atau turut serta melakukan ataumembantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagaiTergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.Dalam Tataran Hukum (kenotariatan) yang benar mengenai Akta, jika SuatuAkta dipermasalahkan oleh para pihak, maka para pihak datang ke PejabatAkta untuk membuat pembatalan Akta tersebut, dan dengan demikian aktayang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para

Tergugatll, Tergugat II dan Menyatakan Sertifikat Nomor 208/2675/2015 yangditerbitkan oleh Turut Tergugat dan II batal demi hukum, Tergugat II danTergugat Ill beranggapan permohonan tersebut telah melampaui batasHalaman 15 dari 22 halaman, Putusan 0220/Pdt.G/2017/PA.Grtkewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Garut, sehingga perkaraaquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menolak apayang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.Bahwa Dalam Tataran

Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, makaMajelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II danTergugat III pada pokoknya menyatakan : Bahwa Penggugat salah dan keliru perkara pembatalan Sertifikat diajukandi Pengadilan Agama Garut seharusnya di Pengadilan Negeri sehinggaperkaranya harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat , padapokoknya menyatakan bahwa : Dalam Tataran

Pol : Skep/993/XII/2004 Tanggal 29Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran DinasPolri pada Tataran Kewenangan di tingkat kewilayahan ;Bahwa alasan hukum yang mendasari terbitnya Surat KeputusanNo.Pol.: Skep/60/II/2009/tanggal 03 Februari 2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia atas nama Syam Arif Sunardi Nrp 75100278Jabatan Bintara Taud Polres Bone Polda Sulawesi Selatan yangditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatantertanggal

dilakukan oleh:a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris BesarPolisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebihb Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untukpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKBP) atau yang lebihMenimbang, bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesiamendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dalamhal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Polri untuk pangkat AjunInspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah di kewilayahan, sebagaimana diaturdalam point 4 angka 2 Tataran

tentang Pedoman AdministrasiPengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia 5Menimbang,.................0005Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, berpangkat dibawah Ajun Inspektur Polisi Satu(Aiptu) (dalam hal ini berpangkat Brigadir) yang diberhentikan tidak denganhormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Kesatuanwilayah Sulawesi Selatan, maka sesuai dengan Lampiran Surat KeputusanNo.Pol.: Skep/1993/XII/2004, angka 2 Tataran

. : Skep/993/XII/2004 tanggal 29Desember 2004 pada Bab IIT (ADMINISTRASD angka 20 (Tataran Kewenangan)huruf b (Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri ) angka 4) yangberbunyi Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkatAjun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahan, sehinggamenerbitkan Surat Keputusan Nomor :Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari dinas Polri, denganpertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat lagi

PO1.: Skep/993/XII/2004 tanggal29 Desember 2004 pada Bab III ( ADMINISTRASI )angka 20 (Tataran Kewenangan) huruf b (Pemberhentiantidak dengan hormat dari Dinas Polri) angka 4) yangberbunyi Kapolri melimpahkan kewenangan kepadaKapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu(AIPTU) ke bawah dikewilayahan ;Bahwa pada halaman yang sama yaitu halaman 3 dan halaman 4 nomoryang sama yaitu nomor 5, lebih lanjut Penggugat beralasan danmenyatakan bahwa : baik dalam UndangUndang RI No. 2 Tahun 2001maupun dalam

PO1.: Skep/993/XII/2004tanggal 29 Desember 2004 pada Bab III (ADMINISTRASJ) angka20 (Tataran Kewenangan) huruf b (Pemberhentian tidak denganhormat dari Dinas Polri) angka 4) yang berbunyi Kapolrimelimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat AjunInspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahan ;Bahwa berkaitan dengan pengakhiran dinas anggota Polri(pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidakdengan hormat) adalah merupakan bagaimana pembinaan Polrisecara keseluruhan yang merupakan

:Kep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Petunjuk Administrasi PengakhiranDinas Anggota Polri pada angka 20 tataran kewenangan (bukti T26) diatur bahwa: 20. Tataran Kewenangan ;b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ; 29a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi(Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi :b.

diperoleh Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia melalui peraturan perundangundangan, dimanaberdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dimungkinkanKepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan atau melimpahkan wewenangtersebut kepada jajarannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol : SKEP/993/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004 tentang PedomanAdministrasi Pengakhiran Dinas Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia,dalam Bab II angka 2 (tataran

Bab II angka 2 Tataran Kewenangan huruf b Lampiran SuratKeputusan Kapolri No.Pol. SKEP/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 TentangPedoman Administrasi pengakhiran dinas anggota POLRI, yang berwenangmemberhentikan anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) kebawah adalah Kapolda, dengan demikian yang berwenang memberhentikan Penggugat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia adalahKapolda Nusa Tenggara Timur.

Pol. 7 Tahun2006 Tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Bab IIangka 2 Tataran kewenangan huruf b Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol.SKEP/993/XII/2004 Tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman AdmunistrasiPengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak adaketentuan lain yang mengatur mengenai prosedur pemberhentian Tidak DenganHormat anggota dari dinas POLRI maupun penjelasan mengenai pasal dimaksud;Menmbang ....2sMenimbang, bahwa dalam Konsideran

untuk menindaklanjuti secara administrasi; Kapoldaselaku ankum kepalakesatuan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Undangundang untuk menyetujui atau merubah sebagaian atau seluruh keputusan Sidang KKE; Menyimpulkkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusanSidang kode etik, dan tindakan Kapolres Flores Timur dalam mengeluarkanrekomendasi PTDH yang ditujukan kepada Kapolda NTT diperbolehkansecara yuridis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dalam Dinas Polrikarena masih dalam tataran

MahkamahAgung berpendapat:Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal28 Nopember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam halini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena kesalahan dankerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibebankan kepadaTergugat saja, namun termasuk yang harus bertanggung jawab adalahpengambil kebijakan dari tataran

konstruksi tentang kebenaran dari suatu peristiwa hukum.Eksepsi ini diajukan karena menemukan halhal yang prinsip dalam Dakwaan dimanaditemukan adanya kekeliruan dalam membuat kesimpulan sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 139 KUHP, dipahami bahwa Dakwaan adalah merupakan kesimpulan atau intisari dari gambaran yang dihasilkan dari berkas perkara karenanya Jaksa Penuntut Umumdiharuskan mempunyai kemampuan analisis yang tepat untuk menentukan apakah perkaraini merupakan tindak pidana atau berada dalam tataran

sebagaimanayang dimaksud pasal 139 KUHAP menegaskan;Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yanglengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara ini sudah memenuhipersyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan;Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, bahwa tidak hanya sebatas kelengkapan berkasperkara yang harus diperhatikan dan dicermati, akan tetapi yang jauh lebih pentingapakah perkara tersebut merupakan tindak pidana atau perkara dalam tataran

rankaiaan kejadian peristiwa hukum tersebut Nampak jelas dan nyata bahwa hubunganhukum yang terjadi antara saksi pelapor dengan terdakwa diawali dengan kesepakatan yangmelahirkan persetujuan pinjam meminjam uang dengan jaminan SHM tersebut.Bahwa dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan tidak dikenal adanyasubordinasi antara hukum pidana dan hukum perdata, dan jika tidak dikenal privilegediantara keduanya, akan tetapi yang menentukan adalah rangkaiaan peristiwa hukumnyaapakah masuk dalam tataran

Oleh karenapada tataran aplikasi tunjangan tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan, khususnya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, serta UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Padahal Penggugat tidak pernah menyatakan menolaktunjangan perumahan, yang benar Penggugat hanya menangguhkanPencairan Tunjangan Perumahan yang pada saat itu sarat problematikahukum dan pada tataran aplikasi banyak penyimpangan bahkan bertentangandengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sertamelanggar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Putusan Nomor 838 K/Padt/2012tunjangan perumahan tersebut sematamata demi kehatihatian, karenatunjangan perumahan tersebut dalam tataran aplikasinya masih banyakpenyimpangan dan Penggugat tidak ingin terperangkap tindak pidanakorupsi yang telah didesain sedemikian rupa. Apalagi masalah tunjanganperumahan tersebut diantara para Penyelenggara Negara masih adaperbedaan pandangan hukum yang sangat tajam, termasuk di dalamnyaKejaksaan Agung dan BPK.

Dengandemikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembaliputusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu imbalan bungaterhadap SPT Lebih Bayar yang wajib diberikan kepada Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali pada dasarnya merupakan hakabsolut pada tataran hukum prosedur kompensasi dan/atau restitusipajak atas kedapatan lebih bayar yang harus dikembalikan kepadaPenggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali

register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untuk mengabulkanpermohonan Pemohon, namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama,bukan pada pembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebutadalah kompetensi pemerintah dalam hal ini instansi pelaksana administrasikependudukan yang pada tataran

Pemilu yang diselenggarakansecara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syaratmutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya,baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat,partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapatdipertanggungjawabkan sehingga konsekuensinya adalah penyelenggarapemilu dari tataran KPPS, PTPS sampai dengan KPU harus menunjukkanporsesionalisme dalam bertugas, menjauhkan diri dari sikap curang,memandang sebuah

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkanwakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, baik dan berkualitas akanmeningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilanyang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehinggakonsekuensinya adalah penyelenggara pemilu dari tataran KPPS, PTPSsampai dengan KPU harus menunjukkan porsesionalisme dalambertugas, menjauhkan diri dari sikap curang, memandang sebuahpersoalan

undangundang kepada masyarakat yangimplementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendakmasyarakat yang bersangkutan;Bahwa oleh karena jiwa UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayananyang prima termasuk mengoptimalkan penyelesaian masalah secarainternal oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, akan tetapinormanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisikekosongannya, dalam rangka untuk memperkuat dan mendorongpenerapannya di tataran

Dalam tataran ini, maka hukum harus memiliki spirit nilainilaikomunitas manusia yang bersukma keadilan, menjamin kepastian danmemiliki nilai kKemanfaatan.

Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu normahukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itusendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran ontologis(filosofis), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapanperkembangan tersebut memiliki relasi Konseptual dan ideologis, sehinggajiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuansistem norma atau paradigma.

Putusan Nomor 2698 B/PK/Pjk/2018bahwa hibah yang dilakukan dari orang tuanya bernama Kho Ing Keekepada Pemohon Banding searang Termohon Peninjauan Kembaliberada dalam tataran hukum pada garis lurus kebawah yangdikecualikan dari obyek pajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga

tersebut diatas maka Pengadilanberpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepantasnya Pengadilan untukmengabulkan permohonan untuk mengabulkan permohonan pemohon, namunHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Plipengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan pada pembetulanatau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalah kompetensipemerintah dalam hal ini instansi pelaksana administrasi kepbendudukan yangpada tataran

dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikanatau setidaktidaknya diakui oleh Negara adalah adanya akta nikah yang dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan seminggu setelah diundangkannya undangundang nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga walaupun dilaksanakan setelahberlakunya undangundang perkawinan namun patut dimaklumi bahwa saat itudalam tataran

Penggugat yang dapat ditarik sebagai Tergugatkarena kredit krista yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Penggugatmelibatkan tugas dan tanggung jawab pejabatpejabat atau karyawankaryawan selain diri Tergugat sekarang sehingga mereka patut secarahukum dijadikan pula sebagai Tergugat:Bahwa beban kesalahan dan kerugian yang diderita oleh Penggugattidak bisa hanya dibebankan kepada Tergugat seorang diri, namun juga adaandil dari kesalahan yang cukup besar mulai dari pembuat/pengambilkebijakan dari tataran

Akan tetapi, dalam halhal tertentu pada tataran empirismeskpun anak sudah dewasa, tetap memerlukan penetapan wali(beschikking) dari Pengadilan untuk mengurus hakhak dan kewajiban anakpada institusi yang mensyaratkan legalitas perwalian.Menimbang bahwa Muh. Faqir Ramadhan Kamal bin Burhan S.

Akan tetapi, dalamhalhal tertentu pada tataran empiris meskpun anak sudah dewasa, tetapmemerlukan penetapan wali (beschikking) dari Pengadilan untuk mengurushakhak dan kewajiban anak pada institusi yang mensyaratkan legalitasperwalian.Menimbang bahwa Ismail bin Buhari akan mendaftar sebagai CalonAnggota TNI, ternyata institusi yang bersangkutan mensyaratkan legalitaspenunjukan wali dari Pengadilan untuk mengetahui siapa yang akanbertanggung jawab dan sewaktuwaktu akan dihubungi oleh pihakpihak yangberkepentingan

dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikanatau setidaktidaknya diakui oleh Negara adalah adanya akta nikah yang dibuatdihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan seminggu setelah diundangkannya undangundang nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga walaupun dilaksanakan setelahberlakunya undangundang perkawinan namun patut dimaklumi bahwa saat itudalam tataran